TANGERANG, khatulistiwaonline.com
Sejak beberapa tahun terakhir, bisnis haram penyunti-kan gas elpiji di sejumlah wilayah Tangerang semakin menggeliat, dan seakan luput dari perhatian pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Ironisnya, dari sejumlah kasus penggrebekan terhadap pelaku penyuntikan gas elpiji yang dilakukan pihak kepolisian, saat diajukan ke persidangan para pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan, sehingga tidak memberikan efek jera.
Berbagai pihak menduga, maraknya penyuntikan atau pengoplosan gas elpiji ini tidak terlepas dari tidak adanya pengawasan dari pemerintah daerah, kepolisian maupun Hiswana Migas serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku. “Bahkan, di beberapa tempat terkesan adanya “pembiaran” dari instansi terkait, dan menjadi ajang bagi-bagi “rejeki” oleh oknum tertentu,” ujar salah seorang warga yang namanya enggan disebut kepada Khatulistiwa.
Berdasarkan informasi, penyuntikan gas elpiji yang sepertinya luput dari pantauan kepolisian terdapat di wilayah Polsek Ciledug, Polrestro Tangerang dan Panongan wilayah Polres Tigaraksa. “Pengoplosan gas elpiji di wilayah Ciledug dan Panongan sudah berlangsung cukup lama. Saya tidak yakin kalau pihak kepolisian tidak mengetahui kegiatan ilegal itu,” kata warga lainnya.
Masih menurut warga, kasus ledakan gas elpiji dari tabung 3 kilogram dan 12 kilogram yang marak terjadi belakangan ini terbesar disebabkan oleh kerusakan sistem katup pada lubang tabung, bukan pada bagian selang atau regulator. Mengapa ini bisa terjadi? Jawaban yang bisa dipastikan adalah seringnya beberapa pengoplos menyuntikkan isi tabung gas dari 3 kilogram ke dalam tabung gas 12 kilogram, karena besarnya disparitas harga, dimana harga gas isi 12 kilogram lebih mahal karena tidak disubsidi pemerintah.
Penyuntikan tersebut mengakibatkan katup tabung rusak dan rawan kebocoran. Selain merugikan masyarakat dan pemerintah, serta mengoplos adalah tindakan ilegal juga bisa membahayakan jiwa. “Memindahkan isi tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg untuk mencari keuntungan. Pasalnya isi tabung 3 Kg lebih murah karena disubsidi. Dan setelah dipindah atau disuntik ke tabung 12 Kg harga tentu lebih mahal karena tidak disubsidi pemerintah,” ujarnya seraya berharap tindakan nyata dari kepolisian menertibkan lokasi-lokasi penyuntikan gas elpiji. (HAN)
SUMEDANG, khatulistiwaonline.com
Pendidikan krakter bagi para siswa SMPN 3 Cimalaka, Ka-bupaten Sumedang terus digalakkan secara berkelanjutan. Hal itu untuk mendidik siswa menjadi orang sopan dan ber-tindak santun dalam hidup keseharian di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari di luar sekolah.
Dalam melakukan bincang-bincang dengan Kepala SMPN 3 Ci-malaka, Sudrajat, S.Pd.M.M.Pd disela-sela kesibukannya mengontrol pembangunan perpustakaan yang didanai dari APBN tahun 2017, menyebutkan dirinya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan statment, karena hal tersebut dapat memicu terjadi konflik yang tidak diinginkan.
Disebutkan,saat ini SMPN 3 Cimalaka memiliki siswa sebanyak 390 orang, dengan rincian kelas VII terdiri dari 5 kelas, kelas VIII 5 kelas dan kelas IX 7 kelas. “Untuk menumbuhkan pendidikan karakter, kegitan rutin setiap hari Rabu para siswa mengaji daripukul 07.00 s/d 08.00 WIB”. Hari Jum’at Sholat Dhuha dan Baca Yasin serta Sholat Dzuhur berjama’ah serta praktek ibadah (Sholat) sehari-hari yang dipantau oleh orang tua yang di-masukkan dalam buku memory ke-giatan,” jelasnya.
Sementara dalam bidang ekskul, siswa/siswi mengikuti kegiatan pramuka dan minggu lalu mengikuti Jamda di Kiara Payung. Untuk olahraga adalah Volly dan pencak silat, sedangkan prestasi di bidang OSN, Juara Matematika Tingkat Kabupaten Sumedang, dan Pramuka Juara Umum Lomba Kategori Kolone Tongkat yang diselenggarakan oleh SMAN I Cimalaka.
Sedangkan usulan sarana dan prasarana SMPN 3 Cimalaka adalah : pembua-tan PUJASI (Pusat Jajanan Siswa), saung baca, saung lesehan, pemagaran serta penambahan fasilitasi sarana dan prasarana Musholla. Dengan harapan program bantuan dapat berlanjut untuk pemenuhan Standar Pelayanan Maksimal (SPM) dan terpenuhi 8 standar nasional pendidikan di SMPN3 Cimalaka. (EDY)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dibuat geram oleh sejumlah peserta upacara Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) 207 yang terlihat mengobrol di barisan belakang.
Awalnya upacara yang digelar di Lapangan Upacara Balai Kota Bandung pada Senin (25/9/2017) pagi itu berjalan lancar. Upacara dimulai dengan aksi teatrikal sejumlah mahasiswa yang mengisahkan terbentuknya Kota Bandung.
Kemudian upacara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah terbentuknya Kota Bandung dari mulai era kolonial hingga akhirnya kini dipimpin oleh Ridwan Kamil. Naskah tersebut dibacakan secara lantang oleh Evi S Shaleha yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.
Usai pembacaan tersebut, upacara inti yakni pengibaran bendera merah putih dimulai dengan majunya Emil sapaan wali kota sebagai inspektur upacara. Baru saja menginjakkan kaki di atas panggung Emil langsung melontarkan kemarahannya melalui pengeras suara.
“Saya tidak mau melanjutkan upacara kalau masih belum rapi,” tegas Emil.
“Kalau mau jadi peserta upacara masuk ke barisan. Kalau tidak mau silahkan masuk ke kantor,” tegas Emil kembali.
Mendengar hal tersebut pemimpin upacara Dedi Sopandi yang merupakan Kepala Dinas DP3APM berbalik dan memberi instruksi agar peserta upacara merapikan barisannya. Belum selesai peserta merapikan barisan, Emil kembali melontarkan kekecewaannya.
“Bagaimana anda bisa menghormati bangsa kalau tidak bisa menghormati upacara bendera,” ucapnya.
Setelah melihat barisan rapi, upacara kembali dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Hingga pukul 9.15 WIB upacara HJKB 207 masih berlangsung dengan acara pemberian sejumlah penghargaan terhadap sejumlah tokoh Kota Bandung.(NGO)
PANDEGLANG,KHATULISTIWAONLINE
Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) yang melakukan OTT terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. KPK mengamankan 10 orang termasuk Wali Kota Cilegon.
“Menegakan korupsi memang sudah sebuah keniscayaan. Saya menghargai proses hukum dan yang dilakukan KPK,” kata Wahidin kepada wartawan di Tanjung Lesung, Pandeglang, Sabtu (23/9/2017).
Meski demikian, Wahidin mengaku tidak terlalu prihatin atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Cilegon dan beberapa pejabat dinas serta pihak swasta tersebut.
“Yah prihatin gimana, karena itu fakta-fakta yang harus ditegakkan, harus diproses secara hukum,” kata dia.
KPK melakukan OTT di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon pada Jumat (22/9) malam. KPK mengamankan 10 orang dan salah satunya adalah Walikota Cilegon Iman Ariadi.
“Sejauh ini diamankan sekitar 10 orang, di antaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta. Diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten. Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (NGO)
CIREBON,khatulistiwaonline.com
Spesial Response Team (SRT) Sat Reskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus terduga teroris berinisial IM jelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada penutupan acara Festival Keraton Nusantara (FKN) XI Kota Cirebon, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti milik IM.
Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan IM dicurigai lantaran membawa tas ransel besar. Polisi menciduk pria tersebut di sekitar Bandara Cakra Buana, Penggung, Kota Cirebon, Senin (18/9/2017).
“Polisi sudah mencurigai karena dia (IM) bawa ransel. Ternyata pas digeledah isinya sangkur, airsoft gun, buku ajakan berjihad. Intinya pelaku dari salah satu kabupaten di Jabar,” ucap Agung usai mengecek IM yang diperiksa polisi di Mapolresta Cirebon.
Selain itu, barang bukti lainnya yang berhasil diamankan polisi, yakni sebuah dompet warna hitam, dan sejumlah lembaran kertas.
IM diduga mengincar Presiden Jokowi. Pascapenangkapan IM ini aparat memperketat pengamanan lokasi acara penutupan FKN XI di Taman Gua Sunyaragi.(DON)
TANGERANG. khatulistiwaonline.com
Setelah sempat terlantar alias mangkrak, pemban-gunan gedung baru SDN Buaran Mangga IV di Kam-pung Sugri, Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dilanjutkan. Pantauan Khatulistiwa akhir pekan lalu, selain melanjutkan pembangunan gedung sekolah dan melakukan pengurugan juga terlihat adanya pekerjaan tambahan ruang kelas.
Berdasarkan papan proyek yang bertuliskan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tata Ruang dan Bangunan tertulis nama pekerjaan pembangunan lanjutan SDN Buaran Mangga IV Kec. Pakuhaji dengan nilai kontrak Rp 2.940.337.000,00 Pelaksana PT. Baity Berkah Uta-ma tanpa disebut waktu pelaksanaan.
Warga Desa Sugri yang tempat tinggal-nya berdekatan dengan lo-kasi SDN Buara Mangga IV menyambut baik kebijakan Pemerintah Kabu-paten (Pemkab) Tangerang yang telah melanjutkan pembangunan gedung sekolah tersebut. Hanya saja, sejumlah warga berharap pemerintah daerah melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan menjelaskan secara transparan kepada publik terkait besaran dana yang dianggarkan untuk pembangunan lanjutan gedung sekolah itu.
“Selama ini kita tidak tau berapa dana yang dianggarkan oleh Pemkab Tangerang untuk mengerjakan gedung sekolah yang mangkrak karena dari awal tidak ada papan proyek. Sekarang setelah pekerjaan di-lanjutkan dan ada penambahan bangunan baru muncul anggaran hampir Rp3 miliar.
“Kalau hanya untuk mengerjakan bangunan yang baru, saya kira dana sebesar itu terlalu besar,” ujar warga yang namanya enggan disebut. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, warga berharap Bupati Tangerang menjelaskan penggunaan dana sebesar hampir Rp 3 miliar untuk pekerjaan lanjutan SDN Buaran Mangga IV itu.
“Kita juga berharap pihak Kejaksaan Negeri Tiga-raksa melakukan penyelidikan kemungkinan adanya penyimpangan dalam pembangunan gedung sekolah tersebut. “Pak Bupati harus menjelaskan berapa sebenarnya dana yang sebelumnya dianggar-kan untuk membangun gedung sekolah itu, dan kenapa bisa pekerjaannya sempat terhenti serta sangsi apa yang dijatuhkan kepada pihak kontraktor yang tidak melanjutkan pembangunan,” pinta warga lainnya.
Selain mempersoalkan ke-napa pembangunan pembangu-nan SDN Buaran Mangga IV sempat terhenti, berbagai pihak juga mempertanyakan proses jual-beli lahan antara pemilik dengan Pemkab Tangerang. “Selain letaknya yang cukup jauh dari pemukiman warga, kemungkinan proses jual-beli untuk lahan sekolah terse-but juga bermasalah. Untuk itu, pemerintah daerah harus transparan menjelaskannya,” tegasnya.
Sebelumnya sebagaimana diberitakan Khatulistiwa, pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, Yus Gozali selaku PPTK pembangunan gedung SDN Buaran Mangga IV saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak tahu menahu terkait pembelian lahan untuk gedung sekolah tersebut. “Mengenai pembelian lahan, hal itu urusan Dinas Pendidikan dengan pemerintah daerah melalui pihak desa. Kita telah menghentikan pembangunan gedung SDN Buaran Mangga IV, dan pekerjaannya akan dilanjutkan lagi,” ujar Yus Gozali.
Pembangunan gedung SDN Buaran Mangga IV di Kampung Sugri terkesan dipaksakan, dan sejak awal se-jumlah orang tua siswa telah menyatakan keberatan karena letaknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka. “Selama ini, siswa SDN Buaran Mangga IV yang belajar pada sore hari menumpang di SDN Buaran Mangga II yang letaknya di Kampung Buaran Mangga. Dengan alasan bahwa belajar pada sore hari kurang efektif, Pemkab Tangerang membangun gedung untuk SDN Buaran Mangga IV di Kampung Sug-ri,” ungkap warga. (NGO)
TANGERANG, khatulistiwaonline.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta menjelaskan alasan belum diop-erasikannya Jembatan Kedaung yang menghubungkan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Pasalnya, mes-ki telah selesai dikerjakan hingga kini jembatan yang sempat mangkrak itu belum dapat dipergunakan, padahal ke-beradaannya sangat dibutuhkan warga.
Berdasarkan pantauan Khatulistiwa, secara umum pekerjaan fisik jembatan sudah selesai dikerjakan, tapi dengan alasan bahwa akses keluar dari Jembatan Kedawung menuju Kota Tangerang belum dibangun,jembatan belum bisa dilalui kendaraan roda empat dan yang diperbolehkan baru kendaraan roda dua atau sepeda motor.
Hal itu terlihat dari himbauan dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten yang tertera di pintu masuk Jembatan Kedawung dari arah Sepatan. “Maaf jembatan ini belum bisa dilalui kendaraan roda empat karena akses jalan ke Ko-ta Tangerang masih sempit.
Belum dioperasikannya Jembatan Kedawung mendapat reaksi dari warga. Mereka menilai Pemprov Banten tidak serius menangani permasalahan kemacetan arus lalu lintas di wilayah Tangerang. “Sama aja bohong, jembatan sudah selesai dikerjakan tapi belum bisa digunakan maksimal,” ujar salah seorang warga kesal.Seharusnya, kata warga sebelum jembatan dikerjakan, instansi terkait sudah melakukan pendekatan terhadap warga yang lahannya bakal terkena pelebaran untuk ak-ses jalan keluar dari Jembatan Kedawung menuju Kota Tangerang.
Dengan demikian, ketika jembatan selesai diban-gun tidak ada lagi kendala. “Ki-ta tidak tau sampai kapan akses keluar dari jembatan menuju Kota Tangerang terealisasi, sepertinya sampai saat ini belum ada upaya dari Pemprov Banten untuk membebaskan lahan warga,” katanya.
Sebelumnya,menurut Kepala DBMTR Provinsi Banten Hadi Suryadi saat meninjau progres pembangunan Jembatan Kedawung menyebutkan, seharusnya sudah selesai pada akhir 2016, karena ada kendala teknis sehingga terjadi keterlambatan. Makanya kita memberikan denda kepada kontraktor yang mengerjakan jembatan tersebut,” ujarnya.
“Proyek pembangunan Jembatan Kedaung, pekerjaanya terhenti dulu karena ada pengujian dari Komisi Keamanan Jalan dan Jembatan (KKJJ) selama dua bu-lan dari September sampai Oktober, akses jalan sempit, terdapat bangunan liar yang permanen dan cuaca,” kata Hadi.
Kepala Seksi Jembatan DB-MTR Banten Dien Pertanto men-gatakan pembangunan jembatan Kedaung yang menghubung-kan Kecamatan Kedaung Kota Tangerang dan Kecamatan Sepatan di Kabupaten Tangerang, dibangun dengan konstruksi jembatan rangka baja pelengkung sepanjang 100 meter dengan anggaran Rp32 miliar dari APBD Banten.
“Keberadaan jembatan itu sangat penting membuka akses Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, karena jika tidak ada jembatan ini warga harus muter sekitar 15 kilometer,” kata Dien.Pantauan di lokasi, untuk kebutuhan penyeberangan warga sehari-hari saat ini di dua wilayah tersebut, jika kondisi air sungai Cisadane normal warga meman-faatkan perahu atau eretan untuk penyeberangan yang dioperasikan warga setempat, termasuk untuk menyeberangkan kendaraan bermotor.“Kalau banjir tidak bisa menyeberang pakai eretan karena khawatir.
Kami harus muter ke jembatan 10 di Kota Tangerang, ya jaraknya 12 kilometeran dari sini,” kata salah seorang warga.Hanya saja, meski berbagai pihak termasuk Pemprov Banten mengaku bahwa keberadaan Jembatan Kedawung sangat penting, lantaran tidak dibarengi dengan pelebaran jalan yang mengakses ke Kota Tangerang, bagi warga pembangunan jembatan dinilai hanya menghamburkan uang rakyat yang jumlahnya puluhan miliar. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Beberapa airport helper atau yang biasa disebut porter mengatakan semangat mereka berubah menyusuk layanannya digratiskan. PT Angkasa Pura II akan memberi sanksi hingga pemecatan untuk porter yang malas.
“Di setiap briefing kita kasih masukan terutama airpot helper kita komitmen sesuai kontrak. Ada sanksinya kalau mereka bermasalas-malasan, kalau ketahuan malas-malasan atau menerima bahkan sengaja meminta uang tips langsung kita berhentikan,” ujar Branch Communication Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dewandono Prasetyo Nugroho saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (1/9/2017) malam.
Prasetyo juga menjelaskan perihal gaji yang diterima porter setiap bulan. Porter tersebut berada di bawah PT Angkasa Pura Solusi sehingga ada gaji yang diterimanya setiap bulan.
“Iya (gajian per bulan). Kan mereka di bawah PT Angkasa Pura Solusi,” kata Prasetyo.
Ia menuturkan dalam satu bulan ke depan, para porter tersebut akan diubah mindsetnya. Bukan lagi mengejar penghasilan. Namun memberikan pelayanan kepada peumpang di Bandara Soekarno-Hatta.
“Jadi mindsetnya harus diubah, bukan lagi meminta atau memaksa dibayar, transaksi seperti itu sudah tidak ada lagi, semua gratis. Kami juga mengharapkan dari para pengguna jasa pun tidak memberikan tip lagi,” ucap Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, PT Angkasa Pura menggratiskan layanan jasa porter di Bandara Soekarno-Hatta. Bagi sebagaian porter, kebijakan ini membuat semangat kerja menjadi berbeda dibanding sebelumnya.
“Beda sih semangatnya dari kemarin. Kalau kemarin kita ada usahanya nawarin. Kalau ini kan kita nawarin nggak boleh. Tergantung penumpangnya mau apa nggak. Cuma ngebilangin kalau sekarang gratis. Kan nggak tahu mereka. Tapi kan kita nggak bisa maksain. Ada yang nggak mau dibantu, kan kita nggak tahu,” ucap seorang airport helper, Randi, di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (1/9).
“Ini masih pada kebingungan, kan baru. Dulu bebas. Kalau sekarang kan nggak ada aturan. Kalau digaji kan kita nggak enak (kalau diam),” lanjutnya.(NGO)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak warga ikut menyemarakkan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan yang akan berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2017. Warga Kota Bandung diimbau tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Pria yang akrab disapa Emil mengatakan Presden Joko Widodo bakal hadir dalam karnaval tahunan ini. Bahkan, Jokowi turut menjadi peserta karnaval bersama dengan puluhan delegasi perwakilan provinsi dan kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
“Ada 40an delegasi yang akan tampil dan termasuk presiden (Jokowi) akan mengendarai mobil khusus yang didesain oleh seniman seniman bandung sebagai pembuka karnavalnya,” kata Emil di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (24/8/2017).
Dia mengaku Pemkot Bandung terus mengebut sejumlah persiapan termasuk kendaraan hias yang akan meriahkan karnaval tersebut. Termasuk menyiapkan jalur-jalur yang akan dilintasi para kontingen peserta karnaval.
“Persiapan teknis terus dilakukan karena waktunya mepet. Tapi orang Bandung sudah terbiasa dengan sistem kebut semalam ya tiap hari ini per hari ini semua sudah bergerak menyiapkan sehingga kegiatan festival ini bisa berlangsung dengan ramai dan nyaman,” tutur dia.
Pria berkacamata ini mengajak masyarakat berbondong-bondong menyaksikan kegiatan karanaval tersebut. Pasalnya, panitia telah menyiapkan tempat bagi warga yang ingin menyaksikan di rute yang telah ditentukan saat Jokowi melintas.
“Diimbau warga kalau bisa karena semangatnya kebhinekaan datang berpakaian tradisional kira-kira begitu ya. Misalnya lelaki pakai pangsi dan wanita pakai kebaya,” tutur Emil.
Dosen Arsitek ITB ini menargetkan pengunjung yang akan menyaksikan karnaval ini mencapai 50 ribu orang. Target ini menjadi logis, mengingat Bandung merupakan kota wisata dan kegiatannya berlangsung saat akhir pekan.
Namun, ia meminta warga yang hendak menyaksikan iring-iringan karnaval untuk tidak membawa kendaraan pribadi. Sebab, sambung dia, sejumlah ruas jalan dipastikan akan ditutup selama karnaval berlangsung selama pukul 07.00 WIB – 12.00 WIB.
“Datang kalau bisa dengan kendaraan yang minimalis, cari parkir di radius yang aman dan jalan kaki sedikit menuju area karnaval. Untuk menghindari kemacetan lebih baik jika sendirian jangan bawa kendaraan pribadi,” jelas Emil
Karnaval ini start mulai dari Gedung Sate (Jalan Diponegoro) lalu akan melintasi kawasan Jalan Riau lalu ke Jalan Ir H Djuanda atau Dago dan menuju ke arah Jalan Merdeka. Iring-iringan karnaval akan berhenti sementara di arena Taman Vanda (Jalan Merdeka). Pasalnya di taman tematik tersebut ada sebuah panggung untuk Presiden Jokowi memberikan sambutan sebelum meneruskan karnaval menuju kawasan Alun Alun Bandung. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Uang 34 ribu orang yang mencapai Rp 550 miliar menguap entah ke mana. Di rekening bos First Travel, hanya tersisa Rp 1,3 juta. Skenario besar pun disusun untuk menyelamatkan uang tersebut dengan segala risiko.
Berikut ini berbagai skenario untuk menyelamatkan uang jemaah, sebagaimana dirangkum khatulistiwaonline, Selasa (22/8/2017):
Jalur Pidana
Jalur pidana ditempuh guna meminta pertanggungjawaban hukum petinggi First Travel.
Polisi telah menetapkan tiga tersangka, yaitu:
1. Andika Surachman
2. Anniesa Desvitasari Hasibuan
3. Kiki Hasibuan
Lewat jalur pidana ini, pihak yang terkait akan dibidik dengan dua pasal besar, yaitu:
1. Penipuan dan Penggelapan
Dengan delik penipuan dan penggelapan, akan terungkap apakah benar ada niat jahat dan perbuatan jahat yang dilakukan para terdakwa. Ancaman maksimal kejahatan penipuan selama 4 tahun penjara, sedangkan ancaman maksimal kejahatan penggelapan selama 4 tahun penjara.
Bila ada 1.000 orang yang tertipu, tidak tertutup kemungkinan pelaku akan diadili berkali-kali hingga dibui berpuluh-puluh tahun.
2. Pencucian Uang
Setelah terbukti ada niat jahat dan perbuatan jahat, pelaku akan dikenai UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berikut ini kelebihan dan kekurangan menggunakan TPPU:
Hukuman maksimal: 20 tahun penjara.
Target: Mengejar larinya uang jemaah.
Teknis penelusuran: Menyita aset dan menelusuri rekening.
Kendala: Memakan waktu lama dan jumlah tersangka bisa bertambah.
Kelebihan: Titik terang kemungkinan larinya dana jemaah bisa diketahui. Kemungkinan uang jemaah kembali tergantung kemampuan penyidik.
Jalur Perdata
Selain pidana, jalur perdata ditempuh calon jemaah First Travel. Dua jalur yang akan dipakai adalah:
1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Kekurangan:
– Memakan waktu lama, setidaknya butuh waktu 3 tahun hingga berkekuatan hukum tetap.
– Permohonan sita jaminan susah dikabulkan karena aset First Travel sudah disita untuk kasus pidana.
– Bila menang, tergugat (pihak First Travel) akan membayar dengan apa?
Kelebihan:
Memberikan kepastian bagi orang per orang
“Itu cuma mendukung penyidik untuk menghimpun jumlah korban. Para calon jemaah kan ingin uangnya kembali, jadi kami gugat perdata saja,” kata kuasa hukum Serka Pina, Dony E Baharudin. Serka Pina merupakan salah satu korban First Travel.
2. Gugatan Pailit
Kelebihan:
-Lebih cepat.
-Aset bisa dihitung dengan cepat.
Kekurangan:
-Jumlah kreditur tidak terdeteksi.
– Uang calon jemaah/kreditur tidak bisa kembali 100 persen.
– Banyak aset First Travel bukan atas nama sendiri, seperti mobil mewah atas nama leasing. Rumah mewah Andika-Anniesa pun sudah dijadikan agunan utang sebesar Rp 80 miliar.
“Kalau di UU Kepailitan, Jaksa Agung bisa mempailitkan satu perusahaan demi kepentingan umum. Nantinya akan ada kurator yang ditunjuk Jaksa Agung dan ditetapkan pengadilan untuk mengurus harta pailit dan selanjutnya berapa yang terkumpul akan diverifikasi dan dibagikan secara rata ke calon jemaah. Jaksa Agung juga bisa berkoordinasi dengan kepolisian agar aset-aset yang sita dimaukan ke mana harta pailit,” kata mantan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) David Tobing.
Non-litigasi
Selain jalur litigasi, jalur nonlitigasi juga ditempuh. Jalur ini dipakai bukan untuk mengembalikan uang sepenuhnya, tetapi mencegah agar kasus serupa tak terulang sehingga tidak timbul korban baru.
1. DPR
Meminta DPR menekan pemerintah agar menertibkan travel sejenis.
2. Pemerintah
– Meminta Kementerian Agama bergerak cepat mendata travel yang tidak sehat dan memberikan sanksi serta menertibkan travel umrah.
– Meminta Kementerian Agama membuat regulasi yang lebih ketat agar masyarakat aman dalam mengikuti proses ibadah umrah.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Meminta OJK memantau modus serupa dan melakukan tindakan preventif.
Lantas, dengan skenario besar di atas, apakah uang setengah triliun rupiah calon jemaah umrah akan kembali? Berikut ini data keuangan/aset First Travel yang terlacak:
1. Rumah mewah Andika-Anniesa diagunkan dengan nilai utang Rp 80 miliar.
2. First Travel memiliki utang ke hotel di Arab Saudi sebesar Rp 24 miliar.
3. Enam mobil bos First Travel masih atas nama leasing. Mobil itu dari Vellfire, VW Caravelle, hingga Toyota Avanza.
4. Butik Anniesa belum ditelusuri nilainya.
(NGO)