JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Longsor berada di urutan kedua bencana yang paling sering terjadi di Indonesia setelah banjir. Meski begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat justru longsor lebih mematikan dibandingkan banjir.
“Seperti halnya pada tahun sebelumnya. Longsor adalah bencana yang paling mematikan selama 2016. Longsor menyebabkan 188 jiwa meninggal dunia,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Kamis (29/12/2016).
Terjadi 612 kejadian bencana longsor sepanjang 2016, sementara banjir ada 766 kejadian. Sebanyak 147 orang meninggal dunia akibat banjir.
“Tingginya kerentanan longsor menyebabkan longsor menjadi bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa. Ada 40,9 juta jiwa masyarakat terpapar dari bahaya sedang-tinggi dari longsor,” tutur Sutopo.
Menurut Sutopo, tingginya angka kejadian bencana di 2016 disebabkan oleh musim kemarau yang tak jelas. Adanya kemarau basah yang justru memicu terjadinya bencana.
“Kemarau basah menyebabkan banjir, longsor dan puting beliung meningkat. Bahkan saat puncak musim kemarau pun banyak terjadi banjir dan longsor,” ujar Sutopo.
“Kemarau basah ini juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan berkurang signifikan. Dibandingkan dengan tahun 2015, kejadian banjir meningkat 52 persen, longsor 19 persen, putting beliung 15 persen dan kombinasi antara banjir dan longsor meningkat 139 persen,” imbuhnya.
Sutopo mengatakan banyak warga yang belum sadar akan bencana. Dia meminta masyarakat meningkatkan upaya mengurangi resiko bencana.
“Budaya sadar bencana masih cukup rendah. Jutaan masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana dengan tingkat mitigasi bencana yang rendah,” jelas Sutopo. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Arief Hidayat menyatakan lembaganya berhasil memantapkan eksistensinya di mata dunia. Kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan kembali terpilih sebagai Presiden The Association of Asia Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)
“Selama 2016, MK memantapkan keberadan di mata dunia melalui jaringan kerjasama, baik lembaga maupun institusi di luar MK. Ini prestasi kita di Asia MK dan mahkamah sejenis seperti di Malaysia maupun Filipina,” kata Arief dalam jumpa pers akhir tahun di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Arief mengatakan AACC merupakan organisasi MK tingkat Asia yang didirikan lewat Jakarta Declaration pada 2010 lalu. Indonesia dipercaya terpilih memegang jabatan sebagai presiden ketiga.
“Pada Agustus 2016, semestinya jabatan NKRI habis. Tapi syukur alhamdulilah kita masih dipercaya sampai 17 Agustus 2017. Itu pun kalau dianggap cukup. Tapi kalau ada anggapan kembali dipercayai menjadi ketua bisa sampai 2018. Jadi MK NKRI dapat apresiasi luar biasa dari teman-teman mahkamah di tingkat Asia,” papar Arief.
Arief mengatakan apresiasi tidak hanya diberikan kepada lembaga, tetapi juga hakim konstitusi lainnya. Bahkan dirinya kerap diminta memberikan pengalamannya sebagai narasumber pada forum international.
“Bagaimana pengalaman MK NKRI dalam menjalankan di berbagai forum, misal Kongres Eropa atau asosiasi berbahasa Prancis. Indonesia satu-satunya asosiasi di luar Eropa, satu-satunya asosiasi berbahasa Prancis itu NKRI diminta narasumber,” ujar Arief bangga.
Arief juga menjelaskan salah satu prestasi yang berhasil diukir sepanjang 2016 ini adalah putusan MK yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Putusan tersebut juga dipelajari oleh mahasiwa hingga hakim-hakim di dunia international.
“Perlu disampaikan putusan kita banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris yang banyak pelajari oleh mahasiswa, hakim sampai pegawai Mahkamah dari negara lain. Banyak putusan kita yang juga dipelajari oleh kolega kita di luar. Hal ini merupakan refleksi dari MK setahun terakhir pada tahun 2016,” pungkas Arief. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melarang warga yang merayakan tahun baru menyalakan petasan. Cukup kembang api.
“Petasan dilarang jangan ada petasan. Cukup kembang api saja,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).
Sumarsono akan hadir di acara perayaan tahun baru bersama dengan Forkopimda. “Malam tahun baru tugas saya sebagai Plt Gubernur menembakkan pistol (kembang api) ke udara pukul 24.00 WIB di Ancol bersama Forkopimda,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Soni ini mengimbau masyarakat merayakan pergantian tahun dengan aman dan sederhana. Ia berharap warga merayakan tahun baru dengan berdoa bersama. “Saya harapkan semua bisa melaksanakan dengan aman dan tidak berlebihan dalam merayakan tahun baru. Pergantian ini harus disyukuri, diiringi dengan doa di pergantian tahun yang baru,” jelas Sumarsono.
Ia menyampaikan setiap wilayah di Jakarta akan menggelar perayaan tahun baru dengan panggung rakyat. Bahkan, menurutnya, di Jakarta Timur akan ada panggung rakyat di tingkat kecamatan.
“Kami minta Wali Kota menyiapkan panggung rakyat di kota masing-masing. Bahkan, Jakarta Timur hampir semua kecamatan ada panggung rakyat sehingga semua rakyat dari berbagai kelas bisa menikmati pergantian tahun baru,” ungkapnya. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo telah membantah adanya isu perombakan kabinet. Partai Hanura sebagai salah satu pendukung pemerintahan sepakat dengan keputusan Jokowi itu.
“Reshuffle itu kan hak prerogratif presiden. Ada atau kapan sepenuhnya beliau yang menentukan,” ungkap Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana dalam perbincangan, Kamis (29/12/2016).
Kabar soal reshuffle yang berhembus belakangan dinilainya hanya isu semata. Sebab Hanura sendiri yang berada di Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak mendengar adanya rencana reshuffle.
“Isu saja. Saya yakin dalam waktu dekat tidak ada reshuffle,” kata Dadang.
Sekretaris Fraksi Hanura DPR itu pun melihat perombakan kabinet belum perlu dilakukan. Apalagi Presiden Jokowi juga sudah dua kali melakukan reshuffle dalam masa kepemimpinannya.
“Dalam waktu dekat tidak ada reshuffle, tidak ada urgensinya,” tegas dia.
Dadang sepakat dengan sikap Jokowi yang menegaskan dirinya tidak akan melakukan perombakan dalam waktu dekat ini. Wapres Jusuf Kalla pun juga sudah menyatakan hal serupa dengan Jokowi.
“Saya sepakat dengan presiden, tidak ada reshuffle dalam waktu dekat,” tutur Dadang.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi sudah membantah akan melakukan reshuffle di tubuh Kabinet Kerja. Isu soal perombakan kabinet belakangan memang tengah ramai beredar.
“Enggak ada,” bantah Jokowi saat dikonfirmasi ketika ditemui di proyek pembangunan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
Jokowi lalu menegaskan lagi bahwa tak ada pembahasan untuk rombak kabinet lagi. Jawabannya pun singkat.
“Enggak ada,” tukas Jokowi kembali. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi siap mengamankan perayaan tahun baru di titik keramaian. Namun polisi juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kewaspadaan dan tidak mengkonsumsi minuman keras.
“Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada malam tahun baru yg tentu bisa menjadi satu hal dapat membahayakan masyarakat, hilang kesadaran, mabuk dan kemudian amat berbahaya jika yang bersangkutan mengendarai kendaraan bermotor,” imbau Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan (28/12/2016).
Boy menegaskan polisi akan fokus pada pengamanan di rumah ibadah dan pusat keramaian.
“Di rumah ibadah sudah pasti, kedua, di tempat keramaian yang menjadi tempat kegiatan tahun baru atau tempat wisata, di pusat perbelanjaan, di jalan yang diprediksi akan ramai,” ujarnya.
“Masyarakat kita yang akan melaksanakan ibadah, atau yang melaksanakan kegiatan di tempat hiburan, tempat wisata, dalam keadaan aman dan damai,” sambungnya.
Boy juga mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri. Dia pun mengimbau agar perayaan pergantian tahun diisi dengan ibadah.
“Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, menjaga keselamatan diri dan melaksanakan pergantian malam tahun baru dengan hikmat, lebih bagus kita berdoa kepada Tuhan, agar kita tetap dalam keadaan selamat,” ungkapnya. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Enam orang tewas dan lima lainnya dilarikan ke rumah sakit setelah disekap kawanan pelaku kriminal di rumah Ir Dodi Triono di Jl Pulomas Utara No 7A Pulogadung, Jakarta Timur. Belum diketahui pasti motif dalam peristiwa tersebut.
“Untuk motifnya belum disimpulkan, masih dianalisa,” ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum AKBP Hendy F Kurniawan kepada khatulistiwaonline, Rabu (28/12/2016).
Sementara Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Sapta Maulana mengatakan, drama penyekapan itu terjadi dalam tempo sekitar 40 menit.
“Dari awal pelaku datang sampai para korban disekap itu sekitar 40 menit,” ujar Sapta.
Para pelaku datang ke rumah arsitek tersebut, pada Senin (26/12) sekitar pukul 14.30 WIB. Berikut kronologi singkat peristiwa tersebut yang disampaikan AKBP Sapta:
Senin (26/12) Pukul 14.30 WIB
Para pelaku datang ke lokasi dengan membawa dua pucuk senjata api dan golok. Dua orang pelaku menodongkan senjata api kepada Yanto, sopir korban yang juga ikut tewas dalam kejadian itu.
Yanto kemudian digiring masuk ke dalam ruang tengah. Sementara pelaku lain menyuruh para korban lain untuk keluar dari ruangan.
Di dalam rumah itu ada tiga orang putri Dodi dari istri keduanya Almyanda Saphira atau Vira. Mereka adalah Diona Andika Andra Putri (16), Zanette Kalila Azaria (13) dan Dianita Gemma Dzalfayla (9).
Selain itu, ada juga dua orang pembantu dan seorang baby sitter Dodi yakni Emi (41), Santi (22) dan Fitriani (23). Selain Yanto, sopir lainnya yakni Tarso (40) dan Amalia Calista alias Amel, teman Gemma yang menginap di rumah korban.
Tidak lama setelah para penghuni dikumpulkan, Dodi datang. Dodi kemudian disekap di dalam toilet bersama 10 korban lainnya. Para pelaku mengunci 11 korban dari luar.
Di dalam ruangan yang sempit itu, para korban panik. Mereka mengalami dehidrasi dan kelelahan karena kekurangan oksigen.
Zanette atau Anet, korban selamat sempat menceritakan kepanikan itu. Sang kakak, Diona yang sudah tidak kuat bernapas hanya bisa menggigit tangan Anet, seolah menguatkan dirinya untuk bisa bertahan hidup.
Anet juga sempat menyemangati korban lain. Dia menyuruh korban lain untuk menghidupkan air keran dan meminumnya agar bertahan hidup. Sisanya, mereka hanya bisa berdoa agar bantuan segera datang.
Selasa (27/12) Pukul 09.30 WIB
Saksi Sheila Putri, teman Diona mendatangi rumah korban. Dia kaget ketika mendapati pintu pagar dan pintu rumah utama tidak terkunci.
Sheila kemudian memanggil-manggil penghuni rumah, tetapi tidak ada sahutan. Ia lalu mencari ke sekeliling, sampai akhirnya langkahnya terhenti di depan toilet di ruangan dapur.
Di situ ia mendengar suara rintihan. Sheila kemudian berlari meninggalkan rumah tersebut dan mencari pertolongan ke Pospol terdekat.
Petugas polisi bersama pihak RW kemudian mendatangi rumah tersebut. Mereka berusaha mendobrak pintu toilet secara manual, tetapi tidak berhasil.
Akhirnya, para saksi membongkar pintu toilet dengan linggis. Perlu waktu setengah jam untuk membuka pintu kamar mandi tersebut.
Setelah pintu terbuka, didapti 11 korban tertumpuk di dalam toilet tersebut. Sheila pun histeris. Satu persatu korban dikeluarkan. Enam orang tewas dan lima di antaranya selamat.
Poliai masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk menggali motifnya. Sementara para pelaku yang diperkirakan lebih dari dua orang, masih diburu polisi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku telah membatalkan kontrak pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. Pembelian heli itu dilakukan oleh TNI Angkatan Udara (AU).
“Sekarang tidak jadi. Yang jelas saya sudah buat surat untuk pembatalan kontrak,” kata Jenderal Gatot di Aula PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).
Gatot pun telah memerintahkan tim untuk menginvestigasi siapa yang membuat pengajuan dana untuk pembelian heli itu. Apabila nantinya terungkap, Gatot pun menegaskan akan ada sanksi bagi prajuritnya yang terbukti terlibat.
“Saya sudah kirim tim investigasi kenapa itu terjadi,” ungkapnya.
“(TNI yang terlibat) pasti dihukum,” imbuh Gatot.
Sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya telah menjelaskan soal rencana pembelian helikopter tersebut. Menurut dia, Kementerian Keuangan telah memberi izin untuk pembelian helikopter AW-101.
“Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kita butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kita melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas,” ujar Jemi.
Wacana pembelian AW-101 pernah muncul pada tahun lalu. Ketika itu tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan VVIP (very very important person) seperti presiden, wakil presiden, hingga tamu negara.
Tetapi Presiden Jokowi saat itu menolak pembelian helikopter AW-101. Jokowi, kata Menhan Ryamizard Ryacudu, telah memilih helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Isu perombakan Kabinet Kerja alias reshuffle oleh Presiden Joko Widodo terdengar lagi. Pihak Istana Kepresidenan pun menegaskan masalah itu merupakan hak Presiden Jokowi, meski kabar itu mengejutkan.
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengaku, dirinya belum mendengar ada kabar soal perombakan kabinet. Namun dia menegaskan, reshuffle tersebut merupakan hak penuh Presiden Jokowi.
“Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden. Saya sendiri belum pernah mendengar secara langsung dari Presiden soal ada reshuffle lagi,” kata Johan lewat pesan singkatnya, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).
Isu reshuffle kabinet muncul ke permukaan menjelang pergantian tahun. Presiden Jokowi kabarnya akan merotasi sejumlah kursi menteri untuk mengoptimalkan pemerintahan.
Beberapa partai politik pun sudah memberikan tanggapan, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berharap jatah menterinya tidak dikurangi.
“Ya kami berharap, semoga menteri-menteri kami posisinya aman. Kami ingin tetap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi,” ucap Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menanggapi pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet di sela acara Haul ke-7 Gus Dur di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (27/12).
Sementara itu, terkait isu reshuffle ini, partai Gerindra menegaskan secara konsisten berada di luar pemerintahan.
“Saya rasa Gerindra konsisten di luar pemerintahan. Kami pasti akan mendukung program pemerintah yang mendukung atau bermanfaat bagi rakyat,” jelas Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Selasa (27/12). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) membantah ada kesepakatan (deal) memberikan anggaran fasilitas DPRD untuk memuluskan pembahasan APBD tahun 2017. Sejumlah anggaran terkait DPRD akhirnya dicoret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tidak ada deal. Deal itu adalah komitmen untuk membangun rakyat. Kemudian Januari bagaimana semua supaya rakyat bisa melaksanakan kegiatan pembangunan tidak terhambat. Itu persoalan gaji sopir hanya Rp 4 miliar nggak ada deal-dealan apa,” kata Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).
Menurut Soni, kesepakatan Pemprov dengan dewan hanya untuk memperlancar pembangunan di Jakarta. DPRD DKI diklaim Soni menerima keputusan Kemendagri mencoret atau mengurangi sejumlah anggaran.
“Dealnya hanya sepakat untuk memperlancar proses pembangunan di Jakarta. Melayani publik sebaik-baiknya, jangan ada hambatan dan kendala karena waktu, seperti tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.
“Oleh karena itu, prosesnya ikuti aturan saja, jalankan, ajukan ke Kemendagri, di koreksi ya kita ikuti saja dan DPRD bisa menerima dengan mudah. Karena aturannya enggak ada permberian mobil kepada anggota DPRD, enggak ada. Kecuali ketua dan pimpinan ada fasilitias pimpinan. Tapi kalau anggota enggak ada. Karena aturan dilanggar dan dicoret kita terima,” imbuhnya.
Mengenai adanya pencoretan anggaran yang dilakukan Kemendagri, Pemprov sambung Soni akan melakukan penyesuaian. Kemendagri mencoret anggaran sopir anggota DPRD dan memotong anggaran Rp 500 juta untuk renovasi kolam ikan di DPRD DKI.
“Posisi kita apa yang dikoreksi itu yang menjadi keputusan. Itu bukan dibahas tapi disempurnakan saja. Bahasanya disempurnakan kembali dengan DPRD untuk penyesuaian sesuai dengan evaluasi Menteri Dalam Negeri. Sudah selesai, kemarin tanggal 27 Desember. Sudah dicoret,” lanjutnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan adanya indikasi aliran ‘uang haram’ di wilayah sumber daya alam. Namun beberapa kali KPK melancarkan operasi tangkap tangan di ranah tersebut tampaknya tidak membuat para pihak terkait jera.
Di masa kepemimpinan Agus Rahardjo Cs, misi pembersihan tindak pidana korupsi di wilayah itu pun masih terus dilakukan. Salah satunya terlihat ketika seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta bernama Muhammad Sanusi digiring ke KPK.
Sanusi tertangkap tangan menerima uang Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja yang saat itu menjadi bos perusahaan properti ternama, PT Agung Podomoro Land. Uang itu disampaikan Ariesman melalui anak buahnya, Trinanda Prihantoro.
Kasus ini pun sangat mencuri perhatian publik. Apalagi saat itu banyak nama-nama tenar yang muncul ke permukaan yang disebut-sebut terlibat arus pusaran korupsi itu. Sebut saja ada nama Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Sunny Tanuwidjaja.
Aguan yang menyandang status sebagai bos PT Agung Sedayu Grup itu beberapa kali ‘mampir’ ke KPK. Anak kandung Aguan, Richard Halim Kusuma, turut pula dicecar berbagai pertanyaan oleh penyidik KPK.
Tak kalah mengejutkan, Sunny juga dipanggil penyidik KPK untuk menjelaskan kasus tersebut. Saat itu Sunny disebut sebagai staf khusus dari Basuki Tjahaja Purnama yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta nonaktif karena kembali mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017.
Sunny pun disebut turut andil membahas tentang dua rancangan Peraturan Daerah (raperda) yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSPJ) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dua raperda itu menjadi latar belakang penyuapan yang dilakukan Ariesman ke Sanusi.
Berbagai spekulasi bermunculan ketika KPK meminta surat cegah ke Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) agar mencegah Aguan, Richard, dan Sunny untuk bepergian ke luar negeri. Dari pengalaman sebelumnya, orang-orang yang dicegah ke luar negeri oleh KPK berpotensi untuk menjadi tersangka.
Apalagi saat itu pimpinan KPK kerap memberi sinyal bahwa ada tersangka lain dalam kasus tersebut. Di tanggal 1 April, Ketua KPK Agus Rahardjo sampai menegaskan tentang kepastian adanya orang-orang yang berpotensi sebagai tersangka.
“Pasti ada,” kata Agus singkat saat itu.
Bahkan, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat itu sampai mengatakan bahwa kasus itu termasuk dalam kategori grand corruption. Syarif pun mengibaratkan kasus itu sebagai gurita dengan banyak tentakel.
“Jadi jangan dilihat dari nilai suapnya yang Rp 1 miliar itu, tapi betul grand corruption karena tentakelnya banyak,” kata Syarif.
Publik pun menunggu gertakan pimpinan KPK itu menjadi nyata. Tunggu punya tunggu, pengusutan KPK dalam kasus itu nyatanya melempem.
Di meja hijau, penuntut umum KPK hanya mengajukan tuntutan untuk Ariesman selama 4 tahun penjara. Hingga akhirnya Ariesman hanya divonis hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Angka yang dianggap masih jauh dari harapan.
Tak berhenti di situ saja, status cegah yang awalnya disematkan pada Aguan dan Richard pun tidak diperpanjang. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan beralasan bahwa kesaksian keduanya dirasa sudah cukup.
“Sesuai dengan pertimbangan dari penyidik maka pencekalan terhadap Aguan tidak diperpanjang. (Karena) kesaksian yang diperlukan dari yang bersangkutan menurut penyidik sudah cukup,” kata Basaria, Jumat, 30 September.
Pengusutan kasus yang melempem ini semakin diperparah ketika Ahok kembali mengajukan 2 raperda yang sarat dengan ‘permainan’ itu untuk kembali dibahas di DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, KPK memberikan syarat apabila raperda itu akan dilanjutkan.
Bagaimana dengan nasib Sanusi? Adik dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik itu masih belum selesai menjalani persidangan. Sanusi dituntut 10 tahun hukuman penjara dan dijerat pula dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Melihat perjalanan kasus tersebut, mungkin bisa disebut drama yang digarap KPK dengan menyebut grand corruption itu berakhir antiklimaks apabila hanya berhenti di Sanusi dan Ariesman saja. Pengusutan kasus itu pun bisa jadi menjadi pekerjaan rumah KPK di tahun mendatang. (DON)