BOGOR,KHTULISTIWAONLINE.COM
Presiden Jokowi diagendakan akan melawat ke kediaman Prabowo Subianto siang ini. Jelang pertemuan keduanya, kediaman Prabowo di Hambalang dijaga ketat.

Depan rumah Prabowo di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016), belasan petugas sekuriti berjaga di depan rumah. Ada yang berbaju batik dan ada pula yang mengenakan baju khas sekuriti warna hitam.

Petugas kepolisian juga berjaga di depan pintu gerbang kayu yang merupakan gerbang utama kediaman Prabowo. Mereka tampak sibuk berkoordinasi.

Berdasarkan penuturan salah seorang petugas sekuriti, tim Paspampres juga sudah berada di lokasi untuk membantu pengamanan. Mereka berada di dalam dan luar kediaman Prabowo.

Mobil yang hendak masuk ke halaman rumah Prabowo harus diperiksa terlebih dahulu di pos yang lokasi berada tak jauh dari pintu utama rumah. Orang yang berada di dalam mobil diminta untuk menunjukkan identitas.

Sedangkan para jurnalis diminta berada di luar rumah. Sampai pukul 11.51 WIB, Presiden Jokowi dan rombongan belum tiba di lokasi. (RED/DTK)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Beredar surat telegram dari Kapolri kepada 17 Kapolda yang memuat perintah menggeser personel Brimob di berbagai daerah untuk mengamankan unjuk rasa pada 4 November nanti. Namun Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan surat telegram itu adalah kabar bohong (hoax).

“Oh tidak ada. Hoax itu, hoax, hoax, iya,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Boy Rafli Amar di Markas Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (29/10/2016) malam.

Secara umum, langkah memperbantukan personel Brimob dari satu daerah ke daerah lain adalah hal yang biasa, istilahnya adalah penempatan silang. Boy menyatakan bakal memeriksa lagi surat telegram hoax yang bertanggal 27 Oktober 2016 itu.

“Nanti saya cek lagi. Yang jelas semua Brimob akan dikonsolidasikan untuk satuan daerah-daerah,” kata dia.

Dia memastikan tak ada penarikan personel dari daerah-daerah luar Jakarta ke daerah Polda Metro Jaya. Beredar di kalangan wartawan, surat telegram yang dimaksud adalah bernomor STR/779/X/2016. Namun Boy sendiri sebenarnya juga belum melihat wujud surat itu.

“Belum lihat saya. Nanti saya tanya dulu ya,” kata Boy.

Surat Telegram Kapolri yang hoax itu memuat perintah lisan Kapolri kepada Asops Kapolri hari Kamis (27/10) kemarin untuk menggeser personel Brimobda ke Polda Metro Jaya menghadapi rencan unjuk rasa 4 November 2016. Diinfokan, dalam Surat Telegram itu, pada 4 November akan terjadi unjuk rasa gerakan ormas menyikapi pernyataan dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di wilayah Polda Metro Jaya.

Surat Telegram itu menyatakan permintaan pengiriman personel Brimob Polri dari satu Brimob Polri dan 16 Polda dengan kemampuan pasukan huru-hara.

Bila surat telegram itu adalah surat hoax, lain halnya dengan Nota Dinas Nomor B/ND-35/X/2016/Korbrimob. Nota Dinas ini dinyatakan bukan hoax. Nota Dinas ini ditandatangani oleh Wakil Komandan Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Anang Revandoko, memuat pemberitahuan kondisi Siaga I sejak 28 Oktober kemarin.

“Kalau yang Brimob itu ada. Saya konfirmasi tadi ke Wadankor ya. Kebetulan Wadankor sedang tugas ke luar negeri. Jadi hari-hari itu dilaksanakan ke Wadankor. Dan Wadankor itu memang instruksi kepada anak buahnya. Karena Brimob yang ada itu akan dibagi-bagi ke Polda-polda yang membutuhkan,” tutur Boy.

Boy sempat terlihat sulit membedakan pertanyaan wartawan soal Surat Telegram Kapolri dengan Nota Dinas Brimob itu, karena pertanyaan memang diajukan secara bergantian dan agak tumpang tindih.(RED/DTK)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar sudah mendapatkan surat keputusan bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Antasari akan bebas dari penjara pada 10 November 2016 nanti.

Kabar perihal bebasnya Antasari dari masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten, dibenarkan oleh kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman. Dia mengatakan, surat pembebasan Antasari tersebut sudah ada di pihak Lapas.

“Surat sudah di pihak Lapas dan sudah ditunjukkan kepada Pak Antasari,” ujar Boyamin kepada khatulistiwaonline, Minggu (30/10/2016).

Boyamin mengatakan, Antasari akan menghirup udara bebas pada 10 November 2016. Momen itu bertepatan dengan Hari Pahlawan.

“Iya (bebas), pas tanggal 10 November, bersamaan dengan Hari Pahlawan,” kata Boyamin.

Antasari kurang lebih sudah menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Pada 11 Februari 2010 lalu, dia divonis 18 tahun penjara karena disebut menjadi otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Jelang kebebasannya, mantan jaksa itu menjalani proses asimilasi. Antasari kini bisa keluar dari Lapas dari pangi hingga sore dan menjalani pekerjaan di sebuah kantor notaris dan digaji sebesar Rp 3 juta per bulan. Uang gajinya itu langsung disetor ke negara.(RED/DTK)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dahlan Iskan mengungkap tentang upaya penahanan terhadap dirinya lantaran selalu diincar oleh pihak berkuasa. Siapa sebenarnya yang dimaksud oleh mantan Menteri BUMN itu?

“Ya penguasa dalam arti ada keinginan yang begitu berapi-api untuk cepat-cepat menahan orang, menahan dia. Penguasa di sini ya mempunyai kekuasaan untuk menahan, mempidanakan orang, memtersangkakan, itu menurut saya lebih dekat dari situ,” ucap pengacara Dahlan, Pieter Talaway, saat dihubungi khatulistiwaonline, Sabtu (29/10/2016).

Pieter pun membantah bahwa pihak berkuasa yang dimaksud Dahlan Iskan adalah pemerintahan Joko Widodo saat ini. “Enggak, enggak,” imbuh Dahlan.

Juru bicara Presiden, Johan Budi, pun telah menyampaikan bahwa pihak berkuasa yang dimaksud Dahlan bukanlah Presiden Joko Widodo.

“Saya tidak yakin apakah yang dimaksud Pak Dahlan Iskan dengan diincar kekuasaan itu adalah oleh Pak Presiden Jokowi. Karena Presiden dalam penegakan hukum tidak pernah mengincar siapapun,” kata Johan, Jumat, 28 Oktober kemarin.

Kamis, 27 Oktober kemarin, Dahlan ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Dahlan yang pernah menjabat sebagai Dirut sebuah BUMD di Jawa Timur bernama PT Panca Wira Utama (PWU) itu jadi tersangka kasus penjualan aset.

“Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini, dan kemudian juga ditahan. Karena seperti anda semua tahu saya memang sedang diincar terus oleh yang berkuasa,” ucap Dahlan sesaat sebelum ditahan.

Dia tak menjelaskan siapa pihak yang disebut berkuasa itu. Dahlan hanya melanjutkan kata-katanya dengan menegaskan bahwa dirinya tak terima aliran uang sepeser pun.

Dahlan menjabat sebagai Dirut PT PWU sejak tahun 2000. Dia mengaku selama 10 tahun menjabat tak pernah mengambil gajinya.

“Kemudian harus jadi tersangka, yang bukan karena makan uang, bukan karena sogokan, bukan karena menerima aliran dana, tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah,” imbuh Dahlan.

Dia kemudian langsung menuju ke mobil tahanan. Dahlan lalu dibawa ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. (RED/DTK)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia harus berdaulat agar tercipta keadilan yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

“Kita harus berdaulat, kalau berdaulat kita bisa adil dan bila adil maka negara ini akan sejahtera,” kata Zulkifli saat menyosialisasikan Empat Pilar di hadapan ratusan peternak kambing di Bantul, Yogyakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, kata Zulkifli, Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimping yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Perlu pemimpin yang Pancasilais,” kata politisi Partai Amanat Nasional ini melalui keterangan tertulisnya.

Zulkifli juga membandingkan Indonesia dengan Jepang yang luasnya hanya sebesar pulau Sumatera dan banyak gunung berapi serta sering terkena bencana.

“Meski demikian Negeri Sakura itu mampu menjadi produsen daging sapi yang melimpah. Kita yang memiliki banyak pulau besar namun masih belum bisa seperti Jepang,” ujarnya.(RED/ANT)

JAKARTA.khatulistiwaonline.com
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) sempat curhat tentang program berupa buku mengenai antinarkoba untuk masuk ke kurikulum . Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy merespon positif hal tersebut.

“Itu memang sangat penting,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy di kantor Kemendikbud di Jalan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Muhadjir mengatakan, Kurikulum Anti Narkoba yang diusulkan kepala BNN akan masuk dalam kurikulum sekolah. Namun nantinya, materi tentang bahaya narkoba itu tidak harus masuk dalam mata pelajaran.

“Pengertian kurikulum pak Buwas sudah bener itu. Perlu ada kurikulum bukan berati harus menjadi mata pelajaran. Kurikulum bukan berarti pelajaran,” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Budi Waseso curhat tentang upaya penyebaran informasi anti narkoba ke masyarakat. Buwas meminta informasi tersebut masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah tahun 2016 ini.

Jika dilakukan, kata Buwas penyebaran informasi bahaya narkoba lewat kurikulum merupakan bisa efektif tersmapaikan untuk masyarakat. Buwas menyampaikan curhatan itu di hadapan Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10/2016).

“Terus terang, produk saya banyak. Bahkan, mohon izin juga kepada Menko Polhukam (Wiranto) bahwa kami sudah membuat buku untuk dimasukkan ke kurikulum, SD, SMP, SMA, semenjak saya tiga bulan jadi Kepala BNN. Dan sudah saya serahkan ke Mendikbud yang lama dan Menteri PMK. Tapi 2016 ternyata tidak masuk ke dalam kurikulum,” kata Buwas.

“Padahal ini pencegahan yang efektif. Nah, mudah-mudahan ke depan ini masuk (kurikulum),” imbuhnya. (RED/DTK)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membahas penanganan terorisme di Tanah Air.

“Beliau minta update masalah perkembangan teorisme seperti apa, kami sampaikan bahwa selain hard approach, penindakan juga secara terukur, termasuk pemberitaannya,” kata Kepala BNPT Suhardi Alius di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan penanganan kasus terorisme juga mengedepankan soft approach seperti pelibatan mantan komandan jihad yang sudah baik untuk memberikan program deradikalisasi dan pencerahan yang dinilai akan lebih efektif.

Suhardi juga menyebutkan anak anak dari mereka yang terlibat radikalisme agar tidak dimarjinalkan karena kalau dimarjinalkan akan lebih militan dari orang tuanya.

“Beliau setuju sekali, jadi kementerian terkait diharapkan menggarap aspek di hulu,” katanya.

Ia menyebutkan selama ini penanganan terorisme selalu di hilir sehingga harus dimulai penanganan dari hulunya.

“Sekarang kita kemas, sudah ada 17 kementerian/lembaga yang di bawah koordinasi kami dan aksesnya langsung ke menteri masing-masing dan itu sudah dilaporkan ke Presiden,” katanya.

Presiden, katanya, mengapresiasi dan mendukung.

Sementara itu mengenai antisipasi tindak teror akhir tahun, Suhardi mengatakan pihaknya tidak pernah berhenti melakukan langkah antisipasi.

“Tidak cuma akhir tahun, sepanjang tahun kita bekerja terus. termasuk sekarang yang paling in adalah masalah dunia maya,” katanya.

Ia meminta media massa aktif memberi masukan kepada BNPT. “Ini termasuk yang tadi kita bahas dengan Presiden bagaimana peran media untuk bisa memberikan pemberitaan yang proporsional supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan agar tidak meng-create sel-sel baru radikalisme dan terorisme,” katanya.

Suhardi menyebutkan pihaknya memiliki tim cyber yang terus mengikuti perkembangan yang terjadi.

“Kita mengikuti semua, kita survelaince di dunia maya bagaimana situs radikal bergerak. contohnya sekarang bagaimana terdesaknya (ISIS) di Mosul tentunya ada konsekuensi-konsekuensinya, mungkin terdesak,” katanya.

Ia mengkhawatirkan ketika nanti pendukung utamanya kembali ke negara masing-masing. “Itu termasuk yang kita bicarakan dengan Bapak Presiden,” kata Suhardi. (RED/ANT)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melantik Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) yang diikuti perwakilan anggota satgas di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

“Pada hari ini Jumat tanggal 28 Oktober Tahun 2016 saya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku pengendali dan penanggung jawab Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan ini secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” kata Wiranto dalam upacara pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di Jakarta, Jumat.

Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Menko Polhukam Wiranto mengucapkan selamat pada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Komisaris Jenderal Dwi Priyatno dan anggota satgas dalam upacara pengukuhan itu.

“Saya percaya bahwa saudara saudari sekalian akan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan sebagai bangsa yang bebas dari pungutan liar,” ujarnya.

Susunan organisasi satgas Saber Pungli adalah sebagai berikut:

– Pengendali/Penanggung jawab: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

– Ketua Pelaksana: Inspektur Urusan Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI

– Wakil Ketua Pelaksana 1: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

– Wakil Ketua Pelaksana 2 : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

– Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Sementara itu, anggota Satgas Saber Pungli terdiri atas unsur Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembentukan Satgas Saber Pungli ditujukan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat, menjadikan proses pelayanan publik lebih bersih dan lebih cepat, membangun kepastian dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah yang melayani mereka.

Dengan pembentukan Satgas Saber Pungli, Wiranto berharap pungli dapat dibersihkan secara tuntas, sistematis dan menyeluruh sehingga kegiatan pemberantasan pungli itu akan bersifat simultan.(RED/ANT)