JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Istana Kepresidenan menggelar konferensi pers. Mensesneg Pratikno mengatakan pemerintah keberatan dengan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) soal dokumen TPF Munir.
“Tadi saya juga melaporkan mengenai KIP. Tadi saya melaporkan bahwa Setneg mengajukan keberatan atas putusan itu,” ujar Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jumat (4/11/2016).
Pratikno mengatakan pemerintah keberatan dengan putusan itu karena bisa menimbulkan banyak penafsiran. Putusan KIP itu sendiri pada intinya meminta pemerintah untuk mempublikasikan dokumen hasil penyelidikan yang dilakukan TPF atas pembunuhan Munir Thalib.
Hadir dalam jumpa pers ini Seskab Pramono Anung. Dalam jumpa pers ini Pramono juga naik ke podium untuk menyampaikan mengenai proyek listrik 35 ribu watt.
Sementara itu di luar kompleks Istana massa demonstrasi 4 November mulai menggelar aksi. Puncak aksi akan mulai dilakukan pukul 13.00 WIB. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kampanye calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rawa Belong pada Rabu (2/11) sempat ricuh karena ada penolakan. Ketua KPU DKI Sumarno mengimbau agar masing-masing pihak menaati peraturan yang ada.
“Sebenarnya biasa saja dalam demokrasi. Hanya ekspresikan dengan cara-cara yang baik, benar,” ujar Sumarno saat berbincang, Kamis (3/11/2016).
Dia juga menyayangkan kegiatan kampanye calon diwarnai aksi pemukulan. Dia mengingatkan aksi penolakan berupa pernyataan masih diperbolehkan namun bila terjadi aksi ricuh bisa diancam tindak pidana.
“Kalau kegiatan pasangan calon seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu, jadi boleh saja sepanjang hanya pernyataan atau apa tapi kalau sampai lempar-lemparan kaya kemarin itu enggak boleh,” jelas dia.
“Apalagi sampai merusak atribut kampanye calon yang lain itu enggak boleh. Karena kan penghilangan atribut kampanye itu termasuk tindak pidana pemilu,” sambung dia.
Sumarno mengimbau masing-masing tim kampanye dan relawan untuk memetakan daerah dengan baik. Bila ada potensi penolakan (resistensi) dari warga sebaiknya tim kampanye juga harus punya solusi.
“Tapi juga dari tim kampanye tiap calon harus tahu juga jangan show of force. Di daerah itu resistensinya tinggi memang harus pandai-pandai juga memilah-milah kalau-kalau daerah yang kita-kira kuat penolakannya harus bagaimana,” katanya.
Dia mengingatkan agar setiap tim kampanye berkoordinasi dengan pihak terkait. Hal itu sebagai antisipasi terjadinya peristiwa tersebut.
“Dalam kampanye kan ada tim dan relawan kampanye. Sebelum melakukan kegiatan berkoordinasi dgn Polda Metro, kan kalau mau kampanye harus bersurat dulu ke Polda dan juga harus dilaporkan ke KPU dan Bawaslu. Biar kita juga bisa memonitoring juga,” tegasnya.
Lalu apakah kampanye Ahok kemarin sudah melaporkan ke KPU?
“Saya belum ngecek kan di bagian sekretariatnya kampanye. Nanti saya cek apakah sudah ada laporan Ahok,” katanya.
(NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sejumlah tokoh telah mengimbau agar demo pada 4 November di Jakarta berlangsung damai. Petugas dari Polri dan TNI pun turut menjaga damainya unjuk rasa tersebut.
Presiden Jokowi tidak melarang warga untuk melakukan unjuk rasa. Tetapi dia ingin agar aksi berlangsung damai.
“Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak,” ucap Presiden Jokowi usai menghadiri acara ‘Hari Menabung Nasional’ di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).
Jokowi juga memerintahkan aparat untuk ikut menjaga suasana damai. Sehingga warga dapat menyampaikan aspirasi tanpa adanya aksi anarkis.
Selain Jokowi, Ketum Gerindra Prabowo Subianto juga mengajak masyarakat menjaga Jakarta tetap damai pada pelaksanaan aksi. Prabowo menekankan, Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
“Kita negara majemuk. Banyak suku, agama, ras. Kalau ada masalah kita selesaikan dengan sejuk dan damai,” tutur Prabowo usai ditemui Presiden Jokowi di kediamannya, Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Senin.
Ketum MUI KH Maruf Amin berharap agar umat menjaga perdamaian selama menyampaikan pendapat. “Para ulama sepakat bahwa kita harus menyerukan pada mereka dalam demonstrasi harus mematuhi aturan-aturan, harus dilakukan dengan sopan santun, dengan akhlaqul karimah, tidak boleh anarkis, tidak boleh ada perusakan,” kata Maruf Amin usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. “Supaya demo ini berjalan dengan damai dan seusai dengan aturan, jadi jam 18.00 WIB udah selesai,” imbuh dia.
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun berharap #JakartakuDamai pada 4 November 2016. “Tetap kedepankan aspirasi yang damai, toleran dan tidak boleh ada potensi yang mengarah ke hal-hal yang tidak dinginkan dan ini tanggungg jawab bersama,” ujar Haedar di Kompleks Istana Kepresidenan. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri sudah menerima surat pemberitahuan dari kelompok massa yang akan berdemo 4 November. Dalam surat dilaporkan ada 100 ribu orang yang diperkirakan ikut berunjuk rasa terkait Ahok.
“Kemarin (laporan) sudah diterima. (Penanggung jawab) Disebutkan Kiai Bahtiar Nasir tercatat dengan mengikutsertakan 100 ribu (massa) di dalam surat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2016).
Menurut Boy, laporan pemberitahuan diterima dari gerakan masyarakat yang mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Demonstrasi dilakukan pada Jumat 4 November hingga pukul 18.00 WIB.
“Mereka akan bubar,” ujar Boy Rafli soal kemungkinan pendemo tetap bertahan setelah pukul 18.00 WIB.
Dalam demo 4 November, ada beberapa tempat dijadikan titik lokasi unjuk rasa massa, yaitu Istana dan Gedung DPR.
“Rencana ke kantor DPR dan istana negara. Tentu kita melakukan pengawalan, termasuk di lokasi baik itu di Masjid Istiqlal, depan Istana,” tuturnya.
Boy juga mengimbau masyarakat dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam aksi agar tetap tertib. “Yang terpenting menjaga ketertiban bersama. Enggak masalah datang ke ibu kota, asal jangan melanggar hukum,” ujarnya.
Personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan demo 4 November mencapai 18 ribu personel. Personel itu merupakan gabungan unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. (NOV)
BOGOR,khatulistiwaonline.com
Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah akan dugaan-dugaan hilangnya dokumen laporan TPF Munir. SBY gusar kala Jaksa Agung menghubunginya.
“Soal TPF Munir masih ada yang mengejar, mencari-cari dan terus menimpakan kepada SBY pribadi, bahkan katanya SBY harus diperiksa Jaksa Agung, saya baca dari Pak Wiranto di media, tak ada instruksi Presiden untuk memeriksa saya. Dua hari setelahnya saya terima pesan dari Jaksa Agung bahwa pihaknya ingin bertemu dengan saya,” jelas SBY.
Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016).
“Begini gundahnya, ini nggak salah negara, kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir? Nggak kebalik dunia ini jika SBY terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir, come on!” tutur SBY berapi-api.
“Saya punya akal sehat, kalian punya akal sehat. Menyangkut kasus Munir, pemerintahan yang saya pimpin, para penegak hukum, sudah saya jelaskan terang benderang pada Bapak Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Mengenai hilangnya dokumen laporan TPF Munir, SBY menyebut sudah ada beberapa kopi yang dilegalisasi yang diserahkan kepada para aparat penegak hukum. Kopi itu berisi persis seperti dokumen aslinya.
“Tetapi kopi saya pasrahkan pada Mensesneg. Presiden Jokowi apa rekomendasinya dan apa pula dilaksanakan, bola ada di tangan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini,” jelasnya.
“Kopinya mana kopinya mana? Sudah dilegalisasi mantan ketua TPF Marsudi Hanafi, dicocokkan dengan yang lain, ya itu isinya,” tegasnya. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan telah menjelaskan tentang penganggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis Elektronik alias e-KTP kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang memeriksanya, Selasa, 1 November 2016. Menteri Keuangan periode 2010-2013 itu menceritakan ulang tentang proyek senilai Rp 5,9 triliun yang belakangan disidik KPK lantaran diduga mengandung korupsi itu.
“Saya diperiksa sebagai mantan Menteri Keuangan, saya menjelaskan pengelolaan keuangan negara,” kata Agus kepada wartawan di gedung KPK usai pemeriksaan. Agus mengklaim, yang dilakukan Kementerian Keuangan ketika itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara dan UU tentang Perbendaharaan Negara.
Berdasarkan dua aturan itu, Agus mengatakan Kementerian Keuangan hanya menjadi pengelola keuangan negara layaknya bendahara umum yang mengelola otoritas fiskal negara. Adapun kuasa pengelolanya adalah presiden. “Tapi dalam konteks ini, presiden memiliki kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran,” katanya.
Proyek e-KTP merupakan program Kementerian Dalam Negeri. Proyek itu dianggap perlu agar negara bisa menerapkan kepemilikan single identity number bagi warganya. Maka itu, menurut Agus, Kemendagri bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. “Pelaksanaan anggaran itu termasuk lelang, pengikatan, pengujian, hingga pembayarannya,” ujar Agus.
Dalam konteks proyek e-KTP, menurut Agus, tanggung jawab Kemenkeu adalah melakukan pengujian terhadap kondisi keuangan negara untuk membiayani proyek tersebut. “Sedangkan dalam proyek e-KTP, kami baru transfer uangnya setelah pengurusan anggarannya sudah betul,” ujar dia.
Proyek e-KTP mengaplikasikan kontrak tahun jamak. Menurut Agus, Kemenkeu bertanggung jawab dalam memutuskan kontrak tahun jamak. Biasanya, menurut dia, kontrak tahun jamak diajukan pengguna anggaran yang menerima mata anggaran dan merasa proyeknya tidak bisa selesai dalam waktu setahun sekaligus tidak bisa memecah satuan proyek itu.
Dalam konteks proyek e-KTP, menurut Agus, Kemendagri mengusulkan kontrak tahun jamak dan sudah meyakinkan Kemenkeu tentang pelaksanaannya. Hasil pekerjaan yang membutuhkan waktu 3 tahun dianggap akan jelek jika dipaksakan selesai dalam waktu setahun. “Kementerian pengaju kontrak tahun jamak bertanggung jawab mutlak,” ujar dia. Sedangkan tanggung jawab Kemenkeu berbeda: Mutlak menyiapkan anggarannya.
Setelah kontrak tahun jamak disetujui, Agus melanjutkan, baru Kemendagri melakukan pengadaan, tender, dan pengikatan pembayaran. “Ketika Menkeu menyetujui penganggaran proyek, bukan berarti Menkeu menyetujui proses pengadaan yang akan dijalankan pengaju proyek itu,” kata Agus.
Agus menjabat Menkeu menggantikan Sri Mulyani pada 20 Mei 2010. Agus menerima pengajuan penganggaran proyek e-KTP lima bulan kemudian, pada 21 Oktober 2010. Kemudian pada 13 Desember 2010, Agus menolak pengajuan itu. “Saya menolak karena yang diajukan adalah multiyears anggaran, bukan multiyears contract,” katanya. “Jadi yang menolak pertama kali itu saya.(HAR)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya siaga mengantisipasi gangguan keamanan saat masa pilkada serentak. Tito mengingatkan masyarakat tetap menjaga ketertiban meski situasi politik ‘memanas’.
“(Apel) ini memberikan sinyal agar jajaran TNI dan Polri dan stakeholder agar lebih mempersiapkan diri,” kata Tito di sela apel kesiapan personel TNI dan Polri menghadapi pilkada serentak di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).
Tito secara khusus menyoroti Pilkada DKI 2017 yang rawan gesekan. Perbedaan dukungan terhadap calon gubernur diakui Tito dapat membuat kerenggangan di masyarakat.
“Khusus di DKI kita lihat kerawanan, biasanya terjadi polarisasi untuk memilih pemimpin. Polarisasi ini pemisahan masyarakat, polarisasi ini potensi konflik karena perbedaan konflik kepentingan,” imbuh Tito.
Namun Tito mengingatkan perbedaan pilihan dalam pilkada tidak boleh membuat gangguan keamanan. Personel Polri dan TNI dipastikan siap mengantisipasi gangguan yang muncul di masa pilkada.
“Penyampaian kebebasan bukan bersifat absolut. Pertama tidak boleh ganggu hak asasi orang lain. Jangan ganggu ketertiban umum, jangan melanggar etika moral, gunakan etika yang baik saat orasi. Harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuh dia.
Tito menekankan pentingnya membangun kesadaran berdemokrasi. Perbedaan suku, agama dan ras (SARA) tidak boleh dimanfaatkan untuk menyudutkan pasangan calon lain hingga menyulut konflik di masyarakat.
“Bangsa kita (dengan) sistem NKRI tidak boleh diganggu. Kalau ada yang mengganggu, TNI dan Polri akan tindak tegas,” ujar Tito. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Juru bicara FPI Munarman mengatakan aksi unjuk rasa pada 4 November nanti merupakan gabungan massa dari Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI (GNPF). Munarman menjadi koordinator lapangan dalam aksi nanti.
“Korlapnya saya sendiri langsung ya untuk tanggal 4 November,” kata Munarman di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).
Menurut Munarman, hingga hari ini sudah dua ratus ribuan massa dari seluruh Indonesia, mulai Sumatera, Jawa bahkan Kalimantan dan Sulawesi yang menyatakan akan ikut dalam aksi itu.
“Lokasinya mulai dari Istiglal dan Istana melalui jalur Medan Merdeka Barat, bagi masyarakat yang tidak sempat solat Jumat di Istiqlal saya imbau langsung ke titik lokasi di Jalan Medan Merdeka Barat,” ujarnya.
Munarman menyatakan aksi Jumat besok merupakan aksi damai. Dia meminta kepada media untuk tidak membingkai aksi ini dengan isu bakal terjadi kerusuhan.
Selain itu, Munarman mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke pihak kepolisian. “Sudah kita masukkan Jumat seminggu yang lalu (10 hari lalu), bukan ke Polda Metro Jaya, kita masukan ke Badan Intelkam Mabes Polri,” sebutnya.
“Malam ini akan ada konfrensi pers resmi dari GNPF di Hotel Syahid lantai 2 pukul 20.00 . Jadi ini bukan FPI ya, tapi GNPF, disitu banyak ulama, bahkan Ustadz Arifin Ilham, Aa Gym sudah ada disitu ya,” urainya. (RIF)
TIMIKA,khatulistiwaonline.com
Tim Disaster Victim Indentification Polda Papua melakukan identifikasi jenazah empat kru pesawat DHC4 PK-SWW turbo Caribou milik Pemkab Puncak yang jatuh setelah menabrak gunung di perbatasan Jila-Ilaga pada Senin (31/10).
Kapolres Mimika AKBP Victor Mackbon di Timika, Selasa, menjelaskan bahwa proses identifikasi jenazah empat kru pesawat Caribou itu dilakukan di RSUD Mimika.
Untuk proses identifikasi tersebut, tim DVI Polda Papua akan menganalisis data post mortem para korban. Namun jika kondisi jenazah para korban tidak bisa lagi dikenali secara fisik, maka tim DVI harus menggunakan analisis data ante mortem yang didapatkan dari keluarga para korban.
“Kita mengupayakan secepat mungkin untuk dapat mengidentifikasi jenazah para korban agar secepatnya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan,” jelas Victor.
Victor mengaku tidak mengetahui secara detail kondisi jenazah para korban kecelakaan pesawat Caribou itu.
“Kami belum bisa menjelaskan seperti apa kondisi jenazahnya, yang paling tahu tentu tim DVI,” katanya.
Proses identifikasi jenazah pilot Kapten Parhat Limi (56), Copilot R Fendy Ardianto (38), mekanik Steven David Basari (35) dan FOO Endri Baringin Sakti P (40) akan dilakukan oleh tim DVI Polda Papua yang didatangkan dari Jayapura.
“Untuk efisiensi waktu, kita tidak perlu mendatangkan tim DVI dari Makassar, cukup dengan tim DVI dari Polda Papua,” jelasnya.
Jenazah empat kru pesawat Caribou itu tiba di Posko SAR di Bandara Mozes Kilangin Timika pada Selasa siang sekitar pukul 12.15 WIT dengan penerbangan helikopter PT Airfast dari Jila.
Puing pesawat Caribou yang jatuh setelah menabrak gunung di wilayah perbatasan antara Jila dan Ilaga itu ditemukan pada Selasa pagi sekitar pukul 06.35 oleh pesawat milik maskapai Trigana Air Service.
Setelah penemuan puing pesawat itu, sebanyak 10 orang tim Emergency Response Grup (ERG) PT Freeport Indonesia menggunakan helikopter PT Airfast mendatangi lokasi untuk mengevakuasi jenazah seluruh korban ke Jila.(HAR)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri mengatakan 18 ribu personel disiapkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa terkait Ahok pada 4 November mendatang. Personel itu merupakan gabungan unsur Polri, TNI, dan Satpol PP.
“Ada 18 ribu total anggota. Dari TNI ada 2000. Dari satpol PP ada 600 (selebihnya dari Polri)” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).
Boy mengimbau masyarakat yang aksi untuk tertib dan damai. Sebab menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hal warga negara.
Namun begitu, Boy berharap agar berlangsungnya aksi unjuk rasa tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang tidak ikut aksi.
“Masyarakat di mana pun berada, demokrasi memberikan hak, di mana diatur dalam UU. Silakan beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Boy juga meminta masyarakat yang akan unjuk rasa melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. “Sampai sekarang belum ada yang masuk. Saya sudah cek ke Mabes dan Polda. Tapi katanya belum ada. Kita imbau agar memberikan surat pemberitahuan. Karena itu amanah undang-undang,” ujarnya.
Sebelumnya, Korlap aksi dari massa Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI, Munarman mengatakan sekitar 200 ribu massa akan turun dalam aksi nanti. Munarman mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Badan Intelkam Mabes Polri sekitar 10 hari yang lalu.(NGO)