JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kejaksaan Agung menyatakan dugaan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama dilanjutkan ke penuntutan. Namun Kejagung tidak menahan Ahok, ada lima alasan yang memperkuat.
“Memang terhadap tersangka Ir. Basuki Tjahaja Purnama ini tidak dilakukan penahanan. Alasannya adalah bahwa penyidik sudah melakukan pencekalan dan sampai saat ini,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung M Rum, dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jl Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Pertimbangan kedua menyangkut SOP. “Yang kedua sesuai SOP yang ada di kita apabila penyidik tidak melakukan penahanan kita juga tidak melakukan penahanan,” kata M Rum.
Berikutnya adalah pertimbangan dari para peneliti yang menyimpulkan tak perlu dilakukan penahanan.
“Ketiga pendapat tim peneliti menyatakan bahwa tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang,” kata M Rum.
Nah pertimbangan terakhir menyangkut dakwaan yang ditujukan kepada ahok. “Dan yang terakhir dakwaan kita nanti kita susun secara alternatif. Yang pertama pasal 156 a dan yang kedua pasal 156 atau sebaliknya. Jadi karena dakwaan ini disusun secara alternatif kita belum tahu mana yang terbukti, apakah pasal 156 yang yang ancaman hukumannya 4 tahun atau pasal 156 a yang ancaman hukumannya 5 tahun,” terang M Rum.
Kejagung juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang sehingga berkas perkara ini sudah lengkap dalam waktu cepat. “Sehingga berkas perkara ini sejak awal penelitian kita percepat. Artinya kita minimalkan waktunya tapi kita percepat kinerjanya. Sehingga hari kemarin perkara itu sudah P 21,” pungkasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku mendapatkan undangan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan menurut Agus berkaitan dengan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
“Saya dapat info soal fakta baru kasus Sumber Waras, BPK mau ketemu KPK,” kata Agus di sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Agus membeberkan sedikit tentang agenda pertemuan tersebut. Dia menyebut kemungkinan ada bukti baru mengenai perkara tersebut yang ingin disampaikan BPK pada KPK.
“Kelihatannya ada bukti baru mengenai Sumber Waras,” kata Agus.
Dia memastikan KPK belum menghentikan kasus tersebut. Kasus Sumber Waras saat ini masih dalam tahap penyelidikan di KPK.
“Karena kan KPK memang belum pernah menghentikan kasus Sumber Waras ini, penyelidikan lho ya, penyelidikan kasus Sumber Waras,” ucapnya.
Agus mengatakan pertemuan antara KPK dengan KPK itu akan dilakukan dalam waktu dekat. “Belum kalau minggu ini, tapi dalam waktu dekatlah,” imbuh Agus.
Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut sempat melejit karena diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Saat itu BPK bersikeras meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan Rp 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun di sisi lain, Pemprov DKI yakin tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan tersebut. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aksi bela Islam III akan diadakan di Monumen Nasional pada hari Jumat (2/12/2016). Sejumlah fasilitas pendukung untuk peserta aksi pun disiapkan oleh polisi dan TNI.
Aksi tersebut akan berpusat di Monas, terdapat beberapa fasilitas pendukung di antaranya tempat wudhu yang terbagi di tiap sisi Monas. Selain itu juga terdapat toilet, posko kesehatan, mobil air minum, ambulans, dan mimbar untuk salat Jumat.
Di silang Monas Barat daya dekat patung kuda sendiri terdapat 4 unit ambulans, 2 unit toilet, dan 1 mobil air minum. Tak jauh dari lokasi juga terdapat area wudhu di sisi selatan lapangan Monas.
Sementara itu di silang Monas tenggara atau yang berdekatan dengan Stasiun Gambir terdapat 4 unit ambulans dan 2 unit toilet. Posko kesehatan juga tersedia, tepatnya di sisi selatan lapangan Monas.
Selain itu di silang Monas timur laut atau yang berdekatan dengan Masjid Istiqlal terdapat 4 unit ambulans dan 2 unit toilet. Di sisi timur lapangan Monas juga disediakan 1 titik posko kesehatan, mobil air minum, dan area wudhu.
Di sisi utara lapangan Monas terdapat mobil air minum, area wudhu, dan pasukan sholawat sebanyak 5 satuan setingkat kompi (SSK). Sementara itu di silang Monas barat laut atau yang menghadap taman pandang istana terdapat 4 unit ambulans, 1 toilet VVIP, 1 titik posko tenda putih mimbar untuk salat Jumat.
Selain itu, terdapat 1 titik tempat wudhu, 1 titik posko kesehatan, dan 1 unit mobil air minum di sisi barat lapangan Monas. Untuk shaf jamaah saat salat Jumat disediakan di area lapangan Monas.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya Mayjen TNI Teddy Laksamana mengadakan rapat untuk memastikan keamanan pada aksi damai 2 Desember mendatang.
Iriawan menjelaskan, polisi dan TNI mempersiapkan panggung, mobil, fasilitas kesehatan, fasilitas wudhu, air minum, tenda, dan lain sebagainya. Untuk jumlah personel yang akan mengamankan aksi 2 Desember, polisi dan TNI tak menemui kendala.
“Cukup pokoknya,” ucap Iriawan di Markas Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/11). (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya melakukan persiapan untuk menghadapi aksi Damai di Monas pada 2 Desember besok. Saat ini, personel melakukan tactical floor game (TFG) sebagai kesiapan dalam pengamanan aksi tersebut.
“Ini sebagai kesiapan anggota di lapangan supaya nanti tahu di mana posisinya, sama siapa dan harus berbuat apa dalam rangwa mengawal doa bersama ini,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jay Kombes RP Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Kamis (1/12/2016).
Dalam TFG ini, anggota bisa mengetahui pemetaan titik kumpul massa, penempatan sarana dan prasarana, letak pintu masuk hingga rute massa.
“Nanti setiap pos masing-masing ada perwiranya di lapangan yang memberikan arahan serta petunjuk,” imbuhnya.
Argo menambahkan, pihaknya saat ini belum menempatkan sarana dan prasarana untuk aksi di lapangan. Polisi dan panitia Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan melakukan rapat koordinasi kembali.
“Nanti dirapatkan lagi,” pungkasnya.(RIF)
MAKASSAR,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 3.800 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan Aksi 212 dari Forum Umat Islam Bersatu di beberapa titik aksi di kota Makassar, Jumat esok (2/12/2016).
Beberapa lokasi aksi di Makassar antara lain: depan kantor DPRD Provinsi Sulsel, Lapangan Karebosi, Masjid Almarkaz, Fly Over, depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, depan kampus UIN Alauddin Makassar, Jalan Somba Opu, Balaikota, dan Kantor Gubernur Sulsel.
“Untuk keamanan aksi besok, kita sudah siapkan 3.800 personel gabungan TNI-Polri, kami akan kawal para peserta aksi agar berlangsung tertib, kalau ada yang melanggar akan kami tindak,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Anton Charliyan usai memimpin apel pasukan di lapangan Sultan Hasanuddin, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (1/12/2016).
Apel pasukan gabungan Polri dan TNI ini dihadiri oleh sejumlah petinggi dari masing-masing kesatuan, seperti Kasdam VII/Wirabuana Brigjen Supartodi dan Kas Koopsau II Marsma Donny Ermawan.
Rencananya, massa akan mengikuti Aksi 212 dengan menggelar doa bersama di Tribun Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani. Para peserta Aksi 212 kumpul di Masjid Al-Markaz untuk melakukan salat Jumat kemudian melakukan long march dari masjid Al Markaz ke lapangan Karebosi, yang berjarak sekitar 3 Kilometer.
“Kami kerahkan 2 kompi petugas yang akan melakukan pagar betis agar penyusup tidak masuk merusak aksi besok,” pungkas mantan Kadiv Humas Polri ini. (ADI)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Provinsi Riau dipercaya akan menjadi tuan rumah Hari Antik Korupsi Internasional (HAKI). Acara HAKI akan dipusatkan di Pekanbaru melibatkan masyarakat.
Demikian disampaikan, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam sambutannya di acara “Silahtuhrami Gubernur Riau dengan Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pers Media” di Gedung Daerah Jl Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (30/11/2016).
Andi Rachman, begitu sapaan akrabnya Gubernur Riau ini, selain HAKI, juga akan dilaksanakan Rembuk Integritas Nasional.
“Untuk acara HAKI ini kali pertama dilaksanakan di luar Jawa, sedangkan Rembuk Integritas Nasional yang ketiga juga pertama di Riau. Dua agenda nasional ini dipercayakan Pemprov Riau sebagai tuan rumah,” kata Andi.
Kedua event nasional itu, kata Andi, akan dilaksanakan pada 2 hingga 10 Desember 2016. Puncak acaranya terhitung pada 8 dan 9 Desember.
“Acara tersebut prinsipnya dilaksanakan oleh komunitas. Kita pemerintah daerah hanya sekedar memfasilitasi,” kata Andi.
Tempat acara hari HAKI, lanjutnya, berada di komplek Gubernuran Riau di Jl Diponegoro. Akan ada expo yang melibatkan banyak lembaga negara, BUMN dan komunitas. Selain itu ada pergelaran pentas budaya nusantara.
“Saya minta semua masyarakat untuk bersama-sama mendukung acara HAKI dan Rembuk Integritas Nasional. Peran serta masyarakat Riau sangat diharapkan, karena kita sebagai tuan rumahnya,” kata Andi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Apel Nusantara Bersatu yang diikuti oleh sejumlah elemen digelar di berbagai daerah pada pagi hari ini. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan apel ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa ksatria.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik pelajar, tokoh agama, tokoh budaya dan seluruh anak bangsa yang menyelenggarakan acara Nusantara Bersatu dari Sabang sampai Merauke,” ujar Gatot dalam pidatonya di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Gatot mengapresiasi elemen masyarakat yang datang ke apel dan parade nusantara ini. Apel ini diikuti oleh elemen pelajar, pegawai negeri, polisi, TNI dan juga tokoh masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa benar, kita adalah Bangsa Indonesia. Bangsa Patriot, bangsa ksatria,” kata Gatot.
Gatot mengatakan persatuan sejumlah elemen masyarakat tampak begitu indah. Dia meminta persatuan akan terus dijaga.
“Semua bersama-sama menyumbangkan apa yang bisa diperlihatkan, alangkah indahnya, di seluruh Indonesia,” ujar Gatot.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan seminar dalam rangka HUT ke-45 Korpri. Seminar mengambil tema ‘Korpri, Birokrasi dan Pemberantasan Pungli’.
Menpan RB Asman Abnur dalam sambutannya mengatakan Korpri sebagai organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendukung Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memberikan perhatian khusus pada pemberantasan pungli.
“Korpri sebagai organisasi profesi pegawai ASN harus mendukung sikap tegas Presiden memberantas pungli,” kata Asman kepada para anggota Korpri di kantornya, Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).
“Pemberantasan pungli harus dilakukan secara sistemik dan masif,” lanjutnya.
Asman menjelaskan, kementeriannya sudah bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan. Kerja sama tersebut untuk mendapatkan laporan keluhan dari berbagai daerah. Asman menginginkan semua ASN bisa cepat merespons keluhan masyarakat.
“Menpan RB bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk sistem lapor. Banyak laporan dari berbagai daerah. Nanti kita akan tingkatkan lagi, supaya keluhan masyarakat bisa direspons dengan cepat,” ucap Asman.
“Saya imbau, mari kita lakukan perubahan dari dalam diri. Tidak usah menunggu instruksi membuat inovasi untuk berubah,” lanjutnya.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjanjikan akan ada sistem penggajian yang lebih adil untuk menghindari pungli. Selain itu, jaminan perlindungan kepada para pekerja akan ditingkatkan.
“Upaya sudah dibuat pemerintah untuk membangun pemerintahan yang antikorupsi dan antipungli. Langkah strategis, meningkat kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penggajian akan lebih adil. Kepada ASN, ada tunjangan kinerja tiap bulan yang besarnya tergantung reformasi birokrasi tiap lembaga. Ada juga tunjangan kerja individu. Ada juga tunjangan kinerja tertentu,” ujar Mardiasmo.
“Juga diberikan jaminan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Semua itu diharapkan mendorong kinerja lebih baik pada publik,” lanjutnya.
Selain itu, tunjangan pensiun dan hari tua akan ditambah oleh pemerintah. Penambahan tersebut sebagai penghargaan untuk para ASN selama mengabdi pada publik.
“Yang juga jadi komitmen pemerintah yaitu saat dana pensiun dan hari tua. Diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian kepada publik. Sekarang (dana pensiun dan hari tua) masih sangat kecil bila dibandingkan gaji saat masih aktif. Ke depan akan lebih layak,” tutupnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya siap menjalankan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi. Polda Metro Jaya mengimbau agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
“Intinya apa yang dilakukan di medsos harus hari-hati jangan sampai terjebak, jangan sampai melukai orang, hati-hati karena ada rambu-rambu yang mengaturnya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes RP Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Argo juga mengimbau pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya.
“Intinya dalam kegiatan medsos itu ada rambu yang mengatur, kita jangan mudah memarahi orang, memaki orang di dunia maya,” imbuhnya.
UU ITE yang baru disahkan pada 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku sejak 28 November 2016. Ada 7 poin perubahan dalam UU ITE baru tersebut.
Beberapa perubahan penting adalah, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam ITE (Pasal 27 ayat 3) merupakan delik aduan, bukan lagi masuk dalam delik umum, sehingga orang yang merasa dirugikan sendiri yang harus melapor.
Perubahan lainnya yakni ancaman hukuman dalam pasal 27 tentang pencemaran nama baik turun dari paling lama 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pelimpahan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan sebuah proses hukum yang normal. Dengan dilimpahkannya berkas ke Kejagung, maka Ahok akan segera menjalani proses persidangan.
“Memang itu kan prosedur hukum,” kata JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
“Artinya akan masuk pengadilan,” tambah JK.
Dikatakan JK, pelimpahan berkas tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses hukum.
Pihak Kejaksaan Agung sendiri menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok telah lengkap. Ahok nantinyta akan disidang di Pengadilan Jakarta Utara.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap, maka Polri segera melakukan pelimpahan tahap kedua. Setelahnya berkas akan dilimpahkan ke penuntutan untuk segera disidangkan.
“Insya Allah juga mudah-mudahan tidak ada halangan bisa dilaksanakan tahap kedua pada minggu ini mudah-mudahan sekali lagi tanpa mendahului Allah SWT sehngga tersangka Basuki T Purnama berikut barang buktinya akan kami serahkan kejaksaan,” kata Tito dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11). (MAD)