JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Peningkatan laba tersebut seiring dengan naiknya pendapatan yang dibukukan perseroan. Pendapatan PLN mencapai Rp 281,89 triliun per Juni 2025. Pendapatan ini naik 7,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 262,06 triliun.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, capaian tersebut ditopang oleh penjualan listrik sebesar 155,62 Terawatt hour (TWh) sepanjang semester I 2025. Penjualan ini tumbuh 4,36% secara year on year (yoy) dibanding periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 149,11 TWh.
Darmawan mengatakan, sektor rumah tangga menjadi kontributor utama penjualan listrik, dengan konsumsi mencapai 67,14 TWh pada semester I 2025. Jumlah ini tumbuh 5,13% yoy atau meningkat 3,27 TWh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan menyumbang 43,14% dari total penjualan listrik nasional.
Sementara itu, konsumsi listrik di sektor industri tumbuh sebesar 2,66% secara tahunan, dengan volume mencapai 1.165 Gigawatt hour (GWh). Ia mengatakan, pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan listrik dari pelanggan industri menengah, khususnya di sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta industri karet dan plastik.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah dan semua pihak yang terus mendukung PLN. Berkat kolaborasi ini, kami berhasil membukukan kinerja yang solid. Ini juga jadi bukti keberhasilan Pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi terlihat dari naiknya konsumsi listrik pelanggan,” ucap Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8/2025).
PT PLN (Persero) membukukan laba periode berjalan sebesar Rp 6,64 triliun sepanjang semester I tahun 2025. Laba tersebut melesat 32,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5 triliun.
Darmawan menekankan bahwa transformasi menyeluruh yang dijalankan sejak 2020 telah memperkuat daya saing perusahaan. Langkah ini tidak hanya menciptakan efisiensi sistemik, tetapi juga mengubah pola kerja PLN dari pendekatan birokratis menjadi lebih berorientasi pasar dan pelanggan.
“Transformasi holistik yang kami jalankan sejak 2020 menjadi fondasi penting dalam menciptakan efisiensi dan ketahanan bisnis. Pendekatan yang lebih business-like ini memungkinkan PLN beradaptasi terhadap dinamika eksternal, sekaligus memastikan pasokan energi yang andal, kompetitif, dan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional,” pungkas Darmawan. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Laporan disampaikan Rosan ke Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Dari hasil tersebut ia mengklaim dapat menghemat anggaran sekitar Rp8 triliun per tahun.
Adapun larangan tersebut tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025 akan mulai diimplementasikan untuk tahun buku 2025 bagi seluruh BUMN portofolio di bawah BPI Danantara.
“Penghematannya itu dari yang kita lakukan itu conservatifly sekitar Rp 8 triliun per tahun,” kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).
Rosan menjelaskan bahwa sebenarnya sebelum Sidang Kabinet Paripurna, ia telah memaparkan hasil tersebut kepada Presiden secara lisan pada pukul 13.00 WIB dan laporan tertulis sudah diserahkan sebelumnya.
Hanya saja, ia diminta lagi untuk memaparkan hasil kajian dalam Sidang Kabinet Paripurna. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan mengedarkan surat larangan pemberian tantiem dan insentif tersebut bukanlah keputusan yang mendadak.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani melaporkan hasil kajian terhadap penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN dan pemotongan insentif bagi direksi BUMN.
“Sebelum itu kita melakukan kajian lengkap juga kan sebelum kita keluarkan itu. Jadi ini kajiannya sebenarnya sudah saya berikan. Tapi tadi karena ada sidang untuk paripurna ya kita bawa lagi,” terang Rosan yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.
Sebelumnya, Rosan mengatakan kebijakan merupakan pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif.
“Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait,” sebut CEO BPI Danantara Rosan Roeslani dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).
Kebijakan itu diambil untuk membangun sistem pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Rosan menjelaskan insentif bagi direksi kini sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil.
Kemudian komisaris tak lagi diperkenankan mendapatkan tantiem. Hal ini sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.
BPI Danantara menegaskan kebijakan ini bukan bentuk pemangkasan honorarium. Namun, penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik global (good corporate governance).
Di luar pemotongan insentif dan kebijakan tantiem itu, Rosan menyatakan komisaris bakal tetap menerima pendapatan bulanan sesuai tanggung jawab dan kontribusinya.
“Komisaris akan masih menerima pendapatan bulanan tetap yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya,” sebut Rosan.
Struktur baru mengadopsi praktik terbaik global yang menetapkan sistem pendapatan tetap dan tidak mengenal kompensasi variabel berbasis laba untuk posisi komisaris. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan banyak pemain judol terdeteksi memiliki transaksi di pinjol. Pinjaman itu belum termasuk di perbankan, koperasi atau kartu kredit.
“Kita menemukan hampir 73% kalau dia dapat Rp 1 juta, dia akan buat judol Rp 750 ribu. Faktanya PPATK melihat katakanlah pendapatan Rp 1 juta, dia bisa main sampai Rp 5 juta. Untuk memenuhi Rp 4 juta sisanya, dia main pinjol,” kata Ivan dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut berdasarkan data PPATK, masyarakat berpenghasilan Rp 1-2 juta menggunakan 44,35% uangnya untuk bermain judol. Kemudian orang bergaji Rp 2-5 juta menggunakan 35,06% gajinya untuk judol.
Di sisi lain, kelompok masyarakat bergaji Rp 1 miliar justru memiliki porsi bermain judol lebih sedikit. Hanya 2,73% penghasilan kelompok ini yang dipakai bermain judol.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan kelompok masyarakat bergaji Rp 1 juta atau lebih rendah menggunakan 72,95% penghasilannya untuk bermain judi online (judol). Untuk menutupi kebutuhannya, mereka mengandalkan pinjaman online (pinjol).
Bersamaan dengan itu, data PPATK menemukan 3,8 juta orang dari 9,79 juta pemain judol memiliki pinjaman di pinjol. “Punya pinjaman di pinjol satu nggak bisa bayar, dia pinjam lagi di pinjol satunya. Yang terjadi, terjerat judol larinya ke pinjol,” ucapnya.
Berdasarkan provinsi, Jawa Barat mendominasi sebagai tempat asal perputaran dana judol. Kemudian disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Prasetyo menuturkan pemerintah telah bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga warga tingkat RT/RW. Dia menyebut perayaan HUT RI di masyarakat dilakukan dengan berbagai macam kreativitas.
“Kita kerja sama dengan RT/RW, camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, bupati, gubernur, kepala daerah untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, dalam berbagai bentuk. Ya, bikin perlombaan, kan gitu. Hidupkan lagi gotong royong, hidupkan lagi kerja bakti, hidupkan lagi siskamling,” kata Prasetyo.
Prasetyo mengatakan warga-warga hingga pelosok desa telah merayakan HUT RI dengan umbul-umbul hingga baliho. Dia mengatakan hal itu menjadi bentuk warga menunjukkan nasionalisme di momen 17-an ini.
“Saudara-saudara kalau ngeliling ke daerah-daerah sekarang semarak. Desa-desa yang mulai pasang umbul-umbul, pasang baliho. Dengan segala kreativitasnya untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bendera Merah Putih-nya itu. Itu, betul adanya,” kata dia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah adanya razia bendera One Piece yang dilakukan TNI-Polri menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Prasetyo mengatakan pihaknya justru menggandeng berbagai pihak untuk menyemarakkan peringatan HUT RI oleh masyarakat.
“Razia, apa, nggak ada. Nggak ada itu (sweeping),” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Diketahui, pengibaran bendera One Piece ramai dilakukan menjelang HUT RI. Sejumlah pihak mengambil tindakan terkait pengibaran bendera tersebut.
Seperti Satpol yang melakukan pemantauan terkait bendera One Piece di seluruh wilayah Jakarta. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan hingga saat ini belum ditemukan kasus pengibaran bendera One Piece.
“Sampai saat ini belum ada laporan ya, belum ada laporan, belum ada penindakan,” kata Satriadi di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).
Untuk mengantisipasi pelanggaran, Satpol PP telah menginstruksikan seluruh Satuan Pelaksana (Satpel) di tingkat kota dan kecamatan agar aktif memantau situasi di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP akan berkoordinasi dengan aparat terkait.
Dia menambahkan Satpol PP Jakarta juga akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat jika diperlukan tindakan lanjutan terkait penggunaan atribut tidak resmi dalam rangkaian perayaan HUT RI. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“APBN pada paru kedua, semester kedua ini masih ada Rp 2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian.
Sebagai contoh, Sri Mulyani mengatakan penyaluran program kredit usaha rakyat (KUR) hingga akhir tahun nanti diperkirakan mencapai Rp 287,8 triliun. Kemudian pada kuartal III 2025 pemerintah sudah menyiapkan anggaran hingga Rp 10,8 triliun untuk berbagai program stimulus ekonomi.
“Masih ada Rp 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga, yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga,” ucapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih memiliki sisa anggaran hingga Rp 2.121 triliun dalam APBN 2025. Menurutnya anggaran ini akan dibelanjakan hingga akhir tahun nanti guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan anggaran belanja negara hingga Desember 2025 ini hanya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional jika dapat tersalurkan dengan baik tanpa ada korupsi.
“Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik dan tidak ada korupsi sehingga angka Rp 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 662 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target sebelumnya 2,53%.
“Defisit total Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (1/7/2025).
Sementara realisasi sampai semester I, defisit APBN 2025 mencapai 0,84% PDB atau Rp 204,2 triliun. Pelebaran defisit ini dikarenakan penerimaan pajak yang mengalami kontraksi.
“Kuartal I-2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” beber Sri Mulyani.
Sampai akhir 2025, Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara hanya terkumpul Rp 2.865,5 triliun, lebih kecil dari target Rp 3.005,1 triliun. Kemudian belanja negara diperkirakan sampai akhir 2025 mencapai Rp 3.527,5 triliun, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya Rp 3.621,3 triliun. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kebakaran berkobar di perbukitan Corbières di departemen Aude, di pedalaman Mediterania, dekat perbatasan Spanyol. Lahan perkemahan dan satu desa dievakuasi sebagian serta beberapa jalan ditutup.
“Kebakaran menyebar sangat cepat karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Ini adalah salah satu daerah terkering di departemen tersebut dan anginnya kencang,” kata Sekretaris Jenderal Prefektur Aude, Lucie Roesch, kepada AFP.
Kebakaran hebat menghanguskan 4.000 hektar lahan di Prancis bagian selatan. Kebakaran itu menghancurkan rumah-rumah dan menyebabkan dua orang terluka.
“Satu di antaranya kritis,” kata pihak berwenang setempat, dilansir AFP, Rabu (6/8/2025).
Ia menegaskan ratusan petugas damkar hingga 14 pesawat tempur telah dikerahkan untuk memadamkan api.
“Sekitar 980 petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh 14 pesawat tempur berjuang memadamkan api,” ujarnya.
“Malam ini akan panjang,” tambah Roesch.
Departemen Aude telah mengalami peningkatan luas area yang terbakar dalam beberapa tahun terakhir, diperparah oleh rendahnya curah hujan dan penebangan kebun anggur, yang sebelumnya membantu menghentikan laju kebakaran. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam perkara importasi gula. Mahkamah Agung akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Nanti kita tanggapi,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto saat dihubungi, Rabu (6/8/2025).
Yanto mengatakan pengaduan Tom Lembong sudah diterima. Namun kata dia, aduan tersebut masih dilacak karena dilaporkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Sudah (diterima laporan), tapi baru dilacak karena melalui PTSP,” ujarnya.
Sebelumnya, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, proses hukum Tom Lembong dihentikan. Tom Lembong sendiri telah resmi bebas dari Rutan Cipinang.
Tak diam, Tom Lembong lalu melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya ke Mahkamah Agung (MA). Pengacara Tom, Zaid Mushafi, mengatakan Tom ingin ada evaluasi terhadap proses peradilan yang dijalaninya.
“Kita ingin ada evaluasi, kita ingin ada proses apa namanya sebagai bentuk kritik ya dan dilakukan evaluasi agar ke depan tidak terjadi ini proses, karena siapapun bisa loh diperlakukan seperti ini. Nah, ini yang Pak Tom tidak ingin. Nah, dia merasa selama prosesnya dia dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan dia di-backup sama masyarakat,” kata Zaid Mushafi di Gedung Mahkamah Agung, Senin (4/8).
Selain melaporkan majelis hakim yang menangani perkaranya ke KY dan MA, Tom Lembong juga melaporkan tim penghitung kerugian negara ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Ombudsman. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap langkah lanjutan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid, yang berkali-kali mangkir panggilan pemeriksaan. Kejagung akan menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) Riza Chalid pada pekan depan.
“Yang jelas pemanggilan yang ketiga hari Senin kemarin yang bersangkutan tidak hadir. Minggu depan teman-teman penyidik akan mengambil langkah-langkah hukum di antaranya penetapan DPO,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dihubungi, Rabu (6/8/2025).
Anang mengatakan red notice Riza Chalid juga sudah diajukan. Dia menegaskan, tak hanya Riza, namun aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi juga akan diusut.
“Proses Red Notice on-proses dengan instansi terkait karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Tunggu aja perkembangan minggu depan dan penyidik tidak hanya orangnya, saat ini juga mengejar aset-asetnya,” jelasnya.
Pihak Imigrasi menyebut Riza Chalid teranyar terdeteksi berada di negara Malaysia. Anang mengatakan Kejagung juga berkoordinasi dengan negara tetangga untuk mencari keberadaan Riza Chalid.
“Akan melakukan koordinasi dengan negara tetangga yang diduga ada keberadaan yang bersangkutan tentunya dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan menghormati kedaulatan negara masing-masing,” ujarnya.
Seperti diketahui, Riza Chalid sudah ditetapkan tersangka sejak Februari 2025. Riza Chalid sudah beberapa kali dipanggil oleh Kejagung dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Namun, dia tidak mengindahkan panggilan tersebut.
Kejagung diketahui masih terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023. Jumlah kerugian negara ditaksir mencapai Rp 285 triliun.
Saat ini, total 18 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Berikut daftar para tersangka:
1. Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin (SDS), Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
3. Yoki Firnandi (YF), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
4. Agus Purwono (AP), VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
5. Maya Kusmaya (MK), Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
6. Edward Corne (EC), VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga
7. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa
8. Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
9. Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
10. Alfian Nasution (AN), VP Supply dan Distribusi PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2015.
11. Hanung Budya Yuktyanta (HB), Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) tahun 2014.
12. Toto Nugroho (TN), VP Intermediate Supply PT Pertamina (Persero) tahun 2017-2018.
13. Dwi Sudarsono (DS), VP Product Trading ISC Pertamina tahun 2019-2020
14. Arief Sukmara (AS), Direktur Gas, Petrokimia & Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS)
15. Hasto Wibowo (HW), SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina tahun 2018-2020.
16. Martin Haendra Nata (MH), Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021.
17. Indra Putra Harsono (IP), Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.
18. Mohammad Riza Chalid (MRC), Beneficial Owners PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak.
(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Insyaallah secepatnya ya. Hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Nah, insyaallah dalam waktu satu-dua hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKB tanggal 18 diliburkan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Wamensesneg Juri Ardiantoro sebelumnya mengumumkan pemerintah akan menetapkan Senin, 18 Agustus 2025, sebagai hari libur nasional. Hari libur ini sebagai hadiah tambahan waktu bagi masyarakat dalam merayakan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025, yang jatuh pada hari Minggu.
“Pemerintah akan jadikan 18 Agustus 2025 satu hari setelah upacara detik-detik proklamasi. Hari Senin 18 Agustus akan dijadikan hari yang diliburkan,” ujar Juri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/8).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan pihaknya masih melakukan koordinasi terkait surat keputusan bersama (SKB) hari libur 18 Agustus 2025. Prasetyo mengatakan SKB 3 menteri terkait libur nasional itu akan dirampungkan besok.
Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 sebelumnya telah ditetapkan dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 1017, 2, dan 2 Tahun 2024, yang juga disebut sebagai SKB 3 Menteri.
Berdasarkan SKB 3 menteri, libur 18 Agustus 2025 tidak termasuk libur nasional dan cuti bersama. Hari libur nasional proklamasi kemerdekaan pada Minggu, 17 Agustus 2025 saja yang masuk SKB 3 menteri tentang libur nasional dan cuti bersama 2025. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“KPK melakukan penyitaan uang tunai sejumlah Rp 100,7 miliar terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam dengan PT Loco Montrado pada tahun 2017,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Budi mengatakan uang itu diduga diperoleh dari hasil korupsi. Siman dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
“Penyitaan dilakukan dari pihak Tersangka SB, selaku Direktur Utama PT Loco Montrado. Penyitaan ini dilakukan karena diduga uang tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud,” sebutnya.
KPK sebelumnya menetapkan lagi Siman Bahar sebagai tersangka. Hal itu dilakukan setelah Siman Bahar sempat menang dalam praperadilan.
“Tim penyidik KPK terus melengkapi dan menyempurnakan alat buktinya. Sudah ada tersangkanya, yaitu pihak yang menjabat Dirut PT LM tersebut,” ujar Kabag Pemberitaan KPK saat itu, Ali Fikri, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (5/6/2023).
KPK menyita Rp 100 miliar terkait dugaan korupsi pengolahan anoda logam antara PT Antam selaku BUMN dan PT Loco Montrado. Duit itu disita dari Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar (SB), yang merupakan tersangka dalam kasus ini.
Status tersangka Siman Bahar sempat gugur di kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam dengan PT Antam Tbk. Berdasarkan amar putusan praperadilan yang dikutip dari situs SIPP PN Jakarta Selatan, hakim mengabulkan gugatan praperadilan tersebut pada Kamis (4/11). Hakim menyatakan penetapan tersangka Siman Bahar oleh KPK tidak mempunyai kekuatan hukum.
Namun KPK tidak diminta menghentikan penyidikannya atau SP3. Padahal, dalam petitumnya, Siman Bahar juga meminta KPK menghentikan penyidikan ini.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat mantan General Manager Unit Pengolahan PT Aneka Tambang (Antam), Dody Martimbang. Dody telah divonis 6,5 tahun penjara.
Dody dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengolahan anoda logam yang melibatkan PT Antam dan PT Loco Montrado pada 2017 yang merugikan negara Rp 100,7 miliar. (VAN)