Washington DC –
Amerika Serikat (AS) menggelar latihan militer bersama Jepang, India dan Filipina di perairan Laut China Selatan yang diklaim China. Latihan gabungan ini dinilai menjadi bentuk pamer kekuatan terbaru di perairan sengketa tersebut sekaligus menantang China.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/5/2019), latihan militer gabungan ini melibatkan sebuah kapal penghancur rudal AS, kemudian sebuah kapal induk Jepang, dua kapal Angkatan Laut India dan satu kapal patroli laut Filipina. Latihan militer serupa pernah digelar sebelumnya di Laut China Selatan.

Latihan bersama yang dilakukan empat negara ini dinilai mewakili tantangan baru untuk China, saat Presiden AS Donald Trump mengancam untuk menaikkan tarif bagi barang-barang China senilai US$ 200 miliar.

“Keterlibatan profesional dengan sekutu-sekutu kami, mitra kami dan sahabat kami di kawasan tersebut, menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang sudah terjalin kuat sebelumnya,” sebut Komandan Andrew K Klug, kapten kapal penghancur AS, USS William P Lawrence, dalam pernyataannya.

Disebutkan lebih lanjut bahwa selain AS yang mengerahkan USS William P Lawrence, Jepang mengerahkan salah satu dari dua kapal induknya yang bernama Izumo, kemudian India mengerahkan sebuah kapal penghancur bernama INS Kolkata dan kapal tanker bernama INS Shakti.

Latihan gabungan yang digelar pekan ini, telah berakhir pada Rabu (8/5) waktu setempat.

Empat negara ini menggelar latihan gabungan setelah pada Senin (6/5) lalu, dua kapal perang AS berlayar di dekat pulau-pulau yang diklaim China di Laut China Selatan. Aktivitas kapal AS itu menuai protes dari China yang menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan China

Angkatan Laut AS menegaskan bahwa pihaknya melakukan operasi kebebasan navigasi di perairan internasional di seluruh dunia, bahkan di perairan yang diklaim oleh sekutu-sekutunya, tanpa adanya pertimbangan politik apapun. Sementara China diketahui mengklaim hampir semua wilayah perairan strategis Laut China Selatan dan kerap mengecam AS juga sekutu-sekutunya yang menjalankan operasi militer di dekat pulau-pulau yang diklaim oleh China.

AS menyebut China sengaja melakukan militerisasi Laut China Selatan dengan membangun instalasi militer pada pulau-pulau buatan dan karang di perairan sengketa tersebut. Namun China menegaskan pembangunan itu diperlukan sebagai pertahanan diri. China juga balik menuding AS sebagai pemicu meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dengan mengirimkan kapal perang dan pesawat militer dekat dengan pulau-pulau yang diklaim China.(MAD)

Pyongyang –
Militer Korea Selatan (Korsel) menyebut proyektil yang baru saja ditembakkan Korea Utara (Korut) merupakan dua rudal jarak pendek. Peluncuran rudal oleh Korut ini menjadi aktivitas kedua dalam sepekan terakhir.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/5/2019), pernyataan kantor Kepala Staf Gabungan pada militer Korsel menyebut ada dua rudal yang ditembakkan Korut pada Kamis (9/5) sekitar pukul 16.29 waktu setempat dan pukul 16.49 waktu setempat.

Rudal-rudal itu terpantau ditembakkan dari area Kusong, Korut sebelah barat laut menuju ke arah timur negara tersebut. Menurut Korsel, dua rudal Korut itu mampu melesat sejauh 420 kilometer dan 270 kilometer, serta mencapai ketinggian sekitar 50 kilometer sebelum jatuh ke lautan.

Aktivitas Korut menembakkan dua rudalnya ini terjadi saat Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korut, Stephen Biegun, tengah berada di Seoul, Korsel untuk berunding dengan Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-Wha, dan Utusan Nuklir Lee Do-Hoon.

Secara terpisah, para pengamat menyatakan terlalu dini untuk memperkirakan jenis rudal yang baru saja ditembakkan Korut. “Anda tidak tahu jenis rudal apa itu hanya dari mengetahui seberapa jauh rudal itu melesat,” ujar peneliti senior pada Forum Pertahanan dan Keamanan Korea, Yang Uk.

“Korea Utara telah kembali pada taktik eskalasi klasik. Saya yakin mereka akan tetap meningkatkannya dengan menggunakan apa yang tampaknya merupakan rudal jarak pendek, sesuatu yang tidak akan memicu reaksi AS secara langsung,”

Usai peluncuran rudal Korut pada Kamis (9/5) waktu setempat, militer Korsel menyatakan pihaknya meningkatkan keamanan dan aktivitas pemantauan sebagai antisipasi jika ada peluncuran lainnya. Korsel juga bekerja sama dengan AS untuk mendapatkan informasi soal rudal-rudal yang ditembakkan Korut.

Juru bicara Istana Kepresidenan Korsel menyatakan Chung Eui-Yong selaku penasihat keamanan nasional untuk Presiden Moon Jae-In memantau secara seksama situasi terkini melalui video conference dengan militer Korsel.

Belum ada tanggapan AS terkait hal ini. Sementara Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan tidak mendeteksi adanya rudal balistik di wilayah perairannya atau di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan menilai tidak ada dampak langsung terhadap keamanan wilayahnya.

Aktivitas Korut menembakkan dua rudal jarak pendek ini terjadi kurang dari satu pekan setelah pemimpin Korut, Kim Jong-Un, mengawasi uji coba sistem persenjataan terbaru, yang terdiri dari sejumlah roket dan setidaknya satu rudal jarak pendek.

Uji coba pada Sabtu (4/5) lalu telah meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea, tepat saat kebuntuan tengah menyelimuti perundingan antara Korut dan AS. Dalam pernyataan terbaru pada Rabu (8/5) waktu setempat, Korut mengecam AS dan Korsel yang menyebut uji coba Korut itu sebagai aksi provokasi. Ditegaskan Korut bahwa uji coba pekan lalu merupakan uji coba ‘rutin dan bersifat mempertahankan diri’.(NGO)

Brasilia –
Presiden Brasil Jair Bolsonaro menandatangani dekrit kontroversial yang mengizinkan jutaan warganya untuk membawa senjata api di tempat umum. Di bawah dekrit itu, berbagai profesi mulai dari sopir truk, pengacara hingga politikus bahkan jurnalis di Brasil diperbolehkan membawa senjata api.

Seperti dilansir AFP, Kamis (9/5/2019), Bolsonaro yang pro-senjata api ini menandatangani dekrit yang melonggarkan aturan kepemilikan senjata api itu pada Selasa (7/5) waktu setempat. Namun isi dekrit kontroversial itu baru dirilis pada Rabu (8/5) waktu setempat.

Dekrit tersebut menyatakan bahwa warga Brasil dengan berbagai profesi mulai dari pemburu, petani, sopir truk, pengacara, politikus hingga jurnalis kini diizinkan membawa senjata api masing-masing di jalanan atau di tempat kerja.

Bolsonaro yang mantan tentara ini mempertahankan keputusannya terkait dekrit kontroversial ini. Dia menyebut langkah ini untuk menghormati hasil referendum tahun 2005 di mana 64 persen warga Brasil menolak aturan hukum yang di dalamnya mengatur, salah satunya, soal larangan total penjualan senjata api.

Para pakar memperingatkan bahwa langkah Bolsonaro ini inkonstitusional dan hanya akan memperburuk kekerasan bersenjata, yang menjadikan Brasil sebagai salah satu negara dengan angka kasus pembunuhan tertinggi di dunia.

Tercatat sedikitnya ada 64 ribu kasus pembunuhan di Brasil sepanjang tahun 2017. Jumlah tersebut tiga kali lipat lebih tinggi dari level yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai endemi kekerasan.

“Kita bisa memperkirakan peningkatan pada jumlah korban tewas ini. Kita menghitung bahwa lebih dari 20 juta orang sekarang diizinkan membawa senjata api. Ini hal terburuk yang bisa terjadi di Brasil sekarang,” sebut Direktur Eksekutif Sou de Paz Institute — yang menentang kekerasan bersenjata, Ivan Marques.

Dekrit kontroversial itu juga mengizinkan pemilik senjata api legal untuk membeli hingga 5 ribu amunisi per tahun, tergantung pada tipe senjata apinya. Hal ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan batasan saat ini yang hanya mencapai 50 amunisi per tahun.

“Warga Brasil diizinkan memiliki hingga empat senjata api tanpa membutuhkan izin resmi dari polisi federal,” kata ketua peneliti pada think-tank Igarape Institute, Robert Muggah, yang berbasis di Rio de Janeiro. Dengan ketentuan itu, berarti setiap orang akan bisa membeli 20 ribu amunisi setiap tahunnya.

Tidak hanya itu, dekrit tersebut juga mempermudah impor senjata api dan amunisinya. “Ini mewakili salah satu pergeseran paling dramatis dalam kebijakan senjata api di Brasil dalam beberapa dekade terakhir,” cetus Muggah.

Berbagai partai politik dan kelompok aktivis setempat berencana menantang dekrit Bolsonaro itu di Mahkamah Agung Brasil. Salah satu argumen mereka menyatakan dekrit itu inkonstitusional karena menciptakan aturan hukum baru, bukannya mengamandemen yang sudah ada.

“Langkah ini akan merusak keamanan publik secara fatal. Ini jelas merupakan pelanggaran aturan senjata api tahun 2003 yang melarang membawa senjata api (di tempat umum),” tegas Muggah dalam pernyataannya.

Menurut aturan hukum tahun 2003, setiap warga Brasil diizinkan memiliki senjata api jika memenuhi kriteria tertentu. Senjata api itu, menurut aturan tahun 2003, hanya terbatas di rumah, tempat latihan menembak dan untuk berburu bagi yang memiliki izin khusus.

Diketahui bahwa Bolsonaro sejak lama menyatakan dukungan agar orang-orang diperbolehkan membawa senjata api di jalanan, namun hal itu butuh dukungan Kongres untuk mengubah aturan hukum yang berlaku.

“Kami melakukan langkah dengan batasan hukum. Kami tidak melampaui hukum,” ucap Bolsonaro saat menandatangani dekrit ini di hadapan anggota Kongres Brasil dan pelobi industri senjata yang menyambut dengan tepuk tangan dan memberi isyarat pistol dengan tangan mereka.

Lebih lanjut, para pakar memperingatkan bahwa aturan baru ini bisa menyebabkan senjata api dan amunisi legal jatuh ke tangan geng-geng kriminal yang telah menteror sebagian besar wilayah Brasil. Para pakar juga mengkhawatirkan lebih banyak kekerasan di jalanan jika orang-orang dibebaskan membawa senjata mereka.

Penasihat Forum Keamanan Publik Brasil, Daniel Cerqueira, menyatakan berbagai kajian di seluruh dunia menunjukkan bahwa ‘lebih banyak senjata berarti lebih banyak kriminal dan lebih banyak pembunuhan’.(DON)