JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengajak para investor dari Norwegia dan Denmark untuk bisa berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Hal ini disampaikan Susi di hadapan Duta Besar Norwegia Stig Traavik, Duta Besar Denmark Casper Klynge, serta perwakilan dari 33 perusahaan dari Denmark dan Norwegia yang hadir di Marine and Fisheries Business and Investment Forum: Indonesian, Danish and Non/vegian Maritime Innovation, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Susi bercerita bagaimana perusahaan asal Rusia, Blackspace, saat ini telah berkomitmen membangun 30 coldstorage dalam waktu dua tahun ke depan, melalui kerjasama pembentukan perusahaan Joint Venture (JV) dengan BUMN Perum Perindo.
Sebagai informasi, Blackspace merupakan perusahaan yang utamanya bergerak dalam bidang pertambangan dan sumber daya alam. Perusahaan ini telah memiliki tambang batu bara di Kalimantan Tengah, bauksit di Kalimantan Barat, nikel di Kabaena dan Sulawesi Tenggara, serta mangan di Nusa Tenggara Timur.
“Saya menunggu kapan saya akan diundang untuk membuat perusahaan Joint Venture (JV) bersama Norwegia dan Denmark. Lebih cepat, lebih baik,” katanya.
Susi menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia kini memiliki peluang besar untuk berinvestasi, seiring dengan kebijakan pemerintah yang menutup perikanan tangkap 100% untuk asing, namun pada saat bersamaan membuka peluang 100% untuk swasta dan asing berinvestasi di bidang pengolahan dan pelabuhan perikanan.
“Penangkapan ikan sudah ditutup untuk asing. Tapi sebagai cadangannnya, kami membuka 100% untuk pengolahan dan pabrik ikan,” ujar Susi.
Hal ini, kata Susi, sangat besar prospeknya. Karena pemerintah juga tengah mendorong masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi ikan daripada daging yang selama ini berharga tinggi.
“Jadi ini terbuka lebar untuk anda membangun pabrik anda membeli dan melakukan bisnis pengolahan seafood untuk eksport maupun market domestik,” tandasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat bersabar menunggu proses hukum Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di kepolisian. Namun JK menegaskan pemerintah tidak bisa ditekan oleh demonstrasi.
“Pemerintah tidak akan ditekan dengan demo,” ujar JK, di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Demonstrasi pada 2 Desember mendatang juga tidak bisa dilarang oleh pemerintah. Seharusnya, masyarakat dapat bersabar menunggu proses hukum Ahok yang tengah berlangsung di kepolisian.
“Karena itu kita menganjurkan sabar menunggulah proses hukum itu,” ucapnya.
“Kalau ingin menyampaikan sesuatu dengan damai gitu kan, berdialog, pemerintah pasti menerima dialog itu dengan dukungan itu. tapi apapun itu harus menunggu proses hukum, apa pun,” tegas JK.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiapkan langkah-langkah antisipasi terkait rencana demonstrasi 2 Desember. Polisi juga akan menggiring massa ke masjid-masjid agar tidak menggelar salat Jumat di sepanjang Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin.
“Kita akan melakukan penyekatan untuk kita arahkan ke masjid,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Mochamad Iriawan.
Kapolda sebelumnya sudah mengeluarkan maklumat terkait rencana demonstrasi 2 Desember mendatang itu. Ia berharap, agar massa mematuhi maklumat tersebut.
“Kan sudah jelas, maklumat sudah saya sampaikan. Kita sampaikan maklumat agar salat Jumat di masjid-masjid,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Selama puluhan tahun merasa tak diperhatikan pemerintah, ribuan peternak yang tergabung dalam sejumlah asosiasi peternakan hari ini berkumpul menggelar pertemuan di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Ketua Umum Kongres Nasional Peternak Rakyat 2016, Teguh Boediyana, mengatakan ribuan peternak yang hadir tersebut mewakilil peternak rakyat yang jumlah jutaan orang yang kerap diabaikan Kementerian Pertanian (Kementan).
Diungkapkan Teguh, selain lebih berfokus pada tanaman pangan, pemerintah juga membiarkan peternak kecil bersaing dengan perusahaan-perusahaan peternakan besar. Ayam, misalnya, ratusan ribu peternak unggas kecil kolaps setelah perusahaan besar integrator masuk ke sektor budidaya.
“Jutaan rakyat berdasarkan data BPS ada 6 juta rumah potong hewan, 100 ribu peternak, jutaan perternak ayam lokal, belum lagi, babi dan kelinci. Mereka diabaikan dan dimarjinalkan (dipinggirkan),” kata Teguh di Kongres Nasional Peternak Rakyat 2016, Senin (28/11/2016).
Dia menuturkan, peternak sebenarnya tak perlu dibantu dengan subsidi atau program bantuan lainnya seperti halnya pada sektor pertanian. Namun, peternak rakyat tak bisa bertahan jika dibiarkan bersaing dengan korporasi bermodal kuat.
“Kita bukan beban pemerintah, meskipun kecil kita bantu penuhi kebutuhan hewani. Kita sudah menyediakan lapangan sendiri tanpa perlu disediakan pemerintah. Tapi pemerintah membiarkan peternak kecil bersaing dengan integrator,” ujar Teguh.
“Kami nggak butuh bantuan sosial, kami nggak butuh bantuan uang, kami hanya butuh keberpihakan,” katanya lagi.
Beberapa asosiasi ternak yang hadir antara lain PPUI (Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia), Perkapin (Perkumpulan Peternak Kambing Indonesia), Himpuli (Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia), Hippapi (Himpunan Peternak dan Pengolahan Ayam Pelung), APPI (Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia).
Beberapa asoasia lain yakni PPUN (Perhpunan Peternak Unggas Nusantara), APSPI (Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia), Gopan (Gab Org Peter Ayam Nasional), Pinsar (Pusat Informasi Perunggasan), dan PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia). (MAD)
MAKASSAR,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menemui para nelayan di kawasan Kelurahan Untia, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Di depan ratusan nelayan, Jokowi mengingatkan tentang keberagaman Indonesia.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 600 suku dan lebih dari 1.000 bahasa. Hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT untuk Indonesia.
“Saya ingin mengingatkan mengenai kebergaaman kita, kemajemukan kita. Bangsa kita ini bermacam-macam, beragam. Sukunya ada 626 dari Sabang sampai Merauke. Bahasa lokal ada 1.100an, macam-macam. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa kita,” kata Jokowi saat meresmikan Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Sabtu (26/11/2016).
Karenanya, anugerah keberagaman harus dijaga dan dirawat bersama. Jokowi menyebut perbedaan yang ada termasuk soal bahasa tidak boleh jadi penghambat kebersamaan.
“Berbeda-beda. Di Sumut saja, di selatan, tengah, utara, bahasa salamnya berbeda-beda semua. Ada yang masih di satu provinsi. Setelah Assalamualaikum bahas lokal,” kata Jokowi.
“Di Pulau Nias misalnya, bahasanya ‘Ya’ahowu’, nanti ke tengah beda lagi, ‘majua-jua’, ke utara ‘horas’. Saya tahunya dulu Batak itu ‘horas’, ternyata beda-beda. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Marilah kita jaga dan rawat bersama,” tambah Jokowi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mabes Polri menjelaskan soal foto Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama kelompok netizen. Foto ini sebelumnya beredar di media sosial dan bermunculan tuduhan yang menyebut Tito bertemu dengan pendukung Ahok, namun hal itu sudah dibantah.
“Jadi, kami perlu meluruskan informasi yang beredar berkaitan dengan pertemuan bapak Kapolri dengan Netizen. Semua itu dalam rangka memenuhi permohonan audiensi dari civil society khususnya di kalangan Netizen yang mereka merupakan kumpulan para penggiat di media sosial untuk membuat lembaga masyarakat anti hoax,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam perbincangan dengan khatulistiwaonline, Sabtu (26/11/2016).
Boy menjelaskan, pertemuan itu digelar di ruang rapat Mabes Polri lantai satu, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016) sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Boy juga ikut dalam pertemuan itu mendampingi Kapolri.
“Dengan permohonan tersebut, tentu Pak Kapolri sangat memberikan perhatian yang lebih berkaitan dengan maraknya isu-isu hoax yang selama ini beredar di medsos,” ujarnya.
Boy menjelaskan, Kapolri Tito merespons baik keinginan para netizen tersebut. Tito juga menaruh harapan agar mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI serta meningkatkan daya tahan masyarakat dari arus informasi yang negatif, termasuk adanya hoax yang menyesatkan masyarakat.
“Kurang lebih mereka ada 25 orang. Jadi bukan, tidak ada terkait menamakan pendukung Ahok atau membicarakan agenda politik, pertemuannya bukan membicarakan agenda politik, saya ada di acara itu, saya mendampingi Kapolri dalam menerima audiensi masyarakat,” ujar Boy.
“Tentunya dalam upaya-upaya prepentiv untuk mengedukasi publik agar tidak terjebak dalam pelanggaran UU ITE. Maka Polri menyambut baik semangat masyarakat anti hoax ini. Agar kita semua dapat penyebaran informasi secara bertanggungjawab,” sambungnya.
Boy juga membenarkan satu di antara para netizen yang ikut dalam pertemuan dengan Kapolri itu adalah Ulin Yusron.
“Ada memang satu di antaranya namanya Ulin ya, tapi kita tidak melihat dia sebagai siapa-siapa, kita lihatnya dalam konteks dia sebagai penggiat media sosial,” kata Boy. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Satuan Binmas Polda Metro Jaya mengumpulkan satpam yang bekerja di wilayah DKI Jakarta. Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Terr Pratiknyo bertujuan me-refresh peran tugas satpam di masyarakat.
“Kagiatan hari ini konsolidasi satpam di jajaran Polda Metro Jaya. Kegiatan dalam rangka me-refresh kembali tentang peran dan tugas para tugas satpam,” kata Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Terr Pratiknyo saat Apel di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).
Ratusan Satpam berkumpul di Monas dari berbagai instansi. Satuan pengamanan tersebut adalah mereka yang bertugas di lingkungan masyarakat dan perusahaan nasional dan swasta di Jakarta.
Pratiknyo mengatakan, konsolidasi untuk Satpam perlu dilaksanakan. Hal tersebut untuk mengingatkan tugas Satpam yang harus siap mengamankan lingkungan di wilayah kerjanya.
“Pada prinsipnya tugas Satpam adalah setiap saat menjaga keamanan di lingkungannya. Tidak tergantung hari, tidak tergantung kondisi, selalu siap menghadapi persoalan di lingkungan tugasnya selalu siap menghadapi persoalan yang ada di lingkungan tugasnya,” ujar dia. (MAD)
MAKASAR,khatulistiwaonline.com
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar hari ini mengadakan syukuran atas kebebasan dia dari jeruji besi. Presiden Joko Widodo mengaku diundang ke acara tersebut, namun tidak bisa hadir.
Jokowi mengatakan, hari ini dia diundang ke acara syukuran yang digelar di Hotel Grand Zuri, kawasan BSD, Tangerang Selatan, hari ini. Namun, Jokowi meminta maaf karena tidak bisa hadir.
“Sebetulnya hari ini saya juga diundang oleh Pak Antasari, tapi ya karena kita ada acara di sini yang sudah dijadwalkan, saya minta maaf karena enggak bisa datang,” kata Jokowi saat ditemui usai meresmikan Pelabuhan Perikanan Untai, Kota Makassar, Sabtu (26/11/2016).
Sebelumnya, kuasa hukum Antasari mengatakan juga mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke acara syukuran tersebut. JK diundang karena dia peduli terhadap Antasari, meski saat mantan Ketua KPK itu di dalam penjara.
Selain JK, Antasari juga mengundang pihak KPK, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo mengenai penunjukan calon duta besar di sejumlah negara. Komisi I akan melakukan fit and proper test terhadap para calon setelah surat Jokowi dibacakan di paripurna.
“Sudah dikonfirmasi, surat di pimpinan DPR tapi belum masuk ke Komisi I,” ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat dikonfirmasi, Sabtu (26/11/2016).
Surat dari Istana disebut diterima DPR beberapa hari lalu. Namun ada prosedur yang harus dilewati sebelum melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
“Dibacakan di paripurna dulu baru dirapatkan di Bamus, kemudian Bamus menugaskan komisi I untuk fit and proper test,” imbuh Abdul Kharis.
Dalam fit and proper test, Komisi I ditegaskan Abdul Kharis akan menguji para calon dubes sesuai dengan kriteria-kriteria yang wajib dipenuhi para dubes.
“Ya nantilah, yang pasti tentang misi Indonesia di luar negeri, punya pengetahuan tentang wilayah (tempat penugasan),” imbuh politikus PKS ini.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan sudah menyusun nama-nama calon dubes yang baru. Calon dubes itu berasal dari berbagai kalangan, termasuk mantan menteri yang pernah direshufflenya.
“Oh sudah. Sudah diserahkan ke DPR. Sudah,” kata Jokowi usai meninjau pabrik kacang mete di kawasan Salodong, Desa Nelayan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11).
Salah satu nama calon dubes adalah Yuddy Chrisnandi, mantan MenPAN/RB. Yuddy yang kini menjadi anggota tim ahli Wapres Jusuf Kalla, ditunjuk menjadi calon Dubes untuk Ukraina.
“Iya calon Dubes Kiev-Ukraina, dalam waktu dekat fit and proper test,” ujar Yuddy terpisah.
Informasi soal penunjukkan dirinya sebagai calon Dubes di Ukraina diterima Yuddy hari Jumat (25/11) kemarin. “Saya diberi tahu Menlu dicalonkan jadi Dubes Ukraina. Presiden yang memilihkan tempatnya,” terangnya. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto siap memangkas birokrasi proses pembuatan SIM dan pengurusan tilang guna mempersempit ruang gerak para pelaku pungli. Sistem online mulai diterapkan sebagai langkah mencegah adanya praktik pungli.
“Antisipasi (pungli), semua kan sudah pakai elektronik. Jadi nanti ke kantor polisi untuk ngurus SIM tidak lagi bayar langsung ke petugas. Bayarnya sudah di luar itu boleh, lewat ATM, ada struk pembayarannya kemudian diberikan kepada petugas langsung nanti diproses. Jadi tidak ada lagi transaksi uang di kantor,” kata Agung usai mengikuti penandatanganan MoU bersama 17 Provinsi dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumaat (25/11/2016).
Untuk masalah tilang, Agung melanjutkan, Polri telah memiliki aplikasi e-tilang. Justru, hal ini akan membantu mengurangi para pengguna jalan yang menitip uang ke petugas saat melakukan pelanggaran. Agung ingin aplikasi ini segera terealisasi pada akhir tahun 2016.
“Begini dengan adanya e-tilang, kita ingin pangkas birokrasinya, masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan bayar lewat ATM atau mobile banking untuk membayar sesuai dengan nilai kesepakatan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dia bisa ambil lagi barang buktinya apakah itu SIM atau STNK, jadi tidak usah sidang,” kata dia.
Menurut dia, aplikasi pelayanan publik berbasis online bisa membuat petugas bekerja secara baik dan jujur. Secara prosedur tetap sama baik saat pembuatan SIM atau saat penilangan. Hanya saja dalam proses pembayaran akan dirubah, tujuannya untuk mencegah oknum petugas nakal.
Agung menilai Pemprov Jabar dan Polda Jabar telah menjadi pelopor pelayanan publik berbasis IT khususnya dalam bidang Samsat. Sebanyak 17 provinsi di Indonesia bakal melaksanakan program kerja sama tersebut.
Terciptanya kegiatan ini, lanjut Agung, karena telah dilakukan sejak enam bulan lalu. Pihaknya mengundang seluruh Kepala Dinas Pendapatan dari berbagai provinsi untuk menjalankan program yang telah disepakati.
“Enam bulan lalu kita undang seluruh Kepala Dinas Pendapatan Daerah agar bisa melaksanakannya. Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Polda Jawa Barat sudah mempelopori hal ini. Semoga ada 17 provinsi lain yang belum bisa segera ikut,” tutur Agung.
Melalui pelayanan publik berbasis online, tentu saja membuat masyarakat lebih mudah dalam mengurus surat-surat atau pajak kendaraan.
“Warga Bandung yang memiliki kendaraan terus masa berlakunya baik itu surat atau pajak habis masa berlakunya, kan bisa diperpanjang di wilayah lain. Seperti misalnya di Jakarta, di Semarang, tentu masyarakat bisa betul-betul terlayani dengan baik dan cepat,” ujar Agung. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Memperingati hari guru nasional 2016, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan sosok guru yang menginspirasinya. Ialah sosok Pak Nirwan yang merupakan guru biologi sewaktu Ahok duduk di bangku SMP Negeri 1 Gantong, Belitung Timur.
Ahok bercerita, kondisi Nirwan saat ini dalam kondisi sakit dan harus cuci darah sebanyak 3 kali dalam seminggu. Cagub kelahiran Manggar itu masih rajin mengunjungi gurunya ketika berkunjung ke Belitung.
“Saya punya sosok guru yang pengaruhi saya dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang. Guru saya Pak Nirwan sedang sakit. Saya kalau pulang masih jenguk beliau. Kan istrinya juga guru tapi juga sudah pensiun,” cerita Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat
Selain Nirwan, Ahok juga mengungkapkan tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara juga sosok guru PNS dalam lagu Iwan Fals ‘Oemar Bakri’ juga menginspirasi dirinya dalam kehidupan.
“Ki Hajar Dewantara bagus, Umar Bakrie, saya kira yang penting bagi saya,” ungkap Ahok. (DON)