JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera dieksekusi penjara. Ahok kemungkinan besar akan jadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang Jakarta.
“Mudah-mudahan kalau bisa besok atau lusa, atau paling tidak pekan ini. Sebelum lebaran, biar tenang,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Diky Oktavia, kepada khatulistiwaonline, Selasa (20/6/2017).
Salinan putusan pencabutan banding perkara Ahok dikirim Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Surat itu sudah diterima Kejari Jakarta Utara pada Senin (19/6) siang kemarin.
“Surat itu sudah saya laporkan ke pimpinan, ke ketua tim Jaksa Penuntut Umum, dan kepada pimpinan yang ada di Kejaksaan Tinggi juga. Tinggal nunggu pelaksanaan eksekusi,” kata dia.
Maka eksekusi Ahok ke LP tak akan menunggu lebih lama lagi. “Standarnya sih ke LP Cipinang. Kalau tidak ke LP Cipinang, maka ke LP Salemba. Tapi biasanya ke LP Cipinang,” kata Diky. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anggota Pansus Angket KPK Bambang Soesatyo menyesalkan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal penjemputan paksa Miryam S Haryani. Tito menyebut aturan soal jemput paksa dalam UU MD3 yang dijadikan pijakan Pansus Angket belum jelas.
Bambang menyebut, pemanggilan paksa seseorang dalam kaitan hak angket merupakan permintaan kapolri terdahulu, yakni Sutarman. Pasal 204 dan 205 UU MD3 merupakan produk permintaan dari institusi Polri.
“Saya dan kawan-kawan seperti Benny Harman, Sudding, Aziz Syamsuddin, Ahmad Yani, Desmond, dan beberapa kawan lain masih ingat betul saat penyusunan UU MD3 tersebut. Dulu, rumusan pasal 204 dan 205 UU MD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jenderal Sutarman,” kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (20/6/2017).
Menurut Bambang, Sutarman saat itu mengatakan pasal di UU MD3 tersebut sudah cukup bagi Polri untuk melaksanakan perintah DPR soal jemput paksa. Seharusnya polisi menuruti permintaan DPR, khususnya Pansus Angket.
“Maka kemudian lahirlah UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur secara tegas dan jelas tentang tata cara dan pelaksanaan pemanggilan paksa itu di dalam pasal 204 dan 205,” tegasnya.
Dalam Pasal 204 ayat 1-5 UU MD3 sambung Bambang, mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri. Bahkan pada ayat ke-5, anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR.
Sementara dalam Pasal 205 ayat 7 UU MD3, ditegaskan polisi punya hak dan kewenangan untuk melakukan penyanderaan paling lama 15 hari atas permintaan Pansus atau DPR.
“Kalau sekarang Polri tiba-tiba menolak, masa DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI sementara di UU-nya jelas, itu tugas Polri” ujar Bambang.
Penolakan menjemput paksa Miryam disampaikan kapolri di gedung KPK. Tito menyebut aturan soal jemput paksa dalam UU MD3 yang dijadikan pijakan pansus angket belum jelas.
“Kalau memang ada permintaan teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum acara ini. Hukum acara yang tidak jelas,” ujar Tito.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan sikap kapolri yang menolak permintaan DPR memanggil paksa Miryam karena ketaatan pada pedoman kepolisian dalam menegakkan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dari kacamata Polri, Pasal 204 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang membahas panitia angket dapat meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa seseorang, tidak ada sinkronisasinya dalam KUHAP.
“Undang-undang MD3 tidak ada mengatur hukum acara bagaimana membawa seseorang secara paksa. Kalau perintah membawa itu dalam kepolisian artinya sudah upaya paksa penangkapan dan itu harusnya pro justicia, harus maju sampai tingkat pengadilan,” jelas Setyo kepada khatulistiwaonline ketika dihubungi, Selasa (20/6).
Setyo menyebut Pasal 18 KUHAP yang mengatur prosedur jemput paksa seseorang oleh kepolisian. Di situ ditegaskan bahwa upaya jemput paksa harus disertai bukti permulaan atau dua alat bukti yang mumpuni untuk menunjukkan target jemput paksa melakukan kejahatan. (MAD)
BEKASI,khatulistiwaonline.com
Sedikitnya ada 27 sopir bus di Terminal Kalijaya, Kabupaten Bekasi yang dites urine. Tes urine dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pemudik yang menggunakan angkutan umum.
“Dari hasil pengecekan tes urine terhadap 27 sopir angkutan umum, semuanya hasilnya negatif, tidak ada yang mengonsumsi narkotika,” terang Kapolrestro Bekasi Kombes Asep Adi Saputra dalam keterangannya kepada khatulistiwaonline, Selasa (20/6/2017).
Tes urine tersebut dilaksanakan pada Senin 19 Juni sore bersama tim gabungan dari Polrestro Bekasi, Badan Narkotika Basional Pusat, Dinas Perhubungan Bekasi, Danpom Bekasi, Satlantas Bekasi, tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polrestro Bekasi.
Asep mengatakan tes urine tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang. Kondisi sopir yang terpengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang, dapat menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.
Ia menambahkan, tes urine akan terus dilakukan secara berkala selama mudik lebaran. “Jika ada yang kedapatan pengemudi bus positif menggunakan narkoba, maka akan ditindak secara hukum yang berlaku,” ujar dia.
Oleh karena itu, pihak kepolisian juga mengimbau kepada sopir angkutan mudik untuk tidak mengonsumsi narkotika atau pun minuman keras. Polisi juga mengimbau kepada para sopir untuk menjaga stamina dan kesehatan selama mengangkut penumpang mudik, agar selamat sampai tujuan.
“Beristirahat yang cukup apabila mengantuk, jaga kesehatan. Jangan memaksakan mengangkut penumpang apabila kondisi sedang sakit,” kata Asep. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mendagri Tjahjo Kumolo berharap pengambilan keputusan isu krusial diambil secara musyawarah. Pemerintah menegaskan tak mengancam keluar dari pembahasan RUU Pemilu jika deadlock.
“Apa saya ada kata mengancam? Yang mengancam, mengancam siapa? Opsinya pemerintah ingin musyawarah karena Bapak Presiden sudah menyampaikan ingin meningkatkan kualitas demokrasi 20-25,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).
Tjahjo menjamin tak akan ada pasangan tunggal di Pilpres 2019. Soal pengambilan keputusan isu krusial, Tjahjo mengatakan sudah ada 2 isu yang sepakat, namun ia tidak menyebutkan secara detail.
Sekarang tinggal 3, yang 2 sudah clear. Kalau nggak bisa, bawa ke paripurna. Yang penting per 1 Oktober tidak ganggu tahapan Pilpres. Ini kan disepakati, masih ada waktu sampai Juli meningkatkan lobi yang 3,” jelas Tjahjo.
Tjahjo menuturkan, pemerintah dan DPR sama-sama menjamin pembahasan RUU Pemilu tidak akan deadlock. Jika terjadi deadlock, Tjahjo mengusulkan dibawa ke forum paripurna.
“Jangan hanya pemerintah, DPR juga menjamin. Menjamin karena KPU sudah mempersiapkan PKPU. Menjamin itu pemerintah optimis bisa diselesaikan. Kalau deadlock ya voting di Paripurna,” terangnya.
Tjahjo tidak ingin berandai-andai apabila ada opsi kembali ke UU lama dan Perppu. “Ya nggak tahu. Prinsip pemerintah Perppu jangan diobral,” tutupnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pengurus Gereja Katedral, Jakarta Pusat, mengubah jadwal misa Minggu pagi yang bertepatan dengan Hari Idul Fitri. Ini sebagai bentuk toleransi untuk umat muslim yang akan mengikuti Salat Id di Masjid Istiqlal yang berada di sebarang Gereja Katedral.
“Pengumuman itu betul. Biasanya halaman katedral dipakai parkir saudara-saudara yang salat di Istiqlal,” ungkap Uskup Agung Jakarta, Mgr Suharyo saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Minggu (18/6/2017) malam.
Pengumuman dari pengurus Gereja Katedral kemudian diposting di akun Facebook Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Biasanya di hari minggu pagi, Gereja Katedral menjadwalkan Perayaan Ekaristi pada pukul 06.00 WIB, 07.30 WIB, 09.00 WIB, dan 11.00 WIB.
Pada Minggu (25/6) saat hari raya Lebaran, jadwal misa minggu pagi diubah menjadi lebih siang dan hanya dua kali. Itu dilakukan untuk menghormati umat muslim. Demikian bunyi pengumuman yang diposting KAJ dan kemudian dibagikan oleh banyak netizen.
‘Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Sholat Ied, halaman Gereja Katedral dipakai untuk mendukung terlaksananya kegiatan saudara kita kaum muslim maka, jadwal misa Minggu, 25 Juni 2017 diubah menjadi : Pagi hari : Pkl.10.00 wib & 12.00 wib , Sore hari seperti biasa : Pkl. 17.00 wib & 19.00 wib.’
Mgr Suharyo menyebut pengumuman itu dibuat oleh Romo Kepala Paroki Gereja Katedral. Kebijakan tersebut diambil bersama Dewan Paroki Harian Paroki Katedral. KAJ mendukung kebijakan tersebut.
Melalui kebijakan itu, Gereja Ketedral ingin mewujudkan sikap bertetangga yang baik. Selain itu Katedral pun ingin menjunjung tinggi toleransi kepada saudara dan saudari umat Muslim yang merayakan Hari Idul Fitri.
Namun perubahan jadwal itu hanya untuk Gereja Katedral, tidak untuk seluruh gereja yang berada di bawah KAJ.
“Ini khusus Katedral saja yang berseberangan dengan Istiqlal,” tutup Mgr Suharyo. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pansus hak angket DPR memaksa KPK untuk menghadirkan Miryam S Haryani jika tidak menghadirkannya hingga tiga kali panggilan. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai keputusan KPK menolak kehadiran Miryam di Pansus sudah tepat karena malah akan mengaburkan proses penegakan hukum.
“Sikap KPK untuk tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir di rapat Pansus Hak Angket sudah tepat. Kehadiran Miryam S Haryani di Pansus Hak Angket berpotensi mengaburkan pemeriksaan pro justitia yang sedang dilakukan oleh KPK,” kata Miko kepada wartawan, Sabtu (17/6/2017).
Miko menegaskan saat ini proses pemeriksaan terhadap Miryam sedang berlangsung dan tak lama lagi kasusnya menuju ke penuntutan di meja hijau. Dengan alasan itu, kata Miko, biarlah menggali keterangan dari Miryam dilakukan di muka sidang.
Apalagi saat ini status Miryam sebagai tahanan KPK. Miko kemudian menjelaskan KPK memiliki wewenang untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam pengawasannya sepanjang untuk alasan penegakan hukum.
“Terlebih, status Miryam S Haryani yang sedang dikenakan penahanan oleh KPK. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya, KPK berwenang untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam pengawasannya sepanjang untuk alasan pemeriksaan penegakan hukum,” bebernya.
“Pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani telah dan sedang berlangsung. Begitu juga praperadilan yang bersangkutan telah ditolak oleh pengadilan. Patut diperkirakan tidak lama lagi, terhadap perkara ini akan dilakukan penuntutan di muka persidangan,” jelasnya.
“Oleh karena itu, biarlah pemeriksaan berjalan sesuai koridor penegakan hukum, yaitu di muka persidangan. Keterangan yang bersangkutan dapat digali secara mendalam di muka persidangan dalam koridor penegakan hukum. Upaya untuk menghadirkan Miryam S Haryani di Pansus Hak Angket merupakan proses politik yang dapat mengaburkan proses penegakan hukum,” urai Miko.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pihaknya tidak akan memberi izin kepada Pansus Angket untuk menghadirkan Miryam S Haryani. Agus mengatakan izin tidak diberikan karena ada proses yang harus disetujui penyidik.
“Sesuai dengan peraturan, sesuai kebutuhan penyidik, itu tidak boleh, kemudian sebentar lagi dinaikkan ke persidangan. Jadi kalau mau mendengarkan ya dengarkan aja di persidangan,” kata Agus saat ditemui di gedung PPATK, Jalan Ir H Juanda No 35, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (16/6). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 23 Tahun 2017 kurang tepat. Pengambilan keputusan soal pendidikan seharusnya melibatkan banyak pihak.
“Masalah pendidikan bukan hanya Kemendikbud, tapi lintas kementerian terkait seperti Kementerian Agama. Idealnya bukan Permen, tapi Peraturan Pemerintah (PP),” tutur Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni’am,di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).
Selain komunikasi lintas institusi, perlu adanya prioritas menyambungkan tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, soal paradigma pendidikan. Idealnya dalam pendidikan anak harus jadi poros dan subjek, kenyataannya justru anak jadi objek dengan Permen yang mengatur sekolah 8 jam itu.
Ni’am menambahkan Permendikbud ini hanya mendukung pihak tertentu saja. Menurutnya, adanya aturan itu hanya melihat logika masyarakat urban, di mana mayoritas orang tua bekerja.
“Padahal banyak orang tua yang ingin mendidik anaknya secara langsung. Tapi memang ada masyarakat yang cocok dengan full day school. Terkait pengaturan jam sekolah nggak ada masalah. Inilah yang harus dibuka ruang, soal optionalitas yang harusnya masuk dalam Permen tersebut,” ujar Ni’am. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Wilayah target KPK masih berada di seputar Jawa Timur (Jatim).
“Iya (ada OTT),” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo ketika dikonfirmasi khatulistiwaonline, Sabtu (17/6/2017).
Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (16/6) petang kemarin. Namun belum diketahui pasti siapa saja yang ditangkap serta terkait apa.
Informasi yang dihimpun, KPK menangkap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto Pemkot Mojokerto. Selain Wiwiet, KPK juga dikabarkan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dari PDIP dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dari PKB.
KPK juga dikabarkan menangkap Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari fraksi PAN, Umar Faruq (PAN) saat rapat di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Bersama tiga pejabat lainnya, Fanani langsung dibawa ke Surabaya.
Sejauh ini belum ada informasi terkait apa yang melatarbelakangi OTT KPK. Kepala Bagian Humas Pemkot Mojokerto Choirul Anwar belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali detikcom menghubungi nomor ponsel Anwar, hanya terdengar nada sambung. (DON)
TOKYO –
Sedikitnya 7 awak hilang setelah kapal militer Amerika Serikat (AS), USS Fitzgerald, tabrakan dengan kapal kontainer berbendera Filipina. Dua korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit, dengan salah satu diantaranya merupakan komandan kapal militer AS itu.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (17/6/2017), US 7th Fleet yang berbasis di Yokosuka, Jepang menyebut Komandan Bryce Benson yang merupakan Komandan USS Fitzgerald telah dibawa ke rumah sakit militer di Yokosuka, setelah mengalami luka-luka.
Benson dilaporkan kini dalam kondisi stabil. Tidak disebut identitas satu korban luka lainnya dalam insiden ini.
Namun dalam pernyataan sebelumnya, Angkatan Laut AS atau US Navy menyebut helikopter Patroli Pantai Jepang membantu proses evakuasi satu personel militer AS yang mengalami luka serius dalam insiden ini. Tidak diketahui pasti apakah personel militer ini Benson atau tentara AS lainnya.
Dituturkan Patroli Pantai Jepang dalam pernyataannya, bahwa pihaknya tengah mencari 7 awak USS Fitzgerald yang hilang usai tabrakan ini.
“Kami saat ini sedang mencari individu-individu yang hilang,” terang juru bicara Patroli Pantai Jepang.
Patroli Pantai Jepang mengerahkan lima kapal, dua pesawat dan satu tim khusus yang terlatih untuk melakukan penyelamatan di laut.
USS Fitzgerald dan kapal kontainer ACX Crystal bertabrakan di perairan berjarak 56 mil laut atau 103 kilometer sebelah barat daya Yokosuka pada Sabtu (17/6) dini hari, sekitar pukul 02.30 waktu setempat. Yokosuka terletak di Prefektur Kanagawa, selatan ibu kota Tokyo.
Penyebab tabrakan ini masih dalam penyelidikan. Namun diketahui perairan dekat Yokosuka cukup sibuk dilewati kapal-kapal komersial yang kebanyakan berlayar dari dan menuju dua pelabuhan kontainer terbesar di Tokyo dan Yokohama. Akibat tabrakan ini, USS Fitzgerald mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan ACX Crystal mengalami kerusakan ringan.
“Seiring lebih banyak informasi kita ketahui, kita yakin akan membaginya dengan keluarga Fitzgerald. Seluruh pikiran dan kekhawatiran kami bagi awak Fitzgerald dan keluarga mereka,” ucap Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson, dalam pernyataannya.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso memprediksi calon pemudik yang menggunakan transportasi udara mencapai angka 5,4 juta penumpang. Angka itu mengalami kenaikan 9,8 persen dibanding tahun lalu dengan jumlah 4,6 juta penumpang.
“Kami perkirakan jumlah pemudik mencapai 5,4 juta yang kita antarkan ke kampung halaman masing-masing. Itu mulai sekitar seminggu sebelum lebaran. Jumlah ini mengalami kenaikan 9,8 persen jika dibandingkan dengan jumlah tahun lalu,” ujar Agus di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (16/6/2017).
Agus menyebut peningkatan itu menggambarkan besarnya animo masyarakat menggunakan moda pesawat terbang. Untuk memberikan layanan terbaik, kapasitas seat yang melebihi prediksi jumlah pemudik juga disiapkan.
“Kita sudah menyiapkan seat capasity 6,7 juta seat. Jumlahnya lebih besar dibanding prediksi jumlah pemudik karena kita ingin agar tidak ada penumpang yang pesan (tiket pesawat) dan tertolak,” katanya.
Lebih lanjut Agus menyebut destinasi mayoritas pemudik yang menggunakan moda udara adalah sekitar pulau Jawa. Tujuannya menuju Solo, Jogja, Semarang dan Surabaya.
“Tentunya selain itu juga Lampung, Sumatera, Sulawesi itu Makasar. Tapi memang tidak sebanyak yang menuju daerah sekitar Jawa. Selain itu kita juga prediksi kalau peak-nya akan terjadi pada tanggal 23 Juni untuk arus mudik dan tanggal 2 Juli untuk arus baliknya,” sebutnya.
Kemenhub juga telah menyiapkan total 532 pesawat terbang. Keseluruhan pesawat juga telah dilakukan ramp check guna memastikan keamanan dan keselamatan pemudik tahun ini.(ADI)