JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3). Prabowo mengatakan banyak terobosan yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini, namun narasi ke masyarakat minim atau kurang sempurna.
“Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin, narasi ke rakyat, mungkin, kurang sempurna, kurang intensif,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prabowo mengaku terkesan dengan kebijakan yang sudah diterapkan pemerintahannya selama 5 bulan menjabat. Namun Prabowo meminta anak buahnya memperbaiki komunikasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Saya juga terus terang saja, sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat,” ujar Prabowo.
Prabowo mengakui bahwa capaian pemerintah ini merupakan kerja bersama Kabinet Merah Putih. Namun yang ditekankan adalah komunikasi ke masyarakat tentang kebijakan pemerintah.
“Ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan,” imbuhnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik larangan ini. “Ini putusan yang baik sebetulnya untuk meneguhkan prinsip daulat rakyat yang telah diberikan kepada calon anggota legislatif,” ujar peneliti Perludem Fadli Ramadhani.
Fadli menambahkan baik calon anggota legislatif yang telah dipilih dalam proses pemilu, termasuk juga partai politik tidak bisa sembarangan mengundurkan diri. Kemudian, parpol juga tidak bisa lagi sembarangan memecat kadernya, terutama yang berstatus caleg terpilih.
“Jadi, angin segar dalam konsepsi prinsip pemilu proporsional, apalagi pemilu proporsional terbuka menurut saya,” kata Fadli.
Sebelumnya, putusan MK terkait larangan caleg terpilih mundur demi maju Pilkada ini untuk perkara nomor 176/PUU-XXII/2024. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jumat (21/3/2025). Gugatan itu diajukan oleh tiga mahasiswa, yakni Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani.
Dalam pertimbangannya, MK mengatakan fenomena caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang mengundurkan diri itu tidak sehat bagi demokrasi. Fenomena itu juga tidak menutup kemungkinan adanya politik transaksional.
“Tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat,” ujar MK. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda bicara mengenai potensi kecelakaan yang disebabkan truk over dimension over loading (ODOL).
Mulanya, Huda menyebut kebijakan pembatasan truk melintas di tol itu demi memastikan mudik Lebaran berjalan lancar. Terutama mengurangi risiko kecelakaan.
“Beberapa persoalan yang kita hadapi selama ini memang di level kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar, baik karena aspek ODOL,” ujar Huda ketika dihubungi.
Huda mengatakan pihak Kemenhub tidak mau ambil risiko terhadap potensi kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar. Kemudian, truk besar juga dianggap sebagai biang kerok kemacetan di tol, karena laju kendaraannya lambat.
“Termasuk di dalamnya kemacetan itu diakibatkan salah satunya masih operasinya truk-truk besar di jalan. Yang tidak termanage dengan baik sama periode sebelumnya,” sambungnya.
Kebijakan pembatasan operasional truk selama mudik Lebaran 2025 ini, kata Huda, didasari atas evaluasi kebijakan pada mudik Lebaran 2024. Ia yakin betul pihak Kemenhub sudah menghitung matang-matang terkait dampak kebijakan ini.
“Nah karena itu ini kita jalani dulu, kita jalani dulu dan nanti akan terus…. sampai nanti sekiranya dibutuhkan semacam perbaikan di tengah jalan,” jelas Huda.
Terkait asosiasi pengusaha truk dan sopir truk yang meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mundur, Huda merasa tidak akan berefek kepada reshuffle kabinet.
“Saya kira tidak sampai sejauh itu,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya menilai Kementerian Perhubungan perlu menyesuaikan dengan periode pembatasan operasional truk dalam tol seperti pada Lebaran 2024. Ia menyebut pada 2024, truk dilarang melintas di tol dari 5 April sampai 16 April.
“Yang artinya sekitar 11 hari. Nanti mungkin bisa disesuaikan saja kalau ini memang perlu menjadi acuan,” ujar Danang.
Ia menyarankan Kementerian Perhubungan segera melakukan rapat marathon. Sehingga kebijakan ini, bila dirasa perlu evaluasi, maka dievaluasi secepatnya.
“Tolong ini di Kementerian Perhubungan cek secara maraton cepat, apakah bisa dikurangi sehingga menjelang sampai tanggal 27 atau 28 (Maret) baru dimulai, ya ini silahkan d an saya kira masih bisa didiskusikan menurut saya, yang jelas tanpa harus demo-demo memprotes,” lanjutnya.
Diketahui, massa yang terdiri dari asosiasi pengusaha truk dan sopir truk memprotes kebijakan Dudy Purwagandhi terkait pembatasan operasional truk di dalam tol selama mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini dinilai ugal-ugalan.
“Kami (sopir) dan pengusaha di sini meminta kepada Bapak Prabowo untuk turunkan Menteri, turunkan Menteri Perhubungan! Jangan tempatkan orang yang tidak mengerti tentang transportasi di Kementerian Perhubungan,” kata Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan.
Gemilang mengatakan larangan truk melintas di tol selama 16 hari memberatkan pengusaha dan pengemudi truk. Penghasilan mereka berkurang drastis karena pembatasan operasi truk selama masa Lebaran dinilai terlalu lama.
Aptrindo sudah menyampaikan keberatan sebelum kebijakan diterapkan. Namun Kemenhub, katanya, hanya berjanji akan menampung usulan itu. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan, sesuatu yang sudah lama diidamkan sebagian kelompok konservatif.
Trump menuduh lembaga tersebut melakukan “kegagalan yang mencengangkan'”dan berjanji akan mengembalikan dana yang dikendalikannya kepada masing-masing negara bagian.
“Kami akan menutupnya secepat mungkin,” kata Trump di sela-sela penandatanganan dokumen pada Kamis (20/03).
Saat upacara penandatanganan, Trump memberikan pujian kepada Linda McMahon, yang dipilihnya untuk memimpin departemen tersebut. Dia menyatakan keinginannya agar McMahon menjadi menteri pendidikan terakhir.
Trump mengatakan akan mencarikan “tugas lain” bagi McMahon di lingkungan pemerintahannya.
Sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan, McMahon mengirimkan memo berjudul “Misi Terakhir Departemen Kita” kepada 4.400 pegawai departemen, yang diduga merujuk pada niat Trump untuk membubarkannya.
“Inilah kesempatan kita untuk memberikan pelayanan publik terakhir yang berkesan bagi para siswa generasi mendatang,” tulisnya.
“Saya berharap Anda semua dapat bekerja sama dengan saya, sehingga ketika misi terakhir ini tuntas, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah mewariskan pendidikan Amerika yang lebih merdeka, lebih tangguh, serta penuh harapan bagi masa depan.”
Perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, seperti banyak upaya pemerintahan Trump lainnya untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal.
Di sisi lain, menutup departemen secara total tidaklah mungkin mengingat langkah ini memerlukan peran Kongres, sesuatu yang diakui pihak Gedung Putih.
Akan tetapi, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ia menjelaskan pendatang baru usai Lebaran tahun 2023 tercatat 25.9318 orang, sedangkan tahun 2024 16.207 orang. Pihaknya, pun juga memprediksi pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.
“Untuk tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 jiwa,” ujarnya.
Budi mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar lebih peduli terhadap ketertiban administrasi kependudukan. Jika warga pendatang itu tinggal kurang dari setahun di Jakarta, ia meminta untuk melaporkan kepada Dukcapil.
“Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar ke depan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian, dapat melaporkan diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari 1 tahun,” ungkapnya.
Di sisi lain, budi juga meminta agar warga Jakarta yang mudik tidak membawa kerabat ke Jakarta tanpa persiapan seperti jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, serta kesiapan skill (kemampuan) yang dimiliki.
“Kami juga sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) di tahun 2025, yang kajiannya telah dikerjakan bersama, pengamat tata kota, tokoh masyarakat serta pihak akademisi dari lembaga demografi UI, yang sepakat mengatur pendatang, bahwa pendatang di Jakarta bisa mendapatkan fasilitas bantuan sosial jika sudah menetap selama 10 tahun,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membahas terkait pendatang baru setelah Lebaran. Pramono memastikan Jakarta di bawah kepemimpinannya terbuka, tapi memiliki ketegasan.
Pramono mengatakan kehadiran pendatang di Jakarta merupakan sesuatu yang hampir selalu terjadi setiap setelah Lebaran. Hal itu juga diprediksi akan kembali terjadi pada momen setelah Lebaran 1446 H besok.
“Dalam kondisi yang seperti ini, pasti akan ada pendatang baru yang mungkin jumlahnya akan lebih besar, kita akan antisipasi sejak awal supaya tidak jadi persoalan di kemudian hari bagi pemerintah Jakarta maupun pemerintah pusat,” kata Pram di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3).
Pramono menyebutkan alasan utama banyak orang ingin ke Jakarta adalah karena memiliki daya tarik mencari pekerjaan. Namun dia mengatakan mencari pekerjaan di Jakarta juga bukan sesuatu yang mudah.
“Untuk itu, sebenarnya Jakarta tidak akan menutup diri, tapi Jakarta akan berbenah untuk supaya orang yang datang ke Jakarta memang betul-betul mereka sadar atas pilihan itu, yang tidak mudah juga untuk bekerja di Jakarta,” ungkapnya.
Saat ditanya akan melakukan operasi yustisi, Pramono mengatakan Jakarta terbuka bagi warga pendatang. Namun dia memastikan Jakarta akan tegas ke pendatang baru. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan peristiwa ini terjadi pada pukul 03.00 WIB tadi, Sabtu (22/3/2025). Angin puting beliung ini melanda 3 RW.
“Penyebab angin puting beliung,” kata Yohan dalam keterangannya.
Rumah warga dan kontrakan rusak akibat angin puting beliung ini. Saat ini kerugian sedang dalam pendataan.
“Objek rumah tinggal dan kontrakan. Korban nihil, kerugian dalam pendataan,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
Wilayah terdampak:
1. Wilayah RW. 01
– RT. 007
– RT. 009
– RT. 010
– RT. 011
2. Wilayah RW. 02
– RT. 002
– RT. 004
– RT. 005
– RT. 009
3. Wilayah RW. 03
– RT. 003
– RT. 004
– RT. 007
Peristiwa angin puting beliung ini juga viral di media sosial. Hembusan angin kencang menerbangkan objek di sekitar lokasi.
Pada gambar yang viral lainnya tampak dedaunan berserakan di tengah jalan warga. Seng-seng rumah terlihat berserakan di pinggir jalan. (MAD)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Menjadi mantan presiden gagal dan meninggalkan banyak masalah serta selalu didemo rakyatnya sendiri dari tahun ke tahun, bahkan sampai ketika sudah tidak lagi menjabat, kok diberi rumah pensiun dan lahan seluas 12000 M2, yang akan memakan dana ratusan miliar rupiah uang negara.
Saya pikir ini sangat berlebihan, sangat menguras dana negara, terlebih sekarang negara sedang kesulitan keuangan, untuk membiayai banyak proyek pembangunan yang jauh lebih penting dan mendesak, demi memfasilitasi kebutuhan rakyat.
Perbaikan jalan-jalan raya serta jembatan penyeberangan yang rusak dan yang harus ditambah lagi yang baru, renovasi sekolah-sekolah dan kampus-kampus negeri yang rusak dan harus dibangun lagi yang baru di tempat lainnya, pembangunan rumah sakit-rumah sakit dan perlengakapan fasilitas kesehatannya yang lebih layak dll.
Apalagi dimasa krisis ekonomi seperti sekarang ini dan yang akan mengalami puncaknya di bulan-bulan mendatang, pemerintah juga harus benar-benar mempersiapkan dana sangat besar untuk mengantisipasi keadaan perekonomian rakyat, yang akan diterjang glombang kemiskinan ekstrem.
Tidak elok sekali kalau pemerintah tidak memiliki dana kemudian mau pinjam dan pinjam lagi pada luar negeri, terlebih sekarang dan di tahun-tahun mendatang, pemerintah akan kebagian bayar angsuran hutang yang ditinggalkan oleh Jokowi, dengan bunganya yang sangat besar.
Oleh karena itu Pemerintahan Prabowo Subianto harus berani menyetop atau membatalkan pemberian “uang pesangon” untuk pembelian lahan dan pembangunan rumah pensiun mantan presiden Jokowi.
Jikapun dana sudah terlanjur dicairkan oleh pemerintah, sebaiknya pemerintah meminta kembali dari Pak Jokowi, kemudian mengalihkan bantuan dana itu untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan rakyat banyak.
Sangat tidak lucu sekali apabila di masa sekarang ini pembangunan untuk jalan raya, sarana pendidikan dan kesehatan dll. tidak banyak dilakukan, lalu rakyat menjerit karena jalanan rusak, tidak terbangun, biaya pendidikan dan kesehatan melonjak tinggi, angka pengangguran bertambah luar biasa, kemudian sebagian rakyat yang lain mengatakan; “sudahlah, jogetin saja !”…(SHE).
21 Maret 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Mantan Ketua Umum HARIMAU JOKOWI yang akan diganti dengan HARIMAU MENERKAM JOKOWI.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi I DPR RI mengatakan telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI pada tingkat pertama kemarin. RUU ini akan dibawa ke paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Yes (dibawa ke paripurna hari ini),” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/3/2025) malam.
Rapat pengesahan RUU TNI akan digelar di ruang paripurna Gedung Nusantara II, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, hari ini. Agenda rapat ini dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB.
Selain pengesahan terhadap RUU TNI, paripurna DPR RI juga mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Dalam paripurna ini, juga mengambil keputusan terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Acara dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Komisi I DPR RI bersama pemerintah sebelumnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja (raker) pembicaraan tingkat I RUU TNI, Selasa (18/3).
Rapat dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan Kementerian Sekretariat Negara hingga Kementerian Keuangan. Utut menyebut rapat ini dihadiri oleh seluruh fraksi atau delapan partai politik di DPR RI.
“Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja dilanjut dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan Timus, Timsin, juga telah melaporkan kepada Panja. Kita juga sudah rapat dengan Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara,” ujar Utut dalam rapat.
Utut menyatakan pihaknya sudah membahas RUU TNI ini dengan melibatkan banyak pihak. Jika pada tingkat satu revisi UU TNI ini disetujui, RUU tersebut akan dibawa ke paripurna. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Sebagai informasi, Agrinas adalah BUMN yang dibentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan dan perikanan. Tiga BUMN tersebut adalah Virama Karya yang berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.
Sri Mulyani menjelaskan alokasi PMN Rp 8 triliun untuk Agrinas sudah ada di APBN 2025 sehingga bukan merupakan anggaran baru.
“Alokasi Rp 8 triliun sudah ada di APBN. Jadi jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana,” tegas Sri Mulyani.
Dia mengungkapkan pembentukan Agrinas sedang diproses di Kementerian BUMN. Nantinya, Kementerian BUMN harus menyampaikan penjelasan kepada DPR RI dan setelah itu, barulah Kementerian Keuangan akan mencairkan PMN tersebut.
“Prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan,” ucapnya.
Rencana pemberian PMN untuk Agrinas sempat diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Pria yang akrab disapa Tommy itu menyebut langkah ini sejalan dengan target ketahanan pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah pada awal 2025 telah melakukan perluasan bidang usaha pada tiga BUMN melalui repurposing BUMN konsultan karya menjadi BUMN yang bergerak di sektor perikanan, perkebunan dan pangan,” tuturnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).
Alokasi PMN Rp 8 triliun akan dipergunakan untuk beberapa hal antara lain kegiatan tambak budidaya dan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan (KSPP), revitalisasi lahan, serta pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
“Untuk peningkatan kapasitasnya, pemerintah merencanakan pengalokasian penambahan PMN kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Palma Nusantara,” ucapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan proyeksi penurunan itu seiring dengan jumlah pemudik yang mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Statistik Kementerian Perhubungan maupun akademisi, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari penduduk Indonesia, turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.
“Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137,975 triliun,” kata Sarman dalam keterangan tertulis.
Proyeksi tersebut dihitung dari perkiraan jumlah pemudik tahun ini 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Jika rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp 3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp 137,97 triliun.
Jumlah itu masih berpotensi naik di mana angka rata-rata per keluarga yang diambil merupakan angka minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata rata Rp 4 juta, maka potensi perputaran uang bisa mencapai Rp 145,04 triliun. Dengan demikian potensi perputaran uang berada di kisaran Rp 137-145 triliun.
Sarman menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini antara lain terkait jarak libur Nataru dan Idul Fitri. Kemudian dengan kondisi ekonomi saat ini seperti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), masyarakat disebut cenderung menghemat (saving).
“Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini pertama; jarak libur Nataru dan Idul Fitri yang sangat berdekatan, sehingga yang sempat berlibur selama Nataru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Idul Fitri, kedua; dengan kondisi ekonomi saat ini masyarakat cenderung menghemat (saving), mengingat dalam beberapa bulan ke depan akan memasuki tahun ajaran baru yang memerlukan biaya masuk sekolah, ketiga; maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” paparnya.
Bank Indonesia sendiri telah mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri 2025. Jumlah tersebut diprediksi tidak akan terserap sepenuhnya.
Perputaran uang selama Lebaran 2025 diprediksi akan menyebar sekitar 60% di Pulau Jawa sebagai tujuan utama mudik setiap tahun seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Banten sekitar Jabodetabek. Sementara sisanya 40% akan menyebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua.
Berbagai sektor usaha akan menikmati kue perputaran uang selama liburan Idul Fitri 2025 seperti industri aneka makanan dan minuman, fashion, baju muslim, ritel, pedagang sembako dan sektor pariwisata beserta turunannya seperti hotel, motel, villa, restoran, cafe, minimarket, aneka warung/toko, destinasi wisata/taman hiburan, UMKM makanan khas daerah, souvenir, batik, kain khas daerah dan aneka produk unggulan lainnya.
“Juga sektor transportasi darat (bus-rental-kereta api-mobil pribadi dan motor), transportasi laut (kapal penumpang dan penyeberangan), transportasi udara (pesawat), pengelola tol dan SPBU,” tambahnya. (MON)