SERANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemprov Banten akan mengirimkan tim untuk mendata dan menjemput warganya yang tinggal di Jayapura, Papua, terkait kondisi keamanan di wilayah itu. Tim akan berangkat pukul 22.45 WIB malam nanti.
Plt Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kusmayadi mengatakan tim terdiri atas Dinas Sosial, Kesbangpol, dan Diskominfo. Tim akan memantau langsung ke titik di Sentani, Waena, dan Jayapura.
“Kemudian melakukan pendataan dan seleksi terhadap pengungsi khususnya asal Banten,” kata Kusmayadi saat dimintai konfirmasi dari Serang, Banten, Rabu (2/10/2019).
Setelah itu, jika ada warga Banten yang ingin dipulangkan, Pemprov akan membantu kepulangan para pengungsi. Namun pihaknya tidak akan memaksa jika warganya ingin menetap di Papua.
“Jadi dimungkinkan 2 solusi, kalaupun mereka tidak ingin pulang akan diberikan tetap bantuan nanti. Kemudian kalau yang pulang dipulangkan oleh kita,” ujarnya.
BPBD, lanjutnya, baru mendapatkan data 9 orang warga yang berada di Jayapura. Mereka mayoritas berasal dari wilayah Kota Serang yang merantau. Namun tidak tertutup kemungkinan masih ada warga Banten lain di sana.
Sebelumnya, seperti diceritakan Nurhasanuddin (28), warga Banten di Sentani, saat ini ada belasan orang Banten seperti dari Pontang, Pamarayan, beberapa dan dari Kota Serang yang ingin pulang ke daerahnya. Namun mereka terhambat dengan biaya dan ongkos pesawat akibat kondisi keamanan beberapa waktu lalu.
Khusus warga Banten dari Pontang, mereka kebanyakan berjualan remote televisi di daerah Papua. Mereka mengontrak rumah di daerah Waena dan diisi sekitar 10-15 orang.
“Sekarang ini ada beberapa orang di Jayapura, di Sentani ini ada yang mau pulang tapi nggak punya uang,” kata Nurhasanuddin saat dihubungi dari Serang, Banten, Selasa (1/9).
Namun dia memperkirakan masih ada beberapa warga dari Banten, termasuk penjual remote yang belum terdata di Jayapura. Mereka sebagian masih berjualan tapi tidak berani masuk ke pelosok-pelosok.
“Cuma mereka ada yang tersebar, ada yang ke Jayapura, jadi nggak kumpul satu titik. Tapi ada yang masih jualan juga cuma nggak berani ke pelosok,” kata Nurhasanuddin, yang juga penjual bubur di Sentani ini.(DAB)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Massa aksi demo mulai berkumpul di depan Gedung Sate Bandung. Mereka menuntut sejumlah hal berkaitan RUU yang dianggap kontroversi hingga mengadili aparat yang bertindak represif.
Massa terdiri dari sejumlah elemen masyarakat yaitu mahasiswa, pelajar, berkumpul di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (30/9/2019). Massa yang hadir tampak mengenakan pakaian bebas dan dominan berpakaian warna hitam. Mereka pun kebanyakan menutup wajah mereka dengan masker atau kain.
Massa langsung berorasi menggunakan pengeras suara. Mereka menyebutkan tuntutan-tuntutannya. Ada 7+1 tuntutan dari massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat (Alarm) itu.
Adapun tuntutan tersebut antara lain :
1. Menolak RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU KKS. Batalkan UU KPK, UU SBPB dan UU SDA. Cabut UU PSDN dam segera sahkan RUU PKS dan RUU PRT.
2. Batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR
3. Tolak TNI-Polri menduduki jabatan sipil.
4. Stop militerisme di Papua dan daerah lain. Bebaskan tahanan politik Papua segera.
5. Hentikan kriminalisasi aktivis.
6. Hentikan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakar hutan dan cabut izinnya.
7. Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan, pulihkan hak-hak korban segera.
8. Bentuk tim independen untuk menginvestigasi dan mengadili aparat pelaku kekerasan.
Massa pun meneriakan yel-yel selama berorasi. Mereka mengucapkan tolak RUU yang dibahas DPR RI.
“Tolak, tolak, tolak RUU. Tolak RUU sekarang juga,” kata massa menyanyikan yel-yel.
(VAN)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta agar mahasiswa yang berdemo tak disudutkan. Menurut Prabowo, para mahasiswa itu mempunyai alasan turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi.
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam simposium ‘Strategi Dorongan Besar Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Energi dalam Rangka Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit’ di kediamannya, Hambalang, Desa Bojong Koneng, Bogor, Kamis (26/9/2019).
Prabowo mulanya berbicara tentang tugas-tugas pemerintah dalam membangun suatu negara. Dia menjelaskan pemerintah seharusnya melindungi bangsa, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Namun, jika salah satu tugas itu tidak dijalankan, rakyat akan menuntut penyelesaian tugas itu.
“Tugas pemerintah yang utama adalah melindungi segenap tumpah darah, melindungi-mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan rakyat, dan itu tugas negara dan semua pemerintah,” kata Prabowo.
“Artinya apa? Kalau negara tak berhasil melindungi rakyatnya, dan negara tidak berhasil sejahterakan rakyat, apa risikonya yang harus diambil? Bahwa negara itu gagal. Kalau semua saluran politik, semua saluran keadilan, semua saluran tempat rakyat kecil bisa menyuarakan kecemasannya, bisa mendapat perlindungan, kalau semua saluran itu tidak bekerja, apakah kita salahkan anak-anak kita turun-turun ke jalan?” imbuhnya.
Prabowo lantas berkelakar kepada peserta simposium yang mayoritas adalah sivitas akademika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), dia meminta mahasiswa UKRI tak memakai atribut UKRI saat melakukan aksi.
“Ini tidak saya anjurkan turun ke jalan, ya. Apalagi pake blazer (almamater) UKRI. Awas, Rektor, kalau demo, jangan bawa blazer UKRI-lah,” ucapnya.
Dia pun berharap masalah Indonesia saat ini bisa selesai dengan damai. Dia berharap semua pihak mematuhi aturan hukum yang ada.
“Kita berharap selalu penyelesaian itu damai, itu pegangan saya dari dulu. Karena itu, saya selalu menempuh jalur konstitusi, disakiti tidak masalah kok, baru disakiti. Waktu kita muda saja, kita nggak punya apa-apa saja, nyawa saya silakan diambil untuk bangsa,” tutupnya.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wacana pengubahan nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi BJ Habibie dinilai tidak begitu mendesak untuk direalisasikan, yang diperlukan bandara tersebut adalah akses jalan.
Konektivitas yang paling dibutuhkan Bamdara Kertajati sekarang ini adalah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Dengan adanya tol tersebut, khususnya masyarakat Bandung dan sekitar lebih mudah dan cepat ke bandara.
Tol Cisumdawu akan berdampak pada penerbangan beberapa rute yang dipindahkan dari Bandara Husein Sastranegara (BDO), khusunya yang rute tujuan ke luar Pulau Jawa.(DAB)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Foto dan video syur seorang wanita berjilbab yang diduga mengenakan pakaian dinas PNS Pemprov Jabar beredar di media sosial. Namun Pemprov Jabar membatah wanita tersebut PNS-nya.
Sejumlah foto dan video berdurasi dua menit yang memperlihatkan wanita diduga PNS Pemprov Jabar tersebar di media sosial.. Ada foto yang memperlihatkan jelas wajah wanita itu, tapi ada juga yang disamarkan.
Foto dan video wanita semuanya berada di dalam mobil dengan seorang pria. Foto dan video tersebut diambil dari sudut kemudi yang tak lain oleh pria tersebut. Namun wajah sang pria tidak terlihat.
Menindaklanjuti kabar itu, Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Jabar langsung menelusuri kebenaran foto tersebut.
“Nanti teman-teman akan telusuri dan investigasi ini siapa sosoknya,” kata Sekretaris BKD Jabar Asep Sukmana saat ditemui di kantornya, Kamis (19/9)
Ia menuturkan pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah menyikapi kasus ini. Kalau sudah ditemukan teduga dalam foto ini, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dikonfirmasi lebih jauh.
“Kalau memang nanti ada orangnya, tentu akan kita panggil,” ujar Asep.
Dibantu Cybercrime Polda Jabar, BKD melakukan penelusuran melalui sistem deteksi wajah membandingkan oknum tersebut dengan database PNS. Hasilnya tak ditemukan.
Kabid Pengembangan dan Karir BKD Jabar Dedi Mulyadi menuturkan Penelusuran dilakukan dengan sistem database PNS dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kita simpulkan yang bersangkutan bukan PNS Pemprov Jabar,” tegas Dedi melalui rilis, Kamis (19/9) malam.
Ia menuturkan saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus ini ke kepolisian. Pihaknya meminta polisi menindak pelaku penyebar foto dan video yang merugikan tersebut.
“Kita mendukung polisi mengusut oknum penyebar foto dan video untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dedi.(MAD)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polisi menetapkan tersangka baru dalam insiden kecelakaan maut di Tol Cipularang yang menewaskan 8 orang. Polisi menetapkan manajer perusahaan truk berinisial HG alias Mingming sebagai tersangka.
Mingming ditetapkan tersangka oleh penyidik Satlantas Polres Purwakarta setelah hasil pengembangan penyidikan. Mingming merupakan manager operasional PT JTJ selaku pengelola truk yang dikendarai tersangka Dedi Hidayat yang meninggal dunia dan Subana. Truk Dedi dan Subana menjadi penyebab kecelakaan maut tersebut karena kelebihan muatan.
“Ya ada satu orang yang ditetapkan tersangka tambahan atas nama HG manager operasional PT JTJ pengelola dump truk,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2019).
Truno mengatakan Minming dikenakan Pasal 315 Undang-undang nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Perusahaan dianggap ikut bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Ancamannya denda dan sanksi administratif,” kata Truno.
Sementara itu Kasat Lantas Polres Purwakarta AKP Ricky Adipratama mengatakan penetapan Miming sebagai tersangka dasarnya kuat. “Dasarnya karena kuat dugaan adanya pembiaran berat muatan,” kata dia.
Seperti diketahui, kecelakaan beruntun terjadi di Km 91 Tol Cipularang beberapa lalu. Kecelakaan melibatkan 20 kendaraan dan 8 orang korban tewas.
Dalam insiden ini, polisi sebelumnya menetapkan dua orang tersangka yaitu Subana dan Dedi Hidayat. Subana merupakan pengemudi truk yang mengalami rem blong hingga menabrak kendaraan yang berhenti. Sementara Dedi Hidayat pengemudi truk yang terguling yang meninggal dunia di lokasi kejadian.(DAB)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dinas Kehutanan Jawa Barat mendukung optimalisasi komoditas kopi untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Salah satunya penyediaan lahan milik Perum Perhutani seluas 26 ribu hektare untuk dikelola masyarakat.
Kepala Dinas Kehutanan Jabar Epi Kustiawan mengatakan luas lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan sekitar 26 ribu hektare. Lahan garapan tersebut digarap 16 ribu kepala keluarga atau petani.
“Sekarang ini kurang lebih 16 ribu kepala keluarga yang memanfaatkan. Untuk di Bandung Selatan dan Utara pemanfaatannya itu kebanyakan tanaman kopi,” kata Epi saat dihubungi, Sabtu (13/9/2019).
Pihaknya kini tengah mengoptimalkan kopi khususnya arabika. Kopi jenis arabika tumbuh baik di atas ketinggian 1.000 meter dari permukaan air laut (Mdpl). “Nah di ketinggian itu rata-rata di kawasan lindung Perum Perhutani,” katanya.
Menurutnya Dinas Kehutanan sendiri merupakan ketua Kelompok Kerja (Pokja) Program Perhutanan Sosial yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pihaknya bertanggung jawab mengembangkan potensi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), tak terkecuali untuk komoditas kopi arabika.
“Kalau sertifikasi itu dari dinas perkebunan bibit dari Dinas Perkebunan (Jabar). Nah kalau kita ada di dalam kawasan hutan, bagaimana mempercepat dan mendukung LMDH agar mendapatkan hasil yang lebih optimal,” ucapnya.
Dia mengakui pemanfaatan hutan milik Perum Perhutani tersebut telah mendapatkan izin dari KLHK. Sehingga pihaknya memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada petani yang menggarap lahan perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Kita ada kewajiban untuk membina petani supaya apa yang direncanakan oleh mereka sesuai dengan syarat dan terarah keberhasilannya,” ujar dia.
Seperti diketahui, Pemprov Jabar membagikan enam juta benih kopi bersertifikat kepada warga terutama yang tergabung dalam kelompok tani. Terakhir, bantuan 2 juta benih kopi diberikan secara bertahap saat pelaksanaan Hari Perkebunan ke-61 pada 10 Desember 2018 lalu.
Jabar memang bukan provinsi penghasil biji kopi terbanyak di Indonesia. Namun pada beberapa daerah dikenal sebagai produsen kopi berkualitas dan bercita rasa tinggi. Hal itu dibuktikan saat kopi jenis arabika produksi petani Jabar menjadi jawara saat event Specialty Coffee Association of America Expo di Atlanta, Amerika Serikat, pada April 2016 lalu.(MAD)
KAB.BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak merupakan praktik prostitusi terselubung. Iwan menyebut perlu adanya operasi untuk membongkar praktik kawin kontrak tersebut.
“Menurut saya ya operasi. Operasi tidak bisa maksimal, harus silent,” ujar Iwan Setiawan di Masjid Jamie Al-Barokah RT 5/8, Desa Parakan Jaya, Kemang, Kabupaten Bogor, Jumat (13/9/2019).
Namun Iwan tidak menyebut kapan pihaknya akan melakukan operasi. “Ya jangan dikasih tahu nanti kabur. Saya bisa lah mencari siapa-siapa saja orang di balik itu,” ucapnya.
Iwan tidak mentolerir praktik prostitusi berkedok kawin kontrak ini. Maraknya kawin kontrak secara terselubung di Puncak, dikhawatirkan merusak akidah.
“Saya juga nggak terima, itu bergeseknya ke akidah–berarti di Puncak itu ada paham yang masyarakat atau ulama yang melegalkan–itu yang saya takutkan juga. Itu prostitusi terselubung,” tegas Iwan
Iwan berpandangan, kawin kontrak berbeda dengan kawin siri. Pada praktiknya, kawin kontrak merupakan sebuah prostitusi agar seakan-akan halal.
“Nggak, itu prostitusi yang dibungkus pengen jadi kaya halal,” ucap dia.
Iwan melanjutkan, ada sebuah sindikat yang terlibat praktik kawin kontrak ini. Bisnis ini menjadi marak sejak 2009 seiring dengan banyaknya wisatawan dari Timur Tengah.
“Dari sepuluh tahun kemarin, sekitar 2009, karena itu salah satu paket bisnis. Jadi paket bisnis ‘kan ada arung jeram, naik perahu dan yang paling menggiurkan paket kawin kontrak,” tuturnya.
Praktik kawin kontrak dilakukan oleh sindikat bahkan penjaga vila ikut terlibat. Semua itu dilakukan demi pundi-pundi.
“(Nominal kawin kontrak) Rp 25-30 juta. Dulu sama sekarang, sama tarifnya segitu. Saya ini punya vila, pernah mau disewa, oleh orang Maroko selama 2 minggu saya nggak mau. Biaya seluruhnya Rp 25-30 juta itu dibagi-bagi jadi walinya segini, saksinya segini, PSK-nya berapa,” paparnya.
Selain kawin kontrak, Iwan juga mengungkap modus prostitusi lainnya. Di mana PSK didatangkan untuk menghibur para wisatawan dari Timur Tengah. Dia mengatakan diperlukan strategi khusus untuk membongkar sindikat prostitusi kawin kontrak ini.
“Oknum di Puncak itu ada satu kelompok, yang satu kawin kontrak, yang satu lagi menjajakan PSK itu ke vila-vila pakai mobil. Itu terjadi. Mengakomodir orang-orang Uzbekistan, Kazakstan, Maroko,” ucapnya.
“Kawin kontrak itu sindikat. Kita juga harus jadi sindikatnya. Kalau terlalu terbuka, nggak bakalan (terungkap, red). Karena itu ada orang wilayah, atau setempat.” tambah Iwan.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan bahwa kabupaten atau kota kreatif berperan dalam membentuk kerangka visi pembangunan kewilayahan. Oleh arena itu, dirinya berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif (ekraf) di wilayah Jabar yang tergolong progresif itu.
Komitmen tersebut, kata Emil, dituangkan lewat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ekonomi Kreatif dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
“Jawa Barat punya 27 kota/kabupaten. Satu per tiga ekonomi kreatifnya Indonesia ada di Jawa Barat. Inilah yang akan menjadi (potensi) masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9/2019).
Sebagai salah satu bagian dalam pembangunan wilayah, ekraf Jabar seperti diutarakan Emil menyumbang ekspor ekraf nasional pada 2016 sebesar 31,96%.
Selain itu, lanjut Emil, Jabar menjadi Top 3 penyumbang produk domestik bruto (PDB) di bidang ekraf dengan capaian 11,81% atau tertinggi ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 16,12 %, dan Bali sebesar 12,57%.
Adapun, berbagai komoditas ekraf yang berkembang di Jabar antara lain game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fashion, batik, hingga bambu.
“Dalam Ekonomi kreatif nasional, Jawa barat termasuk penyumbang PDB ekfraf terbesar, ini harus terus ditingkatkan,” sebutnya.
Sebagai seorang arsitek, Emil pun menyebut dirinya adalah salah satu pelaku ekonomi kreatif. Berbagai bangunan ikonik telah kukuh berdiri sebagai karya visualnya, mulai dari masjid, perkantoran, hingga taman kota.
Di Jabar sendiri, Dia berujar tengah menjalin kerja sama dengan content creator untuk melatih anak-anak desa agar bisa membuat konten kreatif di platform digital. Harapannya, ekonomi anak desa di Jabar bisa tumbuh melalui jejaring digital.
Melalui program pembangunan digitalisasi di kurang lebih 5.000 desa, masyarakat Jabar juga didorong memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk kreatif.
Selain itu, Pemdaprov Jabar gencar membangun Gedung Creative Center di sejumlah kabupaten atau kota sebagai bagian dari proyek strategis pada 2019, di antaranya Creative Center di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kab Purwakarta.
“Mudah-mudahan 27 daerah di Jabar masing-masing punya satu Creative Center. Sebab, anak muda harus dibuat sibuk yang positif. Yang senang film bikin film, musik silakan pakai,” tambah Emil.
Sementara itu Ketua Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Fiki Satari mengatakan pihaknya hadir sebagai jejaring lintas komunitas untuk memperjuangkan potensi kreatif khas kota atau kabupaten se-Indonesia.
Terdapat 10 prinsip dalam membangun kota atau kabupaten kreatif, yakni menjunjung keragaman sosial budaya, inklusif, melindungi HAM, memuliakan kreativitas, tumbuh bersama lingkungan yang lestari, memelihara kearifan sejarah, transparan, adil dan jujur, memenuhi kebutuhan dasar, memanfaatkan energi terbarukan, serta menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.
“Ini dilakukan untuk tujuan kesejahteraan warga, kemerataan ekonomi, penyelesaian masalah keseharian,” kata Fiki.
Berbagai sektor ekraf mulai arsitektur, film, hingga inovasi media pun ditunjang dengan kearifan lokal dari 16.000 pulau, 1.300 tradisi, serta 700 bahasa yang dimiliki Tanah Air.
“Keberagaman termanifestasi, secara kolektif, kita harus wujudkan Indonesia kreatif,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Fiki, terdapat 8,2 juta jumlah usaha ekraf yang tersebar di Indonesia, dengan 60% di antaranya ada di Pulau Jawa. ICCN pun terus mendorong wilayah lain untuk juga berkembang di sektor kreatif.(MAD)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kompol Sarche Christiaty mengirim dua dus minuman keras (miras) ke asrama mahasiswa Papua di Kota Bandung. Tindakannya itu menuai polemik hingga yang bersangkutan terpaksa dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi.
Berdasarkan informasi yang didapat, Kompol Sarche mengirimkan dua dus miras ke asrama mahasiswa Papua, di Jalan Cilaki, Kota Bandung, pada Kamis (22/8/2019) sekitar pukul 13.00 WIB. Dia datang ditemani seorang pria dan menyerahkan secara langsung kepada para mahasiswa yang sedang ada di lokasi.
Pada hari itu, sebagian besar penghuni asrama sedang mengikuti aksi damai di depan Gedung Sate. Para mahasiswa Papua turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan di tengah berbagai masalah yang sedang terjadi saat ini.
Paket kiriman itu, diterima oleh seorang mahasiswa Papua bernama Miles yang kebetulan masih berada di asrama. Mahasiswa tersebut kemudian melaporkan paket kiriman yang diketahui terdapat dua dus miras.
“Miles yang menerima barang-barang begini isinya beda tidak kaya aqua (tapi minuman keras). Setelah Miles terima, Ibu Christi mengatakan jangan kasih tahu siapa-siapa dan minuman ini setelah aksi buat minum sebelum tidur,” kata juru bicara aksi damai Tamelek Kosay, di asrama mahasiswa Papua Bandung, Jumat (23/8/2019).
Dua dus minuman dengan kadar alkohol 19 persen itu kemudian dikembalikan kepada polwan berpangkat Kompol itu. Mereka mengaku kecewa dan mengecam pengiriman dua dus miras itu.
“Kami sebagai mahasiswa tidak terima, menganggap kami orang Papua itu peminum makanya kami tidak terima,” ucapnya.
Mengetahui hal itu, Polda Jabar langsung turun bergerak untuk mengusut masalah tersebut. Proses pemeriksaan juga dilakukan demi mencari informasi terutama mengenai tujuan Sarche mengirim dua dus miras ke para mahasiswa Papua.
“Terkait peristiwa itu, kami sudah mengambil langkah. Kita Polda Jabar sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Saat ini yang bersangkutan sudah menjadi terperiksa dalam kaitan untuk internal,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden pengiriman miras yang dilakukan Kompol Sarche Chritiaty kepada para mahasiswa Papua di Bandung.
“Saya mohon maaf ke mahasiswa Papua atas kejadian diduga anggota saya mengirim minuman ke rekan-rekan,” ucapnya, di Mapolrestabes Bandung, Jumat (23/8/2019).
Dia menyatakan, bidang Propam Polda Jabar sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Rudy telah mengambil langkah untuk menonaktifkan Sarche dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi.
“Itu sudah kita ambil langkah dari hasil pemeriksaan itu. Kita sepakat, saya putuskan bahwa yang bersangkutan kita nonaktifkan dari jabatannya. Kita ganti sambil nunggu perkembangan penyidikan lainnya,” ujarnya.(NGO)