JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak keberatan dengan rencana Polri melakukan gelar perkara terbuka atas laporan terhadap dirinya. Gelar perkara terbuka disebut wujud dari transparansi proses hukum.
“Ketika orang penuh prasangka, curiga, enggak kenal. Ketika itu dibuka sidangnya, berita acara kan sudah keluar, juga divideoin,” kata Ahok usai blusukan di Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).
Menurut Ahok, gelar perkara terbuka akan membuat masyarakat memahami secara utuh pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu Ahok tengah mensosialisasikan program pengembangan perikanan kepada warga. Namun pembicaraannya yang menyebut Surat Al Maidah 51 berujung pada laporan dugaan penistaan agama.
“Itu kan dibuka (gelar perkara), kalau disiarkan Indonesia, seluruh dunia nonton. Orang bisa tahu dong kamu ada niat atau nggak (menistakan agama). Saya kira ini cara yang paling tepat yang sudah kami lakukan sejak di Jakarta,” sebut Ahok.
Pola-pola keterbukaan dalam penanganan sesuatu bukan hal asing bagi Ahok. Keterbukaan disebut Ahok jadi pola kerja yang diprioritaskan agar warga Jakarta memahami program-program yang dikerjakan Pemprov DKI.
“Saya kira itu yang pola presiden sama saya lakukan sejak di Jakarta kan,” sebutnya.
Bagi Ahok, transparansi diperlukan agar tidak menimbulkan prasangka. Hal ini pun dilakukan dengan merekam setiap kegiatan rapat dan diunggah ke media sosial dengan akun Pemprov DKI.
Mabes Polri memastikan melakukan gelar perkara atas pelaporan terhadap Ahok terkait penyebutan Surat Al-Maidah 51, pekan depan. Sudah ada 25 orang yakni saksi dan ahli yang dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.
Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto mengatakan, gelar perkara dilakukan terbuka sebagai bentuk transparansi Polri dalam melakukan penyelidikan atas pelaporan terhadap Ahok. Gelar perkara terbuka ini baru dilakukan pertama kali untuk menguji para ahli yang berpendapat soal dugaan penistaan agama.(HAR)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikan uang kompensasi atau uang bau kepada 18 ribu warga Bekasi yang berada di sekitar kawasan Tempat Pembauangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
” Tahun depan uang kompensasi ini naik menjadi Rp 143 miliar. Semua permintaan Pak Wali Kota kami penuhi semuanya. Itu untuk diberikan kepada 18 ribu warga sekitar Bantar Gebang”
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjelaskan, tahun depan uang bau naik 100 persen menjadi Rp 600 ribu. Kenaikan itu sesuai addendum perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam addendum tersebut disepakati uang kompensasi naik dari semula sebesar Rp 70 miliar menjadi Rp 143 miliar.
“Tahun depan uang kompensasi ini naik menjadi Rp 143 miliar. Semua permintaan Pak Wali Kota kami penuhi semuanya. Itu untuk diberikan kepada 18 ribu warga sekitar Bantar Gebang, ” kata Sumarsono saat meninjau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Selasa (8/11).
Sementara untuk tahun ini total hibah yang diterima oleh Pemkot Bekasi dari Pemprov DKI sebesar Rp 186 miliar. Hibah tersebut terdiri dari uang kompensasi senilai Rp 35 miliar, serta perbaikan infrastruktur di kawasan TPST Bantar Gebang. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan kompensasi sebesar Rp 300 ribu. Rencananya, pemberian kompensasi tahun 2016 bisa diterima minggu ini.
“Mudah-mudahan adminisrasi minggu ini selesai dan akan kami realisasikan dua minggu lagi,” tandasnya. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara cepat, tegas, dan transparan. Apalagi presiden sudah mengatakan tidak akan melindungi Ahok dalam kasus tersebut.
“Penghargaan tinggi atas komitmen presiden yang juga diwujudkan dalam perintah kepada kepolisian untuk mengusut dan memproses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan cepat, tegas dan transparan sebagaimana janji pemerintah,” kata Haedar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).
Pertemuan petinggi PP Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi sendiri berlangsung sekitar 1 jam dan dilangsungkan tertutup.
Lebih lanjut, Haedar mengatakan, pihak kepolisian dapat mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok secara konsisten. Jangan sampai polisi mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa membuat keraguan.
“Kita berharap itu (perintah presiden) laksanakan dengan konsisten. Kita berharap juga polisi tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa justru menambah keraguan atau menimbulkan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini,” tegas Haedar.
“Ikuti apa yang jadi garis dari Presiden,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas dan transparan. Jokowi juga menekankan bahwa dia tidak akan melindungi Ahok dari kasus hukum yang kini tengah dihadapinya.
“Bahwa proses hukum terhadap saudara Basuka Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas dan transparan dan juga saya tekankan bahwa saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,” kata Jokowi di tempat yang sama. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi ke berbagai organisasi masyarakat Islam. Terkait itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan hal tersebut sebagai langkah positif untuk menyejukkan situasi.
“Saya pikir itu sesuatu yang positif untuk bagaimana menyamakan persepsi di antara bapak presiden dengan tokoh tokoh agama,” kata Menteri Lukman Hakim Saifudin kepada wartawan saat membuka Munas LDII di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016).
Menurut Menag Lukman, silaturahmi presiden ke tokoh agama adalah hal yang biasa dilakukan. Tidak hanya di Jakarta, presiden juga mengunjungi tokoh-tokoh agama jika di daerah.
“Ya tentu itu cara beliau, cara bapak Presiden untuk tetap menjaga silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama. Beliau biasa tidak hanya di sini, beliau ke daerah juga menemui ke tokoh-tokoh agama,” ujar Lukman.
Seperti yang diketahui hari ini Presiden Jokowi menyambangi PP Muhmmadiyah dan pada senin (7/11) kemarin bertamu ke PBNU. Di PBNU, Jokowi bicara tentang mewujudkan persatuan. Menurut dia perlu banyak perbincangan lagi tentang pembangunan bersama dengan NU. Presiden mengapresiasi PBNU yang dinilai memberikan pernyataan yang mendinginkan suasana hingga ke daerah-daerah.
Sementara menurut PBNU menggarisbawahi pernyataan Jokowi yang menyebut ada aktor politik yang tunggangi aksi tersebut.
“Tidak tepat menstigma bahwa aksi demo tanggal 4 bulan 11 ditunggangi kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak, mengambil pelajaran dari aksi tersebut,” ujar Ketum PBNU Said Aqil Siroj. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gesekan pandangan antara pelanggaran etika hakim dengan independensi hakim terus mengemuka. Hal itu akan diangkat Komisi Yudisial (KY) dalam simposium internasional yang dihadiri berbagai negara.
“Fokus diskusi akan dijabarkan ke dalam beberapa hal meliputi dasar hukum masing-masing negara dalam melakukan fungsi pengawasan, definisi masing-masing negara, dalam mengartikan teknis yudisial dan pelanggaran prilaku, ruang lingkup masing-masing negara megelompokkan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku, serta ranah irisan antara teknis yudisial dan pelanggaran perilaku yang menjadi perdebatan,” ujar juru bicara KY Farid Wajdi dalam keterangan persnya di Kantor KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Senin (7/11/2016).
Acara itu akan dilaksanakan di Auditorium KY pada Kamis (10/11) mendatang. Simposium ini mengusung tema “The Line between Legal Error and Misconduct of Judges” dan akan dihadiri pembicara dari Amerika, Australia, dan Prancis. Wakil Ketua KY Sukma Violetta dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifudin juga akan hadir sebagai pembicara. Negara-negara berpartisipasi dalam simposium ini dipilih berdasarkan kesamaan isu serta perdebatan masing-masing negara.
Gagasan dari simposium ini diawali penelitian KY yang memfokuskan kajiannya pada perdebatan antara teknis yudisial dan pelanggaran perilaku hakim. Hasilnya KY menemukan beberapa poin penting.
“Hasil penelitian mengungkapkan pertama terdapat beberapa perbuatan hakim yang diklaim sebgaai teknis yudisial di Indonesia, namun di luar negeri dinyatakan sebagai pelanggaran perilaku hakim. Dua, kesalahan administratif dengan dampak signifikan (terletak pada amar atau identitas para pihak) diklaim juga sebagai teknis yudisial,” ucap Farid.
Hasil temuan ini juga diharapkan dapat mengadopsi beberapa sistem dari luar negeri. Di antaranya, ruang perdebatan tentang batasan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku yang relatif semakin sempit lantaran dicapai kesepahaman di luar. Hal ini akan berguna untuk diadopsi di Indonesia.
Selain itu, penelitian ini juga menemukan isu perdebatan ranah teknis yudisial dan perilaku hakim yang juga terjadi di banyak negara. Simposium ini diharapkan dapat mempersempit ruang perdebatan yang selama ini terjadi. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan menunda sidang terdakwa M Sanusi. Sidang ditunda karena ibunda Sanusi meninggal dunia pagi tadi.
Kuasa hukum Sanusi, Krishna Murti, mengajukan penundaan sidang kepada majelis hakim. Dia juga meminta izin agar kliennya diberi waktu untuk menghadiri pemakaman sang ibunda.
“Kami kabulkan permohonan itu. Mengabulkan permohonan terdakwa dan memberikan izin keluar sementara keluar tahanan untuk menghadiri pemakaman ibu kandung,” kata hakim di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016).
Hakim meminta agar setelah selesai upacara pemakaman, Sanusi segera kembali ke Rutan Guntur. Selama berada di luar rutan, Sanusi akan menerima pengawalan.
“Setelah selesai pemakaman segera ke Rutan Guntur dengan pengawalan sebaik-baiknya,” ujar hakim.
Sidang berikutnya akan digelar pada Kamis (10/11) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.
Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari eks Presdir Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Uang suap yang diterima secara bertahap itu dimaksudkan untuk memuluskan pembahasan Raperda Reklamasi di pantai utara Jakarta. Sanusi juga didakwa melakukan pencucian uang sebesar Rp 45 miliar. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Istri Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono) menilai tudingan yang menyebut suaminya adalah orang dibelakang aksi 4 November 2016 adalah sebuah fitnah yang keji.
Hal itu disampaikan Ani saat merespon komentar masyarakat di instagram, yang turut meyakini bahwa SBY bukan lah dalang dibalik aksi massa 4 November 2016.
Ani menegaskan selama 30 tahun di TNI dan selanjutnya di pemerintahan, SBY telah mengabdi kepada bangsa dan negara, siap mempertahankan dan membela NKRI dengan mempertaruhkan nyawanya.
Dia menekankan tuhan lah yang mengetahui segala hal yang sebenarnya tentang keluarganya.
Berikut ini pernyataan Ani Yudhoyono ketika merespon dukungan masyarakat kepada keluarganya di instagram, sebagaimana dikutip di Jakarta,
“Saya sangat menghargai pendapatmu. 10 tahun pak SBY memimpin negara, tidak ada DNA keluarga kami berbuat yang tidak-tidak. Jadi kalau ada tuduhan kepad pak SBY yg menggerakan dan mendanai aksi damai 4 November lalu, itu bukan hanya fitnah yg keji, tetapi juga penghinaan yang luar biasa kepad pak SBY. Dalam perjalanan hidupnya selama 30 tahun di TNI dan selanjutnya di pemerintahan, pak SBY telah mengabdi kepada bangsa dan negara, siap mempertahankan dan membela NKRI dengan taruhan nyawanya. Sekali lagi tuduhan itu sangat kejam. Allah Maha Tahu apa yang kami lakukan selama ini.” (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi menahan Manajer Operasional PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL) berinisial F karena diduga menerima hasil pungli Rp 120 juta per bulan setiap bulannya. Penahanan terhadap F merupakan pengembangan kasus OTT di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
“Saudara F bagian tidak terpisahkan dari PT Akara yang merupakan salah satu pendirinya. Dari kedudukan dia saat ini, mengalir setiap bulannya dana hasil pungli Rp 20 juta setiap bulannya dalam periode 2014-2015. Tahun 2015-2016 ini Rp 120 juta setiap bulannya,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya, di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (7/11/2016).
Polisi juga menyita Rp 250 juta yang diduga uang hasil kejahatan dari F. Total, sudah 3 orang ditahan terkait kasus ini.
“Sampai hari ini kita menahan 3 orang. Hari ini tim melakukan penggeledahan di Bali terkait langkah-langkah apa saja terkait saudara F ini yang berkantor di sana,” ucapnya.
Terkait peran F dalam pungli di Tanjung Perak, Agung mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan.
“Saya perlu sampaikan langkah mereka melakukan pungli ini sangatlah sulit diketahui. Mereka bergerak dengan menggunakan topeng PT A tadi supaya bisa menghimpun uang hasil kejahatan untuk dibagikan kepada orang tertentu,” ujar Agung.
Tim Saber Pungli Bareskrim sebelumnya menetapkan Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III, Rahmat Satria sebagai tersangka pungutan liar.
Rahmat ditangkap dalam operasi tim sapu bersih (saber) pungli karena diduga menerima aliran duit para pengusaha setelah polisi menindaklanjuti keterangan Agusto Hutapea, yang juga jadi tersangka.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar pada Rabu (2/11) mengatakan, ditangkapnya RS berawal dari operasi tangkap tangan terhadap AH, Direktur PT Akara Multi Karya. AH ditangkap saat sedang meminta pungutan kepada importir. (RIF)
TANGERANG,khatulistiwaonline.com
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pembebasan lahan untuk proyek kereta api Bandara Soekarno-Hatta telah mencapai 80 persen, sehingga mendukung penyelesaian sesuai target Presiden Joko Widodo akhir tahun ini.
Arief, di Tangerang, Senin, mengatakan sejumlah lahan yang belum selesai dibebaskan dalam proses verifikasi berkas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dia mencontohkan, lahan milik PT Fortuna Glass seluas 4,5 hektare yang terkena imbas dari proyek kereta api bandara. Perusahaan dengan 400 pegawai dan produksi kaca tersebut, mengaku siap pindah ke lokasi lainnya di Kota Tangerang.
Diharapkan, seluruh pembebasan lahan itu dapat selesai sesuai target dan proyek KA bandara selesai hingga waktu yang ditentukan.
Tak hanya itu, Pemkot Tangerang pun siap untuk menyukseskan program pembangunan kereta bandara sekaligus proyek tol Bandara-Kunciran.
“Pemkot Tangerang akan mempercepat agar proses pembebasan lahan yang sisa sedikit lagi bisa selesai,” katanya pula.
Presiden Joko Widodo pada Jumat (4/11) melakukan peninjauan proyek KA bandara dan lokasi lahan yang akan dibebaskan.
Presiden yang ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro berkunjung ke PT Fortuna Glass yang berada di Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang.
Kunjungan Presiden tersebut dimaksudkan untuk memantau progres pembebasan lahan di Kota Tangerang dan menargetkan pada Desember 2016 selesai.
Jumlah bidang yang diperlukan untuk pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta adalah 815 bidang dengan luas 36 hektare meliputi lima kecamatan dan delapan kelurahan di Kota Tangerang.
Lahan yang dibebaskan itu, di antaranya Kecamatan Cipondoh dengan Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Tangerang dengan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Batu Ceper dengan Kelurahan Batu Sari dan Kelurahan Batu Jaya.
Lalu, Kecamatan Benda dengan Kelurahan Belendung dan Kelurahan Pajang, serta Kecamatan Neglasari dengan Kelurahan Karang Sari dan Kelurahan Karang Anyar.(HAR)
NUSA DUA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan tugas kepolisian di dunia saat ini semakin berat. Kejahatan-kejahatan semakin berkembang dan didukung oleh teknologi yang juga terus diperbarui.
“Jadi kehormatan bagi saya menyampaikan perspektif Indonesia dalam tema menentukan tujuan kebijakan global,” kata JK dalam sambutannya di pembukaan Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin (7/11/2016).
Kejahatan-kejahatan global pun semakin menyulitkan kepolisian. JK pun ingin ajang Interpol ini bukan sekedar seremonial tahunan belaka, tapi sebagai wujud ekspresi kepentingan global dalam melindungi dan mengamankan dunia.
“Terorisme (itu) kejahatan luar biasa. Sebagai anggota Interpol kita harus menitikberatkan pada reformasi intelijen. Kepolisian Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dalam memberantas terorisme. Namun belum semua dapat dicegah,” ujarnya.
JK juga menyebut perkembangan teknologi kian mempermudah penyebaran paham radikalisme lewat internet. Kemajuan teknologi itu disalahgunakan oleh kelompok teror seperti cara-cara membuat bom dan peledak.
“Kelompok ISIS adalah salah satu contoh Indonesia tidak imun terhadap radikalisme,” ucap JK.
JK kembali menegaskan bahwa terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia, baik itu dalam bentuk soft power maupun hard power.
“Pemerintah Indonesia siap berkontribusi dalam nilai toleransi. (Rakyat Indonesia) mayoritas Islam (tapi) demokrasi dan toleransi bisa berjalan beriringan,” ujarnya.
JK pun mengatakan pendampingan napi terorisme yang melibatkan stake holders serta pemblokiran situs-situs radikal menjadi perlu dilakukan untuk menangkal dan mencegah penyebaran paham terorisme.
Selain isu terorisme, JK juga menyinggung soal kejahatan terorganisir yang juga menjadi program pembahasan prioritas di ajang ini. JK menyebut organized crime terorganisasi di seluruh dunia tanpa batasan negara seperti narkoba, TPPO (tindak pidana perdagangan orang), perjudian, perdagangan gelap senjata, terorisme, korupsi perbankan, TPPU (tindak pidana pencucian uang), dan kejahatan lain yang terorganisasi.
JK menyebut kerja sama Interpol semakin kuat dalam 100 tahun terakhir. Peran Interpol dalam mengkoordinasikan kepolisian di seluruh dunia menjadi penting untuk melawan kejahatan-kejahatan tersebut. (MAD)