BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Nurul Arifin berharap dukungan Golkar terhadap Ridwan Kamil berdampak positif terhadap pencalonannya sebagai Wali Kota Bandung 2018. Terutama rekomendasi Ridwan Kamil kepada dirinya sebagai penerus pimpinan tertinggi di Bandung.
Menurutnya 17 kursi yang diberikan kepada Wali Kota Bandung itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Alangkah baiknya ada timbal balik berupa rekomendasi terhadap dirinya sebagai suksesor di Kota Bandung.
“Iya itu kan kursi harganya mahal sekali ya. 17 kursi itu dalam politik harus dibarter dengan kesungguhan dalam politik tidak ada yang gratis,” kata Nurul saat dihubungi via telepon genggam, Senin (6/11/2017).
Ia menuturkan perubahan signifikan yang dilakukan Emil sapaan Ridwan Kamil di Kota Bandung membuat masyarakat tak rela ditinggalkan. Dengan begitu, sangat penting baginya adanya rekomendasi dari Emil.
“Jadi untuk memudahkan artinya ada semacam rekomendasi atau tongkat estafetnya diserahkan ke saya. Karena warga kota bandung masih galau ditinggalkan kang Emil,” ungkap dia.
Tidak hanya adanya rekomendasi, ia berharap koalisi di Kota Bandung seirama dengan Jabar. Dengan begitu, sambung dia, ia memiliki dukungan yang solid dan koalisi yang efektif saat kampanye.
“Rencananya itu kalau bisa paralel ya idealnya koalisi partai pendukung seirama dengan provinsi atau mendekati,” tutur dia.
Saat disinggung soal pendampingnya, Nurul mengatakan akan diumumkan pekan ini. Sebab, sambung dia, partai pimpinan Setya Novanto ini tengah menggodog figur yang cocok mendampinginya.
“Pendamping saya masih dibicarakan. Insya Allah minggu ini dapat kepastian dengan siapa saya berpasangan,” kata Nurul.
Seperti diketahui, Sekjen Golkar Idrus Marham mendatangi Ridwan Kamil untuk memperlihatkan SK dukungan pada Sabtu (4/11). Dalam kesempatan itu, Nurul Arifin juga hadir sebagai pengurus Golkar. (NGO)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menepati janjinya. Ia bertemu warga RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, yang terdampak dalam pembangunan rumah deret.
Pria yang akrab disapa Emil itu menemui warga di Aula Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Bandung yang tidak jauh dari RW 11. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk diskusi sekaligus merealisasikan janji Emil yang akan datang langsung menemui warga.
“Ini semua yang duduk penghuni RW 11? Yang bukan coba berdiri,” ujar Emil saat membuka pertemuan, Senin (6/11/2017).
Sebelum acara dimulai Emil juga mengingatkan agar tidak mengulang pertanyaan yang telah diajukan oleh warga sebelumnya. Dia meminta pertanyaan cukup diwakilkan oleh satu atau dua orang warga.
“Tidak perlu beremosi. Kita makhluk berpikir dan beragama. Emosi tidak akan menyelesaikan (masalah). Kalau ada yang menyampaikan (pertanyaan) sama, saya akan peringatkan, kecuali poinnnya beda,” kaat Emil.
Satu persatu warga menyampaikan aspirasinya termasuk mengajukan pertanyaan yang selama ini ingin ditanyakan langsung pada Emil.
Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Arief Prasetya dalam sambutannya membeberkan keadaan RW 11 yang akan dijadikan rumah deret. Menurut Arief, rencana pembangunan tersebut berada di lahan seluas 6.824 m2 milik Pemkot Bandung yang telah disahkan pada 1924 dan 1941 lalu.
“Ada pun warga yang terdampak langsung 90 unit bangunan,” ujar Arief.
Dia membeberkan sejauh ini pemerintah sudah menggelar serangkaian pertemuan mulai dari diskusi dan FGD yang digelar lebih dari 10 kali. Bahkan sosialisasi terakhir sudah dilakukan pada 6 Oktober lalu di Taman Film.
“Sosialisasi bukan hanya sosialisasi, tapi ada FGD juga. Jadi warga diikut sertakan untuk menyampaikan apa kemauannya,” ucap Arief. (NGO)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Polda Jawa Barat mendorong pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar melengkapi kamera pengawas atau CCTV di setiap persimpangan. Hal ini guna mengoptimalkan sistem tilang CCTV.
“Ini (tilang CCTV) memang sedang diusahakan. Tapi untuk pengadaan CCTV-nya itu kan mandiri milik Dishub (Dinas Perhubungan) pemerintah kota atau kabupaten. Jadi lebih enak kita bersinergi,” ujar Dirlantas Polda Jabar Kombes Prahoro via telepon genggam, Kamis (2/11/2017).
Prahoro menilai penerapan tilang CCTV merupakan suatu langkah efektif dalam menindak pelanggar lalu lintas. Namun sejauh ini, di Jabar hanya baru diterapkan di Kota Bandung saja lantaran pengadaan CCTV sudah cukup untuk menerapkan tilang CCTV.
“Memang ini baru di Kota Bandung saja. Kita berupaya di kota atau kabupaten lainnya di Jawa Barat puya juga. Tapi kan ini masalahnya di pengadaan,” kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota di Jabar melengkapi CCTV di lokasi-lokasi tertentu. Sebab, selain untuk penerapan tilang, adanya CCTV juga turut membantu mengungkap tindak pidana kejahatan lain.
“Ya harapan kami seperti itu (melengkapi CCTV). Selain memantau Kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas), bisa memonitor tindak pidana lain,” tandasnya.
Seperti diketahui, penerapan tilang CCTV sudah diberlakukan Satlantas Polrestabes Bandung sejak awal bulan Oktober lalu. Polisi menindak para pengendara yang kedapatan melanggar di persimpangan.
Penerapan tilang CCTV dilakukan dengan cara petugas menangkap layar sebagai bukti pelanggaran. Petugas akan mengecek nomor polisi dan mendatangi kediaman pelanggar untuk melakukan penilangan.
Tilang CCTV cukup efektif. Baru sehari diberlakukan, polisi menilang puluhan pengendara dan langsung mendatangi kediamannya. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Spanduk poster hingga baliho bakal calon wali kota mulai menghiasi wajah Kota Bandung jelang Pilkada 2018. Para bakal calon berlomba memperkenalkan diri untuk memikat pemilih.
Pantauan detikcom ada sejumlah titik perempatan yang mulai ramai oleh poster dan spanduk para bakal calon wali kota. Mulai dari perempatan Simpang Dago, Jalan Tamansari, Jalan Gunung Batu dan sejumlah titik lainnya.
Spanduk dan poster dari berbagai warna itu terlihat mejeng di sudut-sudut kota. Poster dari para calon itu juga lengkap dengan kata-kata sederhana namun mudah diingat sebagai tagline dari para kandidat.
Namun sayangnya pemasangan spanduk, poster tersebut kurang memikirkan aspek keindahan kota. Bahkan ada poster milik kandidat yang dipasang dipagar Babakan Siliwangi di Jalan Tamansari.
Handri (23) salah seorang warga yang ditemui di Jalan Tamansari ikut mengomentari pemasangan spanduk dan poster tersebut. Menurut dia seharusnya para bakal calon juga bisa memikirkan aspek keindahan dalam pemasangan poster atau spanduk politiknya.
“Ya harusnya enggak dipasang serampangan. Dipikirkan juga keindahannya supaya enggak jadi polusi visual,” kata Handri yang juga mahasiswa di salah satu kampus di Kota Bandung.
Sementara warga lainnya, Mega (27) berharap even politik di tahun depan tidak membuat wajah Kota Bandung menjadi kumuh dengan banyaknya baliho, spanduk dan poster setiap kandidat yang maju dalam Pilkada.
“Semoga para kandidat bisa lebih kreatif dalam menyosialisasikan diri atau kampanye. Jangan pake spanduk-spanduk. Pakai cara yang lebih kreatif,” ucap Mega, di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Rabu (1/11/2017). (NGO)
BOGOR,khatulistiwaonline.com
Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Wakilnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuka jalan-jalan kebun teh (tea walk) Korpri DKI Jakarta 2017. Pembukaan tea walk ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Anies.
Pantauan khatulistiwaonline, Anies-Sandi berdiri di atas panggung kecil tepat di samping gerbang start tea walk. Anies-Sandi saling bergantian mengibarkan bendera start untuk melepas peserta tea walk.
Saat sambutan, Anies mengutarakan harapannya tea walk Korpri DKI Jakarta bisa meningkatkan solidaritas dan soliditas PNS DKI Jakarta. Dia pun meminta seluruh PNS DKI Jakarta membantu agar progam kerja yang dicanangkan saat kampanye bisa terealisasi.
“Kita berkumpul bukan untuk mendengar pidato, tapi untuk berolahraga. Dan insyaallah kita akan kerja bersama dan akan membuktikan Jakarta lebih baik,” papar Anies, di Gunung Mas, Puncak, Jawa Barat, Sabtu (21/10/2017).
Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan kegiatan tea walk Korpri 2017 ini diikuti oleh ribuan PNS DKI Jakarta.
“Ada 800 regu. Kira-kira hari ini 8.000 peserta. Kegiatan hari ini adalah kegiatan tahunan. Dimana Korpri DKI Jakarta setahun sekali untuk meningkatkan tag line kita, soliditas dan solidaritas,” beber Saefullah. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, membacakan nota pembelaan atau pleidoi untuk kliennya. Aldwin sempat menyinggung tentang ucapan Jaksa Agung M Prasetyo tentang tuntutan 2 tahun penjara untuk Buni Yani.
“Saat rapat dengan DPR RI, Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan sekaligus meyakinkan bahwa kasus Buni Yani bermuatan politik balas dendam bahwa tuntutan Buni Yani 2 tahun bentuk dari vonis Ahok,” kata Aldwin dalam sidang di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10/2017).
“Hal inilah bukti tuntutan jaksa tidak berlandaskan hukum dan undang-undang dan fakta yang terungkap. Namun jelas ini sebagai bentuk balas dendam,” imbuh Aldwin.
Aldwin pun berharap majelis hakim menolak pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebut Buni Yani sebagai sumber kegaduhan. Setelah Aldwin, Buni Yani juga akan membacakan pleidoi pribadinya.
Sebelumnya, Aldwin membaca kronologi kasus Buni Yani mulai dari awal mendapatkan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdurasi 30 detik. Menurut Aldwin, Buni Yani tidak memotong durasi video, tetapi sedari awal memang telah mengunduh video berdurasi 30 detik.
“Buni Yani didakwa memotong video, faktanya Buni Yani tidak memotong video. Dia hanya men-download, bahkan dengan berani dan yakin dengan sumpah berhala,” kata Aldwin.
Buni Yani dituntut pada Selasa (3/10) dengan hukuman 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Buni Yani terbukti secara sah melakukan tindak pidana ITE.
Ia menilai Buni Yani melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menambah dan mengurangi informasi elektronik, dokumen elektronik milik publik atau pribadi. Jaksa menuntut Buni Yani dengan dakwaan alternatif Pasal 32 ayat 1 UU ITE. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto meminta para driver transportasi online dan konvensional untuk tetap tenang serta tetap menggelorakan sikap damai. Agung meminta para pengemudi untuk bersabar sambil menunggu keputusan regulasi yang dibahas di tingkat pusat.
“Janganlah mencari keributan. Sekarang formulasinya sedang dibicarakan,” ucap Agung di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (12/10/2017).
Agung menyatakan polisi juga sama – sama tengah menunggu keputusan dari tingkat pusat terkait aturan transportasi berbasis online tersebut. Polisi akan mendukung segala keputusan yang diambil pemerintah pusat.
“Kita mendukung hasil rapat tingkat pusat, kita mendukung apa pun hasil keputusannya,” tuturnya.
Agung meminta agar kedua belah pihak baik pengemudi online maupun konvensional tidak menciptakan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.
“Tentunya saling menjaga sesama warga Jawa Barat. Kita utamakan kepentingan masyarakat yang lebih besar,” kata Agung. (NGO)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mengimbau transportasi online untuk tidak beroperasi sementara waktu. Hal ini agar suasana kondusif selama perizinan belum diterbitkan Kementerian Perhubungan.
Kepala Balai Pengelolaan LLAJ wilayah III Dishub Jabar Abduh Hamzah mengatakan saat ini perizinan operasional transportasi berbasis aplikasi masih direvisi. Diperkirakan perizinan akan terbit pada 1 November 2017.
“Kita ingin mendorong supaya cepat diterbitkan karena kita harapkan dengan kemunculannya itu ada kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat,” kata Abduh di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (11/10/2017).
Sembari menunggu terbitnya izin, kata dia, pihaknya mengimbau kepada pengelola atau pengemudi trasportasi online menghentikan pengoperasian. Sebab, sambung dia, saat ini transportasi online statusnya ilegal.
“Intinya bahwa kita mengimbau kepada pengelola taksi online menciptakan suasana kondusif di Jabar. Saya sudah komunikasi dengan pengelola taksi online, mereka siap untuk tidak beroperasi,” jelas dia.
Artinya transportasi online dilarang beroperasi sementara waktu?
“Persoalan dilarang ya memang apa yang mau dilarang karena izinnya aja belum ada. Kalau dilarang itu ada sebuah penindakan melakukan pelanggaran,” tegas dia.
Ia menuturkan langkah yang diambil saat ini untuk menindaklanjuti permintaan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar. Hal ini untuk mengendalikan rencana aksi yang dilakukan angkutan umum.
“Ada permintaan demo dari WAAT ditangguhkan karena apa yang disuarakan WAAT sudah diakomodir. Setelah ini domainnya pusat yang memberi izin,” kata Abduh. (NGO)