JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir ratusan situs yang berisi konten negatif. Menkominfo Rudiantara mengatakan pemblokiran itu didasari masalah konten bukan karena alasan lainnya.
“Saya sampaikan Kominfo itu tidak melihat itu punya siapa, siapa yang mengelolanya, fokusnya adalah konten,” kata Rudiantara di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
Rudiantara mengatakan ada sedikitnya 780 ribu situs yang sudah diblokir oleh Kominfo. Pemblokiran itu juga dilakukan untuk memfilter informasi-informasi yang disampaikan kepada publik.
“Saya bisa sampaikan kalau ini (situs diblokir) punya siapa, yang terkait agama a b c, tapi saya tidak ingin memperkeruh,” ujar Rudiantara.
“Total ada sekitar 780 ribu situs yang diblokir itu termasuk situs pornografi, judi online dan sebagainya,” sambungnya.
Seperti diketahui, berita penyebaran berita bohong atau berita hoax semakin marak melalui media sosial. Menkominfo sebelumnya mengatakan akan merapikan sebanyak 40 ribu lebih situs yang bertebaran di dunia maya. (DON)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau kembali terbakar diduga dilakukan para pembuka lahan. TNI AU mengerahkan pesawat dan helikopter untuk melakukan pemantauan.
“Dari hasil pemantauan kita di udara, kawasan TNTN kembali terbakar. Tapi kita menilai kawasan tersebut sengaja dibakar,” kata Kadis Ops, Kol Firman Dwi Cahyono kepada khatulistiwaonline, Kamis (12/1/2017).
Firman mengatakan, pihak TNI AU Pekanbaru sudah melakukan pengawasan udara dengan pesawat tempur dan helikopter. Dari pantauan udara, terlihat sejumlah titik api.
“Kita memang belum menerjunkan pasukan ke lokasi. Tapi paling tidak, dengan mengerahkan pesawat tempur dan heli di atas TNTN, agar memberi penekanan terhadap pelaku pembakar lahan,” kata Firman yang pernah menjadi Komandan Skadron F16 Lanud Roesmin Nurjadin itu.
Menurut Firman, jika dilihat dari pantauan udara, sangat jelas sekali di lokasi TNTN ada gubuk. Dugaan kuat, gubuk tersebut dihuni para perambah hutan.
“Kawasan yang telah dirambah sengaja dibakar. Karena kawasan yang dibakar itu bersebelahan dengan perkebunan sawit. Satu sisi kebun sawitnya tidak terbakar,” kata Firman yang pernah menjadi copilot pesawat F16 yang diboyong dari Amerika ke Indonesia.
Firman menyebutkan, hasil pantauan udara di TNTN akan menjadi pembahasan di rapat koordinasi.
“Hasil pantuan udara yang kita lakukan nantinya akan menjadi bahan dalam rapat koordinasi terkait Karhutla. Saat ini memang Satgas Karhutla belum dibentuk,” kata Firman.
Hari ini tim Lanud Roesmin Nurjadin akan kembali menerbangkan pesawat tempur dan helinya di kawasan TNTN. “Kita terus memberikan penekanan agar pelaku pembakaran segera keluar dari kawasan itu,” kata Firman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian kesehatan (Kemenkes) bekerjasama dengan sejumlah kementerian mencanangkan gerakan nusantara sehat. Gerakan itu ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat Indonesia di seluruh daerah.
Menkes Nila Moeloek mengatakan gerakan ini merupakan wujud nyata dari penerapan nawacita Presiden RI Joko Widodo. Sejumlah tenaga medis muda yang telah mendaftar dikirim ke pelosok daerah untuk menularkan gerakan Indonesia sehat.
“Memang betul kita telah membuat satu gerakan yang disebut gerakan masyarakat hidup sehat. Dikoordinasikan pada waktu itu oleh Bappenas dan itu adalah lintas kementerian dan lembaga terkait,” kata Nila dalam Public Expose Nusantara Sehat di Usmar Ismail Hall, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
“Di situ ada, inpres jadi kita tidak bisa berdiri sendiri harus saling terkait,” sambungnya.
Lewat gerakan itu Kemenkes melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo, Kemendes dan Kementerian PUPR. Bentuk kerja sama yang dilakukan terkait hal-hal yang memperlancar kegiatan Nusantara Sehat.
“(Kerjasama dengan Menkominfo) kita memerlukan jaringan internet. Kita perlu pendataan, dengan jaringan internet kan kita bisa melakukan pendataan. Menunjukkan kita perlu melakukan intervensi apa pada daerah tersebut,” ungkap Nila.
Menurut Nila ada ada sebanyak 9.742 puskesmas yang sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dengan gerakan nusantara sehat ini, dia mengharapkan mampu mengubah gaya hidup masyarakat terutama yang berada di pinggir menjadi lebih sehat.
“Ada nusantara sehat yang kita kirim ke daerah terpencil, dan bermasalah kesehatan. Mereka mempunyai hubungan dengan tokoh agama, tokoh ada, dan sebagainya. Untuk memperbaiki. Jadi kalau ada yang mau buang sampah sembarangan, begitu ada nusantara sehat tidak lagi (buang sampah sembarangan),” tutur Nila.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Di tengah bergulirnya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), muncul wacana untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR tak hanya menjadi 6 melainkan jadi 7. Gayung bersambut dari beberapa fraksi, salah satunya NasDem.
“Supaya tidak genap apakah tambah satu atau dua. Kita enggak masalah ini cuma masa peralihan selanjutnya representasi,” ujar Ketua DPP NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Adanya tambahan pimpinan DPR diakui Johnny memang menambah anggaran. Namun jika hal itu bermanfaat untuk menambah efektivitas kinerja DPR, hal itu patut dipertimbangkan.
“Yang jadi ketakutan kan semakin nambah jumlah pimpinan, biaya membengkak, kalau di balik inefisiensi dengan perbaikan manajemen DPR RI kenapa tidak,” ucapnya.
Saat ini, ada 5 orang pimpinan DPR. Mereka adalah Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
Rencana penambahan kursi pimpinan DPR awalnya datang dari PDIP yang merasa berhak sebagai pemilik suara terbanyak saat Pileg 2014. Belakangan, muncul usulan agar kursi pimpinan jadi 7.
Urutan perolehan suara saat Pileg 2014 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, NasDem, dan Hanura. NasDem menyebut PKB sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak ke-5 juga berpeluang jadi pimpinan DPR.
“Kalau melihat jumlah suara PKB punya hak. Kita lihat sidang paripurna batal karena jumlahnya gak kuorum, karena penugasan pimpinan yang tidak terwakili. Demikian pula bamus atau pengganti pimpinan jumlahnya terbatas,” beber Johnny.
Dia menyoroti tugas pimpinan DPR sebagai pengagenda kebijakan. Oleh karena itu menurut Johnny penting untuk ada representasi dari tiap partai.
“Visi misi pimpinan DPR adalah juru bicara, tapi praktiknya bisa mengangedakan kebijakan. Harusnya representasi partai di pimpinan. Yang jadi soal fraksinya kebanyakan,” pungkas dia. (ADI)
PALU,khatulistiwaonline.com
Terjadi polemik politik anggaran di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Seorang anggota DPRD menyoroti anggaran rumah kontrakan untuk Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said, atau lebih dikenal dengan Pasha ‘Ungu’. Benarkah ada anggaran semacam itu?
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H Basatu, di Palu, Rabu (11/1/2017), meminta Pemerintah Kota Palu tidak membayar kontrakan pribadi Sigit Purnomo di kompleks hunian elite Citra Land di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.
Anggota Dewan Kota dari Partai Hanura itu menegaskan kontrakan pribadi Pasha tidak boleh dibebankan atau dibayar lewat APBD Kota Palu.
“Itu dapat menjadi masalah dalam penggunaan anggaran daerah. Kontrakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah atau keuangan daerah, sehingga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi,” Ridwan.
Politisi ini menyampaikan pula saat rapat asistensi anggaran di DPRD, awalnya Bagian Rumah Tangga dan Umum di Sekretariat Pemkot Palu enggan mengakui bahwa APBD digunakan untuk membayar kontrakan hunian elite Pasha. Namun, menurut penelusurannya, kontrakan rumah Wakil Wali Kota direncanakan dibiayai APBD.
Namun hal ini ditampik Kepala Bagian Perlengkapan Umum Pemkot Palu, Layla Husain. “Kami pastikan Perlum tidak menganggarkan itu. Kecuali untuk perlengkapan rumah,” jawab Layla.
Pasha membantah bila dikatakan uang kontrakan rumahnya dibayarkan dengan APBD. Pasha mengontrak rumah di kawasan elite Citra Land, Palu, selama enam bulan terakhir.
Kepada wartawan di Balai Kota Palu, Rabu (11/01), Pasha mengatakan rumah jabatan wakil wali kota yang sedianya ditempati masih dalam proses rehabilitasi. Rumah yang dimaksud adalah bekas Kantor Dinas Pertanian, yang terletak di Jalan Balai Kota Utara, Palu.
Dia mengaku tidak sepeser pun menggunakan uang daerah dikeluarkan untuk menyewa kontrakan itu. Setiap bulan dia membayar Rp 60 juta selama enam bulan terakhir.
“Kalau memang sewa kontrakan rumah saya dianggarkan di APBD 2017, coba silakan dicek saja. Kalau ini tidak ada, berarti ngarang. Itu pernyataan yang tidak berkualitas,” sebut dia.
Mantan vokalis kelompok musik Ungu ini mengaku Pemkot Palu hanya pernah membiayai keperluan dalam rumah. Seperti pengadaan televisi, lemari, serta kelengkapan rumah lainnya yang memang menjadi hak seorang kepala daerah.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komandan Daerah Militer (Dandim) 06/03 Lebak Letkol Czi Ubaidillah dicopot karena melanggar prosedur saat melatih bela negara ormas FPI Banten. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara.
“Kemarin dicopot, sesuai dengan keterangan Pangdam karena kesalahan prosedur,” ungkap Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).
Panglima TNI memastikan program bela negara boleh diikuti oleh siapapun warga negara Indonesia. Namun harus sesui dengan standard operating procedure (SOP).
“Memang bela negara hak semua warga negara, tapi prosedur harus benar, tidak nanti Koramil ajukan sendiri tanpa laporan,” kata Gatot.
“Karena ada silabusnya, laporan kesehatan, dan ada apa yang harus dicapai. Tidak sembarangan seperti itu,” lanjutnya.
Untuk pihak yang menginginkan mendapat pelatihan bela negara dari TNI, termasuk ormas, pimpinan dari satuan yang melaksanakan pelatihan harus melapor kepada atasannya. Hal inilah yang dilanggar oleh Letkol Ubaidillah.
“Prosedurnya adalah dia harus melaporkan kepada pimpinan. Koramil kepada Dandim, Dandim kepada Danrem. Itu tidak dilalui. (Kejadian di Kodim Lebak) semaunya aja,” terang Gatot.
Sebenarnya pelatihan bela negara terhadap FPI bukan baru kali ini dilakukan. Gatot menyebut TNI pernah melatih FPI bela negara di Madura pada 2014 lalu.
“Itu kejadian Maret 2014. Kejadian sudah berlalu dan prosedur yang dilakukan benar. Sebenarnya langkah ini sudah ada aturannya,” ucap jenderal bintang empat itu.
Sebelumnya foto-foto latihan bela negara sempat diunggah akun Instagram DPP FPI melalui akun dpp_fpi. Tampak di foto-foto tersebut anggota laskar FPI sedang berlatih ketahanan dan ketangkasan.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen M Herindra lalu mencopot Letkol Czi Ubaidillah dari posisi Dandim Lebak. Ia dianggap melanggar SOP di lingkup internal TNI.
“Saya sudah melihat itu dan sudah memeriksa, ternyata pelaksanaan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan, sehingga saya menggambil langkah Dandim saya copot,” jelas Herindra, Senin (9/1).
“Dia tidak izin dengan saya, maka saya mengarakan pelanggaran serius,” imbuh mantan Danjen Kopassus tersebut. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) belum membahas soal Pilpres.
“Kalau PAN nanti, Belanda masih jauh,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
PAN sendiri menghormati keputusan Gerindra. Seperti diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, PAN dan Gerindra sempat berkoalisi untuk mengusung Prabowo menjadi calon presiden.
“Kita hormati penuh haknya Gerindra untuk mendukung Pak Prabowo. Kita ucapkan selamat,” jelas Zulkifli, yang juga menjabat Ketua MPR.
Apakah keputusan Gerindra terlalu dini? Zulkifli menjawab itu hak tiap partai politik.
“Itu hak masing-masing. Tapi kalau kami belum (bahas Pilpres), nanti pada saatnya momentum yang tepat,” tutupnya.
Sebelumnya, Fadli menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Gerindra siap berjuang habis-habisan.
“Saya kira Partai Gerindra perlu mencalonkan kembali, mayoritas ingin mencalonkan Pak Prabowo di 2019,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/1). (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
PT Pos Indonesia menggelar workshop anti korupsi di Gedung Pos Jalan Banda, Rabu (11/1/2017). Hadir dalam workshop tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Ganjar mengenakan batik cokelat dan Risma batik cokelat. Keduanya menjadi pembicara dalam acara ini.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan PT Pos Indonesia memandang perlu adanya komitmen bersama dan membangun kesadaran untuk menolak segala jenis gratifikasi di seluruh lapisan pegawai.
“Workshop ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember lalu. Tema yang diangkat pada workshop ini adalah bersih hati, tegak integritas kerja profesional untuk menjadikan Pos Indonesia Juara,” ujar Gilarsi.
Lebih lanjut Gilarsi mengatakan, penyelenggaraan workshop ini merupakan salah satu wujud dari komitmen PT Pos untuk berperan aktif dalam menolak dan mencegah praktik korupsi di lingkungan PT Pos itu sendiri.
“Pengendalian gratifikasi akan membentuk citra positif dan kredibilitas perusahaan, terciptanya lingkungan yang kondusif dalam pencegahan korupsi dan tidak adanya praktik pemberian uang pelicin, suap dan penerapan dalam memberikan layanan,” tambahnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tahun 2017 diawali para wakil rakyat dengan membahas tambahan jatah kursi di DPR maupun MPR. Substansi pembahasan revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD Dan DPD atau disebut UU MD3 pun semakin luas.
Wacana revisi UU MD3 menjadi makin nyata sejak PDIP meminta tambahan kursi pimpinan DPR dan MPR saat Setya Novanto menjadi Ketua DPR lagi. PDIP sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak di DPR merasa seharusnya mendapat kursi pimpinan DPR.
Untuk menambah kursi pimpinan DPR, UU MD3 harus lebih dahulu direvisi. PDIP membentuk tim lobi hingga mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saat masa reses, Badan Legislasi (Baleg) pun rapat untuk membahas poin-poin yang akan direvisi dari UU MD3.
Dalam pembahasan di Baleg, pembahasan revisi UU MD3 makin luas. Selain penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR yang merupakan aspirasi PDIP, ada pula permintaan dari PKS yang ingin mendapatkan kembali kursi pimpinan MKD. Wacana itu dicetuskan PKS lantaran kadernya yang duduk di kursi pimpinan MKD didrop dan diganti oleh Gerindra.
Tak hanya itu, kini datang pula permintaan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sudah punya 1 kursi di pimpinan MPR, DPD meminta tambahan jatah karena merasa sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak di MPR.
“Karena kan kedaulatan rakyat, pimpinan di DPD itu ini kan namanya juga usul. Kalau memang ada penambahan, tidak masalah dari satu jadi dua (di MPR). Harapannya asas keterwakilan,” kata Ketua DPD Muhammad Saleh.
Saleh juga meminta poin-poin utusan Mahkamah Konstitusi (MK) masuk dalam revisi UU MD3. DPD lalu mengirim surat ke DPR agar dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 dan surat itu sudah dibacakan di rapat paripurna.
Fokus revisi UU MD3 yang awalnya hanya untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR kini makin meluas. Di saat yang sama, pembahasannya justru diundur.
Seharusnya, revisi UU MD3 disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (10/1/2017) kemarin. Namun, pengesahan itu ditunda dan pimpinan DPR hanya membacakan surat dari Badan Legislatif.
“Belum (disahkan jadi inisiatif DPR hari ini). Mungkin rapat paripurna berikutnya,” kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi masih memburu F, terduga pelaku pengeroyokan kader PDI Perjuangan, Widodo. Satu orang pengeroyok berinisial I yang menyerahkan diri dan ditahan.
“Yang satu ini masih kita kejar. Mudah-mudahan hari ini (tertangkap). Kita mohon doanya,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Roycke Harry Langie kepada wartawan di Mapolres Jakarta Barat, Jl. S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).
Polisi dipastikan Roycke sudah mengetahui keberadaan terduga pelaku. F diharapkan segera menyerahkan diri.
“Ya kita imbau untuk supaya segera menyerahkan diri, saudara F ini dan terus akan kita kejar. Kami bisa menangkapnya,” ujar Roycke.
Dari keterangan Widodo, ada lebih dua orang pelaku pengeroyokan. Namun dua orang yang berinisial I dan F yang dikenali Widodo.
“Dari keterangan saksi korban, itu dua yang dikenali. Kemudian karena pada saat itu dia dipukuli, dia juga sudah tidak melihat. Tapi rangkaian orang yang ada di situ kurang lebih 7-10” kata Roycke.
Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 7 orang saksi dan I yang menyerahkan diri pada hari Minggu (8/1).
Pengeroyokan terhadap Widodo terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, Jumat (6/1). Ada dua tetangga Widodo yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan.
Pengeroyokan berawal dari adu mulut pada siang hari terkait dengan rencana blusukan Djarot ke Jl Jelambar Utama, Grogol Petamburan, Jakbar. Malam harinya, Widodo dihampiri oleh pelaku.
“Pemicunya, pelaku ini berteriak haram terhadap salah satu calon. Korban menyampaikan, ‘Yang haram itu apa’,” sebut Roycke, Sabtu (7/1).
Pengeroyokan Widodo ini menjadi perhatian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati memberikan penghargaan kepada Widodo dan Nurdayat saat HUT ke-44 PDIP di JCC, Senayan, Jakarta.
“Anak buah saya ada yang sudah digaplok sama orang. Ada 2, kasihan. Anak ranting. Kalau sudah sembuh, anaknya akan saya beri hadiah kehormatan,” kata Mega saat menyampaikan pidato politik di Assembly Hall JCC. (MAD)