Yogyakarta,khatulistiwaonline.com –
Seorang warga negara Bolivia, DP (38) diturunkan dari pesawat saat sedang bersiap akan terbang karena diduga mabuk. Sebelumnya DP berbicara kacau hingga membuat penumpang ketakutan.
“Setelah (DP) boarding dan berada di dalam pesawat, dia bertanya-tanya ke penumpang lain sampai (membuat penumpang) ketakutan,” ujar Kapentak Lanud Adisutjipto Mayor Sus Giyanto, Selasa (10/1/2017).
Penumpang tersebut kemudian melaporkan ulah DP ke kru pesawat Air Asia. Akhirnya petugas keamanan maskapai mengamankan DP dan menurunkannya dari pesawat.
Pesawat tersebut sedang bersiap terbang dengan tujuan Singapura.
“Yang bersangkutan di-cancel, tidak bisa on board. Kemudian (diamankan sementara) di ruang tunggu Terminal B untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Giyanto. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik KPK memanggil Anas Urbaningrum terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Anas akan diperiksa sebagai saksi.
“Saksi atas nama Anas Urbaningrum diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ketika dimintai konfirmasi, Selasa (10/1/2017).
Selain itu, penyidik KPK akan memeriksa M Nazaruddin sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, baik Nazaruddin maupun Anas belum terlihat hadir.
Sebelumnya, Setya Novanto, yang juga dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus itu, telah hadir. Dia mengaku penyidik KPK ingin mengonfirmasi tentang hal-hal yang kurang dari pemeriksaan sebelumnya.
Nama Novanto dan Anas memang muncul dari ‘nyanyian’ Nazaruddin. Dia menyatakan ada dugaan permainan dalam pengadaan e-KTP. Sejumlah nama dia sebut, dari tingkat eksekutif hingga legislatif.
Novanto disebut menerima fee proyek tersebut saat proyek e-KTP berlangsung pada 2011-2014. Saat itu, Novanto menjabat Bendahara Umum Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar di DPR.
Namun Novanto, yang pernah dipanggil penyidik KPK pada Selasa, 13 Desember 2016, membantah menerima aliran uang terkait dengan kasus itu. “Itu tidak benar. Ya, itu nggak benar,” kata Novanto saat itu.
Dalam kasus tersebut, KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu eks Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Saat proyek e-KTP berlangsung, Irman menjabat kuasa pengguna anggaran, sedangkan Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan ulang tahun ke-44. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi dan JK memasuki Assembly Hall JCC, Senayan, Jakarta, bersama dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pukul 10.00 WIB, Selasa (10/1/2017). Jokowi kemudian duduk di antara JK dan Megawati. Jokowi tampak memakai batik bernuansa merah dan hitam.
Seskab Pramono Anung terlihat mengiringi saat mereka masuk. Tampak pula mantan Wapres Try Sutrisno bersama mereka. Acara kemudian dimulai dengan pertunjukan tari-tarian adat Indonesia.
Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Polhukam Wiranto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Ada pula Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. Pimpinan parpol yang tampak hadir adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, serta Ketum PPP Romahurmuziy.
Jokowi dijadwalkan akan memberikan sambutan pada acara ini sebagai Presiden RI. Setelah itu dia akan kembali ke Istana untuk memimpin rapat terbatas kabinet. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dewan Pers segera membuat label untuk mempermudah masyarakat mengenali media massa terpercaya. Label berbentuk kode Quick Response (QR code) itu akan dibubuhkan di media cetak hingga di media berbasis daring (online). Media penyebar hoax tak akan mendapat QR code ini.
“Itu menunjukkan bahwa itu media trusted yang berbadan hukum dan taat terhadap kode etik jurnalistik. Ini untuk membedakan dengan media yang tidak jelas,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, akrab disapa Stanley, kepada khatulistiwaonline, Senin (9/1/2017).
Dewan Pers merasa perlu membuat pelabelan semacam ini karena media-media yang tak terpercaya banyak beredar di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tak ragu lagi dalam mengakses informasi dari media berlabel khusus ini.
“Kan banyak media online yang ngaco dan media cetak yang diterbitkan untuk memeras, (dengan adanya QR code) sehingga orang akan tahu bahwa ini halal dan yang ini tidak jelas,” kata Stanley.
Untuk media cetak, QR code bisa ditampilkan di halaman depan. Untuk media online, nantinya QR code bisa ditempel di laman utama. QR code ini bisa dipindai masyarakat menggunakan ponsel pintar, kemudian informasi soal media ini akan tampak, meliputi penanggung jawab, alamat, nomor kontak, dan sebagainya.
“Nanti dari smartphone tinggal difoto, nanti akan terkoneksi dengan data di Dewan Pers,” kata Stanley.
Kini Dewan Pers sedang memasuki tahap lelang, persiapan desain, dan lomba jingle. QR code ini akan diluncurkan pada Hari Pers Nasional, 9 Februari nanti, di Ambon. Presiden Jokowi juga dinyatakan bakal hadir dalam acara itu.
“Presiden Jokowi rencananya akan hadir pada 9 Februari nanti. Masyarakat pers nanti akan menunjukkan bahwa mulai hari itu yang terverifikasi Dewan Pers bakal punya tanda. Karena Presiden mengatakan kita memerangi hoax,” kata Stanley.
Sosialisasi pemfungsian QR code juga akan diumumkan ke khalayak luas. Televisi dan radio juga bakal menyiarkan lagu singkat atau jingle soal ini. (DON)
BATANG,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri program pemberian makanan tambahan (PMT) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jokowi menginginkan generasi penerus yang cerdas dan siap bersaing dengan negara lain.
“Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa negara kita Indonesia ingin agar nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain,” ujar Jokowi di acara PMT yang digelar di Desa Klidang Lor, Kabupaten Batang, Senin (9/1/2017)
Dalam acara itu, Jokowi membagikan biskuit kepada anak dan balita. Jokowi ingin biskuit yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan gizi dan berharap semua anak Indonesia pintar dan sehat.
“Oleh sebab itu anak-anak kita harus sehat, anak-anak kita harus cerdas anak kita harus pandai,anak-anak kita harus pintar,tidak ada kecuali di manapun. Oleh sebab itu harus disiapkan dari sekarang yang di dalam kandungan.” Ucapnya
Seperti biasanya di sela kunjungannya, Jokowi juga memberikan pertanyaan kepada warga sekitar. Bagi yang bisa menjawab Jokowi akan memberikan hadiah seperti sepeda, buku dan lain-lain.
Turut mendampingi Jokowi dalam kegiatan ini, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, termasuk Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku masih banyak utang penanganan kasus yang belum diselesaikan pada tahun 2016. Dia pun menjanjikan penanganan kasus itu segera diselesaikan.
“Itu utang kami. Semoga dalam kepemimpinan kami, kami bisa selesaikan,” kata Agus di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).
Hal itu disampaikan Agus dalam konferensi pers ‘Capaian dan Kinerja KPK 2016’ di auditorium KPK. Agus pun menyebut tunggakan penyelidikan dan penyidikan sejumlah kasus itu karena ada beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan pertama yaitu ada beberapa kasus korupsi yang perhitungan nominal kerugian negaranya belum mencapai tahap finalisasi.
“Masalah alasannya karena matangnya kasus itu dikirim ke penuntutan. Contoh kasus Pelindo ya, sampai sekarang kita belum bisa final menentukan kerugian negara. Jadi itu kasus terus terang ditentukan pimpinan yang lama, terus terang sampai hari ini kami belum bisa memfinalkan,” kata Agus.
Untuk menanganinya, Agus menyebut penyelidik KPK harus bolak balik Indonesia-China untuk mengumpulkan data dari perusahaan crane di sana yang bekerja sama dengan PT Pelindo II.
“Masih digali terus perhitungan-perhitungannya. Kita masih mengirim beberapa penyelidik ke RRC. Itu masalah utamanya, kita belum sampai final menghitung kerugian negara,” ucap dia.
Kemudian hambatan kedua yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga penyelidik dan penyidik. Masalah ini sebenarnya masalah klasik yang sering dihadapi KPK.
“Kemudian jadi tertunda di kasus sebelumnya. Misalkan kasus (korupsi pembangunan gedung) IPDN, itu sebenarnya masalah penyidiknya harus merangkap beberapa kasus,” ujar Agus.
Untuk mengatasinya, Agus berharap pada rencana perekrutan pegawai baru di tahun ini. Dengan bertambahnya tenaga KPK, Agus meyakini KPK dapat meningkatkan kecepatan dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi.
Di tahun 2016, jumlah total pegawai KPK yaitu 1.124 pegawai, termasuk di dalamnya 139 penyelidik, 96 penyidik dan 80 penuntut umum. (ADI)
TEHERAN,khatulistiwaonline.com
Mantan Presiden Iran Ayatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani meninggal dunia karena serangan jantung. Rafsanjani meninggal di usia 82 tahun.
Dilansir Reuters, Senin (9/1/2017), Rafsanjani meninggal pada Minggu (8/1) waktu setempat. Kepergiaan Rafsanjani meninggalkan duka yang mendalam bagi warga Iran.
“Ayatollah Hashemi Rafsanjani dibawa ke rumah sakit setelah mengalami serangan jantung dan lebih dari satu jam dokter berupaya untuk menyelematkannya namun tak berhasil,” kata Wakil Menteri Kesehatan Iran kepada kantor berita Fars.
Warga berkumpul di depan rumah sakit lokasi Rafsanjani dirawat untuk terakhir kali. Sebagai tanda berkabung, saluran televisi negara memasang tanda hitam di sudut layarnya.
Putra Rafsanjani yang dipenjara atas tuduhan korupsi, Mehdi, tampak hadir di rumah sakit untuk memberi penghormatan terakhir pada jenazah ayahnya. Ia datang dengan dikawal polisi.
Rafsanjani merupakan tokoh kuat dan berpengaruh di Iran. Ia merupakan pemimpin dari Expediency Council, sebuah badan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Parlemen dengan Dewan Pelindung Konstitusi (Guardian Council).
Rafsanjani dikenal sebagai tokoh ‘pilar revolusi Islam’ yang dibenci kelompok garis keras. Ia juga dikenal dengan kebijakan ekonomi yang pragmatis-liberalis, serta hubungan yang lebih baik dengan Barat. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi Australia meningkatkan pengamanan di seluruh perwakilan RI di negara kangguru itu. Hal ini dilakukan pasca insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di KJRI Melbourne.
“Kepolisian Federal Australia meningkatkan pengamanan untuk seluruh perwakilan RI di Australia,” jelas Juru Bicara KBRI Canberra Sade Bimantara.
Hal itu dinyatakan Sade dalam pernyataan tertulis saat dikonfirmasi khatulistiwaonline tentang peningkatan pengamanan di KJRI Melbourne pasca insiden pengibaran bendera OPM, Senin (9/1/2017).
Mengenai apakah identitas pelaku penyusupan dan pengibar bendera OPM di KJRI Melbourne sudah terkuak, Sade mengatakan polisi Australia sedang melakukan investigasi.
“Polisi sudah mendapatkan sejumlah informasi dan video pelanggaran yang dilakukan oleh anggota/simpatisan kelompok separatis Papua (KSP) juga sedang diselidiki,” tutur Sade.
Insiden penyusupan dan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne ini terjadi pada Jumat (6/1/2017) sekitar pukul 12.52 siang waktu setempat. Insiden terjadi ketika sebagian besar staf KJRI sedang melakukan ibadah salat Jumat.
Sebelum memanjat pagar tembok KJRI setinggi lebih dari 2,5 meter, pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI.
Aksi penyusupan itu tampak sengaja direkam oleh rekan si penyusup. Video penyusupan itu sudah beredar luas.
Indonesia telah menyampaikan protes pada Australia terkait aksi yang menginjak kedaulatan negara itu dan minta pelakunya yang sudah berbuat kriminal itu dihukum.
“Otoritas Australia harus segera menuntaskan investigasi dan memproses hukum pelaku kriminal penerobos KJRI Melbourne,” ucap Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi seperti dilansir dari situs Kemlu (7/1) lalu.
Insiden ini tentu menjadi perhatian pemerintah, apalagi beberapa hari terakhir hubungan pemerintah Indonesia dengan Australia tengah memanas. Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir menyebutkan, merupakan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina pada 1961 dan 1963.
“Pemerintah RI mengingatkan bahwa menjadi tanggung jawab Pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Untuk itu, Pemerintah RI meminta kepada Pemerintah Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler Indonesia,” Tata menegaskan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi akan segera berkoordinasi dengan KPK terkait dengan temuan-temuan perihal indikasi pelanggaran dalam pengisian jabatan di sejumlah pemerintah daerah. Dia mengaku banyak mengantongi data soal pengisian jabatan berbasis merit.
“Kita akan meningkatkan kerja sama ini, memformalkan kerja sama dengan KPK, sehingga setiap ada pengaduan kepada KASN, atau ada pelanggaran-pelanggaran sistem merit dalam pengisian jabatan, kita akan koordinasi dengan KPK sehingga KPK bisa melanjutkan. Selama ini tidak bisa dilakukan akan lolos terus,” kata Sofian saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Sabtu (7/1/2017).
Sistem merit adalah penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan prestasi kerja. Sofian menyebut sejauh ini KASN sudah menerima permintaan izin pengisian jabatan sistem merit dari 8 provinsi dan 159 kabupaten/kota.
“Ini ada 8 provinsi yang sudah meminta rekomendasi kepada kita, 159 kabupaten dan kota. Meminta izin untuk melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi. Sampai tahun 2016,” ucapnya.
Dia mengaku sampai saat ini baru ada indikasi pelanggaran yang perlu ditelisik lebih lanjut. Ke depan, saat bekerja sama dengan KPK, Sofian menyebutkan akan berkolaborasi terkait dengan hal itu.
“Misalnya kami ada mencurigai ada pelanggaran, katakanlah jabatan di 8 provinsi tadi ada 1 atau 2 provinsi yang melakukan pelanggaran, misalnya dia minta untuk mengisi katakanlah 5 jabatan kepala dinas, tahu-tahu dia mengisi lebih dari itu 10 kali atau 15 kali, nah ini akan kita teliti lebih lanjut. Kalau lebih lanjut lagi, di situ ada informasi masuk ini yang dipilih adalah orang yang membayar, maka itu KPK yang punya kewenangan,” ujarnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta baru saja menyatakan SK Satpol PP Nomor 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 cacat hukum. Atas keputusan hakim tersebut, gugatan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan (Jaksel), terkait penggusuran dikabulkan.
Perwakilan warga yang menggugat adalah Masenah, Ambrosius Maru, Siti Nurhikmah, dan Sandyawan Sumardi. Vonis itu diucapkan di PTUN Jakarta, Jumat siang. Duduk sebagai ketua majelis Baiq Yuliani dengan anggota Adhi Budhi Sulistyo dan Edi Septa Suharza. Tergugatnya adalah Satpol PP Pemkot Jaksel.
Sebagai calon pemimpin ibu kota, Agus Yudhoyono, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan ikut menyoroti soal keputusan PTUN terhadap gugatan warga Bukit Duri tersebut. Bagaimana respons mereka?
Calon gubernur (cagub) DKI nomor urut 1, Agus Yudhoyono mengatakan kemenangan warga Bukit Duri tersebut menjadi pesan moral bagi pemimpin daerah dalam menetapkan kebijakan.
“Tentu mereka (warga Bukit Duri) disahkan secara hukum dan tentunya ini menjadi alasan mengapa ada perlawanan, pertentangan. Ini memberi kita pesan moral bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara cermat, terukur, berperikemanusiaan,” ujar Agus di IS Plasa, Jakarta Timur, Jumat (6/1).
Agus berharap, kejadian penggusuran dengan cara yang tidak manusiawi dan berujung pada gugatan hukum di pengadilan tidak terjadi di kemudian hari.
“Jangan lagi terjadi hal seperti ini, tidak manusiawi, dan menang di pengadilan,” sambung Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni itu.
Ada pun cagub DKI sekaligus Gubernur nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan mengomentari lebih jauh soal gugatan warga Bukit Duri yang menang di PTUN. Namun ia meyakini Pemprov DKI Jakarta dapat memenangi kasus Bukit Duri.
“Ya, kita tunggu saja, nanti proses hukumnya ada,” kata Ahok seusai blusukan di Jagakarsa, Jaksel, Jumat (6/1).
Ahok mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan proses normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi wilayah Bukit Duri. “Pasti lanjut selama kena trase. Akan kita pelajari salahnya kenapa, kan memang kadang-kadang ada surat yang salah. Seperti kasus Bidara Cina dulu,” ucap Ahok.
“Saya nggak bisa komentar, saya nggak bisa masuk (karena cuti). Nanti kalau sudah masuk, saya bisa lihat,” imbuhnya.
Sedangkan soal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak Pemprov DKI dan Pemkot Jaksel, Ahok menyebut masih harus menghitung soal tersebut.
“Ganti rugi selama ada barangnya dia sih nggak masalah, kita lihat dulu totalan negara. Kita mesti lihat,” tutup Ahok.
Di sisi lain, cagub DKI lainnya Anies Rasyid Baswedan juga ikut mengomentari kemenangan gugatan warga Bukit Duri, Jaksel. Anies merasa senang karena keadilan ditegakkan.
“Ya saya senang keadilan ditegakkan. Dan saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semuanya melakukan tindakan pada masyarakat harus berdasarkan prinsip keadilan,” ujar Anies di Jalan Dharma Wanita, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (6/1). (MAD)