JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III DPR akan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MK) siang ini. Salah satu pokok bahasan yakni fungsi pengawasan terhadap MK pasca tertangkapnya hakim konstitusi Patrialis Akbar.
“Sekarang dewan etik sudah ada, eksistensi nya kita sebut ad hoc karena personel dan anggaran terbatas. Kebetulan Komisi III akan rapat konsultasi dengan MK dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pokok bahasan,” ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan, Senin (30/1/2017).
Pertemuan akan dilangsungkan di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB. Pimpinan Komisi III akan bertandang langsung ke MK.
Salah satu hal yang menjadi sorotan di tubuh MK adalah proses seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. DPR akan menunggu naskah akademik dan draf revisi UU MK dari pemerintah karena termasuk dalam Prolegnas prioritas 2017.
“Saya kira hal-hal yang dirasakan dari kalangan masyarakat, harus diselesaikan di revisi UU MK yang masuk Prolegnas prioritas 2017. Karena revisi ini inisiatif pemerintah, posisi DPR menunggu naskah akademik dan draf dari pemerintah. Tentu nanti dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Menkum HAM berikutnya, kita akan desak ini karena memang sekarang MK sedang mendapat sorotan,” ujar pria yang menjabat sebagai sekjen PPP ini.
“Ini kan seleksi yang terjadi untuk 3 jalur berbeda. DPR sistem sendiri, presiden sistem sendiri, dan MA sistem sendiri. Walaupun saya catat, zaman Presiden Jokowi ada proses yang lebih baik ketika pemerintah memutuskan memilih Palguna itu proses melalui pansel yang transparan. Saya kira model itu, kemudian bisa juga diangkat normanya sebagai ketentuan UU,” lanjutnya.
Mengenai wacana pembatasan calon hakim MK dari bekas politikus, Arsul mengatakan hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi, dia mengajak kepada masyarakat agar tidak langsung berburuk sangka kepada politikus yang menjadi hakim MK.
“Itu juga bisa menjadi pertimbangan, tapi jangan suuzon kalau yang dari politisi itu brengsek. Buktinya Pak Mahfud MD baik-baik saja,” tegasnya.
Selain proses seleksi, pengawasan terhadap kinerja hakim MK juga perlu dibicarakan. Arsul juga berharap saat disusun uji materi mengenai revisi UU MK sebaiknya dengan hakim ad hoc.
“Saya kira harus kita atur, kalau ada uji materi tentang MK atau UU MK yang memutuskan, jangan hakim tetap. Mungkin perlu dibentuk hakim ad hoc khusus yang menyangkut MK. Sebab ada prinsip itu, hakim tidak boleh mengadili perkara sendiri,” ujar Arsul.
Pengawasan terhadap MK menjadi sorotan setelah KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka kasus dugaan suap. KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD 200 ribu dan SGD 200 ribu. KPK turut menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.
Mereka yang dijadikan tersangka dalam kasus ini adalah Patrialis Akbar dan Kamaludin, selaku penerima suap. Kamaludin merupakan perantara dalam kasus ini. Sedangkan dua orang lain yang menjadi tersangka adalah Basuki Hariman dan Ng Feny selaku penyuap.
Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menyebut pihaknya siap disadap KPK. “Dan sudah saya katakan HP kami itu sudah pasti disadap oleh KPK dan kami juga mempersilakan KPK untuk menyadap,” ujar Arief di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (26/1) lalu.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Siapa sangka, foto di atas adalah pucuk pimpinan Mahkamah Agung (MA) yang juga hakim agung. Mereka menyamar dalam rangka sidak ke berbagai pengadilan di Jabodetabek.
“Benar Mas, itu foto persiapan sebelum sidak ke pengadilan 4 lingkungan pengadilan di wilayah Jakarta pada hari Kamis, 26 Januari 2017,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Dr Ridwan Mansyur saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Senin (30/1/2017).
Dalam foto yang beredar terbatas tersebut, tampak para hakim agung menyamar dan nyaris tidak bisa dikenali sebagai pejabat tinggi negara. Penyamaran ini dilakukan agar tidak dikenali oleh bawahannya saat melakukan sidak.
“Pimpinan melakukan penyamaran sebagai pencari keadilan kepada petugas pengadilan dalam memberikan pelayanan publik di pengadilan,” ujar Ridwan.
Tampak dalam foto yang berdiri paling ujung kiri memakai topi cokelat adalah Ketua Muda MA bidang Agama/Ketua Kamar Agama Prof Dr Abdul Manan. Adapun yang memakai kopiah putih, bersorban, bersarung dan sandal jepit yaitu Ketua Muda MA bidang Pidana/Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar.
“Memastikan tidak ada oknum pungli dan penyimpangan,” ujar Ridwan menyatakan maksud tujuan dilakukan sidak itu.
Adapun yang memakai kemeja putih lengan panjang adalah Ketua MA Prof Dr Hatta Ali. Untuk semakin mengelabui bawahannya, Hatta Ali memakai brewok palsu serta bertopi. Sehari-hari, Hatta Ali tidak berjenggot dan hanya memiliki kumis tipis.
Di sebelah Hatta Ali, tampak Suwardi, Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial itu memilih memakai topi dan kumis palsu. Ada pula Wakil Ketua MA bidang Yudisial yang memakai wig/rambut palsu dan memakai kaca mata hitam. Dan terakhir di ujung paling kiri yang memakai topi putih yaitu Ketua Muda MA bidang Militer/Ketua Kamar Militer Mayjen Timur Manurung.
Ternyata penyamaran tersebut cukup berhasil. Banyak aparat pengadilan yang tidak mengenali para ‘bos’ mereka. Alhasil, ada aparat pengadilan yang akhirnya main mata dengan ‘bos’ sendiri sehingga bawahan tersebut akhirnya diberi sanksi tegas saat itu juga.
“Saat itu ditemukan (pelanggaran) dan langsung ditindak lanjuti oleh Bawas untuk diberi sanksi. Kegiatan ini akan dilakukan terus menerus oleh Satgas Bawas bersama pimpinan,” pungkas Ridwan. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hujan berintensitas rendah hingga tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi ini akan terjadi hingga 4 Februari 2017.
“Diperkirakan pada periode 30 Januari – 4 Februari 2017 wilayah Lampung bagian selatan, Banten, Jawa Barat bagian Selatan, Jawa Tengah dan Timur bagian Selatan, Bali, NTB dan NTT, Sulawesi Selatan dan Barat merupakan wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi,” ujar Kasubid Informasi BMKG Harry Tirto saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).
Menurut Harry, saat ini terjadi aktivitas monsun Asia dan interaksinya dengan gelombang tropis serta kondisi sirkulasi angin di Indonesia bisa mendukung pembentukan awan hujan. Kondisi ini terjadi terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Ada pun wilayah yang berpotensi diguyur hujan lebat adalah; Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua. Selain itu ada pula daerah yang berpotensi hujan disertai petir dan kilat yakni; Aceh, Kep. Riau, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo.
“Jadi masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati terkait indikasi potensi pembentukan dan pertumbuhan awan hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi,” imbuh Harry. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menyesalkan kasus suap yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Namun Jokowi mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan menangkap tangan Patrialis.
“Ini bukan kali pertama, menjadi keprihatinan kita semua, termasuk Presiden Joko Widodo. Presiden prihatin sekali karena Mahkamah Konstitusi ini kan benteng terakhir konstitusi, yang berkaitan dengan hukum. Ini yang kedua kalinya,” kata juru bicara presiden, Johan Budi saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Keprihatinan Presiden tersebut, lanjut Johan bertambah karena kasus ini terjadi di tengah upaya semua pihak untuk memberantas korupsi.
“Di tengah upaya semua pihak untuk memberantas korupsi, ternyata masih ada hakim yang tertangkap oleh KPK. Presiden prihatin, sangat prihatin,” kata mantan Jubir KPK ini.
Meski demikian, kata Johan, Presiden Jokowi mengapresiasi KPK yang konsisten dalam melakukan upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi.
“Presiden memberikan apresiasi kepada KPK yang secara konsisten dan terus menerus melakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi,” sambungnya.
KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Selain Patrialis, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Kamaludin (perantara) dan pihak penyuap yakni Basuki Hariman, dan Ng Feni.
KPK mengamankan uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari tangan Patrialis. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meninjau lokasi binaan (lokbin) PKL di Kuningan, Jakarta Selatan. Sumarsono berdialog dengan pedagang dan memeriksa fasilitas yang ada di lokasi tersebut.
“Saya di sini mau mengecek tempat PKL yang ditempatkan di lokasi binaan, sekalian mengecek keluhan pedagang dan fasilitas,” ujar Sumarsono di lokasi sementara yang ada di samping Gedung Nyi Ageng Serang, Jalan Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).
Hadir pula Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi.
Seorang pedagang, Desi (36), menuturkan lokbin yang dtempati cukup menguntungkan. Menurut Desi, biaya restribusi cukup terjangkau.”Hanya Rp 3000 dibayar lewat ATM Bank DKI. Sementara untuk listrik dan lain-lain hanya Rp 15.000,” katanya.
Selain itu, Desi mengeluhkan mengenai atap lokasi yang bocor.
Menanggapi keluhan pedagang, Sumarsono dan Kepala UMKMP Irwandi menjanjikan segera memperbaiki lokbin pada 15 Februari mendatang. “Di sini nanti kami akan betulin bulan Februari besok. Kami juga ada rencana untuk renovasi juga,” kata Irwandi.
“Sudah ada kerjasama dengan pihak CSR. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 800 juta hingga 1 miliar,” sambungnya .
Sementara itu, Sumarsono meminta dalam renovasi tersebut agar memberikan ornamen budaya Betawi. Ia ingin nilai-nilai kebudayaan lebih sering digalakkan. “Nanti kalau sudah renovasi jangan lupa diberikan ornmen Betawi agar menarik. Saya ingin ada kampanye budaya,” katanya.
Sumarsono juga meminta agar pedagang dibentuk kelompok koperasi. Hal tersebut agar pedagang mudah dalam permodalan. “Saya minta nanti minggu depan sudah ada koperasi bagi pedagang,” katanya.
Lokbin ini sudah berdiri sejak tahun 2007 untuk menampung para pedagang PKL. Terdapat 73 pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPU DKI akan menggelar debat kedua Pilkada DKI 2017 malam ini. Tiga pasangan calon akan kembali memamerkan gagasan dan program mereka, kali ini dengan tema yang berbeda.
Debat kedua akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017). Tema debat kedua adalah ‘Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta Penataan Kawasan Perkotaan’.
Durasi debat akan diperpanjang, dari yang awalnya 90 menit menjadi 120 menit. Debat kini akan dimulai pukul 19.30 WIB dan dibagi menjadi 6 sesi.
Kepada setiap pasangan calon nantinya akan disediakan tempat duduk di panggung debat. Mereka akan tetap duduk di bangku masing-masing selama debat berlangsung. Di bagian belakang panggung juga akan terdapat layar LED serta timer yang juga bisa dilihat langsung oleh pasangan calon.
Penerjemah bahasa isyarat juga akan dihadirkan dalam debat nanti. Dia akan menempati posisi di samping kanan panggung. Penonton akan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni tamu undangan VIP, tamu undangan KPU DKI, dan pendukung pasangan cagub-cawagub.
Hal yang juga baru di debat kedua ini adalah moderatornya. Bila debat pertama dipandu oleh Ira Koesno, moderator debat kedua adalah Tina Talisa dan Eko Prasojo.
Baik panelis maupun moderator berkewajiban memberikan keberimbangan waktu dan kesempatan dalam menjawab pertanyaan dan menyampaikan visi-misi kepada masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; serta tidak memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Seperti diketahui, ada tiga pasangan calon dalam Pilgub DKI 2017. Pasangan nomor urut 1 adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan nomor urut 2 adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang merupakan pasangan petahana, dan pasangan nomor urut 3 adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tahun baru Imlek selalu diperingati oleh warga Tionghoa di mana pun. Penanggalan ini lebih tua dari kalender Masehi, tetapi memang tak ada yang tahu persis kapan dimulainya penanggalan ini.
Berbagai sumber menyebut awal mula penanggalan Imlek tak bisa dipisahkan dari mitos masyarakat. Pada zaman dahulu kala ada sesosok makhluk raksasa yang berjuluk ‘Nian’.
Nian digambarkan sebagai makhluk berkepala singa dan berbadan kerbau dengan tubuh sangat besar. Nian menyerang permukiman warga setiap musim semi.
Hasil panen, cadangan makanan, hingga warga menjadi sasaran serangan Nian. Sepak terjang Nian membuat warga selalu masuk rumah dan mengunci pintu setiap tahunnya.
Hingga akhirnya muncul seorang kakek, tetapi warga tetap mengunci pintu. Namun si kakek berkata bahwa Nian hanya sendiri, sedangkan warga ada banyak. Kakek itu pun memberitahukan kelemahan Nian.
Nian disebut takut dengan warna merah serta suara-suara keras. Maka itu hingga kini perayaan Imlek identik dengan warna merah dan petasan. Kini kata ‘nian’ berubah makna menjadi ‘tahun’.
Tetapi itu hanyalah legenda yang muncul di masyarakat. Berbeda dengan pendekatan lain yang empiris.
“Sebenarnya sejarahnya panjang, pada masa awal dinasti klasik, sebelum masehi. Peringatan ini seperti rasa syukur menyambut musim semi, jauhnya musim dingin. Itu ungkapan rasa syukur karena beberpa bulan kena musim dingin,” kata Sinolog UI Agni Malagina saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Rabu (25/1/2017).
Itulah sebabnya penanggalan Imlek dimulai antara akhir Januari atau awal Februari. Tetapi memang tak ada catatan yang menuliskan kapan persisnya penanggalan itu dimulai.
Di sebagian Tiongkok sendiri kalender Imlek tak dilengkapi dengan rangka tahun. Tetapi memang ada yang menuliskan usia tahun Imlek. Untuk tahun 2017 penanggalan Masehi sama dengan 2568 penanggalan China.
“Itu dihitung sejak tahun lahir Konfusius pada 551 sebelum Masehi,” imbuh Agni.
Tetapi sebetulnya pada era pemerintahan Kaisar Huang Di (sekitar 2500an tahun SM) sudah ada sistem penanggalan ini,” kata Agni.
Sistem penanggalan dalam Imlek memang menggunakan bulan, bukan matahari. Tetapi Imlek berbeda dengan Hijriyah, pergantian musim berpengaruh dalam penghitungan harinya, sehingga tahun baru Imlek bergantian antara akhir Januari atau awal Februari. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menko Polhukam Wiranto berharap makin banyak warga Tionghoa yang berminat menjadi pegawai pemerintahan. Dia meminta masyarakat Tionghoa untuk menghapus anggapan ‘PNS khusus pribumi’. Anggapan itu sudah tidak berlaku lagi saat ini.
“Ada ya, kebebasan untuk masuk ke kepolisian, militer, tentara, profesi yang lain, guru, dosen, dan sebagainya. Itu sudah ada. Hanya memang rasionya masih kecil,” kata Wiranto di Forum Kebangsaan dengan tema “Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Peran serta Masyarakat Guna Memperteguh Kebhinnekaan dalam Rangka menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa” di Plaza Sinarmas, Jalan Fachrudin no 18, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/1/2017).
Dalam acara itu turut hadir Kepala BKPM Thomas Lembong dan Ketua PSMTI David Herman Jaya. Wiranto juga berpandangan sudah tak seharusnya istilah pribumi dan nonpribumi itu digunakan. Istilah tersebut menurutnya justru akan menghambat Bhinneka Tunggal Ika.
“Tapi pribadi saya pribumi dan nonpri, itu memang sudah tidak layak untuk kita kembangkan. Karena itu justru akan menghambat persatuan kita sebagai bangsa,” terangnya.
Menurutnya, para pendahulu menyatakan bahwa keberagaman bisa menjadi kelemahan dan kekuatan.
“Para pendahulu kita yang sangat cerdas, sangat antisipatif ke masa depan sudah menyatakan bahwa keberagaman itu bisa menjadi kelemahan sekaligus nilai kekuatan,” pungkasnya. (ADI)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengingatkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Pekanbaru untuk netral dalam pilkada. ASN tidak boleh terlibat dalam politik.
Pernyataan ini disampaikan Andi Rachman, sapaan Arsyadjuliandi saat melantik pejabat Wali Kota Pekanbaru, Edwar Sanger di Gedung Daerah di Jl Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (26/1/2017).
Sebelumnya Edwar Sanger adalah pelaksana tugas walkot karena petahana Firdaus MT dan Ayat Cahyadi ikut dalam pilkada sehingga harus mengambil cuti. Namun hari ini masa tugas keduanya sebagai walkot dan wakil walkot sudah berakhir.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, gubernur Riau melantik Edwar Sanger sebagai pejabat (Pj) walkot Pekanbaru hingga selsai tahapan pelaksanaan pilkada definitif.
“Karena itu saya ingatkan, pejabat wali kota dalam pelaksanaan pilkada nanti untuk berlaku netral. Tidak boleh pejabat wali kota berpihak pada satu calon yang ada,” kata Andi Rachman.
Andi Rachman juga meminta seluruh jajaran ASN di lingkup Pemkot Pekanbaru juga harus berlaku netral. Tidak boleh terlibat dalam aksi dukung mendukung calon.
“Baik pejabat wali kota serta seluruh jajarannya menjelang pelaksanaan Pilkada harus netral. Ini perlu saya ingatkan, agar pelaksanaan pilkada tetap kondusif khususnya di kalangan internal ASN,” kata Andi.
Selain itu, Andi berpesan agar jajarannya terlibat dalam penjaga keamanan dan ketertiban. “Kita harus ciptakan pelaksanaan pilkada yang aman. Jangan ada gesekan yang mengarah ke pada keributan di tengah masyarakat,” tegas Andi.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Mantan anggota DPR itu menjadi hakim konstitusi sejak tahun 2013.
Patrialis lahir di Padang, 31 Oktober 1958. Dilansir dari website mahkamahkonstitusi.go.id, Kamis (26/1/2017), diketahui Patrialis besar dari keluarga veteran. Setelah lulus STM, ia memutuskan merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Indonesia.
Niatnya untuk masuk ke Universitas Indonesia kandas setelah modal yang dibawanya, yakni surat keterangan dia adalah anak veteran, dibuang ke tempat sampah oleh seorang pegawai TU UI. Akhirnya Patrialis masuk dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1983. Ia mendapat banyak kesempatan dan cukup dianggap di kampus tersebut.
“Saya langsung menjadi asisten dosen filsafat hukum di Ilmu Filsafat Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di situlah saya menggali ilmu,” ungkap Patrialis seperti tertulis di Website Mahkamah Konstitusi.
Aktif di berbagai organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah dan Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah, membuat kemampuan Patrialis sebagai pengacara mulai terasah. Ia menangani beberapa kasus, di antaranya kasus mengenai Hotel Citra. Patrialis juga mulai memasuki dunia politik pada era ini.
Lulusan S2 program Magister Hukum Universitas Gajah Mada (2010) itu ditawarkan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998 setelah berkenalan dengan Amien Rais. Patrialis langsung ditawari menjadi Wakil Sekretaris Jenderal. Partai inilah yang membawanya menjadi anggota DPR dan MPR selama dua periode.
Di periode 1999-2004, Patrialis menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR RI. Ia juga duduk sebagai anggota Komisi III yang salah satunya menangani bidang hukum. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 dengan menjadi salah satu Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR.
Untuk periode 2004-2009 di Senayan, Patrialis menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN MPR, Pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI, Anggota Komisi III DPR, dan Kuasa Hukum DPR. Setelah dua periode, lulusan S3 Doktor (Hukum) Universitas Padjadjaran tersebut memutuskan berhenti.
Namun ia kembali aktif di dunia politik dengan tergabung dalam tim sukses Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada tahun 2009 sebagai anggota tim advokasi dan bantuan hukum. Pada periode kedua Presiden SBY, Patrialis diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) di Koalisi Indonesia Bersatu Jilid II dari Oktober 2009 hingga Oktober 2011. Ia digantikan oleh Amir Syamsuddin hingga periode KIB II habis. Bapak lima anak ini juga pernah menjadi anggota Kompolnas.
Jejak Patrialis sebagai pejabat publik sempat terhenti. Hingga akhirnya pada 2013, ia terpilih sebagai Hakim Konstitusi. Pria berdarah Minang itu mengucap sumpah jabatannya pada Selasa (13/8/2013) di Istana Negara. Masa jabatannya baru akan habis pada 2018 mendatang.
Untuk menjadi Hakim Konstitusi yang melengkapi jejak kariernya di eksekutif, legislatif dan yudikatif itu, Patrialis sempat kalah saing dengan rekannya sesama pelaku perubahan UUD 1945 saat MK terbentuk tahun 2003 yaitu Harjono. Suami dari Sufriyeni ini baru bisa mewujudkan harapannya menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2013.
Perjuangan Patrialis menjadi Hakim Konstitusi pada 2013 tidak lah mudah. Banyak tudingan yang terlontar dari berbagai pihak terhadap dirinya berkaitan dengan independensi mengingat riwayat Patrialis yang berlatar belakang dari dunia politik dan dekat dengan pemerintah saat itu.
“Saya jauh mundur (dari partai politik) sebelum menjadi hakim konstitusi. Jadi itu tidak masalah. Saya paham betul bagaimana menjadi hakim dan tak mungkin memihak kepada pihak manapun. Saya bertekad untuk menegakkan keadilan,” ujar Patrialis.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Penangkapan itu dilakukan di Jakarta.
“Benar, informasi sudah kami terima terkait adanya OTT yang dilakukan KPK di Jakarta,” kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (26/1).
Agus menyebut ada sejumlah pihak lain yang juga ditangkap. Agus menyebut para pihak itu saat ini sudah diamankan.
“Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Terkait dengan lembaga penegak hukum,” ujar Agus. (DON)