Saudara, mengawali pembicaraan pada edisi hari ini, terlebih dahulu saya sampaikan sebuah cerita pendek.Dalam buku A Third Serving of Chicken Soup for the Soul, diceritakan mengenai seorang perempuan yang telah didiagnosis mengidap penyakit yang mengakibatkan kematian, dengan paling lama hidup tiga bulan lagi. Dengan mengundang Pendeta ke rumahnya untuk membicarakan rincian pemakamannya,
perempuan itu mengajukan suatu permohonan yang sangat tidak lazim. Dia mau dikuburkan dengan sebuah garpu di tangan kanannya.
Mengapa? Dalam semua tahun-tahun saya mengikuti pesta sosial dan potluck gereja, katanya, saya selalu ingat bahwa bila piring-piring makanan utama dipersiapkan, seseorang selalu membungkuk dan berkata, “siapkan garpumu”!
Itulah bagian kesukaanku, sebab saya tahu sesuatu yang lebih baik akan datang.Oleh sebab itu saya mau orang-orang melihat saya dalam peti jenazah dengan sebuah garpu di tanganku, dan bertanya, Ada apa dengan garpu itu? Lalu beritahukan kepada mereka: Siapkan garpumu…. yang terbaik masih akan datang. Saudara pembaca koran Khatulistiwa yang dikasihi Allah.
Memang benar, yang paling baik masih akan datang! Dikatakan bahwa untuk setiap nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang pertama yang disebutkan dalam Kitab Perjanjian Lama, ada delpaan yang meramal kedatangannya yang kedua kali. Satu dari setiap 24 ayat dalam Kitab Perjanjian Baru juga menunjuk kepada hari kedatangan Kristus yang kedua kali, yang mengagumkan itu. Saudara, kita hidup sekarang di antara dua kedatangan Yesus. Maksud saya, masa diantara kedatangan Yesus yang pertama dengan masa kedatangan yangkedua kali. Dan masa sekarang ini lebih dikenal dengan kasih karunia. Rasul Paulus berkata : “Karena kasihkarunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan…
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Provinsi Tapanuli (Protap) sudah lama masuk ranah obsesi. Tapi, yang pasti aktualitasnya baru mengemuka sejak digelarnya Kongres Rakyat tahun 2002 di Lapangan Serbaguna,Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Hadir ketika itu EE Mangindaan anggota DPR-RI, sejumlah pejabat lokal dan regional Sumatera Utara (Sumut), beberapa orang yang mengklaim dirinya penggagas/pemrakarsa pembentukan Protap, dan para tokoh adat/masyarakat dari kabupaten terdekat.
Rencana pembentukan Protap sekian lama terganjal, entah apa yang mengganjal dan siapa juru ganjal. Sepertinya rencana itu dijauhi Dewi Fortuna. Belum nasib bisa terealisasi, muncul pula tragedi di Gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu.
Rusuh! Berdampak digelandangnya sejumlah aktivis Protap ke hotel prodeo. Sudah itu,senyap beberapa waktu. Media juga seakan break tak mengutak-atiknya lagi. Sementara sejumlah tokoh yang dianggap pemrakarsa dan dituding terlibat aksi di DPRD Sumut, masih mendekam di penjara.
Waktu terus berjalan. Satu demi satu mereka yang diberi predikat pejuang Protap, dibebaskan usai menjalani hukuman. Mereka disambut sukacita saat menghirup udara kebebasan. Mereka dianggap telah menoreh sejarah memperjuangkan suatu cita-cita besar untuk memajukan kampung halaman yang masih tertinggal dibanding daerah lain.
Banyak orang yakin, realisasi Protap hanya menyangkut proses yang berbelit. Di lain pihak, ada pula anggapan perjuangan “halak hita” di pusat serba tanggung, kurang kompak, atau tak seirama (?). Belakangan, isu Protap berembus lagi dari sumber-sumber yang diklasifikasi terpercaya dan maha tahu perkembangan teranyar seputar rencana itu. Isu itu berubah jadi sinyal, ketika ada tim dari Depdagri dan Komnas HAM, turun ke wilayah cakupan Protap untuk observasi.
Ada pertemuan khusus digelar di Nias dan Tarutung, dihadiri unsur eksekutif dan legislatif. Materi pertemuan, ya itu tadi: Ada tanda-tanda rencana itu sudah di ambang pintu atau sudah dekat, dengan digelarnya pembahasan lebih serius di DPR-RI, dan disahkannya RUU Protap dalam sidang paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta pada Kamis (24/10-2014). Dalam pembahasan tersebut, ada satu kotamadya dan lima kabupaten yang bergabung dalam Protap, yaitu Kotamadya Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir.
Ketika itu, Ketua DPR RI Marzuki Ali menegaskan pembahasan Protap akan dilakukan oleh anggota DPR RI. Bahkan, ia bertekad paling lambat tahun 2014, Protap sudah disahkan menjadi salah satu daerah otonom baru
Tentunya kabar ini disambut dengan sukacita oleh penduduk Tapanuli dan para perantau karena dengan adanya Provinsi Tapanuli ini pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Tapanuli akan meningkat pesat. Dinamika Protap Alkisah perjuangan mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli sudah mulai didesas-desuskan orang.
mulai tahun 1980-an yang kemudian mencuat kembali ke permukaan pada tanggal 19 November 2006 dengan berkumpulnya 100 tokoh Tapanuli di Jakarta, antara Jenderal Luhut Panjaitan, Prof.Dr Midian Sirait, Panda Nababan, G.M Panggabean. Bahkan mereka berhasil mengumpulkan dana hingga 1,1 miliar sebagai dana awal untuk memperjuangkan Protap.
Asa pun membubung tinggi kala itu, yaitu asa akan roda perekonomian yang akan lebih baik jika Protap sudah terbentuk. Harapan tersebut juga diperkuat oleh kenyataan historis bahwa sebenarnya Tapanuli adalah satu-satunya eks keresidenan Belanda di Sumatera yang belum menjadi provinsi. Keresidenan yang lain sudah terlebih dahulu menjadi provinsi, seperti keresidenan Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Riau dan Lampung. Padahal kalau dipikir-pikir, apa salah dan dosa Tapanuli sehingga pemerintah dari dulu enggan menjadikannya provinsi ?
Namun asa tersebut juga ternodai oleh meninggalnya ketua DPRDSU, Aziz Angkat, pada aksi demonstrasi menuntut surat rekomendasi DPRD SU pada tanggal 3 Februari 2009. Dan implikasinya lagi adalah Chandra Panggabean,salah satu aktivis Protap, dijebloskan ke penjara selama delapan tahun karena dianggap sebagai dalang keributan. Dan semenjak kejadian itulah , pembahasan tantang Protap secara drastis hampir tidak pernah lagi dibicarakan orang. Dan sepertinya juga harapan akan kesejahteraan bonapasogit (kampung halaman) makin jauh dari kenyataan layaknya jauh panggang dari api.
Namun masyarakat Tapanuli dan para perantau diantaranya masyarakat Batak di wilayah Provinsi Banten masih percaya bahwa waktunya akan tiba untuk Protap. “Kita berharap dalam waktu dekat atau di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI, Protap disahkan. Banyak di antara tim sukses (timses) Jokowi adalah orang Tapanuli, mudah-mudahan mereka tak lupa membisikkan kepada Presiden bahwa jumlah pemilih Jokowi di wilayah cakupan Protap itu cukup signifikan,” ujar sejumlah warga kepada KHATULISTIWA. (NGO)
TANGERANG, KHATULISTIWA – Keberadaan Hotel Alium di sekitar Perumahan Taman Royal Tangerang, disoal oleh warga Cluster Jati. Bagi warga, sejak dibangun hingga beroperasi Hotel Alium telah menimbulkan berbagai masalah, seperti jalan berlubang yang kerap mengakibatkan kecelakaan bagi warga yang melintas di samping hotel. Parahnya lagi, Hotel Alium menimbulkan kekisruhan terhadap masyarakat sekitar khususnya yang bermukim di Cluster Jati yang lokasinya berdekatan dengan hotel berbintang tersebut.
Kekisruhan dimaksud, menurut sejumlah warga kepada KHATULISTIWA situasi air bawah tanah yang semakin berkurang, sementara bagi warga air bawah tanah tersebut merupakan kebutuhan vital untuk keperluan mandi dan lainnya, mengingat Perumahan Cluster Jati belum dialiri air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Jika jalan tidak segera diperbaiki, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini, kita akan tanami pohon pisang dan menebar ikan lele,” kata warga geram.
Selain mempermasalahkan kerusakan jalan dan berkurangnya ketersediaan air bawah tanah, warga juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meninjau ulang keberadaan Hotel Alium. “Kita juga mempertanyakan mengenai Amdal yang dimiliki Hotel Alium,” ujar warga lainnya. (RAIT)
JAKARTA, KHATULISTIWA – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dua orang anggota DPRD Banten dan Direktur Utama PT Banten Global Development (BGD).
“Sekitar pukul 12.42 WIB di sebuah restoran di kawasan Serpong Tangerang, di dekat tol arah ke Merak, ada 3 orang yang diduga hendak melakukan tindak pidana korupsi,” kata Johan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Ketiga orang itu melakukan serah terima uang dalam bentuk dolar AS dan rupiah. “Ketiga orang ini, yakni 2 anggota DPRD, 1 pimpinan perusahaan atau direktur sebuah perusahaan. Kemudian mereka dibawa ke KPK sekitar pukul 14.00 WIB bersama driver masing-masing,” tambah Johan.
Selanjutnya KPK juga menangkap dua orang lain.”Tidak lama sekitar pukul 15.30 WIB kami juga membawa 2 orang lagi yang kita ambil dari sebuah perusahaan di Banten,” ungkap Johan.
Pemberian uang itu diduga terkait pembentukan Bank Daerah Banten yaitu Banten Global Development. “Dugaan sementara serah terima uang itu berkaitan dengan proses Perda di Banten, pembentukan Bank Daerah Banten. Tentu nanti akan didalami lebih lanjut, jadi yang dibawa ke KPK total ada 8 orang, yakni 2 anggota DPRD, 1 pimpinan perusahaan daerah, 2 staf dari perusahaan, kemudian driver ada 3 orang,” tambah Johan.
Kedelapan orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan dan statusnya akan diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam.
“Ada uang dalam bentuk dolar AS pecahan 100 dolar yang sedang dihitung, ada juga uang dalam bentuk rupiah, jumlahnya sekitar puluhan juta. Info yang didapat ini pemberian kesekian kali, ini bukan yang pertama kali,” jelas Johan.
Johan mengungkapkan anggota DPRD yang ditangkap berinisial SMH dan TST sementara direktur perusahaan adalah RT.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, SMH adalah Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar SM Hartono; TST adalah Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Aset DPRD Banten Tri Satriya Santosa; sedangkan RT adalah Dirut PT Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol.
JAKARTA, KHATULISTIWA – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengindikasikan pemerintah akan menambah utang negara untuk menambal penerimaan pajak tahun 2015 yang diprediksi masih mengalami kekurangan sekitar Rp400 triliun dari target Rp1.294 triliun. “Kami terbuka saja bahwa saat ini kita masih kurang pendapatan pajak Rp430 triliun itu tidak mungkin terkejar semua pada Desember ini. Untuk itu kita akan ada solusi salah satunya ambil hutang,” kata Jusuf Kalla dalam acara Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa.
Kekurangan penerimaan pajak ini, lanjut dia, dapat ditambal dengan dua solusi selain menambah utang, bisa juga dengan mengurangi pengeluaran. “Saya lihat itu tidak ada solusi lain,” katanya.
Pengeluaran negara yang bisa dikurangi, kata dia, adalah anggaran pembangunan, karena tidak mungkin pemerintah mengurangi gaji pegawai dan hal lain.”Tentu bisa dikurangi anggaran rapat dan hal-hal lain tapi yang biasanya ditandai adalah anggaran pembangunan,” katanya.
Maka dari itu, Kalla ingin sejak awal semua pihak harus bersiap-siap untuk mengurangi anggaran yang tidak penting. Jika memilih solusi mengurangi belanja, jelasnya, pemerintah hanya bisa melakukan efisiensi anggaran pembangunan karena tak mungkin mengurangi belanja pegawai.
Efisiensi dana pembangunan tersebut, lanjut dia, akan menjadi kesulitan lain karena berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi ke depan. “Biasanya yang dibintangi adalah anggaran pembangunan, maka terjadilah masalah pada pertumbuhan pembangunan. Maka dari awal kita perlu ikat pinggang (bersiap) mengurangi pengeluaran yang tidak penting,” paparnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Sigit Pambudi memperkirakan penerimaan pajak akan meleset Rp160 triliun di bawah target Rp1.294 triliun. ( NOV )
JAKARTA, KHATULISTIWA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan Direktur Jenderal Pajak Sigit Pradi Pramudito mengundurkan diri dari jabatannya, terhitung sejak menyampaikan surat pengunduran diri pada Selasa pagi.”Mulai besok sudah tidak aktif lagi, tadi pagi suratnya,” kata Menkeu saat ditemui di Jakarta, Selasa malam.
Menkeu mengatakan salah satu alasan Sigit menyatakan pengunduran dirinya adalah karena merasa tidak sanggup untuk memenuhi target penerimaan pajak yang dibebankan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.294 triliun.
“Dia mengundurkan diri, alasannya karena menganggap tidak mampu mengejar target,” katanya.
Untuk sementara, Menkeu menambahkan jabatan Direktur Jenderal Pajak yang lowong akan diemban oleh Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Ken Dwijugiastiadi sebagai pelaksana tugas.
“Ya sudah (ditunjuk penggantinya). Tadi sudah dilantik, pak Ken sebagai Plt, sampai ditunjuk yang definitif,” ujar Menkeu.
Sigit Priadi Pramudito baru dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak pada awal Februari 2015, setelah terpilih melalui proses seleksi terbuka jabatan eselon satu yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar ini pada awal masa jabatannya sebagai pimpinan tertinggi otoritas pajak optimistis bisa mencapai target penerimaan pajak yang dibebankan dalam APBN.
Pengganti Fuad Rahmany ini juga berjanji akan melakukan konsolidasi internal dan langkah optimalisasi lainnya, apalagi pegawai pajak telah dijanjikan sejumlah insentif apabila ada pencapaian target penerimaan yang positif.
Namun, menjelang akhir 2015, penerimaan pajak diproyeksikan hanya bisa mencapai 85 persen-87 persen, sehingga Sigit mengundurkan diri lebih dini, meskipun baru menjabat sekitar sembilan bulan sebagai Direktur Jenderal Pajak. (ADI)
