JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jam kerja PNS DKI Jakarta pada Ramadan 2017 sama seperti tahun 2016. Pegawai masuk pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB.
“Berangkatnya dipercepat, biasanya pukul 07.30 WIB, ini masuk pukul 07.00 WIB. Pulangnya (juga) dipercepat seperti tahun lalu, nggak ada yang berubah,” kata Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 911 tahun 2017 yang diterima detikcom pagi ini, jam kerja PNS DKI selama bulan suci Ramadan diatur sebagai berikut.
Pada hari Senin s/d Kamis, jam kerja pegawai lingkungan Pemprov DKI Jakarta berlangsung antara pukul 07.00 hingga 14.00 WIB ditambah jam istirahat dari pukul 12.00 hingga 12.30 WIB.
Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.00 hingga 14.30 WIB ditambah jam istirahat dari pukul 11.30 hingga 12.30 WIB. (MAD)
London –
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan muslim di Indonesia bisa hidup berdampingan dengan agama lain. Indonesia juga biasa hidup dengan konsep gotong royong.
“Muslim di Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa menjadi komunitas yang toleran yang hidup berdampingan secara damai dengan komunitas iman lainnya. Ini adalah sesuatu yang kita banggakan,” ujar JK.
Hal itu disampaikan saat memberi kuliah umum di Oxford Centre For Islamic Studies, London, Inggris, Kamis (18/5/2017). Kuliah umum bertema ‘Islam Middle Path: Indonesia’s Experience’ dihadiri 150 peserta dari kalangan diplomatik, akademisi, tokoh agama dan pelajar asing dan Indonesia.
Meski begitu, lanjut JK, hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas di bidang ekonomi. Dengan demikian, muslim Indonesia bisa benar-benar menjadi contoh peradaban Islam yang berkembang di era modern ini.
“Orang Indonesia terbiasa hidup dengan konsep gotong-royong. Bahkan pembangunan masjid dilakukan oleh gotong-royong. Sekitar 90 persen dari sekitar 800.000 masjid di Indonesia dibangun oleh masyarakat sekitar sendiri, bukan oleh pemerintah,” paparnya.
JK mengatakan sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat memberikan perspektif yang berbeda untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dunia Islam. Muslim di Indonesia, yang dikenal sebagai ‘ummatan wasatan’ dapat berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana mengembangkan Islam Wasatiyah, jalan tengah Islam yang inklusif, toleran dan mampu hidup berdampingan dengan penganut agama lain.
“Untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin atau berkah bagi seluruh alam semesta,” kata JK.
Menurut JK pemimpin agama dan komunitas muslim di dunia memiliki tugas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa terorisme yang dilakukan atas nama Islam bukanlah Islam. Tugas itu hanya bisa dilakukan oleh komunitas Muslim sendiri.
“Dukungan di seluruh dunia ini membuktikan bahwa kita semua bekerja menuju tujuan yang sama, menciptakan sebuah dunia di mana orang dapat hidup berdampingan secara damai dan aman dari ancaman terorisme,” ungkapnya.
Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keadilan di ranah politik dan ekonomi juga merupakan tanggung jawab semua pihak.
“Generasi muda perlu terus diingatkan bahwa sangat penting untuk memelihara persatuan dalam keragaman di negara dan masyarakat mereka. Keragaman adalah berkah, atau hikmah, dan persatuan akan didapat,” pungkasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Perjalanan kereta rel listrik (KRL) rute Bekasi-Manggarai dan sebaliknya mengalami gangguan akibat kebakaran di Stasiun Klender. Para calon penumpang pun diimbau menggunakan moda transportasi lain.
“PT KAI Commuter Jabodetabek mengucapkan permohonan maaf atas gangguan perjalanan KRL lintas Bekasi-Manggarai dan sebaliknya dampak dari kebakaran di Stasiun Klender,” kata Vice President Communications PT KCJ Eva Chairunisa dalam keterangannya, Jumat (19/5/2017).
Eva menyebut saat ini sejumlah KRL tertahan dan belum diberangkatkan. Petugas pemadam kebakaran pun sudah di lokasi untuk melakukan penanganan.
“Saat ini KRL sejumlah perjalanan masih tertahan dan belum dapat diberangkatkan, petugas pemadaman sudah di lokasi untuk pemadaman dan tidak ada korban luka maupun jiwa,” kata Eva.
Sebelumnya diberitakan, Stasiun Klender mengalami kebakaran pada pukul 07.30 WIB. Belum diketahui bagian mana dari stasiun yang terbakar. Saat ini petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi dan berupaya untuk menjinakkan api. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara sahabat untuk Indonesia. Ada lima duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat tersebut ke Jokowi.
Penyerahan surat kepercayaan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017). Para duta besar berkuasa penuh negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut yakni Jepang, Trinidad dan Tobago, Spanyol, Ekuador dan Thailand.
Acara dilakukan dengan upacara kenegaraan. Anggota marching band Paspampres memainkan satu per satu lagu kebangsaan masing-masing negara sahabat yang menyerahkan surat tugas tersebut. Kegiatan ini dilakukan di halaman Istana Merdeka.
Setelah mendengarkan lagu kebangsaan, para duta besar tersebut masuk ke dalam Istana Merdeka. Mereka kemudian satu per satu menyerahkan surat kepercayaan langsung kepada Presiden Jokowi.
Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Setelah menyerahkan surat tersebut, Jokowi mengajak para duta besar negara sahabat tersebut untuk bincang santai di ruang utama Istana Merdeka.
Berikut nama duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi:
Duta Besar Negara Thailand untuk Indonesia Pitchayaphant Charnbhumidol
Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso
Duta Besar Ekuador untuk Indonesia Fabian Valdivieso Egueguren
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii
Duta Besar Trinidad dan Tobago untuk Indonesia Dave Chandalal Persad. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK menjadwalkan pemeriksaan dua orang notaris terkait kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.
“Saksi diperiksa untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (18/5/2017).
Notaris yang dijadwalkan diperiksa adalah Djoni dan Lianawati Tjendra. Belum diketahui apakah materi pemeriksaan nantinya terkait penggeledahan kantor notaris pekan lalu.
Penggeledahan yang dimaksud dilakukan tim KPK pada Senin (8/5) di kantor notaris di Lampung. Tim mengamankan dokumen perjanjian kerja sama terkait dengan perkara BLBI yang sedang ditangani.
Sementara pada tanggal 9-11 Mei, penyidik KPK melakukan pemeriksaan 20 orang petani tambak Dipasena di Polda Lampung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kontrak, pinjaman, proses pengucuran dana, proses pengembalian, dan proses pengembalian kewajiban atau pinjaman dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka terkait penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI yang memiliki kewajiban kepada BPPN.
KPK menyebut, Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.
Hasil restrukturisasi adalah Rp 1,1 triliun dinilai sustainable (berkelanjutan) dan ditagihkan kepada petani tambak Dipasena. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi, sehingga seharusnya masih ada kewajiban obligor Rp 3,7 triliun yang belum ditagihkan.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kebakaran yang terjadi di pusat perbelanjaan Ramayana, Pasar Minggu, Jaksel diduga berasal dari korsleting listrik. Namun petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) masih menunggu hasil dari puslabfor.
“Jadi dugaan sementara kita lihat pola kebakarannya dari plafon diduga korsleting listrik, itu dugaan sementara. Nanti tunggu hasil puslabfor,” ujar Kepala Sektor Pasar Minggu Sudin PKP Jaksel, Mochamad Arief, di lokasi kejadian, Jl Raya Ragunan, Jaksel, Kamis (18/5/2017).
Saat ini petugas sedang melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Tampak masih ada kepulan asap dan hawa panas di tempat tersebut.
“Ini proses pendinginan dalam arti sedang mengeluarkan asap karena asap ini masih terasa panas,” tutur Arief.
Kebakaran di Ramayana terjadi sekitar 04.45 WIB. Api mulai berhasil dipadamkan sekitar pukul 07.00 WIB.
Hingga saat ini tampak masih petugas di lokasi kejadian. Warga masih berkerumun melihat upaya petugas mendinginkan lokasi kebakaran. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Setelah kurang lebih 3 pekan reses, anggota DPR hari ini kembali bersidang. DPR akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-V pagi ini.
Rapat paripurna pembuka masa sidang ke-V ini akan digelar di gedung Nusantara II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017). Agenda rapat hanya mendengar pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR Setya Novanto.
“Memang besok paripurna pembukaan, besok acaranya tunggal, pembukaan dibacakan Ketua DPR Setya Novanto,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan soal agenda paripurna hari ini pada Rabu (17/5) kemarin.
Pada paripurna penutup masa sidang ke-IV pada 28 April 2017 lalu, telah diputuskan hak angket terhadap KPK resmi bergulir meskipun berbau kontroversial. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah secara gegabah mengetok palu persetujuan sebelum mendengarkan seluruh pendapat fraksi.
Meski demikian, pimpinan DPR mengatakan pansus angket KPK belum dibahas di paripurna hari ini. Agus mengatakan, usai paripurna, akan digelar rapat bamus dan berharap masing fraksi menyatakan sikap resmi mereka terkait pengguliran angket KPK.
“Setelah paripurna (hari ini), mungkin sorenya rapat bamus untuk menentukan agenda rapat Jumat karena Jumat ada agenda rapat dengan BPK, ini sangat urgent,” ucap Agus.
“Apabila dalam rapat bamus ada anggota atau fraksi yang mengirimkan, baru bisa kita bentuk kepanitiaan angket. Kalau belum ada kita tidak bisa,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sidang praperadilan yang diajukan Miryam S Haryani kembali digelar. Tim kuasa hukum Miryam menghadirkan dua orang saksi ahli.
“Ada Dr Chairul Huda dan Dr Mudzakir,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum Miryam, Mita Mulia, saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Rabu (17/5/2017).
Mudzakir merupakan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sedangkan Chairul Huda adalah pakar hukum pidana yang merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Selain itu, tim kuasa hukum Miryam akan menyertakan barang bukti berupa dokumen untuk memperkuat argumennya.
Sebelumnya, pihak termohon (KPK) telah memberikan jawaban atas tuntutan dari pemohon (Miryam) dalam sidang praperadilan, Selasa (16/5). Tim Biro Hukum KPK menegaskan penetapan tersangka terhadap Miryam S Haryani adalah sah dan sesuai dengan prosedur.
Selain itu, KPK menyatakan memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Miryam dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Bahwa dalam perkara tindak pidana umum, dalam hal diduga keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan disangka palsu, ketentuan yang dipergunakan adalah Pasal 242 KUHP, yang prosedurnya menggunakan ketentuan Pasal 174 KUHAP. Sedangkan dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapat pengaturan yang khusus terkait dengan pemberian keterangan yang tidak benar di dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 juncto Pasal 35 UU Tipikor,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi saat membacakan jawaban atas gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (16/5). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR akan kembali memulai masa sidang esok hari, setelah masa sidang sebelumnya ditutup dengan polemik soal hak angket terhadap KPK. Selama masa reses, ada fraksi yang tetap konsisten dengan sikapnya dan ada juga yang berubah.
Usul hak angket KPK awalnya diteken oleh 26 anggota DPR dari 8 fraksi yaitu Golkar, PDIP, PKS (Fahri Hamzah), Gerindra, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura. Usulan tersebut kemudian diserahkan ke pimpinan DPR. Pada paripurna penutupan masa sidang di Jumat (28/4/2017) lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetok persetujuan usulan angket KPK meski saat itu ada fraksi yang menyuarakan penolakan.
Selama masa reses, sejumlah fraksi menyatakan menolak hak angket terhadap KPK yang salah satu tujuannya adalah mendesak membuka rekaman BAP Miryam S Haryani. Fraksi yang menolak adalah PKB, Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan Gerindra.
Ada 6 fraksi yaitu PKB, Demokrat, PPP, PAN, dan PKS menyatakan penolakan mereka itu diwujudkan lewat tidak mengirimkan perwakilan ke pansus angket KPK. Gerindra punya sikap yang berbeda. Gerindra menolak hak angket KPK namun tetap mengirim perwakilan karena melihat pansus tetap bisa jalan meski tidak lengkap.
Kemudian ada PDIP, NasDem, dan Hanura yang sejak awal membebaskan anggotanya untuk meneken hak angket KPK. Sikap itu tidak berubah hingga sekarang.
Ada pula Golkar yang sempat mengirim surat tidak akan mengirim perwakilan ke pansus angket KPK. Namun belakangan, surat yang hanya ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Agus Gumiwang itu lalu ditarik kembali. Alasannya, fraksi belum pernah rapat sehingga belum diambil keputusan.
Fahri sendiri yakin semua fraksi pada akhirnya akan mengirim perwakilan ke pansus angket KPK karena tidak mau kehilangan kendali terhadap jalannya dinamika. Dengan kuorum usulan di awal yaitu 26 orang yang meneken usulan, Fahri menganggap pansus hak angket KPK sudah bisa terbentuk.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pimpinan masih menunggu sikap terakhir tiap fraksi soal mengirimkan atau tidaknya perwakilan di pansus angket KPK. DPR menunggu sikap resmi tiap fraksi pada rapat pimpinan.
“Sampai paripurna ini terbentuk dan tidak serahkan masing-masing fraksi. Kalau sekarang dikumpulkan semua, ya silakan, tidak ada problem. Masalahnya, dari tujuh fraksi yang katakanlah keberatan, kan tinggal menunggu sikap resmi. DPR akan segera melakukan rapat pimpinan apakah ada surat terbaru sikap resmi tiap fraksi,” ujar Taufik di gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakpus, Selasa (16/5/2017). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak untuk mengakhiri gesekan. Jimly pun meminta agar seluruh warga Indonesia merajut kerukunan, salah satunya dengan bijaksana dalam menggunakan media sosial.
“Masyarakat sudah capek, masing-masing larut dalam kebencian. Ini semua orang harus menyadari karena kebebasan medsos ini menambah suasana itu jadi tidak terkendali,” ujar Jimly dalam perbincangan dengan khatulistiwaonline, Selasa (16/5/2017).
Dengan adanya media sosial, saat ini menurutnya pembahasan isu-isu yang seharusnya dibicarakan pada ranah privat, gampang tersebar. Dampaknya pun ada banyak ujaran kebencian meraja lela dan sebagian menjadi provokasi.
“Maka kita harus hati-hati dengan medsos. Bahwa kita jangan menyebar kebencian. Kadang-kadang kita berpendapat seolah-olah yang lain salah, kita sendiri yang benar. Begitu diungkap ke medsos itu nyebar, nambah panas sebelah sana. Ini harus disadari semua orang. Menghujat Tuhan, hujat agama, hujat nabi orang lain,” tuturnya.
Jimly juga meminta kepada seluruh pejabat untuk bisa menjaga wibawanya. Dalam hal ini ini terkait penyampaian pendapat melalui berbagai sarana, termasuk media sosial. Pejabat diminta untuk tidak berbicara atas kepentingan pribadi atau kelompok sebab pada hakikatnya, pejabat merupakan pelayan bagi semua warga.
“Pejabat jangan gunakan kata-kata yang mengelompokkan diri secara sempit. Karena setiap pejabat harus melayani semua. Jadi pejabat harus hati-hati bicara, juga harus hati-hati bertindak,” kata Jimly.
“Sekarang pejabat kumpulnya dengan dia-dia saja, padahal pejabat harus melayani semua. Sekarang larut dalam kelompoknya masing-masing. Apalagi pejabat yang tidak hati-hati, misalnya di politik berpihak, itu tidak boleh. Pejabat melayani semua,” imbuh dia.
Sikap dan pernyataan sebagian pejabat dinilai Jimly menambah suasana menjadi saling benci. Hal tersebut juga disebutnya menjadi bagian dari pengelompokan pihak-pihak tertentu, yang akhirnya sampai pada arus bawah.
“Semua orang berkelompok dengan persepsi sendiri-sendiri mana yang salah dan mana yang benar,” sebut Jimly.
Untuk itu dia mengimbau semua warga agar mendengarkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Jimly mengajak semua warga untuk merajut kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.
“Sesuai dengan anjuran presiden, supaya kita kembali merajut kerukunan berbangsa. (Masalaj) ini kan dipicu antara lain karena pilkada, sekarang pilkada sudah selesai. Ada faktor medsos, lalu ada faktor pilkada. Dua ini saling menyatu dan bikin kita tambah repot,” tutupnya. (DON)