PURWAKARTA,khatulistiwaonline.com
Enam Kepala Desa (Kades) baru di Kabupaten Purwakarta, Rabu (23/11/2016) malam telah dilantik. Ternyata mereka baru saja memenangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada pagi harinya dan dalam hitungan jam langsung dilantik.
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, beberapa tahun ke belakang dirinya membangun tradisi baru dengan melakukan pemilihan dan pelantikan hanya dalam satu hari.
“Pemilihan di Purwakarta itu paling cepat di Indonesia. Karena kita berbasis tempat pemungutan suara (TPS) seperti pemilu. Umumnya dulu tersentralkan di satu tempat seperti lapangan,” kata Dedi saat ditemui usai melantik keenam kepala desa di hamparan sawah yang berada di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.
Pola TPS, kata Dedi, akan lebih menghemat waktu sehingga dalam hitungan jam suara sudah terkumpul dan pemenang bisa langsung dilantik pada hari yang sama. Oleh sebab itu keesokan harinya roda pemerintahan di desa akan kembali normal dengan pemimpin yang baru.
Dedi pun memiliki alasan lain soal percepatan tersebut. Menurutnya, jika usai pemilihan diberi jeda waktu pelantikan maka kerap menimbulkan konflik yang didasari oleh spekulasi tekanan politik terutama bagi mereka yang kalah saat perhitungan suara.
“Kalau pun ada yang kalah menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) itu silakan. Jika penggugat menang maka tidak masalah karena kita beda dari yang lain. SK tidak dibuat menjadi satu, tapi terpisah. Karena itu kalau penggugat menang hanya menggugurkan satu SK Kades dan tidak menggugurkan kades secara keseluruhan,” katanya.
Selain itu di Kabupaten Purwakarta pun memiliki tradisi bagi kades yang meninggal dunia. Kades akan segera ditentukan penggantinya tanpa ada pelaksana teknis atau pun pemilihan ulang. Biasanya untuk mengisi kekosongan tersebut ditentukan dari hasil voting para tokoh desa yang tersebar di seluruh RW yang biasanya berjumlah 150 orang. Pola ini memerlukan waktu yang lama.
Tahun 2017 mendatang juga rencananya Pemkab Purwakarta akan menaikan gaji aparat kewilayahan. Salah satunya kades yang saat ini mendapat gaji Rp 4 juta naik menjadi Rp 6 juta per bulan. Sementara Ketua RT naik menjadi Rp 1 juta, Ketua RW menjadi Rp 1,25 juta, dan Badega Lembur atau perlindungan masyarakat (Linmas) naik menjadi Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan.(DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Polisi mengimbau warga Kabupaten Bandung tidak ikut aksi demonstrasi 2 Desember 2016 di Jakarta. Pertimbangan tersebut guna terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif dan rasa aman di masyarakat sesuai maklumat Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito.
“Kepada masyarakat Kabupaten Bandung agar tidak berangkat ke Jakarta,” kata Kapolres Bandung AKBP Nazly Harahap di Mapolres Bandung, Kamis (24/11/2016).
Imbauan warga Kabupaten Bandung tidak turut serta unjuk rasa ke Jakarta, menurut Nazly, alasannya lebih karena persoalan ketertiban umum. Sebab aksi massa berjumlah banyak berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Demo pada 2 Desember mendatang merupakan aksi susulan menuntut penegakan hukum kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Beberapa waktu lalu Bareskrim Polri sudah menetapkan Ahok menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Nazly mengingatkan agar masyarakat Kabupaten Bandung menyerahkan penuh perkara tersebut kepada pihak kepolisian. “Tolong percayakan kepada polisi yang menanganinya. Jadi lebih baik tidak berangkat (ikut demo) ke Jakarta,” ujarnya.
“Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan negeri ini,” ucap Nazly menambahkan. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Kota Bandung akan membentuk pasukan khusus yang bertugas berkeliling sambil memantau jalannya proyek pendirian bangunan dalam skala besar.
Hal itu dilakukan agar proyek pembangunan di Kota Bandung berjalan sesuai aturan. Tidak ada lagi pengusaha atau pemilik yang nakal menambah lantai bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
“Jadi ke depannya, kepada (Pengusaha) yang sudah memiliki izin atau punya IMB nanti ada pasukan khusus yang berkeliling untuk memantau proses pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai menyegel Hotel Moxy di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Rabu (23/11/2016).
Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, pasukan khusus tersebut setiap harinya akan berkeliling untuk memantau proyek bangunan sesuai dari daftar izin yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Bandung.
“Setiap hari akan berkeliling sesuai daftar izin bangunan yang telah dikeluarkan, di mana saja mereka akan memantau itu,” kata dia.
Emil melanjutkan, karena pembangunan di Kota Bandung sangat banyak, selain melibatkan petugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, timsus ini akan melibatkan para pekerja lepas diluar PNS melalui sistem rekrutmen.
“Itu perintah saya ke BPPT karena pembangunan banyak maka pasukannya yang memantau juga harus banyak. Bisa dari pekerja lepas harian gak usah PNS saja,” lanjut Emil.
Tapi, tambah Emil, untuk urusan penyegelan bangunan tetap dilakukan oleh pihak Pemkot Bandung. “Jadi tetap saat menyegelnya sama kita (Pemkot Bandung) mereka hanya memantau dan melaporkan kalau ada bangunan yang melanggar,” jelasnya.
Pemkot Bandung tidak akan main-main untuk urusan penertiban bangunan yang menyalahi aturan. Dengan tegas Emil menyatakan, pihaknya tidak pandang bulu saat menyegel bangunan yang terbukti bersalah.
“Kuncinya ada dilaporan, selain masyarakat yang proaktif, kedua tentu saja pasukan pemantau akan diperbanyak untuk berkeliling, ketiga sanksinya dihukum seberat-beratnya denda seberat-beratnya atau selain ada pilihan dibongkar,” pungkasnya.
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak rela masyarakat Indonesia tercerai berai karena pihak-pihak yang mencoba memecah belah bangsa. Gatot pun menggagas gerakan Nusantara Bersatu sebagai bentuk mempererat kesatuan bangsa dan mempertahankan NKRI.
Ikat kepala merah putih menjadi simbol dalam aksi tersebut yang akan berlangsung di seluruh nusantara pada 30 November mendatang.
Gatot menyampaikannya usai menjadi pembicara seminar nasional bertajuk ‘Peningkatan Ketahanan Bangsa Untuk Menjaga Keutuhan NKRI’ di Grha Sanusi Hardjadinata, kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (23/11/2016).
Gerakan ikat kepala merah putih disuarakan Gatot di tengah gencarnya rencana demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 2 Desember mendatang. Aksi itu disebut-sebut ada dugaan upaya makar.
“Indonesia milik kita bersama, bila ada ancaman pun kita atasi bersama-sama. Saatnya kita tunjukkan nusantara bersatu,” ucap Gatot.
Gatot menjelaskan, idenya soal Nusantara Bersatu serempak dilaksanakan di seluruh provinsi pada 30 November 2016. Dia mengajak masyarakat Indonesia menghadiri aksi damai tersebut di daerah masing-masing.
“Kita berkumpul di tiap-tiap provinsi dengan ikat kepala warna merah putih. Bahkan kyai pun menyatakan rela sorban putihnya diganti merah putih,” tutur Gatot.
Dia menegaskan, berkumpulnya masyarakat memakai ikat kepala merah putih untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa dunia bahwa Indonesia tetap bersatu. “Kalau melawan Indonesia bukan hanya dengan TNI, tapi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gatot bernada menggebu-gebu.
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Bandung Tono Rusdiantono optimistis seluruh perusahaan di Kota Bandung mampu membayar karyawannya sesuai upah minimum kota (UMK) di tahun 2017. Hal itu bisa terwujud apabila laju pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
“Kalau laju pertumbuhan ekonomi stabil di tahun 2017, saya optimistis bisa sesuai UMK semuanya,” kata Tono saat dihubungi via telfon seluler, Selasa (22/11/2016).
Tono mengatakan pada tahun 2016 perusahaan yang sanggup menggaji pegawainya sesuai dengan UMK sudah mencapai 80 persen. Sebagian besar berasal dari industri menengah hingga besar seperti perhotelan hingga pengolaan.
“Sementara 20 persen itu kebanyak induatri kecil rumahan atau UKM yang sedang berkembang. Masih membutuhkan biaya untuk produksi,” terang dia.
Menurutnya perusahaan wajib membayarkan upah pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak, tentunya ada sanksi dari pemerintah berupa teguran hingga pembekuan izin. Namun, membutuhkan mekanisme panjang untuk menerapkan sanksi itu.
Ia menjelaskan pemerintah tidak bisa langsung memberikan sanksi bagi perusahaan yang belum bisa membayar pegawainya sesuai UMK. Ada beberapa tahap mulai dari verifikasi kondisi perusahaan dan upaya-upaya penangguhan gaji bagi pegawai.
“Kalau memang ada perusahaan yang belum sanggup nanti kita analisa dulu, kondisi perusahaannya seperti apa. Setelah kita analisa ternyata memang sedang kurang sehat keuangannya, ada upaya lain dengan meminta persetujuan kepada pegawai untuk penangguhan gaji atau sementara waktu masih menggunakan tarif sebelumnya sampai perusahaan kembali normal. Kalau dua cara itu tidak berjalan dengan baik baru akan ada teguran,” ujar dia.
Dia menuturkan pemerintah dalam hal ini untuk mendongkrak laju perkembangan ekonomi, akan terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Pasalnya, sambung dia, lambatnya pertumbuhan ekonomi tak lepas dari harga-harga bahan pokok yang naik.
“Upaya kita untuk menodorong agar semuanya bisa sesuai UMK ya menjaga stabilitas harga. Karsna faktor itu yang mempengaruhi laju perkembangan ekonomi di Kota Bandung,” ujar Tono.
Seperti diketahui, Pemprov Jabar sudah mengumumkan UMK yang akan diterapkan pada 1 Januari 2017. Kenaikan UMK tahun 2017 sekitar 8,25 persen. UMK Kota Bandung pada tahun depan berada di angka Rp 2.843.622.
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Lima siswa kelas VII SMPN 2 Bandung menjadi korban penodongan di dalam angkot jurusan Kebon Kelapa-Dago. Seorang pelaku bersenjata tajam mencoba meminta paksa barang berharga milik para bocah itu. Empat siswa melompat dari angkot, seorang lagi tertinggal di angkot yang terus melaju.
“Enggak ada barang berharga milik kami yang diambil pelaku,” ucap salah satu korban, inisial GF (12), di SMPN 2 Bandung, Jalan Sumatera, Jumat (18/11/2016).
GF beserta empat teman sekolahnya, BB (12), DA (12), FT (12) dan MDA (12), ditodong penjahat saat perjalanan pulang menumpangi angkot bercat hijau tersebut di Jalan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Kamis (17/11) kemarin, sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka berbarengan naik angkot dari depan SMPN 2 Kota Bandung usai beres sekolah.
Menurut GF, kondisi angkot yang ngetem itu kosong penumpang. Hanya ada sopir dan seorang pria dewasa duduk di depan.
Tengah perjalanan atau selagi angkot berhenti lantaran lampu merah menyala di prapatan Jalan Lengkong Kecil-Jalan Pungkur, sambung GF, seorang pria dewasa tak dikenal masuk ke dalam angkot. Tiba-tiba pelaku menodongkan senjata tajam setelah angkot melaju ke arah Jalan Ciateul.
Anehnya, kata GF, sopir angkot tetap tancap gas. Padahal mereka beteriak minta tolong.
“Senjata tajamnya enggak tahu persis, seperti kampak gitu. Pelaku minta uang dan handphone. Kami ketakutan,” ujar GF.
Kelima siswa tersebut panik bukan kepalang. Salah satu siswa, MDA, terpaksa menyerahkan uang kepada pelaku.
“Teman ngasih uang Rp 2 ribu. Pelaku terima uangnya,” ucap GF.
Penodong itu posisi duduknya di mulut pintu masuk angkot. Pelaku bersampingan dengan DA, sementara GF, BB, MDA dan FT duduk di jok yang berhadapan dengan pelaku.
Menurut GF, pelaku sempat menggeser posisi duduk sambil mengarahkan DA ke ujung kaca belakang. Melihat pintu tak terhalang karena pelaku sudah bergeser, GF, BB, MDA dan FT spontanitas menyelamatkan diri dengan cara meloncat keluar angkot. “Kami berempat keluar satu persatu,” ucap FT, korban lainnya.
Sementara DA tertinggal di dalam angkot yang terus melaju. Keempat siswa tersebut sempat meminta pertolongan kepada warga sekitar. “Waktu kami mau ke kantor polisi (Polsek Regol), berjumpa dengan DA. DA diturunkan di jalan dekat SMPN 11 Bandung. Kami lihat tangan DA berdarah, ujar FT.
DA diperkirakan berontak sehingga pelaku melukainya. “DA bilang sempat memberikan handphone. Tapi pelaku malah melempar handphone ke DA, soalnya layar handphone itu retak. Memang sudah retak sebelumnya,” tutur FT. (HAR)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Operasi Zebra Lodaya sedang dilaksanakan. Terhitung sejak hari Rabu 16 November 2016 sampai dengan 29 November 2016, pihak kepolisian dari kesatuan lalu lintas di seluruh jajaran Polres se-Jawa Barat akan menggunakan e-tilang saat memberikan tindakan kepada para pelanggar.
Jangan pernah berharap, kalau pelanggar kali ini bisa menitipkan uang tilang kepada petugas. Aplikasi e-tilang digunakan untuk mencegah adanya aksi pungli bagi petugas yang nakal.
“Kurang lebih selama 14 hari kita akan laksanakan Operasi Zebra Lodaya, dan kita terapkan aplikasi e-tilang untuk mencegah adanya aksi pungli karena denda tilang tidak lagi bisa dititipkan ke aparat penegak hukum,” ujar Dirlants Polda Jawa Barat Kombes Pol Sugihardi didampingi oleh Kasubdit Gakkum Polda Jabar AKBP Matrius di Mapolda Jabar, Kamis (17/11/2016).
Sugihardi melanjutkan nama pelanggar akan diinput ke aplikasi e-tilang. Sehingga para pelanggar yang tidak bisa mengikuti sidang pengadilan, bisa menitipkan dendanya ke bank yang telah ditunjuk dan bekerjasama dengan intansi kepolisian.
“Jadi jangan harap dendanya bisa lagi dititipkan ke petugas (polisi), tapi langsung melalui jasa perbankan dalam hal ini BRI. Kayak mobile banking, internet banking, ATM atau ke bank langsung. Dan nama pelanggar nanti akan muncul di aplikasi online itu,” jelasnya.
Bukti transfer tilang tersebut, selanjutnya dilampirkan ke berkas tilang yang telah diberikan petugas. Sugihardi melanjutkan, jika masih ada petugas yang menerima uang titipan sidang maka harus segera dilaporkan. Karena dalam Operasi Zebra tahun ini, petugas dilarang keras menerima hal itu.
“Petugas nakal dalam pengertian kami adalah petugas yang masih menerima uang, baik itu istilahnya uang damai atau betul-betul denda titipan tilang berupa uang, ini tidak diperbolehkan,” kata dia.
Menurutnya baik saat dilakukan operasi atau tidak petugas dilarang menerima pungli atau uang damai. Dalam kesempatan ini pihak kepolisian akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas.
“Tidak ada alasan untuk petugas menerima uang titipan sidang. Jadi baik masyarajat dari luar kota kena tilang misalnya di Kota Bandung lalu tidak bisa menghadiri sidang dengan barang bukti SIM atau STNK bisa langsung ke bank,” ucapnya.
Sugihardi menambahkan sistem pembarayan langsung ke bank akan terus berlanjut ke depannya. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Fondasi mes kuli proyek apartemen sepanjang 15 meter dan tinggi 1,5 meter ambrol akibat pergerakan tanah di Gang Setiamanah, RT10/RW03, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Material batu bercampur tanah itu menimpa satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Insiden ambrolnya bangunan itu terjadi pada Selasa (15/11/2016) sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu hujan deras tengah mengguyur Kota Bandung. Longsornya tanah membuat fondasi yang berada di atasnya ikut ambrol.
“Longsornya terjadi tiba-tiba. Saya juga lagi di dalam rumah kaget kayak suara benda besar jatuh,” kata salah seorang warga, Kokom (43) kepada khatulistiwaonline di lokasi, Rabu (16/11/2016).
Salah satu rumah warga yang berjarak lima meter dari fondasi itu tertimbun material longsor. Saat itu hanya ada satu orang penghuni yang tengah berada di kamar mandi di belakang rumah. Beruntung material longsor tidak sampai merobohkan rumah.
“Saya kebetulan lagi di luar, di rumah cuma ada orang tua. Tapi untung orang tua lagi di belakang rumah, jadi selamat. Saya sampai rumah itu sudah seperti ini,” kata pemilik rumah, Cecep (42).
Lantaran tanah longsor, menurut dia, sebagian rumah dua lantai itu rusak. Material longsor yang hampir menutupi semua akses masuk rumah ini mengakibatkan barang-barang di dalamnya belum ada yang dapat diselamatkan.
“Masuknya susah dan bahaya. Sementara saya juga tinggal di tetangga,” ujar Cecep.
“Di rumah saya tinggal sama orang tua dan adik. Dua kamar di lantai dua itu dikontrak buat dua orang, tapi saat kejadian kebetulan lagi enggak di rumah,” ucap Cecep menambahkan.
Menurutnya bangunan itu merupakan mes kuli pembangunan Apartemen Hegarmanah. Sewaktu kejadian, sambung dia, bangunan tersebut dalam keadaan kosong.”Belum ada komunikasi soal pertanggungjawaban kerusakan rumah saya. Soalnya bangunan itu milik pengembang apartemen,” ujar Cecep.
Hingga siang ini, berdasarkan pantauan detikcom, sejumlah pekerja dari pengembang apartemen tengah berusaha mengevakuasi puing fondasi yang masuk ke Sungai Cipaganti. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Eks Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari kembali diperiksa oleh penyidik KPK. Siti akan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus korupsi alat kesehatan.
“SFS (Siti Fadilah Supari), mantan Menkes RI periode 2004-2009 diperiksa sebagai tersangka,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Rabu (16/11/2016).
Siti Fadilah sudah hadir ke Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 10.19 WIB. Dia mengenakan baju batik dan rok hitam dengan kerudung putih. Siti tidak mengucapkan keterangan apa pun ketika datang.
Siti telah ditahan KPK sejak Senin (24/10) lalu di rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Penyidik akan menelisik kembali informasi dari dirinya dalam kasus dugaan korupsi alkes untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007.
Dalam kasus ini, Siti Fadilah diduga menerima Mandiri Travellers Cheque senilai Rp1,375 miliar terkait proses pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Siti Fadilah dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK telah menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka sejak 2014 lalu. Terkait hal tersebut Siti pernah melayangkan gugatan praperadilan namun ditolak oleh hakim tunggal Achmad Rivai pekan lalu.(NGO)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Dalam lima tahun terakhir curah hujan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum mengalami peningkatan baik di wilayah hulu maupun hilir. Kondisi itu membuat debit air sungai Citarum meningkat hingga berdampak terhadap bencana banjir sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Kepala BMKG Andi Eka Sakya menjelaskan pada November 2016 ini curah hujan rata-rata yang terjadi di wilayah Jabar mencapai 312 milimeter per hari. Dibandingkan 30 tahun periode 1981 – 2010 di bulan yang sama rata-rata curah hujan normal itu berada di 270 milimeter per hari.
“Dengan waktu yang cukup pendek (5 tahun) trendnya memang terus meningkat. Sekitar 40 milimeter per tahun atau 0,3 persen,” kata Andi dalam pemaparan seminar “Solusi Penanggulangan Banjir Citarum” di Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Selasa (15/11/2016).
Menurutnya curah hujan lebat itu terjadi hampir merata di seluruh wilayah yang teraliri DAS Citarum. Sehingga, sambung dia, sebagian besar wilayah di Jabar terkena dampak banjir akibat luapan sungai Citarum.
“Dengan curah hujan yang tinggi ini, otomatis membuat debit air sungai Citarum meningkat. Sehingga berdampak terhadap banjir yang terjadi beberapa pekan terakhir ini,” jelas dia.
Andi mengatakan puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari 2017 mendatang. Namun, pada Desember dan Januari hujan diperkirakan sudah mulai sering terjadi. Menyusul trend meningkatnya curah hujan yang terjadi.
“Bulan ini diperkirakan sudah masuk 80 persen musim hujan. Dalam satu pekan ini hujan akan terjadi tiga hari berturut-turut pada 16,17,18 November,” ujar dia. (MAD)