JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Pasca penahanan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah oleh KPK, keluarga dan kerabat mendatangi Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Keluarga melihat penahanan yang dilakukan tidak obyektif dan bernuansa politik.
“Ini realitas dari negeri kita saat ini, hukum sangat obyektif dan rasional tetapi begitu urusan politik menjadi subyektif dan iriasional. Ini buktinya. Nanti bisa ditelaah lebih dahulu situasi hukum yang ada, apa benar bukti permulaan bisa dipertangungjawabkan,” ujar adik kandung Siti Fadilah, Burhan Rosyidi usai menjenguk kakaknya, di Rutan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (25/10/2016).
Burhan mengatasnamakan dirinya sebagai penasehat politik Siti Fadilah sebagai kakak kandungnya. Pasalnya telah lama kasus kakaknya diproses hukum namun tidak dapat dibuktikan.
“Bertahun-tahun tidak bisa dinaikan ke atas. ini masalah politik tidak ada kata lain, dan siapa yang bertangung jawab Pak Jokowi diberi mandat untuk negeri ini, termasuk hukum kalau perlu tim lawyer kami bisa persentasikan pak Jokowi, bagaimana letak permasalahannya,” paparnya.
Dia meyakini bukti permulaan yang disangka oleh KPK tidak dapat dibuktikan. Alhasil keluarga mempertanyakan proses penyidikan.
“Saya katakan bahwa Ibu Siti secara bukti permulaan tidak memenuhi persyaratan. Ini yang tahu persis KPK,” paparnya.
Sedangkan Eka Pangulipara aktivis dari Forum Bidan mempertanyakan penahanan Siti Fadilah yang bertepatan di Hari Dokter Nasional. Penahanan yang dilakukan KPK dianggap sebagai kriminaliasi dokter.
“Momentum itu melukai para dokter, saya kenal ibu Siti sebagai ilmuwan kesehatan sekaliber international. Pertama kali dipilih, Siti telah membuat regulasi peraturan vaksin, ibu mengatur vaksin tidak boleh diperjualbelikan sembarang,” papar Eka.
Eka juga merasa aneh ketika Siti Fadilah tengah ditunjuk kalangan international untuk bicara masalah kesehatan. KPK justru melakukan penahanan.
“Ibu diminta bicara speak up Jerman dan Amerika saat ini meminta ibu bicara terhadap regulasi yang dicanangkan dunia sedang diganggu. Ketika ibu diminta bicara, justru dikriminalisasi di hari dokter tepat 24 Oktober melalu pemeriksaan KPK,” paparnya.
Eka mengatakan penahanan KPK telah cederai keadilan hukum di dalam negeri ini. KPK dianggapnya tidak dapat membuktikan gratifkasi yang diberi Siti Fadilah.
“Kasus gratfikasi belum dibuktikan, ibu sudah dipangil sebagai tersangka. Ibu tidak pernah diperiksa di dalam kasus yang tidak pernah dibuktikan, di mana ibu tidak pernah terkait. Ini pengadilan katanya,” pungkasnya. (RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Mantan Kapolda RIau Irjen Dolly Bambang Hermawan menjelaskan kepada DPR bahwa pemberian Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) kasus kebakaran hutan terhadap 15 perusahaan tak sepenuhnya ditangani saat Ia menjabat. Keterangan ini berbeda dengan yang disampaikan Kapolda penerus Dolly, Brigjen Supriyanto
Dolly menjelaskan, masa jabatannya berakhir pada bulan April 2016. Selama periode Januari-April 2016.
“Karena saya waktu jadi Kapolda cuma tiga dan itu dilakukan di tingkat Polres Pelalawan. Justru pada saat saya ada dua PT Ria Monitor sama Palem Lestari Makmur yang masuk proses peradilan,” kata Dolly dalam rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Alasan Polres Pelalawan menerbitkan SP3 kepada 3 perusahaan tersebut karena bukti yang tak cukup. Selain itu keterangan ahli menyatakan tak ada unsur kelalaian dalam peristiwa kebakaran hutan terjadi selama periode tahun 2015.
“Setelah Polres Pelalawan melalukan proses penyelidikan dan penyidikan maka fakta-fakta di lapangan yang ditemukan dirasa kurang. Ada keterangan saksi di BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan di ahli lingkungan hidup dari Prof Alvin dari USU,” ungkapnya.
“Mereka setelah itu di Polres itu kan dilakukan gelar perkara. Melaporkan gelar perkara sepertinya apa, Polda mengontrol kemudian minta untuk digelar di Polda. Gelar perkara memang mengevaluasi untuk tidak cukup untuk diproses lebih lanjut,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ia menambahkan, ada 2 perusahaan yang sampai masuk ke pengadilan karena dinilai memiliki fakta hukum yang cukup.
“PT EIH dan Palem Lestari Makmur itu masuk sampai pengadilan,” ujarnya.
Komisi III DPR mempertanyakan keterangan Dolly yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan Kapolda penerus Dolly yakni Brigjen Supriyanto. Supriyanto dalam rapat beberapa waktu lalu pernah menyatakan bahwa 15 SP3 terbit pada kepemimpinan Dolly.
“Kapolda sebelumnya Supriyanto mengatakan dilakukan oleh Kapolda sebelumnya, SP3 dilakukan sebelumnya bukan saat dia menjabat. Sementara tadi kita dengar yang SP3 15 perusahaan Pak Supriyanto,” kata Anggota Komisi III Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding.
Komisi III berencana akan memanggil tiga Kapolda Riau untuk menjernihkan persoalan SP3 terhadap 15 perusahaan ini.
“Tiga Kapolda sekaligus akan kita panggil pada hari Kamis (27/10) berikut dengan penyidiknya. Pak Bambang Dolly, Supriyanto, dengan Pak Zulkarnaen. Supaya kita tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap 15 perusahaan yang diSP3kan. Kita melihat kan tadi masing-masing melempar tanggung jawab,” tegasnya. (RED)
Washington,khatulistiwaonline.com
Calon presiden (capres) Amerika Serikat dari partai Demokrat, Hillary Clinton kian melejit meninggalkan rivalnya, Donald Trump dalam survei terbaru menjelang pemilihan presiden pada November mendatang.
Dalam survei terbaru yang dilakukan ABC News, Hillary mengungguli Trump dengan selisih dua digit suara. Seperti dilansir ABC News, Senin (24/10/2016), Hillary mendapatkan dukungan 50 persen suara sedangkan Trump hanya meraih 38 persen suara.
Ini merupakan pertama kalinya bagi Hillary berhasil mengungguli Trump dengan selisih suara dua digit. Meningkatnya dukungan Hillary ini terkait dengan perlakuan Trump terhadap wanita dan penolakan Trump untuk memastikan dirinya akan menerima hasil pemilu mendatang.
Dalam survei terbaru ABC News ini, sebanyak 69 persen responden menyatakan tidak setuju dengan respons Trump atas pertanyaan-pertanyaan mengenai perlakuannya terhadap kaum wanita. Sebanyak 59 persen responden juga menolak pernyataan Trump yang menyebutkan pilpres akan dicurangi untuk menguntungkan Hillary. Selain itu, 65 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penolakan Trump untuk memastikan apakah dirinya akan menerima hasil pilpres, jika Hillary menang.
Hasil survei ini menandai perubahan dramatis dari polling ABC News/Washington Post terdahulu. Dalam polling pada 13 Oktober lalu tersebut, Hillary unggul atas Trump dengan selisih suara 4 poin saja.
Hasil survei terbaru ini keluar setelah debat ketiga atau terakhir antara Hillary dan Trump, pekan lalu di Las Vegas. Survei ABC ini digelar pada 20-22 Oktober, dengan diikuti oleh 874 responden.(RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
General Manager Pizza Hut Delivery (PHD) Andrias Chandra menyebut ada 40 bangunan yang rusak akibat ledakan kuat tabung gas pada Minggu (23/10). Pihak PHD menawarkan ganti rugi atas kerusakan tersebut.
“Saat ini kita sudah mendapatkan data-data bangunan-bangunan yang rusak. Ada 40 rumah dan kita sudah datangi satu-satu. Semoga sore ini bisa memberikan solusi konkretnya, bagaimana baiknya (kompensasi, red), saat ini kita masih survei,” ujar Andrias di lokasi ledakan gerai PHD, Jl Raya Hankam, Pondok Melati, Bekasi, Senin (24/10/2016).
Selain menghancurkan bangunan di sekitar gerai, ledakan juga membuat tiga orang terluka. Satu korban bernama Afrizal (14) masih dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
“Untuk korban luka ada di klinik sudah boleh pulang. Ada 1 yang dibawa ke rumah sakit, kita sudah tengok di rumah sakit. Kita beri pelayanan yang paling bagus, untuk biaya kita cover semua biaya. Kita cover,” imbuh Andrias.
Tim Puslabfor didampingi teknisi sudah memeriksa tabung gas di lokasi ledakan. Ada 4 tabung yang 2 di antaranya masih berisi gas. Kapolsek Pondok Gede, Kompol Sukadi menyebut ada satu tabung gas yang posisi regulatornya masih ‘on’. Diduga kebocoran gas yang menimbulkan ledakan kuat, berasal dari tabung tersebut.
“Kalau dilihat dari identifikasi tadi yang dilakukan Puslabfor dan dibantu pihak teknisi tadi, kemungkinan memang ada kebocoran, karena ada 1 tabung gas dalam kondisi on. Dalam kondisi on itulah bisa memungkinkan kebocoran dan kebocoran itu ada ruang hampa sehingga diisi oleh gas tersebut,” kata Kapolsek Pondok Gede, Kompol Sukadi.
Polisi tengah mengidentifikasi terkait temuan tersebut. Sebab sesuai prosedur seharusnya regulator tabung gas dalam posisi off. Tengah ditelusuri dugaan kelalaian atas prosedur yang seharusnya dilakukan.
“Ya (dugaan kelalaian), karena sesuai identifikasi ada satu tabung gas yang kerannya ON. Sesuai SOP harusnya keran dalam posisi tertutup tadi keran dalam posisi terbuka,” tegas Sukadi.(RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo siang ini mengumpulkan seluruh Kapolda, Pangdam, serta perwira tinggi TNI dan Polri di Istana. Pertemuan itu membahas pungutan liar (pungli) dan Pilkada serentak.
Pertemuan digelar di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/10/2016). Hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama 3 kepala staf TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Syafruddin.
Hadir juga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Seskab Pramono Anung, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Hadir juga seluruh Kapolda dan Pangdam se-Indonesia yang sudah duduk di ruangan Istana Negara. Pukul 14.06 WIB, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla masuk ke ruang pertemuan.
“Siang hari ini saya hanya ingin bicara dua hal, yang berkaitan dengan pungli dan kedua berkaitan dengan Pilkada,” ucap Presiden Jokowi mengawali sambutannya.
“Hanya itu saja sebagai pengantar awal,” imbuh Jokowi.
Pengantar super singkat Presiden Jokowi itu membuat para pangdam, kapolda dan wartawan yang hadir tertawa kecil, karena biasanya pengantar Jokowi cukup panjang.
Setelah itu wartawan diminta keluar ruangan. Untuk diketahui, pertemuan semacam ini memang berlangsung tertutup, hanya pengantar dari Presiden saja yang bisa diliput wartawan. Pertemuan yang digelar mulai pukul 14.08 WIB itu selanjutnya berlangsung tertutup. (RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan pengusutan kasus kematian aktivis HAM Munir tidak bernuansa politik. Kejagung hanya mencari kebenaran semata.
“Tidak ada politisasi, tidak pernah saya mempolitisir,” ujar Prasetyo di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Prasetyo menambahkan sejauh ini fokus utama penegak hukum di kasus Munir adalah mencari kebenaran. Untuk itu semua pihak diminta tidak menambah kegaduhan dalam pengusutan kasus ini.
“Tidak ada politisasi, kita ini mau mencari kebenaran, jangan ada tuduhan seperti itu, tidak ada politisasi, tidak ada kriminalisasi, tidak ada isu lainnya apapun!” tegasnya.
Dia mengatakan, pihaknya tidak pernah melontarkan isu politik dalam perkembangan kasus Munir.
“Bagaimana dikatakan politisasi? Tidak ada politisasi. Yang melontarkan isu awal juga bukan kita-kita ini,” ujarnya.
Sebelumnya presiden ke-6 SBY berkicau soal TPF Munir. Menurut SBY, dirinya selama dua minggu ini terus mengamati perkembangan soal dokumen TPF ini. SBY pun saat ini sedang mempersiapkan penjelasan soal ini bersama para pejabat Kabinet Indonesia Bersatu.
“Saya amati perbincangan publik ada yg berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana-ke mari dan bernuansa politik,” kata Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun twitter resminya Minggu (23/10) malam. (RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kelompok masyarakat lintas disiplin dan profesi menggagas rembuk nasional dengan tema “Bergegas Membangun Indonesia”. Perhelatan itu dalam rangka merayakan genap dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 20 Oktober lalu.
Rembuk nasional ini nanti akan menjadi ajang pertemuan para praktisi, akademikus, analis, asosiasi, NGO, budayawan, seniman, awak media, dan masyarakat umum.
“Yang akan didiskusikan adalah berbagai tema yang menjadi prioritas pembangunan,” kata ketua panitia sekaligus penanggung jawab rembuk nasional, Rosan Perkasa Roeslani, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 Oktober 2016.
Rosan mengatakan peserta rembuk nasional merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam menyatukan semangat positif untuk membangun Indonesia. Selanjutnya, kegiatan ini merupakan upaya mengatasi ketertinggalan dan upaya menghadapi tantangan regional maupun global, serta menuntaskan program pemerintah secara berkesinambungan.
Acara rembuk nasional akan dihelat di Grand Sahid Hotel Jakarta pada 24 Oktober 2016 dan direncanakan melibatkan 700 lebih peserta. Dalam acara itu, peserta akan terbagi atas tujuh kelompok diskusi yang membicarakan prioritas utama pembangunan pemerintahan Jokowi-Kalla.
Ketujuh kelompok diskusi itu meliputi pembahasan bidang ekonomi, bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang kemaritiman dan sumber daya, bidang pariwisata dan industri kreatif, masalah infrastruktur, konektivitas dan lingkungan hidup, masalah kebudayaan, serta pendidikan vokasi.
Rosan menuturkan setiap forum pembahasan akan menghasilkan dokumen rekomendasi yang nantinya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Puncak acara rembuk nasional berbentuk pertemuan pleno rencananya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi, sekaligus memberikan tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan.(RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
4 Orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di perumahan Ubud Indah, Lippo Karawaci, Kelurahan Binong, Tangerang. Keempat korban terkunci di dalam rumah sehingga tidak sempat menyelamatkan diri saat api membakar rumah mewah tersebut.
“Rumah tersebut berpagar teralis besi dan terkunci, demikian juga pintu rumah sehingga warga tidak bisa menjebol rumah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono dalam keterangan yang diterima khatulistiwaonline, Sabtu (22/10/2016).
Api semakin membesar dan merembet ke rumah di sebelahnya, yakni rumah nomor 6. Beruntung penghuni di rumah tersebut berhasil menyelamatkan diri.
Mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 05.00 WIB. Mereka langsung berjibaku memadamkan api dan melakukan olah TKP.
Keempat korban yang tewas merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan 2 anak. Mereka adalah Lina Prasetyo (44), Yohanes Prasetyo (45), Lutwina (13) dan Jonatan Prasetyo (12).
Sementara pembantu rumah tangga mereka berhasil menyelamatkan diri. Dia loncat dari lantai 2 dengan dibantu oleh satpam. (RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyoroti kasus sengketa tanah yang sering terjadi. Salah satu permasalahannya adalah karena pemalsuan girik atau sertifikat.
Lalu bagaimana jika bukti jual beli tanah atau rumah hanya surat bermaterai?
“Intinya kalau itu ada transaksi yang benar diakui oleh yang jual enggak ada masalah, kita selesaikan. Biasanya sengketa itu karena salah satu pihak mengingkari itu baru jadi masalah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan Djalil di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).
Menurut dia, bukan masalah pula bila pihak pembeli belum melunasi dan belum diberikan sertifikat. Asalkan ada perjanjian jelas antara penjual dan pembeli.
“Tapi supaya pasti kita rekomendasikan supaya yang beli itu bikin di depan PPAT, jelas dasar hukumnya,” kata Sofjan.(RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Batalyon Perbekalan Angkutan-4/Air TNI AD memperkenalkan Kapal ADRI-L sebagai salah satu Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) air milik TNI AD. Kapal tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan Tank Leopard dalam rangka latihan antar kecabangan (Latancab) 2016 di Kepulauan Natuna.
“Kapal ini diterima Kasad dari rekanan pada 28 Juli 2016 dan langsung diserahkan kepada kami untuk pengoperasian. Sebelumnya kami sudah melepas 16 Tank Leopard ke Natuna dengan 4 Kapal ADRI lainnya, hari ini secara simbolis melepas 3 tank leopard, dan rencana berangkat pada hari Minggu besok menggunakan kapal ADRI-L,” kata Danyon Bekang-4/Air, Letkol Cba Atjep Mihardja Soma di Markas Yonbekang-4/Air, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, (21/10/2016).
Nama ADRI sendiri merupakan singkatan dari Angkatan Darat Republik Indonesia, sementara ‘L’ adalah lambang angka 50 dalam Romawi. Sehingga kapal tersebut dibaca ADRI-Limapuluh. Kapal ini memiliki besar 1200 DWT (Dead Weight Tonnage) atau jumlah bobot yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan. Kapal ADRI-L dapat menampung hingga 6 unit tank Teopard dan 1 unit transporter dalam satu kali pelayaran.
“Seperti Kapal ADRI lainnya, nantinya kapal ini lebih dominan digunakan untuk menggeser bekal materil yang dimiliki AD dari Mabesad ke daerah yang secara rutin setiap triwulan dalam rangka pembinaan satuan di jajaran TNI AD,” lanjut Atjep.
Atjep berharap dengan adanya Alutsista air dapat mengoptimalkan tercapainya tugas dan fungsi angkutan air. Hal itu guna memenuhi lima aspek penyelenggaraan angkutan AD.
“Lima aspek itu adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat sasaran,” kata dia.
Armada Kapal ADRI yang dimiliki oleh Satuan Yonbekang-4/Air berjumlah 12 unit. Yakni 1 unit Kapal ADRI 1200 DWT, 3 unit Kapal ADRI 1000 DWT, 2 unit Kapal ADRI 500 DWT, 3 unit Kapal ADRI 300 DWT, dan 3 unit Kapal ADRI 150 DWT.
“Rencana tahun ini akan dibuat lagi 2 unit Kapal ADRI 1500 DWT yang memiliki kemampuan mengangkut 8 Tank Leopard dan 1 helikopter. Diharapkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2018,” tutup Atjep. (RED)