BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 2.680 SMK di Jawa Barat menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi memastikan pelaksanaan UNBK hari pertama ini berlangsung lancar.
Hadadi mengatakan pelaksanaan UNBK untuk tingkat SMK berlangsung serentak di Indonesia mulai tanggal 2 – 5 April 2018. Khusus Jabar, diikuti oleh 2.680 SMK dengan jumlah peserta mencapai ratusan ribu orang.
“Pelaksanaan UNBK di Jabar hari ini diikuti 314.547 peserta dari 2.680 SMK,” kata Hadadi saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMK 12, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Senin (2/4/2018).
Ia menuturkan sebanyak 260.956 unit komputer tersedia untuk pelaksanaan UNBK di ribuan SMK di Jabar. Selain itu, sambung Hadadi, 8.816 unit server untuk pelaksanaan ujian juga disiapkan.
“Kami memang targetkan 100 persen tahun ini bisa melaksanakan UNBK. Tahun lalu kami hanya mencapai 84,6 persen,” ungkapnya.
Menurut dia, semua sekolah sudah mempersiapkan dengan baik sebelum pelaksanaan UNBK. Termasuk pihaknya sudah berkoordinasi dengan PLN untuk tetap mengamankan jaringan listrik.
“Setiap sekolah juga sebelumnya sudah melakukan gladi resik, jadi soal teknis sudah dipersiapkan. Kami juga sudah koordinasi dengan PLN berkaitan listrik,” tutur Hadadi.
Kepala SMK 12 RM Lukman menuturkan sebanyak 418 siswa yang mengikuti UNBK hari pertama ini. Pelaksanaan ujian, menurut dia, dibagi menjadi tiga sesi menyesuaikan ketersediaan komputer.
“Kami bagi menjadi tiga sesi untuk UNBK ini. Ada 9 siswa dari SMK Otista yang ikut di sekolah kami,” ucap Lukman di tempat yang sama. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Banjir banjang terjadi di kawasan Cicaheum, Kota Bandung, Selasa (20/3) kemarin, terjadi karena air sungai meluap. BMKG Bandung mencatat faktor lainnya soal kejadian tersebut.
Tingginya curah hujan di Kawasan Bandung Utara (KBU) ternyata menjadi salah satu pemicunya. Kepala BMKG Klas 1 A Bandung Toni Agus Wijaya menuturkan dari hasil pengamatan pos hujan observasi Lembang, curah hujan yang terjadi di KBU mencapai 45 milimeter.
Tingginya curah hujan karena terbentuknya awan Cumulonimbis di sekitar KBU. “Faktor regional, adanya pertemuan angin (konvergensi) serta adanya belokan angin (shearline) di sekitar KBU sehingga berpotensi terhadap pembentukan awan-awan konvektif potensial hujan,” kata Toni melalui siaran pers, Rabu (21/3/2018).
Toni melanjutkan, dari data klimatologi pada Maret merupakan bulan dengan curah hujan paling tinggi di wilayah Bandung Raya. Saat ini, lanjut dia, merupakan periode musim hujan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Mei.
Dia menambahkan dari data pos hujan yang tersedia dari pos hujan Lembang (bagian KBU) curah hujan tercatat dalam kategori sedang bahkan hingga lebat.
“Oleh karena itu langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi peningkatan curah hujan masih perlu dilakukan dengan baik. Mulai melakukan kebersihan saluran air sehingga pada saat terjadi hujan ekstrem tidak menimbulkan genangan atau banjir,” kata Toni. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Debat publik perdana Pilgub Jabar 2018 dimulai. Ratusan simpatisan hadir dalam ajang beradu visi misi dan program kerja para paslon. Begini kemeriahannya.
Pantauan di Gedung Sabuga, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Senin (12/3/2018), sekitar pukul 19.40 WIB, simpatisan memadati setiap sudut gedung.
Para simpatisan sejak awal dimulainya debat sudah menyuarakan dukungannya. Setiap simpatisan membawa sejumlah atribut berupa nomor urut dan poster paslon.
Kemeriahan suasana debat publik ini bertambah ketika moderator Rosiana Silalahi mempersilahkan setiap paslon naik ke panggung.
“Rindu, Hasanah, Asyik, DM For Jabar,” pekik para simpatisan masing-masing paslon yang hadir.
Para paslon yang sudah berada di atas panggung juga membakar semangat simpatisan yang hadir. Mereka memberikan ‘kode’ angka dari tangan masing-masing.
Kode dari para paslon itu lalu disambut simpatisan dengan teriakan. (ARF)
SERANG,khatulistiwaonline.com
Dua calon wali kota Serang, yaitu nomor urut 3 Syafrudin-Subadri Ushuludin dan nomor urut 2 Samsul Hidayat-Rohman, adu gagasan soal lingkungan, dari sampah hingga banjir. Dua fenomena ini menjadi masalah akut di Kota Serang.
Rohman, calon wakil wali kota dari jalur perseorangan, menawarkan gagasan soal 3R (reduce, reuse, recycle) untuk sampah. Setiap warga diminta memilah sampah organik dan nonorganik untuk dikumpulkan di bank sampah yang nanti akan dibuat. Bank ini berfungsi memilah agar sampah tak berakhir di pembuangan akhir di daerah Cilowong karena sudah tak efektif dan terlalu penuh.
“Pengelolaan sampah sekarang kurang komprehensif, lewat bank sampah ini yang akan mengelola kemudian masuk ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA),” kata Rohman di Kota Serang, Banten, Sabtu (10/3/2018).
Soal banjir, ia mengatakan selama ini Kota Serang memiliki drainase yang acak-acakan. Pembangunan terpusat hanya di Kecamatan Serang, yang tidak hanya menyebabkan kemacetan, tapi juga menyebabkan banjir.
“Persoalan sampah ini perlu kebijakan radikal, apalagi Cilowong (TPA) diperkirakan hanya tinggal 4 tahun lagi,” ujarnya.
Sementara itu, calon wali kota Syafrudin dari nomor urut 3 menyoal tata ruang di Kota Serang yang buruk menjadi penyebab banjir dan kemacetan. Menurutnya, banjir disebabkan adanya jalan tol di tengah kota yang mengakibatkan air tersendat menuju hilir di pesisir.
Ia menawarkan ide membangun kanal dari daerah Pakupatan sampai Margaluyu terus ke Sungai Cibanten. Kanal dibangun untuk mengalirkan air di kota agar sampai ke daerah pesisir.
“Ke depan mungkin akan seperti itu,” ujarnya.
Soal penumpukan sampah, selama berdiri, menurutnya, Kota Serang hanya bisa membeli 7 mobil angkutan sampah. Petugas yang ada tidak memadai dan hanya ada 450 personel dari yang idealnya 2 ribu orang. Karena serba kekurangan tersebut, sampah menumpuk di sudut-sudut kota.
“Persoalan penumpukan sampah ini masalah APBD. Di daerah lain petugas menunggu sampah, di Serang sampah yang menunggu petugas,” kata Syafrudin, yang juga mantan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.
Adu gagasan dua pasangan calon soal lingkungan ini diadakan oleh Universitas Banten Jaya (Unbaja) Jl Ciwaru Raya. Satu calon dari keluarga Atut Chosiyah, yaitu nomor urut 1 Vera Nurlaela-Nurhasan, tak menghadiri acara. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pasangan Ahmed Zaki Iskandar dan Mad Romli dipastikan maju sebagai calon tunggal di Pemilihan Bupati Tangerang 2018. Pria yang akrab disapa Zaki itu menyebut awalnya dia ingin ada lawan.
“Dari awal saya tidak berharap menjadi calon tunggal, tapi keputusan parpol terutama para mitra yang lain ini kan keputusan internal mereka kami nggak bisa mengintervensi,” kata Zaki di Gedung Transtv, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (8/3/2018).
Zaki mengaku saat itu dia tak melamar ke semua parpol, salah satunya ke Gerindra. Menurutnya Gerindra saat itu memiliki calon tersendiri, tetapi di akhir waktu Gerindra memberi dukungan padanya.
“Saya paham itu, tapi saya dalam perjalanan nggak semua parpol saya daftar. Contohnya Gerindra itu juga saya terima surat dukungannya itu dua hari menjelang pembukaan pendaftaran,” ujar Zaki.
“Padahal dalam proses Gerindra itu sampai proses pendaftaran ada calon sendiri dan bakal menetapkan calon sendiri jadi saya pikir akan ada, tapi akhirnya mereka lebih memilih ikut mendukung saya,” sambungnya.
Zaki mengaku awalnya punya ide soal menciptakan lawan ‘boneka’. Namun ide tersebut ditentang partai pendukung karena khawatir mencederai proses demokrasi.
“Buat saya sebetulnya sedikit nggak puas dengan kompetisi seperti ini, tapi ketika kita berkumpul bersama yang sudah bersepakat memberikan dukungan saya tanya apakah kita butuh calon boneka. Saya tawarkan kalau mau ya silakan. Ya kita apa adanya saja mereka bilang karena nggak mungkin membohongi proses demokrasi ini,” kata Zaki.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC Demokrat kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi mengatakan awalnya internal partai sempat melakukan survei untuk mengusung calon sendiri. Namun hasil survey itu menunjukkan nama Zaki dan pasangannya berada di peringkat di atas.
“Kita internal itu juga buka pendaftaran siapa kader yang mau mencalonkan diri jadi bupati. Itu ada juga kita lakukan diskusi. Dari hasil survei itu survei sangat menentukan,” ucap Dedi.
Dedi menyebut awalnya mengupayakan wakil Zaki juga berasal dari Demokrat. Akan tetapi akhirnya Demokrat mengalah dan mengembalikan pilihan pada Zaki.
“Ya kita berupaya untuk itu. Itu kan kembali ke yang bersangkutan sebagai calon bupati. Kita nggak serta merta juga mengusulkan begini ditolak nggak. Bahwa kita semua disodorkan seperti ini, kabupaten Tangerang sudah diuji (program Zaki) dan bisa dirasakan,” kata Dedi.
Seperti diketahui, Pemilihan Bupati kabupaten Tangerang dipastikan hanya mengusung satu calon. Pasangan Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli satu-satunya yang mendaftar ke KPU Tangerang. Pasangan itu diusung 12 Parpol yaitu Golkar, PDIP, NasDem, Demokrat, Hanura, PKS, PPP, PKB, Gerindra, PKPI, PAN, dan PBB. (ARF)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Sejak pagi buta, sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) tampak riang berjalan kaki menuju ke sekolah. Kegembiraan para pelajar bertambah saat polisi ikut mengantar ke sekolah.
Seperti yang terlihat di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu (7/3/2018) pukul 06.30 WIB, anak-anak SD Negeri 113 Banjarsari tampak gembira menuju sekolah diantar petugas kepolisian. Para siswa tampak lucu berjalan sambil mengenakan pakaian khas sunda.
Pelajar pria menggunakan pangsi, sementara pelajar perempuan menggunakan kebaya. Sementara polisi berpakaian lengkap, mengantarnya hingga ke gerbang sekolah.
Kegiatan mengantar siswa ke sekolah oleh polisi merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Lodaya 2018 yang digelar Polrestabes Bandung sejak Senin (5/3) lalu. Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo bersama Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Agung Reza ikut mengantar pelajar ke sekolah.
“Sebenarnya ini sudah kita gerakan setahun lalu, kita imbau adik-adik kalau sekolah untuk jalan kaki. Di Bandung trotoar sangat bagus, jadi sudah nyaman untuk berjalan kaki,” ucap Hendro.
Anak-anak tersebut sebenarnya diantar oleh orang tuanya menggunakan kendaraan. Namun polisi mengarahkan orang tua untuk menurunkan anaknya di Jalan Jawa. Kemudian, polisi menjemput anak-anak yang turun dari kendaraan dan diantar hingga ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 100 meter.
Hendro mengatakan pihaknya mengimbau agar para orang tua untuk tidak menurunkan anaknya di depan sekolah. Pasalnya, kendaraan orang tua yang menurunkan anaknya ke sekolah tersebut membuat kepadatan arus lalu lintas di Jalan Merdeka.
“Menurunkan anaknya di depan sekolah tentunya menjadi problem lalu lintas. Sehingga saya sampaikan imbauan kepada sekolah kepada guru-guru untuk menyampaikan ke orang tua tidak menurunkan anaknya di depan sekolah,” ungkapnya.
Diantar polisi ke sekolah menjadi pengalaman baru bagi Syifa Karlina (12). Pelajar kelas 6 SD Banjarsari itu tampak gembira diantar polisi ke sekolah.
“Senang saja, jadi ngerasa aman kalau diantar Pak polisi,” ucap Syifa sambil berjalan.
Kegiatan antar siswa menjadi program yang akan berkelanjutan. Selain di Jalan Merdeka, polisi di setiap wilayah di Kota Bandung melaksanakan hal serupa.
“Jadi memang serentak di setiap kecamatan di setiap sekolah-sekolah polisi mengantar pelajar,” kata Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Agung Reza di tempat yang sama.(MAD)
TANGERANG,khatulistiwaonline.com
Situ Cipondoh yang terletak di wilayah Kota Tangerang merupakan aset limpahan dari Pemprov Jawa Barat kepada Pemrov Banten.Meski demikian, sampai saat ini Pemprov Banten belum dapat mengelola aset tersebut, karena pihak Pemprov Jabar masih terikat kontrak dengan pengelola swasta.
“Sejak penyerahan aset Situ Cipondoh dari Pemprov Jawa Barat kepada Pemprov Banten tahun 2007, Pemprov Banten tidak bisa mengelola Situ Cipondoh karena sudah dikelola PT. Griya Tritunggal Paksi dari hasil kerja sama dengan Jabar dulu,” kata Budi Usman, aktifis penggiat lingkungan Selasa (6/3/2018).
Diketahui, antara Pemprov Jawa Barat bersama PT. Griya Tritunggal Paksi terjadi MoU tentang pengelolaan situ tersebut sejak tahun 1993 dengan masa kerja selama 30 tahun.
“Artinya, kontraknya baru berakhir 2023 mendatang. Masalahnya, PT. Griya Tritunggal Paksi ini ternyata sudah menggadaikan sertifikat hak guna bangunan (HGB) kepada PT Sinar Mas Multi Finance. Ini akan jadi rigid (rumit) lagi kalau tidak segera diselesaikan. Bisa bisa aset Cipondoh ini hilang kalau begini,” tutur Budi Usman.
Pada 12 November 2016 lalu, pimpinan dan anggota Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Setda Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja itu, pihaknya mempertanyakan tindak lanjut penyelesaian aset limpahan Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Banten Situ Cipondoh sebagai lahan konservasi yang terletak di Provinsi Banten dikabarkan tergadai oleh pihak perusahaan yang terikat kontrak dengan Pemrov Jawa Barat untuk mengelola lahan ini menjadi kawasan wisata air.
Persoalan Situ Cipondoh ini sebenarnya sudah mengemuka dan ramai dibicarakan di media massa sejak sekitar tahun 2009. Masalah ini terkuak saat terjadi rapat pembahasan penanganan pasca bencana jebolnya tanggul Situ Gintung. Saat itu dalam rapat juga dibahas tentang status pengelolaan Situ Cipondoh pada pihak swasta selama 30 tahun terhitung sejak tahun 1993 hingga berakhir pada tahun 2023.
Fakta ini tertuang dalam dokumen Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang menyebutkan adanya perjanjian antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan Komisaris PT. Griya Tunggal Paksi (GTP). Saat itu Tangerang masih masuk wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelum akhirnya dipecah terbentuk Provinsi Banten tahun 2000.
Karena itu saat ini, kepemilikan danau seluas 175 hektar ini masih tetap di tangan pemerintah Provinsi Banten.
Di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) inilah, saat itu Pemrov Jawa Barat membuatkan Hak Guna Bangunan (HGB). Namun ironisnya, perusahaan yang mendapat HGB ini bukan mengelola lahan ini menjadi tempat pariwisata yang mendatangkan manfaat, malah menggadaikan serifikat HGB ini ke sebuah bank swasta.
Awalnya diduga sertifikat ini disebut-sebut diagunkan ke sebuah perusahaan asal Singapura. Dasar pencabutannya jelas, karena sejak tahun 1993, investor pemilik HGB tidak melaksanakan kewajibannya mengelola dan mengembangkan Situ Cipondoh ini sebagai kawasan wisata air.
Menurut Budi Usman bahwa sudah terbayang akhirnya kasus ini menjadi perseteruan antara Pemrov Jawa Barat dan Pemrov Banten. Pemrov Jawa Barat mengklaim situ tersebut miliknya secara de jure, meski secara de factoterletak di wilayah geografis Provinsi Banten. Sejak pengukuhan Kota Tangerang masuk wilayah Provinsi Banten pada tahun 2000, ditegaskan dalam setahun semua aset Provinsi Banten sudah harus diserahkan oleh Pemrov Jawa Barat.
Namun karena Pemrov Jawa Barat belum mengubah ketentuannya, bahkan menggandeng pihak swasta dalam pengelolaannya selama kurun 30 tahun, membuat Situ Cipondoh ini sempat tak terurus. Danau yang menjadi tempat masyarakat bersantai itu terlihat sangat kotor dipenuhi eceng gondok. Hingga bagai kawasan tak bertuan.
Apapun persoalannya, harusnya semua pihak terkait bisa duduk bersama, tanpa harus saling tuding. Faktanya BBWSCC telah menegaskan, penguasaan seluruh Situ dan lahan disekitarnya oleh perorangan atau perusahaan tertentu, jelas bertentangan dengan konsep keberadaan situ sebagai lahan konservasi dan tampungan air pengendali banjir. Karena penguasaan lahan seperti ini memicu kerawanan terjadinya alih fungsi kawasan konservasi yang membahayakan kesimbangan lingkungan. (NGO)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
KPU Jabar menggandeng 18 pakar untuk merumuskan materi debat pasangan calon (paslon) di Pilgub Jabar 2018. Debat publik pertama rencananya digelar 12 Maret mendatang.
Komisioner KPU Jabar Nina Yuningsih mengungkapkan pada pekan lalu pihaknya menggelar pertemuan bersama 18 pakar terdiri guru besar dan dosen senior dengan berbagai latar belakang keilmuan dari sejumlah universitas yang ada di Jabar.
“Kita rapat dengan tim perumus debat. Tim ini ada 18 orang yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan bidang keilmuan,” kata Nina saat dihubungi, Senin (5/3/2018).
Dia mengungkapkan, akan ada sejumlah isu besar yang diangkat dalam debat. Mulai dari masalah pelayanan publik, memajukan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah dan isu besar lainnya.
“Secara garis besar debat itu nantinya mengangkat isu mulai dari pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lainnya,” ucap Nina.
Nina melanjutkan, debat Pilgub Jabar ini bakal digelar sebanyak tiga kali. Debat pertama akan dilaksanakan di Sabuga, Bandung pada 12 Maret, kemudian rencananya pada 9 Mei berlangsung di Bogor dan 3 Juni di Cirebon.
“Tapi ini masih rencana, kita belum tahu apa di Cirebon dulu atau Bogor. Ini masih wacana,” ucap Nina.
Nina menambahkan dalam debat nantinya akan ada tema yang diusung. Namun pihaknya belum bisa membocorkan setiap tema dalam debat paslon di Pilgub nantinya. Alasannya, hal itu masih dalam proses pembahasan bersama 18 orang tim perumus tersebut.
“Untuk tema belum, nanti kita masih akan bahas lagi bersama tim perumus,” kata Nina. (MAD)