JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengaku terkejut namanya disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP. Dirinya menegaskan tidak pernah mau bermain anggaran selama menjabat.
“Saya tidak menduga sama sekali. Sepanjang saya di DPR, saya tidak pernah mau main-main dengan anggaran, tidak mau main proyek. Silakan tanya seluruh teman di Banggar, di kementerian, apakah ada Marzuki Alie minta-minta proyek,” kata Marzuki dalam diskusi bertajuk ‘Sambar Gledek e-KTP’ di Warung Daun, Jakarta Pusar, Sabtu (11/3/2017).
Selaku Ketua DPR, Marzuki mengatakan tidak pernah mencampuri urusan-urusan di tiap komisi kecuali terjadi deadlock. Saat itu, menurutnya, pembahasan anggaran proyek e-KTP tidak mengalami permasalahan sehingga tidak dipanggil oleh para pimpinan DPR.
“Biasanya yang jadi perhatian itu kalau ada deadlock, baru dipanggil sama pimpinan dan ditanya mana masalahnya dan apa solusinya. Contoh Kementerian Agama dan Komisi VIII itu sempat saya panggil, ditanya masalahnya apa dan dicarikan solusinya dan bisa selesai masalahnya. Saat itu bahas masalah pelayanan haji. Proses penganggaran e-KTP tidak ada masalah. Kalau bicara Rp 5-6 triliun, itu relatif sama dengan proyek lain, dan kita tidak ada wewenang menelusuri satu-satu. Yang berhak itu kan komisi sebagai mitra. Yang tidak sampai deadlock ya kita tidak cari-cari (masalahnya),” jelas Marzuki.
Selain Marzuki, anggota Komisi II DPR yang berasal dari PDIP Arteria Dahlan mengapresiasi KPK dalam pengungkapan kasus ini. Menurutnya, publik jadi bisa menilai dan mengkritisi secara objektif terhadap kasus ini.
“Saya mengapresiasi KPK karena sudah membawa ini jadi terbuka. Publik jadi bisa mengkritisi. Sayangnya, nggak boleh disiarkan langsung. Dakwaan penuntut umum sudah begitu detail,” ujar Arteria.
Meskipun nama partai tempatnya bernaung sempat disebut dalam dakwaan menerima uang, dirinya tetap mendukung KPK dalam mengungkap kasus ini. “Tetap mengapresiasi, PDIP antitindakan korupsi. Siapa pun yang korupsi ya kita proses. Tidak ada ruang bagi koruptor di PDIP dan kita nggak memberi bantuan hukum,” jelasnya.
Sementara itu, peneliti ICW, Tama S Langkun, yang juga hadir, sempat menyatakan e-KTP merupakan salah satu kasus besar yang pernah ditangani KPK dari sisi kerugian negara. Dia pun menjelaskan ICW sudah melihat adanya potensi masalah di kasus e-KTP ini.
“Kalau nilai proyek hampir Rp 6 triliun, ini termasuk yang besar dan kerugian negara Rp 2,3 triliun itu termasuk yang terbesar yang pernah ditangani KPK. Saya nggak tahu ya apakah ada kasus yang lebih besar dari ini dari sisi kerugian negara. Kalau menurut saya, ini paling besar. Kita sempat buat review tentang e-KTP ini ya. Ada beberapa pelanggaran yang kita lihat, ada di cost bidding, kemudian Pak Gamawan yang tanda tangan kontrak saat sanggah banding,” jelasnya.
Pengacara dua terdakwa Irman dan Sugiharto, Waldus Situmorang, menyatakan, sebelum menerima dakwaan, tidak tahu kalau nama-nama yang muncul sebanyak itu. Dia menjelaskan hal itu merupakan otoritas penuh KPK.
“Nama orang-orang yang disebut dalam dakwaan tidak kita ketahui seluruhnya, karena pemeriksaannya berantai. Pemeriksaan satu lalu dicocokkan dengan yang lainnya dan muncul nama-nama itu. Itu otoritas dari penuntut umum KPK. Nama-nama yang kita ketahui tidak sebanyak itu,” ujar Waldus dalam diskusi yang sama.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Baharuddin Thahir menyatakan kasus ini melibatkan banyak pihak. “Kasus ini sangat lengkap, ada penyelenggara negaranya, swastanya ada. Mulai dari perencanaan, pelelangan, dan seterusnya, ini bermasalah dari awal,” ujarnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghadiri orasi kebangsaan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri Indonesia (FKPPI). Djarot menekankan pentingnya membumikan nilai-nilai Pancasila.
“Kita semua tentunya mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini bahwa Indonesia itu adalah negara Pancasila. Jadi kita wajib untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, yang plural,” ujar Djarot di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan.
Menurut Djarot, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila telah menjadi pemersatu bagi beragam suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia.
“Pancasila itu tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, kemudian yang mendiami satu tanah air yang terdiri lebih dari 16.000 pulau besar dan kecil, ratusan suku bangsa, beragam agama, beragam kultur ada di sini tapi itu semua disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur Djarot yang mengenakan baju loreng ini.
Dalam kesempatan ini, Djarot mengajak kepada seluruh anggota FKPPI untuk berada di garda paling depan dalam mengaktualisasikan Pancasila. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan rumah besar Indonesia. “Kita wajib untuk menjaga rumah besar ini. Menjaga NKRI. Wajib membangun Bhinneka demi sebagai satu jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” imbuhnya.
Rencananya dalam kegiatan ini, Djarot yang juga sebagai Dewan Penasihat PD IX DKI akan turut menyampaikan orasinya. Kegiatan ini bertema “Mengaktualisasikan Pancasila Sebagai Sistem Nilai Bersama di Ibu Kota Negara Yang Bermasyarakat Majemuk,”.
Selain Djarot, orasi kebangsaan ini juga akan diisi oleh Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dan Sekretaris Dewan Pakar FKPPI Yudi Latif. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan sejak siang hari. Hujan itu diprediksi turun merata di seluruh wilayah hingga malam hari.
Berdasarkan informasi yang diperoleh khatulistiwaonline dari situs resmi BMKG, Sabtu (11/3/2017), sebagian besar wilayah Jabodetabek diprediksi cerah-berawan pada pagi hari. Wilayah Tangerang diperkirakan berawan. Sedangkan hujan ringan diprediksi mengguyur Kepulauan Seribu hingga siang hari.
BMKG memprediksi hujan disertai petir akan terjadi di wilayah Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor pada siang hari. Sedangkan hujan lokal akan mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan diprediksi terjadi di Jakarta Utara. Wilayah Jakarta Selatan diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.
“Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Tangerang, Depok, Jakarta Selatan, dan Bogor antara siang, sore, dan dini hari,” tulis BMKG dalam situs resminya itu.
Pada malam hari, BMKG memprediksi cuaca di Jabodetabek mengalami variasi. Wilayah Kepulauan Seribu diprediksi cerah, sedangkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara cerah-berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur Jakarta Timur, Jakarta Barat, Depok, dan Bekasi. Wilayah Tangerang dan Bogor diprediksi akan diguyur hujan lokal.
Pada dini hari, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur seluruh wilayah Jabodetabek, kecuali Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Tangerang, yang diprediksi berawan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Terjadi kecelakaan di Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari Bintaro arah Ulujammi, tepatnya di KM1 1.800. Dua mobil terlihat menumpuk secara vertikal.
Sebagaimana terlihat dari foto yang diunggah Desy Asih Setyorini lewat akun Twitter @desysetyorini, dua mobil itu berwarna senada. Desy mengunggah foto tersebut dari lokasi pada Sabtu (11/3/2017) sekitar pukul 07.30 WIB.
“Kecealakaan terjadi sebelum pukul 08.00 WIB. Saat ini kecelakaan sudah selesai dievakuasi,” kata petugas call center Jasa Marga, Dwi.
Soal nasib pengemudi dan indentitas mobil, Dwi belum mendapatkan informasi. Yang jelas, kemacetan masih terjadi sebagai imbas dari kecelakaan itu.
“Kepadatan kurang lebih sekitar 2 km selepas Pondok Ranji hingga lokasi kejadian. Cuaca di lokasi mendung. Arah sebaliknya masih lancar, belum ada kepadatan,” kata Dwi. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) telah menambah fasilitas guna meningkatkan pelayanan penumpang pada 2017. Mulai Jumat (10/3) ini, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai diuji coba beroperasi.
“Mulai Jumat 10 Maret 2016 JPO antar peron yang dibangun di sisi utara Stasiun Tanah abang mulai diuji coba untuk pengguna jasa KRL berpindah antar peron,” ujar VP Komunikasi PT KCJ Eva Chairunisa melalui keterangan tertulis kepada khatulistiwaonline, Jumat (10/3/2017).
JPO sepanjang 60 meter ini dilengkapi dengan 3 tangga manual dan 6 eskalator. Diharapkan dengan ujicoba JPO ini para penumpang tidak lagi melintasi rel saat berpindah peron.
“JPO dengan panjang 60 meter dan lebar 6 meter ini dilengkapi dengan tiga tangga manual dan enam eskalator. Pada sisi kanan kiri JPO juga dipasang kaca sehingga para pengguna jasa dapat melihat situasi sekitar Stasiun Tanah Abang maupun situasi peron. Melalui uji coba penggunaan JPO antar peron tersebut maka tidak ada lagi pengguna jasa yang melintasi jalur rel saat akan berpindah peron,” kata Eva.
PT KCJ menjelaskan bangunan hall baru di sisi utara Stasiun Tanah Abang dengan pintu masuk utama melalui jalan Jatibaru juga mulai difungsikan. Hall baru tersebut dilengkapi dengan fasilitas 15 gate elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi tiket masuk dan keluar Stasiun Tanah Abang.
“Ke depannya, secara bertahap area hall juga akan dilengkapi dengan perangkat vending machine ticket. Bagi para penumpang yang ingin keluar menuju arah Pasar Tanah Abang tetap dapat beraktivitas menggunakan hall yang terletak di bagian atas pada sisi selatan Stasiun Tanah Abang,” ujar Eva. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana pada hari Kamis (9/3) kemarin. Pengamat Politik Arie Sudjito mengatakan pertemuan tersebut hanya pertemuan simbolik untuk meredakan ketegangan politik saat ini.
“Ini hanya pertemuan level simbolik yang hanya menjawab teka-teki di publik yang selama ada ketengangan. Bahwa secara simbolik sudah cair gitu,” kata Arie saat berbincang dengan khatulistiwaonline.com, Kamis (9/3/2017) malam.
Menurut Arie bahwa selama ini publik menganggap kedua tokoh tersebut terlibat ketegangan. Hal tersebut ditunjukan dengan kebiasaan SBY yang sering mencuit di media sosial yang konon cenderung menyerang Jokowi.
“Selama ini terjadi ketegangan politik di antara mereka karena ada berbagai manuver yang selama ini dianggap terjadi dan SBY yang sering mencuit di sosial media yang itu konon lebih cenderung menyerang jokowi. Tentu dengan pertemuan tadi tentu tensinya akan turun,” tambahnya.
Arie menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sekaligus menjalin sinyal positif komunikasi antara kedua negarawan tersebut.
“Itu hanya untuk sinyal positif dalam membangung komunikasi ini sementara. Secara simbolik kalau itu bisa dikapitalisasi untuk kerja-kerja politik yang real, ya kita lihat misalnya dalam pilkada, pembangunan dan macam-macam,” tandasnya.
Sebelumnya, pertemuan antara Jokowi dengan SBY membahas sejumlah hal dibicarakan keduanya, mulai kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi hingga penyelenggaraan IORA. Pertemuan ini juga sekaligus sebagai ajang tabayun, sehingga segala permasalahan bangsa dapat terselesaikan. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Genap 4 hari kampanye putaran dua Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Cagub cawagub DKI Jakarta punya strategi dan gaya tersendiri dalam bertarung merebut suara warga Ibu Kota.
KPU DKI Jakarta menetapkan kampanye putaran kedua ini akan berlangsung mulai 7 Maret hingga 15 April 2017. Warga DKI Jakarta akan menggunakan hak pilihnya dalam pencoblosan pada 19 April mendatang.
Cagub-cawagub DKI Jakarta bersama tim sukses telah menyusun serangkaian agenda mengisi kampanye. Cagub-cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat tidak akan mengadakan jamuan makan malam seperti saat pada putaran pertama. Mereka lebih fokus pada kegiatan sosialisasi alias blusukan agar bisa lebih dekat kepada masyarakat dan melihat langsung kondisi dan permasalahan masyarakat.
Selama 3 hari kampanye putaran kedua berlangsung, Ahok tidak melakukan kegiatan kampanye. Ia melakukan sejumlah aktifitas seperti menghadiri persidangan kasus dugaan penistaan agama, menghadiri pertemuan dengan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, rapat membahas video kampanye bahkan diam-diam mengunjungi seorang warga yang sakit. Ahok juga tidak tahu saat ditanya agenda kampanye pada Jumat 10 Maret ini. Sedangkan Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga tidak melakukan kegiatan kampanye selama dua hari hingga Jumat 10 Maret ini. Djarot akan bertolak ke Surabaya untuk berziarah ke makam orang tua dan makam Soekarno.
Juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Eva Kusuma Sundari, mengatakan pihaknya akan mulai gencar blusukan pekan depan. “Kami kencengin blusukan, start minggu depan. Strategi sudah ada, tinggal eksekusi. Tim sudah gerak, cuma nggak heboh seperti mob dance. Yang penting menang deh,” ujar Eva melalui pesan singkat pada Kamis 9 Maret 2017.
Berbeda dengan aksi Ahok dan Djarot yang senyap, pasangan nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno langsung melakukan kampanye dengan blusukan ke sejumlah titik saat kampanye Pilkada putaran dua sudah dimulai.
Mereka siap melakukan kampanye dengan paket hemat di Pilkada DKI Jakarta. Anies berharap relawan dan tim suksesnya menjaga kedisiplinan di momentum Pilgub DKI putaran kedua ini. Momentum ini juga akan dimanfaatkannya dengan blusukan di media sosial.
“Kampanye kami paket hemat, tapi itu perlu kedisiplinan. Menjaga momentum itu luar biasa dengan apa yang kami raih ini,” ujar Anies saat mengisi sambutan di Rakornas PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, pada Senin 6 Meret 2017.
Sandiaga juga berharap semua kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan penghematan dana. Dia tidak akan mengikuti jejak cagub Ahok yang melakukan penggalangan dana. Sandiaga akan berfokus mendulang suara di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa penuntut umum pada KPK menyebut ada banyak pihak yang menerima aliran dana dari dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Terkait hal itu, KPK menyebut uang tersebut lebih baik dikembalikan.
“Uang negara dikembalikan itu baik,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada khatulistiwaonline, Kamis (9/3/2017) malam.
Hal serupa diungkapkan oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Dia menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu fokus KPK dalam kasus ini.
“Dalam kasus ini salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penelusuran aliran dana,” ucap Febri saat dikonfirmasi secara terpisah, Kamis (9/3).
“Terutama untuk kepentingan memaksimalkan asset recovery. Apalagi kerugian keuangan negara yang cukup besar,” imbuhnya.
Febri juga mengatakan KPK tidak menghiraukan bantahan dari para pihak yang namanya disebut dalam dakwaan. Menurutnya, KPK bertugas untuk membuktikan hal yang sebenarnya terjadi.
“Dalam banyak perkara memang sejumlah pihak membantah. Dan menjadi tugas KPK untuk membuktikan yang sebenarnya. Kami tentu tidak bergantung pada bantahan. Namun, sebagai pengingat, akan lebih baik jika koperatif dengan penegak hukum,” jelas Febri.
Sebagai informasi, 2 terdakwa kasus e-KTP, yaitu Irman dan Sugiharto menerima uang yang disebut hasil korupsi sebesar Rp 60 miliar. Irman mengantongi Rp 2.371.250.000 dan USD 877.700 serta SGD 6 ribu atau setara Rp 14 miliar, sedangkan Sugiharto mendapatkan USD 3.473.830, setara Rp 46 miliar.
Selain kedua terdakwa ada pula pihak-pihak lain yang disebut menerima duit dari dugaan korupsi e-KTP ini. Berikut ini para pihak yang disebut jaksa KPK dalam surat dakwaan:
1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta
2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta
3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta
4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu
5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta
6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta
7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta
8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta
9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu
10. Mirwan Amir USD 1,2 juta
11. Arief Wibowo USD 108 ribu
12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar
13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta
15. Mustoko Weni USD 408 ribu
16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu
17. Taufik Effendi USD 103 ribu
18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu
19. Miryam S Haryani USD 23 ribu
20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu
21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu
22. Yasonna Laoly USD 84 ribu
23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu
24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu
25. Ade Komarudin USD 100 ribu
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar
27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar
28. Marzuki Ali Rp 20 miliar
29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892
30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu
31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260
33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102
34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022
35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122
36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862
37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362
38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36
KPK pernah menyebut ada pengembalian uang senilai Rp 250 miliar dari 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 individu. Namun, KPK belum menyebut siapa saja pihak-pihak yang mengembalikan uang tersebut. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa KPK mengungkap 3 anggota DPR dan seorang pengusaha telah membikin rancangan pembagian uang proyek e-KTP. Ketiga anggota DPR itu adalah Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin, sedangkan pengusaha itu adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong.
“Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran KTP Elektronik yang kurang lebih senilai Rp 5,9 triliun setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen,” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).
Selain itu, mereka juga bersepakat agar proyek itu digarap oleh BUMN dengan tujuan mudah diatur.
Berikut kesepakatan antara Andi Narogong, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin, seperti tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK:
a. Sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2.662.000.000.000 dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek
b. Sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah 2.558.000.000.000 akan dibagi-bagikan kepada:
– Beberapa pejabat Kemdagri termasuk para terdakwa sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365.400.000.000
– Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261.000.000.000
– Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000
– Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000
– Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau sejumlah Rp 783.000.000.000
(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa KPK menyebut ada peran Setya Novanto di balik mega korupsi e-KTP. Selain itu, jaksa KPK juga menyebut uang hasil korupsi jadi bancakan banyak pihak.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017), 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto disebut memperkaya orang lain atau korporasi. Ada banyak pihak yang disebut mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, hingga pihak swasta.
“Yaitu memperkaya para terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Dradjat Wisnu Setyawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR,” ujar jaksa KPK.
Kemudian, jaksa KPK juga menyampaikan uang haram e-KTP juga mengalir ke korporasi. Perusahaan-perusahaan yang menerima aliran dana itu merupakan perusahaan yang menangani pengadaan e-KTP tersebut.
“Serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, manajemen bersama Konsorsium PNRI,” imbuh jaksa KPK.
Dalam kasus itu, jaksa KPK menyebut 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.(MAD)