JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Akibat hujan deras yang terjadi pada pagi hari tadi, beberapa wilayah di Jakarta kembali tergenang banjir. Wilayah yang terpantau tergenang ialah kawasan Jakarta Timur.
Dalam akun resmi BPBD DKI seperti dilihat khatulistiwaonline, Sabtu (18/3/2017), wilayah yang tergenang antara lain di Cipinang Besar dan Duren Sawit. Ketinggian air mencapai 10-30 sentimeter.
Selain itu, genangan air juga terdapat di RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu. Menurut informasi dari BPBD DKI, genangan ini disebabkan hujan lokal yang berimbas pada meluapnya Kali Ciliwung.
Ketinggian genangan air mencapai 10 hingga 40 sentimeter di wilayah Cipinang Melayu. Hingga saat ini belum ada pengungsi akibat genangan di daerah Jakarta Timur.
Diperkirakan, hujan sedang-lebat akan kembali melanda wilayah Jakarta. Hujan besar disertai petir dan angin kencang ini akan merata melanda wilayah Jakarta hingga malam nanti. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencabut izin reklamasi 3 pulau di Teluk Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengapresiasi atas kemenangan aktivis lingkungan hidup dan nelayan yang mengajukan gugatan tersebut.
“Selamat dan terima kasih kepada nelayan dan para pendamping yang telah memperjuangkan dan memenangkan kepentingan umum. Ini adalah kemenangan seluruh penduduk Jakarta karena yang diselamatkan adalah lingkungan milik bersama,” ungkap Daniel kepada khatulistiwaonline, Sabtu (18/3/2017).
Daniel pun meminta agar Pemprov DKI segera mematuhi keputusan tersebut. Meski begitu ia juga menghargai apabila Pemprov DKI masih ingin menempuh proses hukum lainnya.
“Selanjutnya kita minta pemerintah dapat mematuhi keputusan tersebut. Namun bila pemerintah ingin naik banding, kita harapkan proses yang jujur dan profesional di Mahkamah Agung dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan lingkungan,” kata Daniel.
Putusan PTUN itu disebutnya merupakan dasar hukum untuk Pemprov DKI menghentikan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta, terutama di Pulau K, F, dan I, sesuai keputusan pengadilan. Dalam beberapa kali kesempatan, Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan tak memiliki dasar hukum untuk menghentikan reklamasi.
“Kalau dari pernyataan Gubernur Ahok bahwa pemerintah selama ini memang berniat untuk menghentikan reklamasi namun tidak dapat men-stopnya karena tidak punya dasar hukum, maka dengan keputusan PTUN ini pemerintah sekarang sudah memiliki dasar hukumnya. Tinggal dilaksanakan saja,” tuturnya.
Komisi IV menurut Daniel sejak awal tegas menyatakan reklamasi Teluk Jakarta bisa lanjut atau tidak tergantung dari pemenuhan 3 syarat utama, yakni pertama adalah sesuai UU dan peraturan. Kedua adalah memastikan keberlangsungan ekonomi dan sosial nelayan terdampak, dan terakhir terpenuhinya amdal kawasan yang memastikan tidak terjadinya bencana sosial maupun lingkungan.
“Dengan penjelasan keputusan Majelis Hakim PTUN bahwa reklamasi akan menimbulkan kerugian terhadap ekosistem Teluk Jakarta dan rusaknya jaring sosial ekonomi dari nelayan tradisional yang ada di pesisir Jakarta, gubernur tidak mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait erat,” jelas Daniel.
“Perundang-undangan itu adalah UU Pesisir hingga UU Kelautan, maka itu membuktikan 3 syarat di atas menjadi tidak terpenuhi dan berarti reklamasi harus dihentikan,” lanjut politikus PKB itu.
Sebelum reses bulan lalu, Komisi IV DPR menurut Daniel sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Reklamasi Teluk Jakarta. Panja tersebut dibuat untuk memastikan reklamasi tidak melanggar peraturan dan tidak menimbulkan bencana sosial dan lingkungan.
“Nanti panja akan memanggil para pihak untuk mendalami masalah dan fakta yang ada,” terang Daniel.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengalami kekalahan dalam gugatan setelah Majelis Hakim PTUN mencabut izin reklamasi Pulau K, F, dan I di Teluk Jakarta, Kamis (16/3). Keputusan diambil karena majelis hakim menilai reklamasi yang dilakukan dapat merusak ekosistem sumber daya perairan sekitar pulau.
“Mengabulkan gugatan penggugat II untuk seluruhnya. Menyatakan batal keputusan Gubernur DKI Jakarta No 2.269 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Izin Reklamasi ke PT Jaladri Kartika Paksi,” ujar ketua majelis hakim Adhi Budhi Sulistyo saat membacakan putusan terkait izin Pulau I. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketum PPP Djan Faridz mewakili pasangan petahana di Pilgub DKI Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di pengajian Gus Nuril Arifin. Ahok-Djarot diangkat menjadi santri kehormatan Pesantren Abdurrahman Wahid.
Penganugerahan gelar santri kehormatan dilakukan di tengah-tengah acara Ngaji Kebangsaan bertajuk Merajut Ukhuwah Dengan Islam Rahmah di pesantren asuhan Gus Nuril itu di Sokotunggal, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (17/3/2017). Ahok-Djarot diwakili oleh Hasto dan Djan.
Hasto tiba terlebih dahulu dengan memakai baju kotak-kotak merah, khas pasangan Ahok-Djarot pukul 19.00 WIB. Setelah tiba di lokasi, Hasto langsung menikmati hidangan lontong sayur yang telah disediakan.
Tak lama berselang, Djan Faridz pun tiba di lokasi dengan memakai baju koko berwarna putih. Kedatangan keduanya langsung disambut oleh tuan rumah, Gus Nuril yang memakai pakaian serba merah lengkap dengan penutup kepala batik.
Ketiganya kemudian membahas soal kesiapan Gus Nuril untuk membantu memenangkan Ahok-Djarot di Pilgub DKI putaram kedua. Tampak pula hadir di acara tersebut, Sukmawati Soekarnoputri.
Tepat pukul 20.00 WIB, acara pengajian dimulai di ruangan tengah pondok pesantren. Kemudian Gus Nuril menyatakan memberikan gelar santri kehormatan untuk Ahok dan Djarot.
“Tolong disampaikan ke Mas Ahok dan Mas Djarot malam ini saya angkat menjadi santri kehormatan di Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Sokotunggal,” kata Gus Nuril di hadapan peserta pengajian.
Selain Ahok dan Djarot, dia juga mengangkat Hasto, Djan Faridz dan Sukmawati menjadi santri kehormatan. Gus Nuril juga mendoakan agar pasangan Ahok-Djarot menang dalam Pilgub DKI putaran kedua.
“Saya juga doakan agar Mas Ahok dan Mas Djarot bisa menang. Selamat berjuang,” tambahnya.
Gus Nuril pun mengungkapkan alasannya kenapa memilih dan mendukung Ahok-Djarot. Ia sempat membantu agar Ahok-Djarot bisa kembali memimpin DKI untuk periode 2017-2022.
“Saya ini dari Jawa, Mas Djarot juga dari Jawa, makanya saya pilih Mas Ahok dan Mas Djarot,” tegas Gus Nuril.
Acara pengajian tersebut dipandu oleh Kiai Sastro dari Ciganjur. Serta diringi oleh alunan musik Qasidah dari Kiai Kanjeng Ciganjur. Dalam acara ini juga dihadiri oleh santri Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Sokotunggal, relawan Badja dan tokoh-tokoh lintas agama. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap membantah menerima duit e-KTP. Namun KPK menegaskan memiliki bukti-bukti terkait aliran duit e-KTP sehingga dimasukkan dalam surat dakwaan.
“KPK tentu memiliki bukti-bukti lain dan tidak bergantung pada bantahan, termasuk tentang indikasi aliran dana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (17/3/2017).
Febri mengingatkan agar para saksi yang dihadirkan di persidangan berbicara jujur. Jaksa pada KPK tidak akan terpengaruh dengan bantahan saksi.
“Terkait dengan bantahan jumlah uang, silakan saja. Namun, kami ingatkan agar saksi jujur di persidangan,” ujarnya.
Bantahan soal aliran duit disampaikan dengan tegas oleh Gamawan. Dia berani bersumpah tidak pernah menerima uang USD 4,5 juta dan Rp 50 juta terkait duit e-KTP.
Tapi Gamawan di persidangan mengakui adanya duit pinjaman Rp 1,5 miliar dari wiraswasta bernama Afdal Noverman. Nama Afdal yang disebut Gamawan sebagai pedagang termasuk di Tanah Abang, juga disebut dalam dakwaan KPK sebagai perantara pemberian uang dari Andi Narogong.
Sementara itu Chairuman juga dengan tegas membantah menerima uang USD 584 ribu dan Rp 26 miliar sebagaimana isi surat dakwaan jaksa KPK. Namun di sidang, majelis hakim menanyakan adanya bukti tulisan tangan di rumah Chairuman soal duit Rp 1,2 miliar dan catatan uang Rp 3 miliar. Chairuman menyebut catatan itu terkait duit pribadinya, bukan dari e-KTP.
Sedangkan, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni mengaku hanya menerima USD 500 ribu dari Irman dan Andi Narogong. Di dalam dakwaan disebutkan kalau Diah menerima USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mendapat penghargaan dari Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Selain itu SBY juga diundang untuk ke Kazakhstan tahun depan sebagai pembicara.
“Penghargaan dari Presiden Nursultan Nazarbayev kepada beberapa kepala negara untuk 25 tahun kemerdekaannya memang diberikan ke beberapa kepala negara, tapi karena Nazarbayev pernah ke Indonesia tahun 2012 dia bertemu dengan Pak SBY. Kepada mantan presiden pun yang menurutnya baik dia ingat, bukan hanya kepada kepala negara (yang sedang menjabat) saja,” tutur mantan Seskab Dipo Alam saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (17/3/2017).
Pemberian penghargaan itu dilakukan di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin sore (16/3). Adalah Dubes Kazakhstan untuk Indonesia yang memberikannya langsung kepada SBY.
“Duta besar hanya menyematkan dan mengantar dan cenderamata khas Kazakhstan dan inisiatif beliau (Nazarbayev) tiap 3 tahun sekali ada World Interreligion di Astana dan mengundang Pak SBY sebagai pembicara. Beliau (SBY) dianggap sebagai wise person. Di dunia ini ada 3: Pak SBY, mantan Presiden Turki, dan mantan Presiden Nigeria. Tapi nanti yang tahun depan ini Summer 2018, Pak SBY yang menjadi pembicara,” imbuh Dipo.
Menurut Dipo, ekonomi Kazakhstan sudah maju saat ini. Kazakhstan juga memandang Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang baik.
“Dia menyaksikan kemajuan Indonesia. Dia dulu juga pernah bertemu Pak SBY dan Pak SBY waktu masih Danrem di Jogja dia datang juga, yang menjelaskan mengenai Indonesia adalah Pak SBY,” tutur Dipo. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Suara eks Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agak meninggi saat membantah menerima USD 4,5 juta dan Rp 50 juta terkait proyek e-KTP. Gamawan rela dikutuk bila ikut menikmati uang haram itu.
Gamawan hadir menjadi saksi kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis 16 Maret 2017. Pria berkacamata itu mengenakan kemeja warna putih bergaris warna biru.
Dia dicecar tentang dugaan penerimaan uang yang disebut dalam surat dakwaan. Gamawan disebut menerima USD 4,5 juta dan Rp 50 juta terkait proyek tersebut. Salah satu pemberian yang diungkap KPK yaitu pemberian USD 2,5 juta dari Andi Agustinus alias Andi Narogong (rekanan Kemdagri) kepada Gamawan melalui saudaranya, Azmin Aulia, pada Juni 2011 untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang.
Atas dugaan tersebut, Gamawan keras membantahnya. Bahkan, dia minta seluruh rakyat Indonesia mendoakannya agar dikutuk Allah SWT apabila terbukti berkhianat kepada bangsa dan menerima uang dari megaproyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Dalam kesaksiannya, Gamawan menjelaskan uang Rp 50 juta yang diterimanya merupakan uang honor sebagai pembicara di 5 provinsi. Dia juga mengaku mendapat pinjaman Rp 1 miliar untuk berobat dan membeli tanah. Uang pinjaman itu juga telah dilaporkan di LHKPN 2014.
Menurut Gamawan, proyek e-KTP sudah ada dua tahun sebelum dia menjabat sebagai Mendagri. Dia memastikan tak ada kesalahan prosedur dalam pengadaan proyek e-KTP. Dia blak-blakan mengaku tidak tahu adanya kongkalikong, termasuk adanya mark up dalam proyek e-KTP yang merugikan negara. Gamawan menggandeng KPK untuk mengawal penganggaran. Tentang kontrak yang berubah sampai 9 kali, Gamawan juga mengaku tidak tahu menahu. (MAD)
SORONG,khatulistiwaonline.com
Area kerusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat, Papua Barat, oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky semakin luas. Hal ini berdasarkan pendataan yang diambil langsung oleh tim penyelam gabungan di lokasi kandasnya kapal tersebut.
Dirjen Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karliansyah mengatakan ada perbedaan data dari hasil yang diambil tim pada awal kejadian dengan data terakhir yang diambil beberapa hari lalu.
“Tim kita sudah melakukan pendataan. Ada perbedaan angka memang, tapi nanti kita diskusikan di Kemenko Maritim. Tapi tentu saja, bisa dilihat secara jelas di lapangan,” kata Karliansyah saat berbincang di atas kapal navigasi KN Kofiau yang berlabuh di perairan Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (16/3/2017).
Hasil terakhir yang dihimpun oleh tim gabungan, tercatat luas wilayah terumbu karang yang rusak mencapai angka 13.522 meter persegi. Hal ini berbeda jauh dengan angka sebelumnya, yakni 1.600 meter persegi.
“Dari hasil (pendataan) terakhir, penghitungan sementara, itu ada 13.522 meter persegi (yang rusak, red), jauh dari hasil sebelumnya yang hanya 1.600 meter persegi. Ini yang hari ini didata lagi berapa luasan yang didapat nanti. Diukur kembali dari titik pertama sampai titik terakhir, lebarnya, itulah nanti datanya,” katanya.
Saat ini tim gabungan kembali lagi melakukan penyelaman dan pendataan. Karliansyah tidak menyangkal jika ada kemungkinan hasilnya lebih luas dari 13 ribu meter persegi.
“Bisa jadi (lebih besar). Bisa jadi. Dari data-data yang mereka dapatkan, itu kan ada yang terbelah, patah, dan itu mereka kumpulkan jadi satu. Kemudian nanti dikalikan. Dan hasilnya itu tadi dapatlah 13.522 meter persegi. Jika ditanya apakah ada kemungkinan lebih luas lagi, bisa jadi,” kata Karliansyah. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sidang perkara dugaan korupsi proyek e-KTP memasuki agenda pemeriksaan saksi. Para saksi yang akan dimintai keterangan dalam persidangan berasal dari berbagai unsur yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan DPR.
Ketua majelis hakim John Halasan Butar Butar membuka sidang dan menanyakan kepada jaksa KPK tentang berapa saksi yang dihadirkan. Jaksa KPK menyebut sebenarnya ada 8 saksi yang dipanggil tetapi seorang saksi tidak bisa hadir.
“Rencananya kami memanggil 8 saksi, namun yang sudah hadir baru 6, Yang Mulia. Satu orang menuju ke sini, yang berhalangan ada 1 orang, Yang Mulia yaitu Agus Martowardojo dan akan direncanakan dipanggil ulang di persidangan lainnya,” ujar jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).
Para saksi yang telah hadir dan akan diperiksa yaitu Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri), Diah Anggraeni (mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri), Elvius Dailami (Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemdagri), Winata Cahyadi (Direktur Utama PT Karsa Wira Utama), Chairuman Harahap (mantan Ketua Komisi II DPR), dan Yuswandi A Temenggung (Kabiro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri 2004-2010/Sekjen Kementerian Dalam Negeri).
Sedangkan seorang saksi yang masih dalam perjalanan ke sidang yaitu Rasyid Saleh. Dia merupakan Dirjen Administrasi Kependudukan 2005-2009.
Dalam perkara ini, jaksa mendakwa dua eks pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Irman dan Sugiharto, melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sejumlah orang. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp 2,3 triliun.
“Dari rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas memperkaya para terdakwa, yakni memperkaya terdakwa I (Irman) sejumlah Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000 serta memperkaya terdakwa II (Sugiharto) sejumlah USD 3.473.830,” sebut jaksa saat membacakan surat dakwaan pada sidang sebelumnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai NasDem telah menyatakan dukungan untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat 2018. Deklarasi akan dilakukan pada Minggu (19/3) besok. NasDem menilai sosok Wali Kota Bandung itu pas untuk memimpin Jawa Barat.
Penilaian itu dikatakan Sekjen NasDem, Viktor Laiskodat selama Ridwan Kamil memimpin sebagai Wali Kota Bandung. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga bersih dari tindak pidana korupsi.
“Yang bersangkutan berhasil jadi Wali Kota Bandung. Tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Itu jadi alasan pragmatis dan alasan strategis NasDem memilih calon kepala daerah yang memiliki integritas dan elektabilitas yang baik,” kata Viktor saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Rabu (15/3/2017).
NasDem juga melihat hasil dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan Ridwan Kamil di posisi teratas untuk Cagub Jabar 2018. Hasil itu turut menjadi pertimbangan NasDem untuk mengusung Ridwan Kamil.
“Dari hasil survei beliau memiliki rating paling tinggi . Itu yang jadi alasan kami,” ujar Viktor.
Niatan untuk maju sebagai Gubernur Jabar telah disampaikan oleh Ridwan Kamil sebelumnya. Ia mengaku tidak bisa menghindari untuk maju menduduki kursi Jabar 1. Asalkan ada dukungan dari berbagai pihak.
“Kalau niat mau maju (Pilgub Jabar), saya kira enggak bisa saya hindari lagi. Kalau ada dukungan, saya mau. Kalau dukungan enggak ada kan teu jadi (tidak jadi). Jadi saya tuh siap jika memang ada yang mendukung, baik dari independen, masyarakat, maupun partai. Kalau tidak ada yang mendukung, niat itu saya tarik,” ujar pria yang karib disapa Emil itu, Sabtu (11/3). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Demokrat (PD) telah menyatakan sikap nonblok alias tak memihak salah satu calon untuk Pilgub DKI putaran dua. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan rekan koalisi Demokrat saat mendukung Agus-Sylvi, menghormati sikap tersebut.
“Tentu PPP menghormati sikap PD terkait Pilkada DKI putaran kedua,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada khatulistiwaonline melalui pesan singkat, Kamis (16/3/2017).
Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan sempat berujar bahwa suara 17 persen yang didapatkan Agus-Sylvi di putaran pertama akan ditentukan oleh sang calon gubernur sendiri, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Menanggapi itu, PPP berkata setiap partai punya aturan dan sikap mandiri masing-masing namun sekali lagi mereka menghormati keputusan yang diambil PD.
“Masing-masing partai kan punya otonomi dan kemandiriannya masing-masing. Namun untuk PPP sendiri, dalam 1-2 minggu ke depan baru akan disampaikan putusannya kepada publik,” tutur Arsul.
Demokrat melalui Agus Yudhoyono semalam telah menentukan sikap resmi partai terkait Pilgub Jakarta putaran kedua. Demokrat menyerukan kepada kader untuk menentukan pilihan masing-masing sesuai hati nurani. Demokrat juga menekankan semua elemen partai harus menggunakan hak pilihnya.
“Selama ini kita tahu tetap harus memilih tapi dipersilakan ke masing-masing. Kami netral, dalam istilah Pak SBY itu nonblok. Tak memihak ke nomor 2 dan 3,” ucap Roy di Djakarta Theater, Rabu (15/2).
“Saat ini bukanlah kompetisi kita. Kita tentu berharap putaran kedua berjalan dengan baik, lancar, dan beretika. Ini bukan lagi pertempuran kita. Selebihnya, saya kembalikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian,” tutur Agus dalam kesempatan terpisah, Rabu (15/2). (DON)