BOGOR,KHATULISTIWONLINE.COM
Polres Bogor Kota menangkap Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Bogor Iyus Khaerunnas. Iyus ditangkap karena berbicara mengenai komunisme yang sudah masif di Indonesia dan ajakan perlawanan dalam video yang beredar.
“Ya, sedang dilakukan pemeriksaan,” ujar Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser saat dimintai konfirmasi, Sabtu (18/5/2019).
Hendri mengatakan, Iyus ditangkap pada hari Jumat (17/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Hendri membenarkan bahwa Iyus ditangkap karena video yang beredar, di mana Iyus berbicara mengenai adanya kecurangan Pemilu, masifnya komunisme, hingga ajakan untuk melawan itu semua.
“Kasus dugaan terkait video yang beredar,” ujar Hendri terkait kasus yang tengah diperiksa pada Iyus.
Hendri belum mengetahui status hukum terhadap Iyus. Saat ini, Iyus masih diperiksa polisi.
“Masih diperiksa. Saya belum dapat laporan detailnya dari Satreskrim apa hasilnya,” kata Hendri.(DON)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sunjaya Purwadisastra tak mempermasalahkan diberhentikan usai dilantik menjadi Bupati Cirebon. Sunjaya justru mendoakan di kepemimpinan yang baru, Cirebon lebih baik.
“Pak Sunjaya tidak mempermasalahkan. Pak Sunjaya mengikuti aturan yang berlaku,” ucap salah seorang pengacara Sunjaya, Wanwan Suwandi saat dihubungi, Jumat (17/5/2019).
Wanwan mengatakan Sunjaya justru saat ini mendoakan yang terbaik bagi Kabupaten Cirebon. Dia juga turut mendoakan Plt Bupati Cirebon Imron Rosyadi.
“Pak Sunjaya mengatakan selamat dan semoga di bawah kepemimpinan Pak Imron, Cirebon lebih baik lagi,” kata dia.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melantik Sunjaya Purwadisastra sebagai Bupati Cirebon . Sunjaya yang berstatus terdakwa jual-beli jabatan itu langsung diberhentikan sementara usai dilantik.
Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan pelantikan Sunjaya ini dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sebab, Sunjaya masih memiliki hak politik sebelum dinyatakan inkrah secara hukum.
“Ini bukan yang pertama. Ini sesuai prosedur, hak politiknya masih berlaku sebelum inkrah. Sesuai permendagri, hak politiknya karena waktu sudah selesai pilkadanya. Makanya kita lantik,” kata Emil kepada wartawan usai pelantikan.(DON)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin mengakui penerimaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Untuk itu Neneng berharap majelis hakim yang mengadilinya dapat memberikan hukuman ringan.
“Tidak ada sedikit pun dalam benak saya untuk ingkar baik ketika diperiksa sebagai saksi maupun terdakwa. Sejak proses penyidikan, saya telah memberikan informasi sesungguhnya kepada penyidik. Saya pernah mengatakan langsung, saya akan bersikap konsisten di persidangan nanti. Saya mengakui perbuatan saya yang telah ikut-ikutan menerima uang. Saya telah mengembalikan (uang) sebagai bentuk kooperatif dalam pemeriksaan perkara ini,” ucap Neneng saat membacakan pleidoi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (15/5/2019).
Suara Neneng ketika membacakan pleidoi itu terdengar terisak-isak. Neneng pun berharap vonis yang dijatuhkan padanya kelak lebih ringan.
“Semua dilakukan agar memohon hukuman seringan-ringannya atas perbuatan yang saya lakukan. Semoga majelis mempertimbangkan hal itu,” kata Neneng.
Permintaan hukuman ringan itu disebut Neneng termasuk mempertimbangkan kondisi keluarganya. Terlebih, Neneng baru saja melahirkan anak keempat.
“Anak saya yang pertama 6 tahun, anak kedua 5 tahun, anak ketiga 1 tahun dan Fauzia (anak keempat) berusia 26 hari. Ini pukulan berat jauh terpisah dengan mereka di saat ini, saat golden age mereka. Tentu ini membuat efek jera untuk saya agar tidak mengulangi lagi dan memperbaiki perbuatan saya di kemudian hari,” kata Neneng.
“Saya memohon maaf kepada keluarga saya, kepada seluruh staf di Pemkab Bekasi dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini jadi pengalaman paling berharga untuk saya introspeksi menjadi lebih baik. Mohon kiranya majelis hakim mempertimbangkan hukuman seringan-ringannya,” imbuh Neneng.
Neneng sebelumnya dituntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Jaksa meyakini Neneng menerima suap sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90 ribu. Sejauh ini jaksa menyebut Neneng sudah mengembalikan Rp 10,331 miliar dan SGD 90 ribu, sehingga jaksa meminta Neneng turut dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 318 juta.
Selain itu Neneng juga dituntut pencabutan hak politiknya selama 5 tahun usai menjalani hukuman pidana.(NGO)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemprov Jabar akan menyelamatkan 4.454 aset tanah dan bangunan yang belum bersertifikat di 27 kabupaten kota agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Upaya penyelamatan dikuatkan melalui penandatanganan penertiban barang milik daerah se-Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/4/2019). Seluruh kepala daerah di Jabar hadir dalam nota kesepahaman tersebut.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan saat ini tercatat 4.454 aset berupa tanah dan bangunan yang belum bersertifikat di 27 kabupaten kota. Pihaknya segera menertibkan administrasi aset-aset tersebut agar tidak disalahgunakan.
“Iya, itu dari dulu karena tercatat dalam daftar tapi sertifikatnya tidak ada. Minimal diselamatkan dulu aset-aset yang terdaftar di negara, jangan sampai diserobot pihak lain,” kata Emil sapaan Ridwan Kamil.
Emil mengaku meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprioritaskan pengurusan sertifikat aset-aset di Jabar. Ia berharap secara bertahap seluruh aset bisa dioptimalkan pemanfaatannya.
“Utamanya tentu bidang-bidang tanah, itulah kenapa dengan BPN kita tandatangani agar kami dimaksimalkan pelayanan untuk pelayanan tanah atau bangunan disertifikatkan,” ucapnya.
Kepala Kanwil ATR/BPN Jabar Yusuf Purnama mengaku segera memproses sertifikasi aset-aset milik pemerintah daerah di 27 kabupaten kota. Butuh waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan administrasi 4.454 aset tersebut.
Ia menuturkan harus mengklasifikasikan terlebih dahulu kondisi aset-aset tersebut. Misalnya, klasifikasi pertama yakni surat-surat kepemilikan aset lengkap dan bukan tanah sengketa.
“Kedua, dikuasai, digunakan langsung, tapi suratnya enggak lengkap. Nanti tinggal ditambahkan lagi surat kuasa. Yang paling parah, sudah enggak dikuasai, dikuasai orang lain, suratnya enggak ada. Tapi terlanjur tercatat sebagai aset,” kata Yusuf di lokasi sama.
Dia menargetkan pengurusan sertifikasi aset-aset tersebut selesai 2022. Sejauh ini baru 300 aset yang diproses oleh pihaknya.
“Yang sudah sertifikat, sekitar 300 dari 4.454 itu. Kita targetkan selesai 2022,” ujar Yusuf.(DON)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan menggelar kegiatan untuk memperingati hari buruh atau mayday. Para buruh akan dikumpulkan di satu tempat untuk memperingati mayday.
“Kami merancang sebuah ajang kolaborasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mayday ini milik bersama,” ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Ade Afriandi saat menghadiri acara temu buruh di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (26/4/2019).
Ade mengatakan pemerintah menyediakan tempat di Kantor Disnakertrans Jabar untuk peringatan mayday. Ada sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan saat mayday di kantor tersebut.
“Kita beri ruang bersuara dan kita dengarkan bersama. Kalau mau demo art kan mereka punya bakat seni atau apa pun bisa ditampilkan, kita fasilitasi. Lalu demo kuliner bisa dihadirkan. Semua fasilitas yang ada di kantor kami bisa digunakan. Nanti ada 4 panggung,” ujarnya.
Kendati demikian pihaknya tak memungkiri akan ada kegiatan buruh di depan Gedung Sate seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menyampaikan aspirasinya.
“Sebetulnya bukan berdemo, tapi karena sudah ciri khas nanti melewati Gedung Sate lalu lanjut ke Disnakertrans. Kumpul di Disnakertrans,” tuturnya.
Pihaknya mengimbau agar para buruh merayakan mayday tetap di Jabar. Pihaknya berharap agar para buruh tak sampai ke Jakarta, bergabung dengan lainnya.
“Yang kami pahami juga serikat pekerja ada level kabupaten, provinsi dan pusat. Nah teman-teman di pusat keinginannya ketemu di pusat. Tapi teman-teman provinsi dan kabupaten menyadari kalau ke Jakarta tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu jadi pertimbangan. Ya kita di Jabar sama-sama merayakan di Jabar lah,” kata dia. (NGO)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ‘riak-riak’ kecil usai Pemilu 2019 adalah hal yang wajar. Namun, dia meminta seluruh jajaran Kebinet Kerja beserta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tetap bisa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). Rapat yang dihadiri para menteri Kabinet Kerja dan kepala lembaga negara itu membahas persoalan Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020.
“Pada para menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN saya minta agar stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif,” kata Jokowi.
Jokowi melihat ada riak kecil yang bisa berdampak pada terganggunya ketertiban umum. Untuk itu, dia meminta hal tersebut jangan sampai membesar.
“Meski saya lihat juga, saya kira biasa dalam pesta demokrasi ada riak-riak kecil, tapi jangan sampai ganggu keamanan dan ketertiban, mengganggu rasa aman masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Jokowi juga membahas persiapan menyambut bulan Ramadan. Jokowi meminta agar stabilitas harga dan ketersediaan barang bisa terjaga dengan baik.
“Ini kita 2 minggu lagi kurang lebih sudah masuk ke bulan suci Ramadan, meskipun ini sudah secara rutin kita lakukan tiap tahun. Saya mengingatkan agar yang berkaitan dengan stabilitas, ketersediaan, harga-harga bahan pokok betul-betul dikontrol agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan harga, sehingga umat Islam bisa menjalankan ibadah puasanya dan menyongsong lebaran dengan tenang,” kata Jokowi.(NGO)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 20 caleg Partai Golkar di Jabar diprediksi melenggang ke Senayan. Bersadarkan hasil penghitungan sementara KPU, partai pimpinan Airlangga Hartanto itu menempati posisi kedua dengan 13,67 persen suara di bawah PDI-P 20,04 persen.
Pileg tahun 2014, Golkar mendapat 14,75 persen suara. “Prediksi ya kalau penghitungan (sementara) ini kita diharapkan bisa mencapai 20 kursi, pengennya ada kenaikan, kalau 2014 ada 17 kursi,” kata Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi via telepon, Senin (22/4/2019).
Menurutnya ada beberapa daerah pemilihan (Dapil) yang menjadi lumbung suara bagi partai berlambang pohon beringin tersebut di Jabar. Dapil Purwakarta-Karawang-Bekasi, Dapil Indramayu-Cirebon, Dapil Subang-Sumedang-Majalengka.
“Dapil Bandung-Bandung Barat terus Dapil Cianjur dan kota Bogor, dan Dapil Ciamis Pangandaran-Kuningan-Banjar,” ungkap dia.
Ia menilai Golkar relatif bertahan meski pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengalami kekalahan di Jabar. Terlebih, internal partai beberapa waktu lalu dihantam sejumlah persoalan baik personal kader dan organisasi.
“Iya kalau melihat ini golkar relatif bertahan, di tengah-tengah situasi yang berat,” tutur mantan Bupati Purwakarta ini.
Berbicara caleg perempuan, Dedi menyebut ada empat orang kadernya yang diprediksi menduduki kursi Senayan. Jumlah itu menintkat dibandingkan Pileg tahun lalu.
“Dimungkinkan ada yang lolos, untuk DPR RI ada 4 orang yang lolos, Kelihatannya ada peningkatan dibanding 2014,” ujar Dedi.(NGO)
BOGOR,KHATULISTIWONLINE.COM
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdukacita atas meninggalnya dua Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 diduga akibat kelelahan. Selain itu, empat ketua KPPS lainnya pingsan.
“Memang banyak petugas yang lalai sama kondisi tubuhnya sendiri. Pungut hitung kan dari pagi sampai malam. Belum lagi penulisan berita acara harus detil dan teliti,” kata Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Heri Setiawan seperti dilansir Antara, Sabtu (20/4/2019).
Menurut dia, selain faktor kelelahan, cuaca yang tidak stabil juga mengganggu kekebalan tubuh para petugas KPPS di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, mereka dipastikan sehat oleh KPU.
“Cuaca juga tidak bagus. Mungkin sebelumnya ada KPPS sakit tapi tetap bertugas saat hari H,” ujarnya.
Heri memastikan semua KPPS maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terlebih dahulu diperiksa kesehatannya sebelum dilantik. Menurut dia, banyak petugas yang pingsan dan ada yang meninggal bukan karena riwayat penyakit bawaan.
“Sebelum bimtek kan dicek kesehatannya. Jadi tidak ada penyakit bawaan. Karena kelelahan memang,” ujar Heri.
Dia menyebutkan, dua orang yang meninggal dunia adalah Ketua KPPS di Desa Pabuaran Bojonggede, Rusdiono (60) yang meninggal Kamis (19/4) malam. Satu lagi, Ketua KPPS di Desa Sukaharja Cijeruk, Jaenal (56) meninggal dunia Rabu (17/4) petang.
Sementara, empat lainnya yang jatuh sakit hingga tak sadarkan diri yaitu Ketua KPPS Desa Karyamekar, Ketua KPPS Desa Cariu, Ketua KPPS Cibatok dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Megamendung.
“Masih data sementara. Kita terus mendata supaya petugas KPPS yang sakit mendapatkan fasilitas optimal,” pungkasnya.(NGO)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Setelah sempat tertunda, akhirnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor dan Bupati-Wakil Bupati Ciamis. Usai dilantik, para kepala daerah diminta rajin komunikasi dengan Pemprov Jabar.
Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya Dedie A Rachim serta Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dan wakilnya Yana D Putra (HY) dilantik gubernur di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (20/4/2019). Sebelumnya pelantikan tertunda dengan dasar adanya pelaksanaan pemilu sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ya saya kira kalau tidak salah ini gelombang terakhir ya. Sesuai arahan Kemendagri, kita mohon maaf dulu karena diundur dari tanggal 7 (April) jadi sekarang. Ini pertimbangan datang dari pusat, saya hanya meneruskan,” ucap pria yang akrab disapa Emil kepada wartawan usai pelantikan.
Emil berpesan kepada dua pasangan kepala daerah yang baru dilantik agar mulai bergerak di wilayahnya masing-masing. Dia meminta terus menjalin komunikasi dengan Pemprov Jabar untuk proses pembangunan wilayah.
Menurut Emil, wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis memiliki potensi pembangunan yang tinggi. Seperti di Kota Bogor akan dibangun pusat daur ulang plastik, sementara di Ciamis akan ada program pengembangan pusat budaya.
“Menitipkan agar rajin komunikasi dengan provinsi, gubernur, agar sinkronisasi pembangunan di Ciamis dan Kota Bogor bisa melesat dengan cepat. Tentunya nasihat saya tidak berubah, menjaga integritas pimpinan dengan keteladanan dan juga ASN. Kedua melayani turun tangan, yang ketiganya profesional,” tutur Emil.
Sementara itu Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan akan melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah terlaksana. Sebab ia adalah wali kota petahana.
“Kita tidak ada program 100 hari, bagi kita Bogor harus terus berlari tidak ada program 100 hari. Setiap hari harus terus berlari. Kita menjadikan Kota Bogor yang ramah dan layak untuk keluarga,” kata dia.
Di tempat yang sama, Bupati Ciamis Herdiyat mengatakan siap menjalankan amanat dari Gubernur Jabar. Pihaknya akan mengutamakan program-program pelayanan kepada masyarakat.
“Siap berjuang. Semua (amanat gubernur) harus dilakukan karena prioritas. Insyaallah akan berjuang. Program 100 hari kerja itu sebetulnya tidak ada dalam undang-undang. Tapi sebagai motivasi, ada program-program yang diunggulkan. Paling utama kami akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Paling tidak ada perubahan menuju yang lebih baik,” katanya.(DON)
CIMAHI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto menjamin gelaran pencoblosan Pemilu 2019 di wilayah hukumnya bebas dari ancaman terorisme. Sebab polisi telah melakukan serangkaian tindakan pencegahan. Dia mengimbau masyarakat tidak takut saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kita sudah menangkap terlebih dahulu (terduga teroris) agar tidak ada ancaman, masyarakat tidak usah takut untuk datang ke TPS,” ujar Agung didampingi Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono di Makodim 0609, Kota Cimahi, Senin (16/4) malam, kemarin.
Sebelumnya, polisi menangkap empat terduga teroris yang diduga berafiliasi dengan kelompok radikal, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), di Bandung Raya. Mereka diringkus di Banjaran, Batujajar, Padalarang dan Pagerwangi dalam waktu yang nyaris bersamaan.
Agung menjamin keamanan para pemilih dari pihak yang berupaya mengintimidasi atau memaksa pemilih untuk tidak datang ke TPS. “Kami akan melakukan tindakan tegas dan preventif, terlebih pada puncaknya hari (hari pencoblosan),” katanya.
Ia mengimbau agar pemilih tetap menunaikan haknya meski telah lewat dari pukul 13.00 WIB. “Ada di peraturan PKPU Pasal 46 ayat 1 dan 2, masyarakat masih bisa mencoblos meski lewat dari jam 13.00, dan petugas KPPS harus menunggu,” tutur Agung.(DON)