PALU,khatulistiwaonline.com
Terjadi polemik politik anggaran di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Seorang anggota DPRD menyoroti anggaran rumah kontrakan untuk Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said, atau lebih dikenal dengan Pasha ‘Ungu’. Benarkah ada anggaran semacam itu?
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H Basatu, di Palu, Rabu (11/1/2017), meminta Pemerintah Kota Palu tidak membayar kontrakan pribadi Sigit Purnomo di kompleks hunian elite Citra Land di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.
Anggota Dewan Kota dari Partai Hanura itu menegaskan kontrakan pribadi Pasha tidak boleh dibebankan atau dibayar lewat APBD Kota Palu.
“Itu dapat menjadi masalah dalam penggunaan anggaran daerah. Kontrakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah atau keuangan daerah, sehingga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi,” Ridwan.
Politisi ini menyampaikan pula saat rapat asistensi anggaran di DPRD, awalnya Bagian Rumah Tangga dan Umum di Sekretariat Pemkot Palu enggan mengakui bahwa APBD digunakan untuk membayar kontrakan hunian elite Pasha. Namun, menurut penelusurannya, kontrakan rumah Wakil Wali Kota direncanakan dibiayai APBD.
Namun hal ini ditampik Kepala Bagian Perlengkapan Umum Pemkot Palu, Layla Husain. “Kami pastikan Perlum tidak menganggarkan itu. Kecuali untuk perlengkapan rumah,” jawab Layla.
Pasha membantah bila dikatakan uang kontrakan rumahnya dibayarkan dengan APBD. Pasha mengontrak rumah di kawasan elite Citra Land, Palu, selama enam bulan terakhir.
Kepada wartawan di Balai Kota Palu, Rabu (11/01), Pasha mengatakan rumah jabatan wakil wali kota yang sedianya ditempati masih dalam proses rehabilitasi. Rumah yang dimaksud adalah bekas Kantor Dinas Pertanian, yang terletak di Jalan Balai Kota Utara, Palu.
Dia mengaku tidak sepeser pun menggunakan uang daerah dikeluarkan untuk menyewa kontrakan itu. Setiap bulan dia membayar Rp 60 juta selama enam bulan terakhir.
“Kalau memang sewa kontrakan rumah saya dianggarkan di APBD 2017, coba silakan dicek saja. Kalau ini tidak ada, berarti ngarang. Itu pernyataan yang tidak berkualitas,” sebut dia.
Mantan vokalis kelompok musik Ungu ini mengaku Pemkot Palu hanya pernah membiayai keperluan dalam rumah. Seperti pengadaan televisi, lemari, serta kelengkapan rumah lainnya yang memang menjadi hak seorang kepala daerah.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komandan Daerah Militer (Dandim) 06/03 Lebak Letkol Czi Ubaidillah dicopot karena melanggar prosedur saat melatih bela negara ormas FPI Banten. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara.
“Kemarin dicopot, sesuai dengan keterangan Pangdam karena kesalahan prosedur,” ungkap Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).
Panglima TNI memastikan program bela negara boleh diikuti oleh siapapun warga negara Indonesia. Namun harus sesui dengan standard operating procedure (SOP).
“Memang bela negara hak semua warga negara, tapi prosedur harus benar, tidak nanti Koramil ajukan sendiri tanpa laporan,” kata Gatot.
“Karena ada silabusnya, laporan kesehatan, dan ada apa yang harus dicapai. Tidak sembarangan seperti itu,” lanjutnya.
Untuk pihak yang menginginkan mendapat pelatihan bela negara dari TNI, termasuk ormas, pimpinan dari satuan yang melaksanakan pelatihan harus melapor kepada atasannya. Hal inilah yang dilanggar oleh Letkol Ubaidillah.
“Prosedurnya adalah dia harus melaporkan kepada pimpinan. Koramil kepada Dandim, Dandim kepada Danrem. Itu tidak dilalui. (Kejadian di Kodim Lebak) semaunya aja,” terang Gatot.
Sebenarnya pelatihan bela negara terhadap FPI bukan baru kali ini dilakukan. Gatot menyebut TNI pernah melatih FPI bela negara di Madura pada 2014 lalu.
“Itu kejadian Maret 2014. Kejadian sudah berlalu dan prosedur yang dilakukan benar. Sebenarnya langkah ini sudah ada aturannya,” ucap jenderal bintang empat itu.
Sebelumnya foto-foto latihan bela negara sempat diunggah akun Instagram DPP FPI melalui akun dpp_fpi. Tampak di foto-foto tersebut anggota laskar FPI sedang berlatih ketahanan dan ketangkasan.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen M Herindra lalu mencopot Letkol Czi Ubaidillah dari posisi Dandim Lebak. Ia dianggap melanggar SOP di lingkup internal TNI.
“Saya sudah melihat itu dan sudah memeriksa, ternyata pelaksanaan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan, sehingga saya menggambil langkah Dandim saya copot,” jelas Herindra, Senin (9/1).
“Dia tidak izin dengan saya, maka saya mengarakan pelanggaran serius,” imbuh mantan Danjen Kopassus tersebut. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) belum membahas soal Pilpres.
“Kalau PAN nanti, Belanda masih jauh,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
PAN sendiri menghormati keputusan Gerindra. Seperti diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, PAN dan Gerindra sempat berkoalisi untuk mengusung Prabowo menjadi calon presiden.
“Kita hormati penuh haknya Gerindra untuk mendukung Pak Prabowo. Kita ucapkan selamat,” jelas Zulkifli, yang juga menjabat Ketua MPR.
Apakah keputusan Gerindra terlalu dini? Zulkifli menjawab itu hak tiap partai politik.
“Itu hak masing-masing. Tapi kalau kami belum (bahas Pilpres), nanti pada saatnya momentum yang tepat,” tutupnya.
Sebelumnya, Fadli menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Gerindra siap berjuang habis-habisan.
“Saya kira Partai Gerindra perlu mencalonkan kembali, mayoritas ingin mencalonkan Pak Prabowo di 2019,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/1). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tahun 2017 diawali para wakil rakyat dengan membahas tambahan jatah kursi di DPR maupun MPR. Substansi pembahasan revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD Dan DPD atau disebut UU MD3 pun semakin luas.
Wacana revisi UU MD3 menjadi makin nyata sejak PDIP meminta tambahan kursi pimpinan DPR dan MPR saat Setya Novanto menjadi Ketua DPR lagi. PDIP sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak di DPR merasa seharusnya mendapat kursi pimpinan DPR.
Untuk menambah kursi pimpinan DPR, UU MD3 harus lebih dahulu direvisi. PDIP membentuk tim lobi hingga mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saat masa reses, Badan Legislasi (Baleg) pun rapat untuk membahas poin-poin yang akan direvisi dari UU MD3.
Dalam pembahasan di Baleg, pembahasan revisi UU MD3 makin luas. Selain penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR yang merupakan aspirasi PDIP, ada pula permintaan dari PKS yang ingin mendapatkan kembali kursi pimpinan MKD. Wacana itu dicetuskan PKS lantaran kadernya yang duduk di kursi pimpinan MKD didrop dan diganti oleh Gerindra.
Tak hanya itu, kini datang pula permintaan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sudah punya 1 kursi di pimpinan MPR, DPD meminta tambahan jatah karena merasa sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak di MPR.
“Karena kan kedaulatan rakyat, pimpinan di DPD itu ini kan namanya juga usul. Kalau memang ada penambahan, tidak masalah dari satu jadi dua (di MPR). Harapannya asas keterwakilan,” kata Ketua DPD Muhammad Saleh.
Saleh juga meminta poin-poin utusan Mahkamah Konstitusi (MK) masuk dalam revisi UU MD3. DPD lalu mengirim surat ke DPR agar dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 dan surat itu sudah dibacakan di rapat paripurna.
Fokus revisi UU MD3 yang awalnya hanya untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR kini makin meluas. Di saat yang sama, pembahasannya justru diundur.
Seharusnya, revisi UU MD3 disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (10/1/2017) kemarin. Namun, pengesahan itu ditunda dan pimpinan DPR hanya membacakan surat dari Badan Legislatif.
“Belum (disahkan jadi inisiatif DPR hari ini). Mungkin rapat paripurna berikutnya,” kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi masih memburu F, terduga pelaku pengeroyokan kader PDI Perjuangan, Widodo. Satu orang pengeroyok berinisial I yang menyerahkan diri dan ditahan.
“Yang satu ini masih kita kejar. Mudah-mudahan hari ini (tertangkap). Kita mohon doanya,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Roycke Harry Langie kepada wartawan di Mapolres Jakarta Barat, Jl. S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).
Polisi dipastikan Roycke sudah mengetahui keberadaan terduga pelaku. F diharapkan segera menyerahkan diri.
“Ya kita imbau untuk supaya segera menyerahkan diri, saudara F ini dan terus akan kita kejar. Kami bisa menangkapnya,” ujar Roycke.
Dari keterangan Widodo, ada lebih dua orang pelaku pengeroyokan. Namun dua orang yang berinisial I dan F yang dikenali Widodo.
“Dari keterangan saksi korban, itu dua yang dikenali. Kemudian karena pada saat itu dia dipukuli, dia juga sudah tidak melihat. Tapi rangkaian orang yang ada di situ kurang lebih 7-10” kata Roycke.
Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 7 orang saksi dan I yang menyerahkan diri pada hari Minggu (8/1).
Pengeroyokan terhadap Widodo terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, Jumat (6/1). Ada dua tetangga Widodo yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan.
Pengeroyokan berawal dari adu mulut pada siang hari terkait dengan rencana blusukan Djarot ke Jl Jelambar Utama, Grogol Petamburan, Jakbar. Malam harinya, Widodo dihampiri oleh pelaku.
“Pemicunya, pelaku ini berteriak haram terhadap salah satu calon. Korban menyampaikan, ‘Yang haram itu apa’,” sebut Roycke, Sabtu (7/1).
Pengeroyokan Widodo ini menjadi perhatian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati memberikan penghargaan kepada Widodo dan Nurdayat saat HUT ke-44 PDIP di JCC, Senayan, Jakarta.
“Anak buah saya ada yang sudah digaplok sama orang. Ada 2, kasihan. Anak ranting. Kalau sudah sembuh, anaknya akan saya beri hadiah kehormatan,” kata Mega saat menyampaikan pidato politik di Assembly Hall JCC. (MAD)
Yogyakarta,khatulistiwaonline.com –
Seorang warga negara Bolivia, DP (38) diturunkan dari pesawat saat sedang bersiap akan terbang karena diduga mabuk. Sebelumnya DP berbicara kacau hingga membuat penumpang ketakutan.
“Setelah (DP) boarding dan berada di dalam pesawat, dia bertanya-tanya ke penumpang lain sampai (membuat penumpang) ketakutan,” ujar Kapentak Lanud Adisutjipto Mayor Sus Giyanto, Selasa (10/1/2017).
Penumpang tersebut kemudian melaporkan ulah DP ke kru pesawat Air Asia. Akhirnya petugas keamanan maskapai mengamankan DP dan menurunkannya dari pesawat.
Pesawat tersebut sedang bersiap terbang dengan tujuan Singapura.
“Yang bersangkutan di-cancel, tidak bisa on board. Kemudian (diamankan sementara) di ruang tunggu Terminal B untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Giyanto. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik KPK memanggil Anas Urbaningrum terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Anas akan diperiksa sebagai saksi.
“Saksi atas nama Anas Urbaningrum diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ketika dimintai konfirmasi, Selasa (10/1/2017).
Selain itu, penyidik KPK akan memeriksa M Nazaruddin sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, baik Nazaruddin maupun Anas belum terlihat hadir.
Sebelumnya, Setya Novanto, yang juga dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus itu, telah hadir. Dia mengaku penyidik KPK ingin mengonfirmasi tentang hal-hal yang kurang dari pemeriksaan sebelumnya.
Nama Novanto dan Anas memang muncul dari ‘nyanyian’ Nazaruddin. Dia menyatakan ada dugaan permainan dalam pengadaan e-KTP. Sejumlah nama dia sebut, dari tingkat eksekutif hingga legislatif.
Novanto disebut menerima fee proyek tersebut saat proyek e-KTP berlangsung pada 2011-2014. Saat itu, Novanto menjabat Bendahara Umum Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar di DPR.
Namun Novanto, yang pernah dipanggil penyidik KPK pada Selasa, 13 Desember 2016, membantah menerima aliran uang terkait dengan kasus itu. “Itu tidak benar. Ya, itu nggak benar,” kata Novanto saat itu.
Dalam kasus tersebut, KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu eks Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Saat proyek e-KTP berlangsung, Irman menjabat kuasa pengguna anggaran, sedangkan Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan ulang tahun ke-44. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi dan JK memasuki Assembly Hall JCC, Senayan, Jakarta, bersama dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pukul 10.00 WIB, Selasa (10/1/2017). Jokowi kemudian duduk di antara JK dan Megawati. Jokowi tampak memakai batik bernuansa merah dan hitam.
Seskab Pramono Anung terlihat mengiringi saat mereka masuk. Tampak pula mantan Wapres Try Sutrisno bersama mereka. Acara kemudian dimulai dengan pertunjukan tari-tarian adat Indonesia.
Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Polhukam Wiranto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Ada pula Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. Pimpinan parpol yang tampak hadir adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, serta Ketum PPP Romahurmuziy.
Jokowi dijadwalkan akan memberikan sambutan pada acara ini sebagai Presiden RI. Setelah itu dia akan kembali ke Istana untuk memimpin rapat terbatas kabinet. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dewan Pers segera membuat label untuk mempermudah masyarakat mengenali media massa terpercaya. Label berbentuk kode Quick Response (QR code) itu akan dibubuhkan di media cetak hingga di media berbasis daring (online). Media penyebar hoax tak akan mendapat QR code ini.
“Itu menunjukkan bahwa itu media trusted yang berbadan hukum dan taat terhadap kode etik jurnalistik. Ini untuk membedakan dengan media yang tidak jelas,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, akrab disapa Stanley, kepada khatulistiwaonline, Senin (9/1/2017).
Dewan Pers merasa perlu membuat pelabelan semacam ini karena media-media yang tak terpercaya banyak beredar di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tak ragu lagi dalam mengakses informasi dari media berlabel khusus ini.
“Kan banyak media online yang ngaco dan media cetak yang diterbitkan untuk memeras, (dengan adanya QR code) sehingga orang akan tahu bahwa ini halal dan yang ini tidak jelas,” kata Stanley.
Untuk media cetak, QR code bisa ditampilkan di halaman depan. Untuk media online, nantinya QR code bisa ditempel di laman utama. QR code ini bisa dipindai masyarakat menggunakan ponsel pintar, kemudian informasi soal media ini akan tampak, meliputi penanggung jawab, alamat, nomor kontak, dan sebagainya.
“Nanti dari smartphone tinggal difoto, nanti akan terkoneksi dengan data di Dewan Pers,” kata Stanley.
Kini Dewan Pers sedang memasuki tahap lelang, persiapan desain, dan lomba jingle. QR code ini akan diluncurkan pada Hari Pers Nasional, 9 Februari nanti, di Ambon. Presiden Jokowi juga dinyatakan bakal hadir dalam acara itu.
“Presiden Jokowi rencananya akan hadir pada 9 Februari nanti. Masyarakat pers nanti akan menunjukkan bahwa mulai hari itu yang terverifikasi Dewan Pers bakal punya tanda. Karena Presiden mengatakan kita memerangi hoax,” kata Stanley.
Sosialisasi pemfungsian QR code juga akan diumumkan ke khalayak luas. Televisi dan radio juga bakal menyiarkan lagu singkat atau jingle soal ini. (DON)