JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian Perhubungan akan melakukan investigasi kejadian terombang-ambingnya KM Mutiara Sentosa I di Perairan Madura. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi terhadap nakhoda dan operator KM Mutiara Sentosa I.
“Peristiwa ini merupakan kejadian yang serius dalam upaya kami menegakkan keselamatan pelayaran. Saya memerintahkan kepada jajaran saya agar mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi dan tentunya tidak ada toleransi bagi kami terhadap penegakan keselamatan pelayaran,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2017).
“Tentunya akan dilakukan investigasi, kalau ada pelanggaran tentu akan diberikan sanksi kepada nakhoda dan operator kapal,” lanjutnya.
Terombang-ambingnya KM Mutiara Sentosa I di perairan sekitar Kepulauan Madura, dijelaskan Tonny akibat cuaca buruk dan gelombang laut tinggi. Kemenhub telah mengerahkan 6 kapal sebagai bantuan.
Sementara di darat sudah disiapkan ambulans dan tim medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). KM Mutiara Sentosa I milik PT Atosim Lampung Pelayaran membawa kurang lebih 180 penumpang. Ada 8 orang penumpang dewasa dan 2 orang penumpang anak-anak yang tengah sakit. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisi akhir pekannya dengan bersepeda bersama pendukungnya. Mereka berkeliling dari Taman Menteng menuju Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.
Pantauan khatulistiwaonline di lokasi, Sabtu (4/2/2017), Ahok tiba sekitar pukul 07.41 WIB. Cuaca yang sebelumnya yang sempat hujan tak menyurutkan pendukungnya untuk bersepeda bersama cagub yang juga petahana itu.
Ahok bersama pendukungnya berkeliling rute Taman Menteng- Jl M Yamin- Taman Suropati- Jl Syamsu Rizal- Taman Situlembang- Rumah Lembang.
Sebelum bersepeda Ahok sempat akan memakai topi dari rotan tapi karena longgar dia menggantinya dengan helmet. Usai bersepeda Ahok mengatakan ingin membuat jalur sepeda layang.
Ia sadar pengguna sepeda tidak mendapatkan jalur yang layak. Ia terinspirasi ada sepeda yang bisa digunakan dengan membayar koin.
“Dari stasiun jalan beberapa ratus meter okelah jalan jauh, kalau jembatan segala macam masyarakat bisa pakai sepeda itu buat pindah dari stasiun ke halte. Kalau dulu kan pakai koin sekarang kita punya e-Money, konsepnya kalau kamu sudah langganan bus TransJakarta sudah ada sepeda. Jadi orang sudah lebih cepat,” paparnya.
Tiba di rumah Lembang Ahok melanjutkan kegiatannya. Ia sudah dinanti para pendukungnya di rumah Lembang. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pilkada DKI Jakarta akan digelar 15 Januari 2017. Selayaknya sebuah pesta, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta harus dibuat menggembirakan untuk menyambut warga yang akan mencoblos, salah satunya dengan pertunjukan musik.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berpesan agar panitia pemungutan suara membuat para pemilih senyum saat datang ke TPS.
“Buatlah mereka senyum datang ke TPS,” kata Soni dalam sambutannya saat kunjungan kerja ke kantor wali kota Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat (3/2/2017).
Soni juga bercerita ketika ia mengikuti simulasi Pilkada di Taman Suropati. Ia menyarankan wali kota Jakarta Pusat untuk membuka TPS dengan pertunjukan biola selama 15 menit. “Saya bilang ke wali kota Jakarta Pusat buatlah jadi TPS yang menggembirakan. Buatlah pembukaan biola 15 menit,” cerita Soni.
Musik dihadirkan di TPS untuk memberi kesan bahagia sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. “Kalau diisi dengan musik, otak kanan dan kiri berkembang maka tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan,” ujar pria yang akrab disapa Soni ini.
Ada tiga parameter yang dinilai dalam penyelenggaraan pilkada ini. Pertama, tingkat partisipasinya yang dinilai oleh KPU.
“Tingkat pelanggaran dari Panwaslu dan tingkat kegembiraan itu dari wali kota,” kata dia. (MAD)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com
Puluhan ulama se Madura dan Tapal Kuda bersilaturahmi dengan Kapolda Jawa Timur. Tema dalam pertemuan itu ‘Memperkuat toleransi dan kerukunan bangsa , dalam menjaga keutuhan NKRI’.
Acara silaturahmi itu digelar di gedung Tri Brata, markas Polda Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Jumat (3/2/2017).
Hadir di acara tersebut yakni, Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin, pejabat utama Polda Jatim, kapolres jajaran di wilayah tapal kuda seperti dari Jember, Pasuruan, serta Madura, Surabaya, Sidoarjo.
Para ulama dari Madura, Pasuruan, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Abdussomad Buchori.
Mereka membahas persoalan keagamaan yang terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Timur seperti persoalan Syiah, PKI, hingga masalah peredaran narkoba. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK kembali menetapkan anggota Komisi V DPR menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu Yudi Widiana Adia dan Musa Zainuddin. Komisi V DPR menyerahkan semua proses ke KPK.
“KPK bekerja secara profesional dan KPK memiliki bukti yang real. Karena selama ini mereka profesional melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ujar Muhidin saat dihubungi, Jumat (3/2/2017).
Yudi sendiri merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR, sementara Musa merupakan anggota Komisi V DPR. Muhidin sendiri mengakui kedua nama itu kerap diduga menerima suap saat persidangan.
Sebenarnya nama Yudi dan Musa kerap disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya ketika Aseng dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan pada tanggal 18 April 2016.
“Saya sendiri belum tahu persis. Saya belum tahu penetapannya, yang saya tahu nama mereka selalu disebut-sebut kan?” ujar politikus Golkar tersebut.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Januari 2016. KPK menangkap Damayanti Wisnu Putranti, yang saat itu merupakan anggota Komisi V DPR.
“Kan ini kasus sudah lama bergulir sejak Damayanti ditetapkan, itulah yang dikembangkan KPK. Saya kira ini bagus, proses yang profesional, sehingga tidak sembarangan menetapkan sesuatu karena KPK punya bukti,” jelas Muhidin.
Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK menetapkan Yudi dan Musa sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penetapan tersangka keduanya merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat anggota Dewan juga.
“Sudah (ditetapkan sebagai tersangka),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Jumat (3/2).
Para tersangka lain yang ditetapkan dalam pengembangan kasus adalah Budi Supriyanto, Amran H Mustary, Andi Taufan Tiro, dan So Kok Seng. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tingkat suku bunga kredit di bank saat ini terbilang belum banyak mengalami penurunan. Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan beberapa kali kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuannya BI 7 Days Reverse Repo Rate yang saat ini berada di level 4,75%.
Direktur Internasional dan Treasuri BNI Panji Irawan mengungkapkan, tingkat suku bunga kredit dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) Fed Fund Rate (FFR).
Jika tingkat inflasi terbilang tinggi, maka suku bunga kredit pun sulit untuk turun. Bahkan, jika inflasi mengalami kenaikan, suku bunga bisa merangkak naik untuk meredam imbas inflasi.
“Bagaimanapun juga ada dua hal yang membuat suku bunga terpengaruh, pertama adalah inflasi. Kedua adalah bagaimana suku bunga market hari ini di New York belum berubah, masih 0,75% untuk yang Fed Fund Rate,” jelas Panji di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Dirinya memperkirakan, kenaikan suku bunga acuan AS hanya terjadi sebanyak dua kali pada tahun ini. Bahkan, jika pemerintah mampu menjaga inflasi pada level yang rendah maka tingkat suku bunga kredit juga tidak akan berubah.
Sedangkan, untuk suku bunga kredit tahun ini diperkirakan tidak akan bergerak ke atas. Dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan inflasi dalam negeri, Panji memperkirakan tingkat suku bunga kredit cenderung sama.
“Kalau itu ceteris paribus (hukum permintaan dan penawaran) saya merasa enggak terlalu banyak jalan ke atas ya. Paling enggak stay sama,” ujar Panji. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polres Jakarta Timur masih menyelidiki kasus pelemparan molotov di pos Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Pasar Rebo, Jaktim, dini hari tadi. Dua orang saksi telah dimintai keterangan polisi.
“Saksi iya baru satu-dua orang lah,” ujar Kapolres Jakarta Timur Kombes Agung Budijono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Agung menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, pelemparan molotov tersebut sempat menimbulkan kebakaran kecil. Tetapi pos itu tidak sampai terbakar.
“Ada asap gitu, tapi kecil kok. Yang terbakar hanya kursi aja,” imbuh Agung.
Ia menambahkan, tidak ada orang di dalam pos tersebut saat kejadian berlangsung. “Situasinya (saat pelemparan) sepi,” ucap Agung.
Pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Saat ini polisi masih menyelidiki motif pelemparan tersebut.
“Motifnya ya belum tahu, masih diselidiki,” ujar Agung.
Sedangkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, mengatakan objek pelemparan molotov tersebut berbentuk seperti pos ronda atau bale-bale yang biasa dijadikan tempat kumpul anggota FPI.
“Bukan markas, seperti bale-bale begitu. Itu kayak pos ronda, kayak rumah-rumah bedeng itu lho,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo ingin agar dunia pendidikan bisa menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai dan bisa memajukan ekonomi. Namun kini jurusan-jurusan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga perguruan tinggi dianggap tak mengikuti perkembangan zaman.
“Saya lihat, jurusan-jurusan yang ada sama saja di universitas. Mohon maaf kalau di SMK saya lihat jurusannya dari saya kecil misalnya jurusan mesin, jurusan bangunan, jurusan listrik. Ya itu-itu saja saya lihat. Padahal dunia sudah berubah cepat sekali,” kata Jokowi dalam pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
Perlu ada percepatan dalam memperbaharui kemampuan sumber daya manusia. Tentu konteksnya harus sesuai dengan kondisi terkini. Jokowi usul agar jurusan-jurusan di SMK bisa lebih inovatif, contohnya jurusan khusus membuat video blog alias vlog yang juga banyak digandrungi akhir-akhir ini lewat internet.
“Mestinya jurusannya misalnya jurusan mengenai jaringan IT, misalnya membuat video blog, kan gitu dong, jurusan membuat aplikasi-aplikasi, jurusan animasi misalnya, yang ‘in’ gitu,” kata Jokowi.
Perlu kepekaan menangkap hal-hal yang sedang ‘in’ alias sedang banyak diperhatikan masyarakat akhir-akhir ini, termasuk dalam berinovasi dalam dunia pendidikan. Tak hanya dalam tataran SMK, dalam tataran universitas juga didorong Jokowi untuk lebih inovatif.
“Di Universitas juga misalnya harus mulai mengubah hal-hal yang berkaitan dengan jurusan. Kenapa tidak ada jurusan logistik yang sangat dibutuhkan sekarang ini, jurusan retail, jurusan khusus mengenai toko online,” tutur Jokowi.
Acara ini dihadiri Ketua Forum Rektor Indonesia Suyatno, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia, juga sejumlah menteri yang hadir. Tema acara ini adalah ‘Mewujudkan Amanat Konstitusi Pendidikan Nasional’.
Dan tak kalah penting, perhatian dunia terhadap masalah krusial juga harus disikapi oleh kalangan cerdik pandai ini. Kini dunia sedang menghadapi problem terorisme dan radikalisme. Jokowi usul agar ada jurusan terorisme dan radikalisme untuk mengkaji permasalahan ini secara ilmiah dan sampai ke akar-akarnya.
“Tantangan ke depan saya kira ya sangat berat. Hampir semua negara menempatkan pada ranking yang pertama, mengenai terorisme dan radikalisme. Mengapa tidak ada jurusan (anti) terorisme dan radikalisme? Karena sekarang semua bergerak cepat sekali,” tutur Jokowi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mendatangi KPK. Dalam kunjungannya itu, Eko mengajak KPK dan masyarakat untuk turut serta mengawal pengeluaran dana desa.
“Nah dalam pengawalan ini kita minta bantuan KPK dan KPK mendukung penuh untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa itu,” ujar Eko di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/2/2017).
Tujuan pengawasan itu, menurut Eko, agar tidak ada penyelewengan dana. Sebab, Presiden Joko Widodo terus menaikkan anggaran yang diterima oleh Kementerian Desa dari tahun 2015 hingga di tahun depan nanti.
“Dari tahun 2015 yang besarnya Rp 20,8 triliun naik menjadi Rp 46,96 triliun sekarang dinaikkan menjadi Rp 60 triliun dan tahun depan akan dinaikkan lagi oleh Bapak Presiden menjadi Rp 120 triliun,” lanjut Eko.
Dari nominal anggaran Rp 60 triliun yang diterima tahun ini, Kementerian Desa akan membagikannya ke 74.910 desa di Indonesia. Setiap desa akan mendapat anggaran sebesar Rp 800 juta atau lebih.
“Setiap desa mendapatkan dana desa sekitar Rp 800 juta rupiah plus ADD-nya antara Rp 200 juta sampai Rp 3 miliar,” terang Eko.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyambut baik ajakan Mendes untuk mengawal pengeluaran dana desa. Basaria menerangkan bahwa dana desa bisa digunakan sesuai kebutuhan.
“Jadi semua nanti dana-dana ini supaya bisa penggunaannya sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri, bermanfaat untuk mereka sendiri, kita sepakat mendampingi full dari Kementerian Desa,” jelas Basaria.
Untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa, masyarakat bisa melakukan pengaduan Satgas Dana Desa di nomor 1500040 atau ke Satgas KPK. Selanjutnya Satgas akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan ketua KPK, Antasari Azhar mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya. Antasari menemui pejabat Polda untuk mempertanyakan kelanjutan kasus SMS misterius terkait pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
“Saya ketemu dengan pejabat berwenang yang pernah tangani kasus saya, ternyata masih stuck,” ungkap Antasari di Direskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).
Antasari berharap kasus ini segera diselesaikan. “Beliau berjanji akan segera dituntaskan. Mudah-mudahan sesuai dengan janjinya,” sambungnya.
Dia datang bersama pengacaranya, Boyamin Saiman dan adik dari Nasrudin, Andi Syamsuddin. Andi menegaskan kedatangannya bersama Antasari ke Diteskrimsus adalah untuk mempertanyakan kejelasan kasus SMS misterius yang menyeret Antasari ke penjara.
“Nah masuknya di bawah Pak Antasari gitu karena masalah SMS tersebut, jadi kita minta untuk segera lah. Dalam hal ini pimpinan Polri segera lah untuk menindaklanjuti hal tersebut karena laporan ini sudah dari 2011,” pungkas Andi.
Sementara itu, Boyamin mengatakan SMS itu disalahgunakan oleh seseorang. Maka dari itu, dia meminta agar kasus ini cepat digulirkan.
“Pak Antasari mengaku dan merasa tidak pernah mengirim itu, dan sudah terkonfirmasi di pengadilan tidak terbukti. Berarti kan yang melaporkan orang yang menyalahgunakan IT, entah hacker, entah server, entah clonning itu dengan cara mengirimkan SMS seakan-akan dari Pak Antasari,” ucap Boyamin. (ADI)