JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menyebut sang ketum, Setya Novanto, sebentar lagi akan menjadi tersangka kasus e-KTP. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono meminta semua pihak tidak mendahului keputusan penegak hukum.

“Kita jangan mendahului keputusan dari lembaga yang menangani masalah ini. Ada KPK, yang sudah sepakat bahwa terkait kasus e-KTP, Partai Golkar tidak halangi proses hukum,” ujar Agung saat dimintai konfirmasi khatulistiwaonline, Senin (24/4/2017).

“Dalam hal ini, kalau sudah dinyatakan itu sudah diproses, kita tidak perlu intervensi, lebih baik kita menunggu,” katanya.

Agung meminta lingkup internal Golkar menahan diri dalam memberikan komentar terkait dengan kasus Novanto. Ini, menurutnya, untuk menjaga agar tidak muncul keresahan. Selain itu, Agung menyatakan semua pihak perlu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah untuk Novanto dalam kasus e-KTP.

“Kalau ada pandangan tidak perlu berlangsung di publik, lebih baik di internal. Saya kira dengan semangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi ke depan. Kita tunggu saja,” ujarnya.

“Saksi itu ada yang bisa jadi tersangka ada yang tidak. Tergantung nanti, saya harap Pak Novanto sebagai Ketum Golkar dapat meyakinkan bahwa beliau tidak bersalah dan mampu buktikan,” tutur Agung.

Agung mengaku tidak bisa memastikan apakah Novanto akan menjadi tersangka atau tidak ke depannya. Namun Golkar dipastikan tidak akan mengintervensi jalannya proses hukum dalam kasus yang merugikan negara hingga triliun rupiah itu.

“Saya tidak bisa katakan itu terjadi atau tidak terjadi. Pak Novanto sudah katakan siap diperiksa. Sikap saya begini bukan berarti kami tidak dukung pemberantasan korupsi. Golkar tidak halangi KPK, kejaksaan, pengadilan,” ucap dia.

“Silakan proses hukum. Pak Novanto juga sangat kooperatif, yang lain juga tidak ada yang menghindar, tidak ada yang lari dari kewajibannya. Ada pencekalan atau tidak pencekalan, semua akan diikuti,” kata Agung.

Sebelumnya Yorrys mengatakan Novanto sudah dipastikan akan menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. Untuk itu, Golkar menyiapkan strategi untuk menyelamatkan partai.

“Ketum itu hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus ini (e-KTP). Kita harus pahami, sekarang sudah pencekalan, bagaimana Golkar harus mengambil sikap proaktif untuk menyelesaikan ini demi parpol. Parpol yang perlu kita selamatkan,” tutur Yorrys di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (24/4). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Situasi di Jalan Tol Jagorawi dari Jakarta menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat, terpantau dipadati kendaraan. Kemacetan terjadi di beberapa titik.

Informasi dari petugas PT Jasa Marga, Ninda, menyebutkan, arus lalu lintas dari Jakarta menuju Puncak tersendat di Pintu Tol Cibubur Utama.

“Padat antrean Cibubur Utama 500 meter. Selebihnya relatif lancar,” kata Ninda saat dihubungi khatulistiwaonline pukul 07.51 WIB, Sabtu (22/4/2017).

Selanjutnya, kata Ninda, kepadatan kembali terjadi di Km 41 Tol Jagorawi. Kepadatan juga menyambung hingga ke arah Puncak.

“Kepadatan karena tingginya volume kendaraan yang mengarah ke Puncak,” kata Ninda.

Namun, untuk arah sebaliknya, yakni dari Bogor menuju Jakarta, arus lalu lintas terpantau lancar. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ada yang berbeda di gedung Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya siang ini. Sejumlah Polwan berkebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April.

Polwan cantik lengkap dengan kebaya dan sanggul menerima sejumlah masyarakat yang datang ke Gedung Pelayanan Satu Atap dengan sapaan dan senyuman, di pintu masuk dan pintu keluar. Beberapa di antaranya berjaga loket-loket, memberikan pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan.

Selain itu, masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga menyelenggarakan ‘Kartini Fun Run’ yang akan digelar pada Minggu (23/4) nanti. Masyarakat umum yang hendak mengikuti lomba lari tersebut bisa mendaftarkan diri di Gedung Pelayanan Satu Atap sampai pukul 20.00 WIB.

Kanit STNK Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya AKP Sugihartono mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengingat semangat perjuangan Kartini. Ia berharap, dengan peringatan Hari Kartini ini dapat meningkatkan pelayanan prima di Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya.

“Kita ingin mengingatkan kembali semangat perjuangan Kartini dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Sugihartono kepada wartawan di Gedung Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jl Sudirman Kav 55 Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Sugihartono mengatakan pihaknya senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sistem PIPO (pick in pick out), di mana dengan sistem ini tidak ada pemotongan antrean.

“Pick in pick out, pertama kali masuk pakai antrean dari situ kan yang datang pertama dia yang keluar pertama jadi tidak diserobot-serobot,” ujarnya.

Pihaknya juga menyediakan komputer sebagai feed back dari nasyarakat terhadap pelayanan di gedung Pelayanan Satu Atap. “Kita ada IKM (Index Kepuasan Masyarakat) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, sehingga kalau tidak puas masyarakat bisa menekan tombol di komputer yang telah kita siapkan di pintu keluar,” terang dia.

Sugihartono mengklaim bahwa antrean masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan tidak sampai 15 menit. “Mulai dari masuk sampai antrean itu, sampai jadi STNK itu, 10-15 menit. Tapi untuk sekarang agak terkambat karena adanya anggota yang floting Pilkada,” ungkapnya.

Gedung Pelayanan Satu Atap melayani pembayaran pajak tahunan STNK, pajak lima tahunan dan pengesahan STNK. Di gedung tersebut juga terdapat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) atau real count KPU untuk Pilgub DKI putaran kedua sudah rampung. Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno tak terbendung di posisi atas dengan perolehan 57,95 persen.

Berdasarkan real count KPU yang diakses khatulistiwaonline dari website KPU RI pada pukul 21.15 WIB, Kamis (20/4/2017), data yang masuk sudah 100 persen dari 13.034 TPS di Jakarta. Sebanyak 5.591.198 suara telah masuk sistem KPU.

Pasangan Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 57,95 persen. Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini meraih 3.240.057 suara.

Sementara itu, pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapatkan 42,05 persen suara. Sebanyak 2.351.141 suara tercatat memilih pasangan yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem itu.

Dari hasil Situng, pasangan Ahok-Djarot mengalami kekalahan paling telak di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, Ahok-Djarot hanya mendapatkan 37,9 persen, sementara pasangan Anies-Sandiaga mendapat 62,1 persen.

Tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih di putaran kedua sebesar 78 persen atau 5.661.895 suara dari yang terdaftar sebanyak 7.257.204 suara. Sementara itu, ada 22 persen warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Meski nantinya sudah 100 persen, data real count belumlah menjadi hasil akhir. KPU akan memberikan pengumuman resmi setelah menyelesaikan secara manual hasil rekapitulasi formulir C1 yang utama. Data real countdihitung berdasarkan salinan C1. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR berencana menggulirkan hak angket mendesak KPK membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani. KPK menghormati hak angket DPR itu tetapi menyatakan bila BAP itu dibuka maka bisa menghambat proses penyidikan kasus.

“KPK tegaskan, kami nggak bisa memberikan karena ini bagian terkait proses hukum baik di penyidikan MSH (Miryam S Haryani) tersangka, e-KTP di persidangan, dan penyidikan satu lagi (Andi Agustinus alias Andi Narogong),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (21/4/2017).

Febri menegaskan dalam BAP itu bisa jadi terdapat bukti-bukti yang seharusnya muncul di proses persidangan. Namun apabila dibuka sebelum persidangan, maka bisa menyebabkan bias dalam proses hukum serta menghambat penanganan kasus.

“Jadi jika bukti-bukti yang ada, yang muncul dalam rangkaian proses persidangan ini dibuka maka ada risiko buat bias proses hukum dan bukan tidak mungkin dapat menghambat penanganan kasus baik untuk MSH atau e-KTP sendiri,” ujar Febri.

“Kami hormati kewenangan pengawasan DPR, namun jangan sampai kewenangan tersebut masuk jauh dan rentan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,” imbuh Febri.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat DPR-KPK pada Kamis (19/4/2017) dini hari, sempat terjadi perdebatan alot di mana DPR mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam yang menyebut ada enam anggota Komisi III yang menekan Miryam saat bersaksi dalam kasus e-KTP.

KPK menolak permintaan DPR hingga akhirnya diputuskan Komisi III berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendapatkan rekaman BAP itu.

Adapun fraksi yang menyatakan setuju digulirkan hak angket di antaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, NasDem, dan PPP. Fraksi lain, seperti Hanura, PAN, dan PKS, masih akan berkonsultasi ke pimpinan fraksi. Fraksi PKB disebut anggota Komisi III Arsul Sani juga akan menyetujui usulan ini. (DON)