BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, membacakan nota pembelaan atau pleidoi untuk kliennya. Aldwin sempat menyinggung tentang ucapan Jaksa Agung M Prasetyo tentang tuntutan 2 tahun penjara untuk Buni Yani.
“Saat rapat dengan DPR RI, Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan sekaligus meyakinkan bahwa kasus Buni Yani bermuatan politik balas dendam bahwa tuntutan Buni Yani 2 tahun bentuk dari vonis Ahok,” kata Aldwin dalam sidang di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10/2017).
“Hal inilah bukti tuntutan jaksa tidak berlandaskan hukum dan undang-undang dan fakta yang terungkap. Namun jelas ini sebagai bentuk balas dendam,” imbuh Aldwin.
Aldwin pun berharap majelis hakim menolak pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebut Buni Yani sebagai sumber kegaduhan. Setelah Aldwin, Buni Yani juga akan membacakan pleidoi pribadinya.
Sebelumnya, Aldwin membaca kronologi kasus Buni Yani mulai dari awal mendapatkan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdurasi 30 detik. Menurut Aldwin, Buni Yani tidak memotong durasi video, tetapi sedari awal memang telah mengunduh video berdurasi 30 detik.
“Buni Yani didakwa memotong video, faktanya Buni Yani tidak memotong video. Dia hanya men-download, bahkan dengan berani dan yakin dengan sumpah berhala,” kata Aldwin.
Buni Yani dituntut pada Selasa (3/10) dengan hukuman 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Buni Yani terbukti secara sah melakukan tindak pidana ITE.
Ia menilai Buni Yani melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menambah dan mengurangi informasi elektronik, dokumen elektronik milik publik atau pribadi. Jaksa menuntut Buni Yani dengan dakwaan alternatif Pasal 32 ayat 1 UU ITE. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto meminta para driver transportasi online dan konvensional untuk tetap tenang serta tetap menggelorakan sikap damai. Agung meminta para pengemudi untuk bersabar sambil menunggu keputusan regulasi yang dibahas di tingkat pusat.
“Janganlah mencari keributan. Sekarang formulasinya sedang dibicarakan,” ucap Agung di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (12/10/2017).
Agung menyatakan polisi juga sama – sama tengah menunggu keputusan dari tingkat pusat terkait aturan transportasi berbasis online tersebut. Polisi akan mendukung segala keputusan yang diambil pemerintah pusat.
“Kita mendukung hasil rapat tingkat pusat, kita mendukung apa pun hasil keputusannya,” tuturnya.
Agung meminta agar kedua belah pihak baik pengemudi online maupun konvensional tidak menciptakan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.
“Tentunya saling menjaga sesama warga Jawa Barat. Kita utamakan kepentingan masyarakat yang lebih besar,” kata Agung. (NGO)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mengimbau transportasi online untuk tidak beroperasi sementara waktu. Hal ini agar suasana kondusif selama perizinan belum diterbitkan Kementerian Perhubungan.
Kepala Balai Pengelolaan LLAJ wilayah III Dishub Jabar Abduh Hamzah mengatakan saat ini perizinan operasional transportasi berbasis aplikasi masih direvisi. Diperkirakan perizinan akan terbit pada 1 November 2017.
“Kita ingin mendorong supaya cepat diterbitkan karena kita harapkan dengan kemunculannya itu ada kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat,” kata Abduh di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (11/10/2017).
Sembari menunggu terbitnya izin, kata dia, pihaknya mengimbau kepada pengelola atau pengemudi trasportasi online menghentikan pengoperasian. Sebab, sambung dia, saat ini transportasi online statusnya ilegal.
“Intinya bahwa kita mengimbau kepada pengelola taksi online menciptakan suasana kondusif di Jabar. Saya sudah komunikasi dengan pengelola taksi online, mereka siap untuk tidak beroperasi,” jelas dia.
Artinya transportasi online dilarang beroperasi sementara waktu?
“Persoalan dilarang ya memang apa yang mau dilarang karena izinnya aja belum ada. Kalau dilarang itu ada sebuah penindakan melakukan pelanggaran,” tegas dia.
Ia menuturkan langkah yang diambil saat ini untuk menindaklanjuti permintaan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar. Hal ini untuk mengendalikan rencana aksi yang dilakukan angkutan umum.
“Ada permintaan demo dari WAAT ditangguhkan karena apa yang disuarakan WAAT sudah diakomodir. Setelah ini domainnya pusat yang memberi izin,” kata Abduh. (NGO)
DEPOK,khatulistiwaonline.com
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri kembali mensosialisasikan pemahaman hubungan industrial kepada para pelajar. Diharapkan, para peserta didik dapat memahami informasi hubungan industrial.
Selain itu pelajar juga mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pekerja saat akan memasuki dunia kerja. Apalagi, tantangan ketenagakerjaan makin rumit.
“Masalah hubungan industrial kini makin rumit. Untuk itu, penting bagi para siswa siswi memahami lebih dini agar memiliki informasi, pengetahuan yang memadai ketika memasuki pasar kerja,” kata Hanif dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10/2017).
Hanif mengatakan itu dalam kegiatan ‘Pemahaman Hubungan Industrial Bagi Dunia Pendidikan’ kepada siswa SMK dan SMA se-kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (10/10/2017).
Hanif menambahkan saat ini ketenagakerjaan tidak dapat dilihat secara parsial. Semua aspek yang tercakup dalam bidang ketenagakerjaan, mempunyai kaitan satu sama lain, mulai dari perencanaan, pelatihan, penempatan, pelaksanaan hubungan industrial sampai pengawasannya.
Oleh karenanya, kata Hanif kegiatan pemahaman hubungan industrial untuk anak-anak sekolah menjadi sangat penting. Para calon angkatan kerja yang akan memasuki dunia kerja harus paham dinamika hubungan industrial yang melibatkan pekerja dan pengusaha.
Pelajar yang nanti akan memasuki dunia kerja, harus tahu bagaimana dinamika hubungan industrial terjadi. Menurut Hanif berbagai masalah dan kasus ketenagakerjaan yang sering muncul, antara lain disebabkan karena pemahaman industrial tidak cukup baik di kalangan pekerja maupun di kalangan pengusaha, misalnya pemahaman tentang kontrak kerja.
“Biasanya orang Indonesia menggampangkan soal kontrak kerja. Kalau sudah ada kesepakatan, dan saling membutuhkan, dianggap oke-oke saja. Padahal kontrak kerja ini sangat penting dalam sebuah hubungan kerja,” terang Hanif.
Nah, para siswa harus memahami soal kontrak kerja secara detil, sehingga bisa memastikan hak dan kewajibannya. Sehingga jika terjadi perselisihan antarapekerja dan pekerja, dokumen kontrak menjadi rujukan.
Hanif menambahkan, dulu hubungan industrial itu nuansa sekadar mengatur relasi antara pemberi kerja dengan penerima pekerjaan. Namun saat ini, konteksnya sudah semakin luas, karena hubungan industrial tidak semata melibatkan pengusaha dan pekerja saja, tapi juga semua stakeholder terkait seperti dalam industri jasa distribusi barang dan jasa lainnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan sosialisasi pemahaman hubungan industrial bagi dunia pendidikan seperti ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014.
Melalui kegiatan ini, para pelajar mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial, sehingga hubungan industrial di dunia kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sampai saat ini kami sudah melibatkan jumlah peserta sebanyak 4.500 di 29 kabupaten/kota,” ujar Haiyani. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar memastikan aksi mogok massal angkutan umum se-Jabar pada Selasa 10 Oktober hingga Jumat 13 Oktober 2017, bukan batal namun ditangguhkan.
Ketua WAAT Jabar Herman menegaskan aksi mogok tersebut ditangguhkan setelah pemerintah berjanji akan menindak transportasi online yang belum memiliki izin.
“Aspirasi dari rekan-rekan (sopir angkutan umum) bersepakat agar transportasi online tidak dulu beroperasi dan kantornya ditutup. Pemerintah harus melakukan tindakan nyata bukan hanya janji yang membuat kita jenuh,” ujar Herman saat konferensi pers di Kantor Dishub Jabar, Senin (9/10/2017).
Dia menegaskan jika besok kesepakatan itu tidak terlaksana maka bukan tidak mungkin demo yang semula ditangguhkan akan terlaksana pada Rabu 11 Oktober mendatang serentak dilakukan oleh transportasi umum se-Jabar.
“Kalau aspirasi kita dipenuhi pasti kondusif, tapi kalau tidak dipenuhi bisa saja terjadi gejolak,” katanya.
“Kita tunggu besok. Kalau tidak ada gerakan, tidak ada tindak lanjut pemerintah mungkin kita spontan demo. Karena ini bukan hanya Kota Bandung tapi elf, taksi, AKDP dari Cianjur, Sukabumi, Bogor dan seluruh kabupaten/kota di Jabar,” lanjut Herman.
Sejauh ini, kata Herman, penghasilan para pelaku transportasi umum sudah sangat memprihatinkan. Sebab dari semula mereka merugi hingga 70 persen kini meningkat hingga 80 persen. “Bahkan tak bisa bawa penghasilan ke rumah,” katanya.
Meski begitu Herman mengimbau pada para pelaku transportasi umum konvensional agar mematuhi segala yang telah menjadi kesepakatan. Namun jika kesepakatan itu tak terealisasi maka aksi demo berupa mogok massal bisa dilakukan.
Sementara itu Kabid Transportasi Darat Dishub Jabar Andreas Wijanto memastikan aspirasi WAAT Jabar telah diakomodir dan direspon oleh semua pihak. Sebab kehadiran pemerintah adalah untuk menengahi sekaligus menyelesaikan semua masalah tersebut.
Soal langkah penindakan, Andreas mengaku hal itu akan dirapatkan pada sore ini bersama dinas terkait juga kepolisian. “Langkahnya mau penutupan (kantor) atau penindakan lapangan nanti kita bicarakan dulu. Karena tidak bisa serta merta, ada tahapan dan prosedurnya,” ucapnya.
Andreas berharap kesepakatan mengenai penangguhan demo tersebut bisa dijalankan oleh semua pihak agar kondusifitas dan pelayanan terhadap masyarakat bisa terus berjalan dengan baik.(NGO)