SERANG,khatulistiwaonline.com
Calon Gubernur Banten, Rano Karno memastikan sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dari hasil pengumuman resmi KPU Banten, Rano Karno tercatat memiliki kekayaan Rp 15,7 miliar pada laporan 1 Desember 2015.
Tercatatnya laporan harta kekayaan (LHKPN) di KPK, menjadi bentuk pertanggungjawaban atas posisinya sebagai gubernur Banten dan cagub di Pilkada. Semua orang bisa melihat dokumen kekayaan Rano atau pun verifikasi.
“Saya sudah melaporkan seluruh kekayaan saya saat ini. Semua bisa dicek dan diverifikasi sepenuhnya,” kata Rano Karno melalui pesan singkat kepada khatulistiwaonline, Kamis (1/12/2016).
Bagi Rano, publik harus mencermati harta kekayaan para calon pemimpin. Publik punya peran melakukan pengawasan.
“Jangan sampai ada satu situasi di mana ada pasangan calon jadi pejabat publik dengan memanfaatkan dana-dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Rano. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengukuhkan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli tingkat provinsi. Pengukuhan ini bentuk komitmen pemberantasan pungli di lingkungan Pemprov Jabar.
Tum Saber Pungli yang dikukuhkan melibatkan seluruh unsur Muspida Jawa Barat, yakni Ketua DPRD Jabar, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, Pangdam Siliwangi, Kepala Pengadilan Tinggi Jabar. Aher mengatakan, kerja tim ini sudah berjalan sejak instruksi dari Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2016.
“Satgas ini baru dikukuhkan pada hari ini, agar efektivitas kerja maskimal. Tim ini kami informasikan kepada publik bahwa lebih serius untuk memberantas pungli di seluruh instansi di Jawa Barat,” kata Aher di kepada usai pengukuhan di aula barat Gedung Sate, Bandung.
Aher menuturkan, pemberantasan pungli tidak berdasarkan nominal. Dia menegaskan berapa pun nominal pungli utamanya di layanan publik, akan tetap ditindak.
“Harus ada komitmen dan menghimbau kepada masyarajat untuk tidak terlibat dalam pungli. Kalau ada petugas yang Memint ya tolak dengan tegas,” kata dia.
Menurut Aher, masyarakat juga harus membiasakan diri menjalani proses layanan resmi bukan malah ‘melegalkan’ pungli karena ingin percepatan mendapat pelayanan.
“Jadi bayarnya itu ke retribusi yang resmi, jangan nggak resmi dan bukan ke kantong pribadi pelaku,” jelasnya.
Tim ini akan bekerja sesuai dengan pola pengamatan melalui cara-cara intelijen. Aher menyebut seluruh instansi di Jabar akan menjadi fokus dari kinerja tim ini.
“Tentu akan ada sinergis dengan pihak kepolisian, TNI, kejaksaan dan unsur lainnya. Intinya bukan hanya operasi tangkap tangan saja, melainkan upaya pencegahan hingga mengilangkan budaya pungli dan memberikan efek jera. Kalau mencoba menebak-nebak instansi mana ya semua sektor kita pantau. ” kata dia.
Tak hanya tingkat provinsi saja, tim juga akan dibentuk di tingkat kabupaten dan kota. Tim Saber Pungli diharapkan membawa dampak positif terhadap masyarakat. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Proses pergantian Ketua DPR RI yang diusulkan oleh Partai Golkar sampai puncaknya hari ini. Sore ini DPR akan menggelar rapat paripurna dengan agenda utama pergantian Ketua DPR RI.
Seperti undangan rapat paripurna DPR yang diperoleh khatulistiwaonline, Rabu (3011/2016), DPR akan menggelar rapat paripurna pukul 15.00 WIB sore ini. Undangan rapat paripurna DPR dengan nomor PW/20508/DPR RI/XI/2016 tertanggal 29 ovember 2016 ini adalah menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPR.
Agenda rapat paripurna sore ini adalah:
1. Pengambilan keputusan terhadap Ketua DPR RI
2. Penetapan pengganti Ketua DPR RI
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan pada rapat paripurna nanti akan dibacakan surat soal penggantian posisi Ketua DPR dari Ade kepada Novanto. Setelah disetujui seluruh fraksi baru akan diambil keputusan apakah seluruh fraksi akan menerima atau menolak usulan tersebut.
“Sudah diputuskan (di Bamus) satu untuk persetujuan dulu untuk pemberhentian baru kemudian setelah itu ada persetujuan penetapan ketua DPR yang baru. Jadi melalui proses penetapan itu,” jelas Fadli.
Lalu apakah pergantian Ketua DPR RI akan mulus begitu saja?
(DON)
CIMAHI,khatulistiwaonline.com
Lima pria terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polres Cimahi ditetapkan sebagai tersangka. Kini mereka meringkuk di sel tahanan Mapolres Cimahi.
“Lima orang itu kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Reza Arifian saat dihubungi khatulistiwaonline via telefon, Selasa (29/11/2016).
Reza menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan empat orang tersangka AK (28), AS (29), NH (31), ST (47) merupakan anggota salah satu ormas di Kota Cimahi. Seorang tersangka lainnya BS (48) bekerja sendirian.
Ia melanjutkan, keempat tersangka oknum ormas itu sudah beroperasi di kawasan industri, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sejak tahun 2015. Sementara tersangka BS sudah melakukan praktik pungli sejak 2013 lalu.
“Jadi dia (BS) turun temurun tiga tahun ini kerja sendiri. Jadi dia cetak sendiri karcis untuk pembangunan dari kelurahan, aji mumpung preman situ,” terang dia.
Reza menuturkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu para korban untuk membuat laporan polisi. Hal itu, lanjut dia, untuk memperkuat dasar hukum penetapan tersangka kelima orang yang melakukan pemerasan itu.
“Sopir-sopir korban ini belum berkenan membuat laporan polisi, jadi kita membuat laporan model A. Kemarin anggota ada yang menyamar jadi sopir lalu dimintai uang, jadi dia yang membuat laporan polisi,” ucap Reza.
Dengan penetapan tersangka ini, kelimanya dikenakan pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Kelimanya saat ini mendekam di ruang tahanan Polres Cimahi.
OTT itu dilakukan Tim Saber Pungli Satreskrim Polres Cimahi, Senin (28/11/2016), sekitar pukul 11.00 WIB. Hal itu berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya pungli di kawasan industri tersebut. Polisi menyita segepok uang diduga hasil pungli.
“Ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat lewat media sosial. Kami langsung terjun ke lokasi untuk memastikan informasi itu,” kata Reza di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Senin (28/11/2016).
Para korbannya itu sopir truk ekspedisi yang mengirimkan barang-barang seperti hasil tambang dan garmen. Kepada para sopir, sambung Reza, pelaku memberikan karcis buatan sebagai tanda penarikan. Besaran penarikan berbeda-beda, mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 5.000.
“Itu semua tergantung barang bawaan truk yang melintas,” ucap Reza.(ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Empat pemuda tanggung diamankan Tim Kujang Polrestabes Bandung karena kedapatan membawa senjata tajam. Tak diketahui maksud mereka membawa benda berbentuk pedang samurai itu.
“Pada hari Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, polisi mengamankan empat pemuda yang membawa senjata tajam. Mereka ngakunya dari kelompok XTC,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus melalui pesan singkat, Sabtu (26/11/2016).
Yusri menjelaskan, para pemuda tersebut diamankan oleh anggota yang sedang melakukan patroli malam. Saat petugas melintas di Jalan Cicendo, Tim Kujang melihat ada sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di pinggir jalan.
“Karena curiga lalu dihampiri oleh petugas, untuk mengetahui mereka itu sedang apa di sana, lalu dilakukan penggeledahan untuk mengantisipasi adanya aksi kejahatan jalanan yang sering terjadi belakangan ini,” kata dia.
Saat di geledah, kelompok ini ternyata membawa senjata tajam jenis pedang samurai.
“Setelah digeledah mereka bawa sajam jenis pedang samurai berukuran kecil. Petugas saat itu langsung mengamankan mereka,” jelasnya.
10 anggota Tim Kujang ini langsung membawa empat pemuda pria dengan masing-masing bernama FX (22), SF (17), HY (19), dan SA (14).
“FX sebagai pemilik pedang samurai. Dia yang bawa-bawa itu setiap hari ,” tuturnya.
Saat ini para pemuda tanggung ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian, oleh pihak Satreskrim Polrestabes Bandung, untuk mengetahui tujuan mereka. Upaya pencegahan, Yusri menilai langkah penting untuk meminimalisir kejahatan jalanan pada malam hari.
“Masih diperiksa oleh Reskrim Polrestabes Bandung tentang tujuan mereka mau ngapain pakai bawa sajam segala,” pungkasnya. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto siap memangkas birokrasi proses pembuatan SIM dan pengurusan tilang guna mempersempit ruang gerak para pelaku pungli. Sistem online mulai diterapkan sebagai langkah mencegah adanya praktik pungli.
“Antisipasi (pungli), semua kan sudah pakai elektronik. Jadi nanti ke kantor polisi untuk ngurus SIM tidak lagi bayar langsung ke petugas. Bayarnya sudah di luar itu boleh, lewat ATM, ada struk pembayarannya kemudian diberikan kepada petugas langsung nanti diproses. Jadi tidak ada lagi transaksi uang di kantor,” kata Agung usai mengikuti penandatanganan MoU bersama 17 Provinsi dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumaat (25/11/2016).
Untuk masalah tilang, Agung melanjutkan, Polri telah memiliki aplikasi e-tilang. Justru, hal ini akan membantu mengurangi para pengguna jalan yang menitip uang ke petugas saat melakukan pelanggaran. Agung ingin aplikasi ini segera terealisasi pada akhir tahun 2016.
“Begini dengan adanya e-tilang, kita ingin pangkas birokrasinya, masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan bayar lewat ATM atau mobile banking untuk membayar sesuai dengan nilai kesepakatan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dia bisa ambil lagi barang buktinya apakah itu SIM atau STNK, jadi tidak usah sidang,” kata dia.
Menurut dia, aplikasi pelayanan publik berbasis online bisa membuat petugas bekerja secara baik dan jujur. Secara prosedur tetap sama baik saat pembuatan SIM atau saat penilangan. Hanya saja dalam proses pembayaran akan dirubah, tujuannya untuk mencegah oknum petugas nakal.
Agung menilai Pemprov Jabar dan Polda Jabar telah menjadi pelopor pelayanan publik berbasis IT khususnya dalam bidang Samsat. Sebanyak 17 provinsi di Indonesia bakal melaksanakan program kerja sama tersebut.
Terciptanya kegiatan ini, lanjut Agung, karena telah dilakukan sejak enam bulan lalu. Pihaknya mengundang seluruh Kepala Dinas Pendapatan dari berbagai provinsi untuk menjalankan program yang telah disepakati.
“Enam bulan lalu kita undang seluruh Kepala Dinas Pendapatan Daerah agar bisa melaksanakannya. Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Polda Jawa Barat sudah mempelopori hal ini. Semoga ada 17 provinsi lain yang belum bisa segera ikut,” tutur Agung.
Melalui pelayanan publik berbasis online, tentu saja membuat masyarakat lebih mudah dalam mengurus surat-surat atau pajak kendaraan.
“Warga Bandung yang memiliki kendaraan terus masa berlakunya baik itu surat atau pajak habis masa berlakunya, kan bisa diperpanjang di wilayah lain. Seperti misalnya di Jakarta, di Semarang, tentu masyarakat bisa betul-betul terlayani dengan baik dan cepat,” ujar Agung. (DON)
BANDUNg,khatulistiwaonline.com
Booth Pameran Humas Jabar meraih penghargaan pada Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2016 yang digelar di Hotel Harris Kota Bandung, Jumat (18/11/16) malam. Salain kategori Pameran, Humas Jabar pun berhasil meraih penghargaan pada kategori Penulisan Advertorial.
Prestasi Pemprov Jabar malam ini juga dibuat lengkap dengan diraihnya penghargaan pada kategori Festival Pertunjukan Rakyat yang disajikan oleh Tim Diskominfo Provinsi Jabar. Tiga kategori terbaik disabet: Aktris Terbaik, Aktor Terbaik, dan Sutradara Terbaik.
Soal Booth, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Jabar Ade Sukalsah mengatakan konsep digitalisasi dan Augmented Reality yang diusung pada Virtual Exhibition adalah sebagai langkah awal dari Humas yang modern, canggih, dan terutama ramah lingkungan.
“Ini langkah awal kita untuk meninggalkan era konvensional dengan papperless system, karena kelak pameran-pameran itu tidak menghamburkan kertas,” katanya. Booth Humas Jabar dilengkapi hologram Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).
“Sekarang Humas dulu, nanti ke depan semua pameran akan menggunakan teknologi serupa yang efeknya pada pertumbuhan e-commerce Jabar yang makin mantap,” tambahnya.
Tujuh kategori yang diperlombakan pada AMH 2016 ini, yaitu Laporan Kinerja Tahunan; Media Internal; Penulisan Advertorial; Merchandise; Profil Lembaga Humas; Pameran/booth; Pelayanan Informasi Melalui Internet. Masing-masing kategori dibagi untuk dua kelompok: Kementerian/Lembaga/BUMN(D)/Perguruan Tinggi Negeri dan Kota/Kab/Provinsi.
Lomba AMH sendiri diikuti oleh total 171 peserta. Terdiri dari tujuh provinsi, 80 kota/kab dan sisanya dari kementrian/BUMN (D) dan Perguruan Tinggi Negeri.
“Humas Pemerintah harus terus memperbaiki dan memutakhirkan diri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang pemerintahnya dengan benar dan tepat, untuk itu ajang ini sangat baik bagi Humas Pemerintah saling berbagi ilmu dan pengalaman,” kata Ade.
Ade menyoroti kriteria penilaian yang menurutnya harus dimatangkan lagi. “Sebagai contoh, dalam penilaian laman resmi apakah dimasukkan juga unsur traffic?” Tanyanya.
Walau demikian, dirinya mengaku puas atas pencapaian tim yang terdiri dari Humas Jabar dan Diskominfo Jabar ini. Dia berjanji tahun depan pencapaiannya akan lebih baik lagi dari tahun ini. “Terima kasih warga Jabar dan jajaran Pemprov Jabar atas dukungannya dalam peraihan prestasi ini,” pungkasnya.(DON)
PURWAKARTA,khatulistiwaonline.com
Enam Kepala Desa (Kades) baru di Kabupaten Purwakarta, Rabu (23/11/2016) malam telah dilantik. Ternyata mereka baru saja memenangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada pagi harinya dan dalam hitungan jam langsung dilantik.
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, beberapa tahun ke belakang dirinya membangun tradisi baru dengan melakukan pemilihan dan pelantikan hanya dalam satu hari.
“Pemilihan di Purwakarta itu paling cepat di Indonesia. Karena kita berbasis tempat pemungutan suara (TPS) seperti pemilu. Umumnya dulu tersentralkan di satu tempat seperti lapangan,” kata Dedi saat ditemui usai melantik keenam kepala desa di hamparan sawah yang berada di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.
Pola TPS, kata Dedi, akan lebih menghemat waktu sehingga dalam hitungan jam suara sudah terkumpul dan pemenang bisa langsung dilantik pada hari yang sama. Oleh sebab itu keesokan harinya roda pemerintahan di desa akan kembali normal dengan pemimpin yang baru.
Dedi pun memiliki alasan lain soal percepatan tersebut. Menurutnya, jika usai pemilihan diberi jeda waktu pelantikan maka kerap menimbulkan konflik yang didasari oleh spekulasi tekanan politik terutama bagi mereka yang kalah saat perhitungan suara.
“Kalau pun ada yang kalah menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) itu silakan. Jika penggugat menang maka tidak masalah karena kita beda dari yang lain. SK tidak dibuat menjadi satu, tapi terpisah. Karena itu kalau penggugat menang hanya menggugurkan satu SK Kades dan tidak menggugurkan kades secara keseluruhan,” katanya.
Selain itu di Kabupaten Purwakarta pun memiliki tradisi bagi kades yang meninggal dunia. Kades akan segera ditentukan penggantinya tanpa ada pelaksana teknis atau pun pemilihan ulang. Biasanya untuk mengisi kekosongan tersebut ditentukan dari hasil voting para tokoh desa yang tersebar di seluruh RW yang biasanya berjumlah 150 orang. Pola ini memerlukan waktu yang lama.
Tahun 2017 mendatang juga rencananya Pemkab Purwakarta akan menaikan gaji aparat kewilayahan. Salah satunya kades yang saat ini mendapat gaji Rp 4 juta naik menjadi Rp 6 juta per bulan. Sementara Ketua RT naik menjadi Rp 1 juta, Ketua RW menjadi Rp 1,25 juta, dan Badega Lembur atau perlindungan masyarakat (Linmas) naik menjadi Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan.(DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Polisi mengimbau warga Kabupaten Bandung tidak ikut aksi demonstrasi 2 Desember 2016 di Jakarta. Pertimbangan tersebut guna terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif dan rasa aman di masyarakat sesuai maklumat Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito.
“Kepada masyarakat Kabupaten Bandung agar tidak berangkat ke Jakarta,” kata Kapolres Bandung AKBP Nazly Harahap di Mapolres Bandung, Kamis (24/11/2016).
Imbauan warga Kabupaten Bandung tidak turut serta unjuk rasa ke Jakarta, menurut Nazly, alasannya lebih karena persoalan ketertiban umum. Sebab aksi massa berjumlah banyak berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Demo pada 2 Desember mendatang merupakan aksi susulan menuntut penegakan hukum kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Beberapa waktu lalu Bareskrim Polri sudah menetapkan Ahok menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Nazly mengingatkan agar masyarakat Kabupaten Bandung menyerahkan penuh perkara tersebut kepada pihak kepolisian. “Tolong percayakan kepada polisi yang menanganinya. Jadi lebih baik tidak berangkat (ikut demo) ke Jakarta,” ujarnya.
“Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan negeri ini,” ucap Nazly menambahkan. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Kota Bandung akan membentuk pasukan khusus yang bertugas berkeliling sambil memantau jalannya proyek pendirian bangunan dalam skala besar.
Hal itu dilakukan agar proyek pembangunan di Kota Bandung berjalan sesuai aturan. Tidak ada lagi pengusaha atau pemilik yang nakal menambah lantai bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
“Jadi ke depannya, kepada (Pengusaha) yang sudah memiliki izin atau punya IMB nanti ada pasukan khusus yang berkeliling untuk memantau proses pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai menyegel Hotel Moxy di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Rabu (23/11/2016).
Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, pasukan khusus tersebut setiap harinya akan berkeliling untuk memantau proyek bangunan sesuai dari daftar izin yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Bandung.
“Setiap hari akan berkeliling sesuai daftar izin bangunan yang telah dikeluarkan, di mana saja mereka akan memantau itu,” kata dia.
Emil melanjutkan, karena pembangunan di Kota Bandung sangat banyak, selain melibatkan petugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, timsus ini akan melibatkan para pekerja lepas diluar PNS melalui sistem rekrutmen.
“Itu perintah saya ke BPPT karena pembangunan banyak maka pasukannya yang memantau juga harus banyak. Bisa dari pekerja lepas harian gak usah PNS saja,” lanjut Emil.
Tapi, tambah Emil, untuk urusan penyegelan bangunan tetap dilakukan oleh pihak Pemkot Bandung. “Jadi tetap saat menyegelnya sama kita (Pemkot Bandung) mereka hanya memantau dan melaporkan kalau ada bangunan yang melanggar,” jelasnya.
Pemkot Bandung tidak akan main-main untuk urusan penertiban bangunan yang menyalahi aturan. Dengan tegas Emil menyatakan, pihaknya tidak pandang bulu saat menyegel bangunan yang terbukti bersalah.
“Kuncinya ada dilaporan, selain masyarakat yang proaktif, kedua tentu saja pasukan pemantau akan diperbanyak untuk berkeliling, ketiga sanksinya dihukum seberat-beratnya denda seberat-beratnya atau selain ada pilihan dibongkar,” pungkasnya.