BANDUNG, khatulistiwaonline.com
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan menerapkan kebijakan e-retribusi bagi angkutan publik tahun depan. Langkah ini untuk mencegah praktik pungli terhadap pengemudi angkutan umum oleh oknum pegawai Dishub.

Kepala Dishub Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan pendekatan menggunakan teknologi ini diharapkan efektif untuk mencegah praktik pungli. Pasalnya, dengan e-retribusi bisa meminimalisir interaksi secara langsung.

“Terjadinya pungli itu karena adanya interaksi secara langsung. Nah kami minimalisir itu dengan teknologi,” kata Didi saat dihubungi via telefon seluler, Senin (17/10/2016).

Didi menjelaskan nantinya setiap pengemudi angkot dan bus wajib memiliki smart card untuk menyetor retribusi. Smart card yang dimaksud yaitu menyerupai kartu untuk masuk tol yang selama ini sudah banyak digunakan masyarakat.

Ia melanjutkan untuk penarikan retribusi nantinya berlangsung di terminal. Setiap terminal akan dipasangi mesin untuk mendeteksi besaran retribusi melalui smart card yang dipegang oleh setiap pengemudi angkot dan bus.

“Ini smart card, begitu ngetap (mesin e-retribusi) nomor kendaraan sudah terdeteksi. Kalau masuk tap, kita nanti tahu retribusi angkutan itu. Rencana tahun depan akan kami lelang pengadaan barangnya,” tutur dia.

Ia mengaku hingga saat ini belum pernah memergoki langsung anak buahnya melakukan praktik pungli. Namun, tidak dipungkiri masih ada laporan dari masyarakat terkait praktik pungli. “Terus saya ingatkan konsekuensi kalau melakukan pungli. Kalau dari laporan masyarakat ternyata betul dan ada bukti, akan kami pecat,” ujar dia. (RED)

BANDUNG, khatulistiwaonline.com
Tarif bus angkutan penumpang jurusan Kabupaten Pangandaran dipastikan tidak naik. Kendati jarak tempuh ke tempat tujuan lebih jauh dari biasanya akibat jalan ambles di Jembatan Putrapinggan, penumpang tetap membayar dengan harga normal sesuai lokasi keberangkatan.

Kadishub Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan pihaknya sudah memanggil perusahaan bus jurusan Pangandaran dari berbagai kota berkaitan hal tersebut.

“Sudah kita panggil perusahaan bus Budiman dan Gapuraning. Kita sepakat. Jadi mereka setuju tidak akan menaikan tarif pembayaran. Karena bus-bus jurusan ke sana (Pangandaran) tidak hanya antar kota dalam provinsi saja, tapi antar provinsi juga ada,” ucap Dedi kepada detikcom via telepon, Kamis (13/10/2016).

Dampak amblesnya Jembatan Putrapinggan, beberapa kendaraan terpaksa mengambil jalur alternatif ke wilayah Cipatujah. Selisih jarak tempuhnya hanya dua jam.

“Kalau biasanya dari Bandung hanya menghabiskan waktu kurang lebih enam jam untuk sampai ke Pangandaran, ini akan bertambah dua jam saja. Memang lebih lama karena kendaraan harus memutar. Terpenting persediaan bahan bakar untuk kendaraannya cukup,” ujar Dedi.

Selain itu, Dishub Jabar menyoroti kendaraan angkutan barang. Sementara waktu sistem estafet dilakukan untuk melancarkan pengantaran pasokan barang logistik ke wilayah Pangandaran. Cara seperti sudah berlangsung sejak Senin (10/10) lalu atau satu hari setelah kejadian Jembatan Putrapinggan ambles.

“Pengantar barang, khususnya sembako, kita gunakan sistem estafet. Jadi kendaraan berhenti di Putrapinggan, lalu dipindahkan dan dilanjutkan oleh kendaraan lainnya,” tutur Dedi sambil menambahkan pihaknya tengah menghitung berapa banyak kendaraan angkutan barang yang biasa masuk Pangandaran.(RED)

BANDUNG, khatulistiwaonline.com
Dua warga Kota Bandung bernama Imansyah (58) dan Tatang Hartaman (65) diduga menjadi pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta warganya untuk lebih berhati-hati dan waspada dengan modus perkumpulan seperti ini.

“Hati- hati dengan yang namanya ponzi scheme (skema ponzi-red). Itu bisa menjanjikan sesuatu melebihi logika. Biasanya 10 persen orang pertama selalu dapat untung sebagai contoh. Nanti 90 persen sisanya yang dirugikan yang menjadi korban sebenarnya,” ujar Emil, sapaan karib Ridwan, ditemui usai mengisi acara di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Senin (10/10/2016).

Menurut Emil, praktik ini tujuannya untuk mencari untung yang banyak dengan cara penipuan. Dalam kasus Kanjeng Dimas, Emil menilai modus penggandaan uang ini hanya untuk menarik minat korbannya.

“Dalam dunia ekonomi, hal seperti ini sudah biasa. Kanjeng Dimas ini adalah Ponzi Scheme. Jadi ada yang beruntung tapi 10 persen pertama saja yang mendapat keuntungan. Ini biasanya dari mulut ke mulut meyakinkan orang, ada contohnya. Tapi sebenarnya itu hanya gimmick supaya 90 persen sisanya menjadi korban,” kata dia.

Emil berharap kejadian tersebut membuat masyarakat lebih berhati-hati untuk mengikuti praktik-praktik seperti yang dilakukan di Padepokan Dimas Kanjeng.

“Korban mah pasti ada aja yaa, mau di Bandung, mau dimana-mana juga. Mudah-mudahan tidak dirugikan moril dan materilnya terlalu banyak,” tandasnya.(RED)

BANDUNG, khatulistiwaonline.com
Dinas Perhubungan Kota Bandung menjawab keluhan ‘Bandung juara macet’ dari warga. Apa saja rencana program pengurai kemacetan tersebut?

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi mengatakan, ada dua pendekatan penyelesaian kemacetan. Pertama membangun infrastruktur seperti melebarkan jalan, membuat jalan baru, membuat over pass atau under pass.

“Pertama, memperbesar supply. Namun pendekatan ini sangat mahal dan pada akhirnya akan macet lagi karena pertumbuhan kendaraan akan selalu tinggi,” ujar Didi dalam aplikasi pesan elektronik kepada wartawan, Selasa (11/10/2016).

Menurut Didi, pendekatan dengan cara tersebut sudah tidak menjadi prioritas. Karena pendekatan ini pro kendaraan pribadi.

“Pendekatan ini adalah pendekatan pro kendaraan pribadi sehingga harus disertai dengan kebijakan menyediakan kantung-kantung parkir. Sering juga disebut kebijakan Kota untuk Kendaraan,” terang Didi.

Teori penuntasan kemacetan kedua, lanjut Didi, yakni manajemen kebutuhan (demand). Cara ini dinilai kebijakan pro kendaraan umum dan menghambat kendaraan pribadi.

“Bila ada 50 orang menggunakan mobil pribadi maka panjang jalan yang dibutuhkan adalah 150 meter. Bandingkan bila 50 orang tersebut menggunakan bus, panjang jalan yang dibutuhkan hanya 6 meter saja. Dengan kebijakan pro kendaraan umum maka kita juga tidak memerlukan lagi kantung-kantung parkir yang banyak,” terangnya.

Sementara untuk rencana jangka pendek, Dishub akan berusaha untuk mengefektifkan sistem rekayasa beberapa ruas jalan.

“Targetnya 10 lokasi seperti di Taman Ciujung, Jalan Supratman,” pungkasnya.(RED)

BANDUNG, khatulistiwaonline.com
Sebulan lalu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan akan melarang penggunaan styrofoam di Kota Bandung. Ucapannya ternyata tidak main-main, mulai 1 November 2016 penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan minuman akan dilarang di Kota Bandung.

Dalam akun instagramnya @ridwankamil. Orang nomor satu di Kota Bandung itu mengunggah foto tentang sampah styrofoam. Tidak disebutkan sumbernya dari mana. Kemudian di bawah foto tersebut diberi keterangan.

“Per tanggal 1 November 2016, penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan/minuman akan dilarang di Kota Bandung,” tulisnya, Kamis (13/10/2016).

Pria yang karib disapa Emil itu meminta masyarakat menyesuaikan dengan aturan tersebut. “Mohon menyesuaikan, terutama untuk pecinta seblak,” kata Emil.

Beberapa waktu lalu, Emil menerima laporan dari petugas kebersihan sungai bahwa mayoritas sampah yang memenuhi sunga-sungai di Kota Bandung adalah sampah styrofoam.

Padahal kata Emil, pihaknya sudah mengimbau produsen atau pelaku bisnis makanan minuman agar tidak mengemas produknya dengan styrofoam. “Sudah saya imbau di mana-mana. Kalau bisa, membungkus jangan pakai styrofoam. Gantilah dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan,” kata Emil.

Namun belum diketahui kebijakan pelarangan penggunaaan styrofoam itu nanti seperti apa serta bagaimana pengawasannya. (RED)

BANDUNG, KHATULISTIWAOLINE.COM
Ribuan guru pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bandung Barat menolak mengambil gaji, Senin (3/10) lalu. Hal itu terkait adanya potongan yang dilakukan oleh pengurus Korpri setiap bulan melalui Bank Bjb yang besarannya bervariasi sesuai golongan. Seperti Golongan I dan II sebesar Rp20 ribu, Golongan III Rp 30 ribu dan Golongan IV Rp 40 ribu dengan Rekening Bjb : 0016378836001 atas nama Dewan Pengurus, sesuai Surat Edaran Nomor 800/395/VIII/SET.KORPRI/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri, Drs Maman Sunjaya, M.Si yang juga Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat.
Keputusan tersebut sesuai dengan hasil rapat yang dilaksanakan pengurus Korpri yang diadakan di Pangandaran yakni pada tgl 20-21 Agustus 2016. Tujuan potongan tersebut, untuk membuka peluang usaha berupa yayasan, koperasi, meningkatkan kesejahteraan anggota, yakni bagi yang meninggal dunia akan diberikan Rp 2.500.000,-, bagi yang pensiun akan menerima Rp 1.000.000 – 5.000.000,- . Bagi yang sakit yang dirawat di rumah sakit menerima Rp 1.000.000,- Bea siswa bagi anak anggota Korpri Rp 1.000.000,- Bantuan Hukum bagi anggota Korpri Rp 5.000.000,- dan untuk keperluan kegiatan Korpri nilainya tidak terbatas tergantung keperluan Korpri.
Menurut salah satu pegawai UPK Pendidikan kepada KHATULISTIWA, pemotongan gaji tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2013 lalu melalui Surat Edaran Nomor : 800/67/UPT/2015, hanya potongan tidak sebesar sekarang. “Nyatanya, di wilayah Kecamatan Padalarang ada yang meninggal, sakit dan yang pensiun diantaranya : Euis C, Sujana C , Ade Y , Iis W , Wace R , Hj.Wulan S A, tapi oleh pengurus Korpri haknya sebagai anggota tidak diberikan.Makanya para guru memilih tidak mengambil gaji, bahkan beberapa mengklaim ke bank Bjb sebagai pihak ketiga penyalur gaji PNS,” ujarnya dengan rawut wajah kesal.
Hal senada diucapkan oleh guru-guru di kecamatan lainnya. Mereka sangat kecewa dengan adanya kenaikan potongan oleh pengurus Korpri. Bayangkan aja berapa ratus juta perbulan dari ribuan guru di 16 UPK Pendidikan Kecamatan yang dikumpulkan oleh pengurus Korpri,” katanya.
Sayangnya, ketika masalah potongan gaji ini hendak dikonfirmasi kepada pengurus Korpri tidak berhasil dengan alasan ada rapat. (HOT)