JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Bupati Katingan Kalimantan Tengah Ahmad Yantenglie kepergok selingkuh dengan istri polisi. Meski begitu, istri Yantenglie bisa memaafkan perbuatan suaminya itu.
Istri Yantenglie adalah Wakil Ketua I DPRD Katingan Endang Susilawatie. Dia tak marah karena punya pendirian seorang istri harus bisa memaafkan kesalahan suami.
“Jangan pernah marah dengan suami kita karena seribu kesalahan suami kepada istri maka seorang istri wajib memaafkan seribu satu maaf untuk suami,” kata Endang saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (20/1/2017).
Endang adalah istri ketiga dari Yantenglie. Istri kedua sudah bercerai, dan istri pertama dinikahi di Sampit.
Menurut Endang, tak ada manusia yang sempurna. Maka kini dia bisa memaklumi sikap suaminya. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Soal sakit hati, dia tak mau mengumbar perasaan pribadinya itu ke banyak orang.
“Tidak ada yang bisa kita salahkan, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Sakit hati cukup kita rasakan sendiri, tidak perlu orang lain yang merasakan, karena manusia dilahirkan sendiri dan akan meninggalkan dunia juga sendiri,” tutur Endang.
Dia berpesan kepada suaminya agar tidak terlena oleh jabatan yang dia emban saat ini. Jabatan Bupati Katingan harus diemban dengan baik. Suksesnya Yantenglie tak bisa diukur lewat kemenangannya di Pemilu Bupati, namun hanya bisa diukur oleh karya yang dia hasilkan untuk masyarakat Katingan.
“Jaga amanah masyarakat karena kesuksesan seorang pemimpin tidak dilihat pada saat dia terpilih, tetapi kesuksesan dilihat dari karya dan kebijakan membela kepentingan masyarakat saat dia menjabat,” ujar Endang.
Skandal perselingkuhan Yantenglie dengan perempuan berinisial FY ini terbongkar dari kecurigaan suami FY, yang merupakan seorang polisi. Suami FY, yang baru pulang bertugas dari Sampit, pada Kamis (5/1) sekitar pukul 00.00 WIB tidak mendapati FY di rumah. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 10 RW di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo mengalami kesulitan air. Hal itu disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Ciwarga pekan lalu.
Sungai Ciwarga sendiri adalah sungai yang melintasi dua wilayah, yakni Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai tersebut mengalir dari Cimahi Utara masuk ke wilayah Kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo.
“Ini persoalannya, jebolnya bendungan di Cimahi ini berdampak kepada warga Kota Bandung,” ujar Oded usai melakukan peninjauan ke Sukaraja, Jumat (20/01/2017).
Untuk mengantisipasi dampak yang berlarut-larut, Oded telah memberikan solusi sementara yakni pemasangan bronjong di titik-titik tertentu.
“Solusi darurat, hari ini akan kita pasang bronjong di sini oleh warga dan langsung dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung,” ujar Oded.
Menurut Oded, warga siap bergotong-royong membuat tanggul dengan menggunakan kawat bronjong.
“Pengerjaan bronjong akan dimulai sesegera mungkin,” kata Oded.
Sementara itu, Camat Cicendo, Fajar Kurniawan mengatakan, Sungai Ciwarga merupakan sumber air bagi warga di wilayah Kelurahan Sukaraja. Namun karena terjadi gangguan di wilayah Cimahi, sehinga aliran air tersebut mengalami hambatan.
“Tapi Alhamdulillah tidak ada korban,” kata Fajar.
Pihaknya bersama warga akan mulai melakukan perbaikan guna mengantisipasi dampak banjir jika suatu waktu terjadi hujan besar.
“Kita akan lakukan percepatan untuk penyelenggaraan perbaikan, pertama pembuatan jalur sungai kecil dulu. Kemudian nanti di sana akan ditutup oleh bronjong untuk sementara waktu,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK menetapkan Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Emirsyah membantah segala tudingan KPK.
“Saya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan itu merupakan kewenangan KPK. Sekalipun demikian, saya akan menghormati proses hukum dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan penyidik untuk menegakkan kebenaran atas hal ini,” kata Emirsyah kepada dkhatulistiwaonline, Jumat (20/1/2017).
KPK menjerat Emirsyah dengan pidana Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pria 57 tahun itu diduga menerima suap dari Rolls-Royce terkait pengadaan mesin pesawat Garuda. Emirsyah membantah tudingan itu.
“Sepengetahuan saya, selama saya menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang koruptif ataupun menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan saya,” ujar pria yang mundur dari Garuda pada 8 Desember 2014 ini.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang tersangka, yaitu Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo. Soetikno diduga berperan sebagai broker ketika Emirsyah hendak membeli pesawat. Rolls-Royce pun menyuap Emirsyah agar menggunakan mesin buatannya pada pesawat yang dibelinya.
KPK menduga Emirsyah menerima suap dalam bentuk uang dan barang, yaitu dalam mata uang euro sebesar 1,2 juta euro dan USD 180 ribu atau setara dengan Rp 20 miliar. Selain itu, Emirsyah diduga menerima suap dalam bentuk barang dengan total nilai USD 2 juta. Barang-barang terkait dengan dugaan suap itu tersebar di Singapura dan Indonesia. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi menangkap pelaku yang membawa bendera RI bertulisan Arab. Pelaku mengibarkan bendera tersebut di demo di depan Mabes Polri pada Senin (16/1) kemarin.
“Tadi malam kita sudah mengamankan satu orang laki-laki ya di Pasar Minggu. Yang bersangkutan berinisial NF,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (20/1/2017).
Pelaku ditangkap di Pasar Minggu, Jaksel.
Demo di Mabes Polri itu digelar oleh FPI. Namun Polri belum bisa memastikan apakah pembawa bendera ini masuk dalam rombongan utama atau penyusup.
“Jadi yang bersangkutan ini pada waktu unjuk rasa FPI di depan Manes Polri membawa bendera, ada di situ,” imbuh Argo.
Polisi mengamankan bendera berlafaz Laa Illaha Illallah dan gambar pedang di bawahnya, juga motor yang digunakan pelaku pada saat aksi demo. Saat ini NF masih diperiksa polisi.
“Nanti kita kenakan Pasal 26 UU No 24 tahun 2009 tentang lambang negara, ancamannya 5 tahun,” ungkap Argo. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh berkunjung menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv. Komisi VIII DPR yang membidangi agama menyayangkan sikap Istibsyaroh.
“Orang Islam apalagi tokoh sangat diperintahkan taat kepada komitmen dan kepada pemimpinnya. Bangsa Indonesia sudah komitmen tidak membuka hubungan diplomatik (dengan Israel) sehingga tidak ada pertemuan dalam bentuk apapun,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid melalui pesan singkat, Jumat (20/1/2017).
Pertemuan tersebut sangat disayangkan karena dapat melukai perasaan bangsa Indonesia. Sodik mengatakan bahwa saat ini diisukan pihak Israel akan memindahkan ibukota ke Yerusalem.
“Pertemuan seorang tokoh MUI dengan pihak Israel semakin terasa menggangu perasaan bangsa Indonesia dan umat Islam karena kezaliman Israel kepada Palestina yang terus-menerus, yang terakhir isu pemindahan ibukota ke Yerusalem,” ujar politikus Gerindra ini.
Baca Juga: Ini yang Disampaikan Presiden Israel ke Pejabat MUI
Oleh sebab itu, Sodik menyarankan agar setiap tokoh sebisa mungkin tidak melakukan kontak dengan pihak Israel. “Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi harusnya seorang tokoh mengesampingkan pertimbangan dan alasan lain untuk hadir dengan pemimpin Israel,” urainya.
Komisi VIII DPR akan rapat dengan MUI pada bulan Maret 2017 mendatang. Hal ini akan ditanyakan saat rapat.
“Iya, kami akan panggil MUI sekalian klarifikasi beberapa masalah dan program MUI,” ucap Sodik.
Dilansir dari Israel Ministry of Foreign Affairs, pertemuan itu berlangsung pada Rabu (18/1) kemarin. Istibsyaroh mengunjungi Israel atas inisiatif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC).
Rivlin, dalam keterangan lewat Juru Bicara Presiden ini, secara hangat menerima delegasinya. Dia menjelaskan kepada Istibsyaroh bahwa demokrasi di Israel bukan hanya untuk Yahudi melainkan untuk semua orang.
MUI juga mendengar kabar itu dan berharap itu adalah kabar hoax. Selain itu, MUI berencana membahas sanski yang bisa dikenakan ke Istibsyaroh.
“Saya kira iya (sanksi). Pasti akan dirapatkan di rapat pleno hari Selasa (24/1),” kata Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat HM Baharun saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (20/1). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Golongan Karya mengusulkan agar ambang batas partai politik boleh menempatkan wakilnya di DPR (Parliamentary Threshold) naik dari saat ini 3,5 persen menjadi 10 persen. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengisyaratkan tak sepakat dengan wacana tersebut.
Zulkifli yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengingatkan agar politikus di DPR tidak membuat peraturan yang bertujuan menjegal pilihan rakyat. Dia pun tak setuju jika aturan soal parliamentary threshold dibuat dengan tujuan jegal-menjegal.
“Jangan membuat peraturan untuk menjegal pilihan rakyat,” kata Zulkifli kepada wartawan, Rabu (18/1/2017).
Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah bagus. Prinsip demokrasi adalah setiap orang berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR. Ketika seorang calon anggota legislastif sudah terpilih oleh rakyat lalu tidak bisa duduk di parlemen, maka itu berarti mengabaikan prinsip demokrasi.
“Kalau (parliamentary threshold) dibatasi, coba bayangkan orang sudah terpilih secara demokratis tak bisa jadi (anggota DPR) tapi yang tak terpilih justru bisa. Itu mengabaikan prinsip demokrasi,” kata dia
“Prinsip-prinsip demokrasi harus diutamakan,” tambah Zulkifli.
Sebelumnya anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Golkar Rambe Kamarul Zaman mengatakan pihaknya mengusulkan Parliamentary Threshold 10 persen. Angka itu diusulkan agar jumlah fraksi di DPR tidak terlalu banyak.
“Sekarang ambang batas parlemen, batasan bentuk fraksi di DPR. Kalau Partai Golkar sudah mengajukan 10 persen,” kata Rambe
dalam konferensi pers yang digelar di Rang Rapat Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Wiranto menghadiri Rapat Pleno Wantim MUI. Wiranto hadir untuk mewakili presiden RI Joko Widodo.
Rapat itu digelar pukul 13.00 WIB dan dipimpin oleh Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin. Wiranto yang mengenakan batik coklat terlihat tiba di gedung MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, pukul 12.56 WIB.
Setibanya di gedung dia langsung menaiki lantai 4 tempat digelarnya sidang. Rapat ini rencananya akan membahas pasang-surut hubungan Ulama-Umaro di Indonesia.
“Adanya pertentangan di tubuh bangsa dan ini kita pandang sebagai gejala yang alamiah menuju kedewasaan,” kata Din mengawali rapat itu, Rabu (18/1/2017).
Wiranto terlihat mendengarkan apa saja yang disampaikan Din di awal rapat. Wakil ketua Wantim MUI Nasaruddi Umar dan beberapa orang undangan pun terlihat memenuhi ruangan sidang.
“Kita ingin mencari solusi, ingin dengar langsung apa harapan, pandangan dari pemerintah kepada ulama, kepada umat islam,” ujar Din. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada pihak yang coba membenturkan seolah dirinya tidak sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tito menegaskan dirinya tetap menghormati MUI.
Hal ini disampaikan Tito terkait pemaparannya saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Fatwa MUI dan Hukum Positif’ di PTIK, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
“Tolong dicatat, karena saya lihat ada beberapa yang memberikan komentar bahkan seolah-olah saya tidak sependapat, membenturkan seolah-olah saya tidak sejalan dengan fatwa MUI, tidak mungkin,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).
Tito menyatakan, dia mengawali pemaparannya itu dengan mengatakan MUI merupakan lembaga terhormat dan fatwa MUI adalah fatwa yang dihormati.
“Apalagi saya sendiri sebagai umat Islam. Ada fatwa MUI nggak ngerokok ya saya upayakan nggak ngerokok juga,” ujarnya.
MUI dikatakan Tito adalah lembaga yang sangat penting dan harus dihormati serta memiliki perananan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI yang menjadi tuntunan bagi umat Islam.
“Cuma memang ada beberapa fatwa yang terakhir, dari sudut pandang kepolisian itu membawa dampak sosial dan dampak hukum,” tuturnya.
Tito mencontohkan seperti fatwa MUI soal larangan bagi umat Islam memakai pakaian Natal. Ada pihak-pihak yang ingin menegakkan fatwa MUI dengan sejumlah cara seperti sweeping, tindakan kekerasan di Solo, memukuli orang-orang hingga pohon-pohon Natal kemudian dirubuhkan.
Karena itu para pelauku ditangkap dan tersangkanya dibawa ke Polda Jawa Tengah. Di tempat lainnya seperti Bekasi dan Surabaya, massa ramai-ramai mendatangi mal atas nama sosialisasi. Pemilik dan manajemen mal dipaksa membuat pernyataan atas nama sosialisasi.
“Nah ini kan bagi kami Polri merupakan suatu persoalan yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu salah satu upaya memecahkan persoalan itu adalah meminta masukan,” ujarnya.
“Yang ingin saya klarifikasi di sini, tolong dicatat bahwa FGD itu adalah ajang diskusi ilmiah. Saya meminta kepada Gubernur PTIK Irjen Sigit, ini ada persoalan dari sudut pandang keamanan, yang berkaitan dengan fatwa MUI dan hukum positif yang sudah jadi polemik selama ini–Alangkah baiknya kita dengarkan pendapat para ahli-ahli melalui diskusi yang hanya fokus. Bukan diskusi besar,” sambungnya.
Kata Tito, dialog ilmiah tersebut merupakan dialog intelektual dengan referensi-referensi sehingga memiliki landasan akademik yang kuat untuk menentukan sikap Polri.
“Jadi sama sekali bukan bermaksud untuk mendiskreditkan. Apalagi saya sudah menyampaikan fatwa MUI bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang haram bahkan kita butuhkan,” ucapnya.
Persoalannya, menurut Tito, yaitu ketika ada yang ingin menegakkan fatwa tersebut. “Terus apa boleh ditegakkan? Siapa yang harus menegakkan? Siapa yang harus mensosialisasikan? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan intelektual yang harus dijawab dengan dialog intelektual,” sebutnya.
Karena itu, tujuan diskusi ilimah untuk memberikan masukan kepada Polri sehingga memiliki referensi. Tito juga mengutip ucapan Joseph Mayone Stycos dalam bukunya Louis Richardson Theorysm, ‘if policy without theory is for gambler. Theory without policy is for academics’.
“Teori tapi tanpa didukung dilaksanakan dengan kebijakan itu hanya untuk para akademisi. Tapi kebijakan yang dibuat tanpa teori, itu spekulasi, gambling kita. Yang paling tepat adalah dalam membuat kebijakan disertai dengan landasan teori dan kajian akademik yang kuat. Jadi tujuan kita kemarin adalah salah satu cara untuk mendapatkan landasan akademik, bukan suatu keputusan,” tuturnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengisi materi di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI. Khofifah menggarisbawahi soal penanggulangan bencana yang banyak bekerja sama dengan prajurit di daerah-daerah.
“Kami mendapat support luar biasa dari pimpinan dan prajurit TNI di lapangan terutama saat bencana alam. Bencana alam itu hilirnya,” ungkap Khofifah usai memberikan materi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2017).
Hulu dalam permasalahan penanggulangan bencana khusus di Kemensos adalah soal bagaimana persiapan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana). Pelatihan para personel Tagana itu dibantu oleh TNI.
“Disiapkan skill-nya, disiapkan dedikasinya, disiapkan komitmennya yang kita punya format untuk peningkatan skill dari Tagana ada Tagana Training Center di Sentul,” kata Khofifah.
“Kita dapat support dari TNI yang memberikan penguatan skill dan itu terus berjalan. Setiap tahun selalu ada kualifikasi dari Tagana Pratama menjadi Tagana Madya,” lanjutnya.
Kerja sama antara Kemensos dengan TNI sendiri banyak dilakukan saat penanganan bencana alam. Prajurit TNI menjadi salah satu komponen utama di lapangan yang memberikan bantuan ketika bencana terjadi.
“Kalau di lapangan itu pada dasarnya setiap terjadi bencana alam komandannya adalah daerah misalnya ketika di Garut Dansatgasnya Danrem, tergantung kesepakatan mereka,” jelas Khofifah.
Koordinasi antara Kemensos dengan pasukan-pasukan TNI di daerah selalu dilakukan dalam upaya penanganan penanggulangan bencana, terutama kepada para komandan-komandan satuan.
“Biasanya Dandim atau Danrem diminta supaya koordinasi lintas daerah, biar bisa lebih cepat menggerakkan pasukan. Pada dasarnya setiap terjadi bencana komandannya adalah pemerintah Kota/Kab setempat. BNPB koordinator nasionalnya,” Khofifah menerangkan.
Rapim TNI 2017 sudah memasuki hari ketiga. Sejumlah menteri dan kepala lembaga diminta untuk mengisi materi kepada peserta rapim yang meliputi pejabat atau panglima komando utama. Sebanyak 184 Perwira tinggi dari TNI dan 78 Perwira tinggi dari Polri. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Marsdya Hadi Tjahjanto resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) oleh Presiden Joko Widodo. Setelah dilantik, Hadi naik pangkat menjadi Marsekal.
Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat Hadi dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Marsma Trisno Hendradi. Ada pun nomor Keppres tersebut adalah 03/TNI/2017.
Setelah pembacaan Keppres, Jokowi langsung menyematkan tanda kepangkatan di pundak Hadi. Kini ada empat bintang yang disandang oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.
Sebelum menjabat sebagai KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriatna, Hadi merupakan Irjen Kementerian Pertahanan. Dia menjabat posisi itu selama beberapa bulan.
Lulusan AAU angkatan 1986 itu sebelumnya menjadi Sekretaris Militer Presiden Jokowi sejak 2015 hingga 10 Oktober 2016. Sebelumnya lagi, Hadi adalah Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang pada 2015.
Hadi juga pernah menjadi Danlanud Adi Soemarmo, Surakarta pada tahun 2010-2011. Ketika itu, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Nama perwira tinggi dari Korps Penerbang TNI AU tersebut semakin dikenal masyarakat saat mengemban tugas menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) pada 2013-2015. (MAD)