BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dinas Kehutanan Jawa Barat mendukung optimalisasi komoditas kopi untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Salah satunya penyediaan lahan milik Perum Perhutani seluas 26 ribu hektare untuk dikelola masyarakat.
Kepala Dinas Kehutanan Jabar Epi Kustiawan mengatakan luas lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan sekitar 26 ribu hektare. Lahan garapan tersebut digarap 16 ribu kepala keluarga atau petani.
“Sekarang ini kurang lebih 16 ribu kepala keluarga yang memanfaatkan. Untuk di Bandung Selatan dan Utara pemanfaatannya itu kebanyakan tanaman kopi,” kata Epi saat dihubungi, Sabtu (13/9/2019).
Pihaknya kini tengah mengoptimalkan kopi khususnya arabika. Kopi jenis arabika tumbuh baik di atas ketinggian 1.000 meter dari permukaan air laut (Mdpl). “Nah di ketinggian itu rata-rata di kawasan lindung Perum Perhutani,” katanya.
Menurutnya Dinas Kehutanan sendiri merupakan ketua Kelompok Kerja (Pokja) Program Perhutanan Sosial yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pihaknya bertanggung jawab mengembangkan potensi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), tak terkecuali untuk komoditas kopi arabika.
“Kalau sertifikasi itu dari dinas perkebunan bibit dari Dinas Perkebunan (Jabar). Nah kalau kita ada di dalam kawasan hutan, bagaimana mempercepat dan mendukung LMDH agar mendapatkan hasil yang lebih optimal,” ucapnya.
Dia mengakui pemanfaatan hutan milik Perum Perhutani tersebut telah mendapatkan izin dari KLHK. Sehingga pihaknya memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada petani yang menggarap lahan perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Kita ada kewajiban untuk membina petani supaya apa yang direncanakan oleh mereka sesuai dengan syarat dan terarah keberhasilannya,” ujar dia.
Seperti diketahui, Pemprov Jabar membagikan enam juta benih kopi bersertifikat kepada warga terutama yang tergabung dalam kelompok tani. Terakhir, bantuan 2 juta benih kopi diberikan secara bertahap saat pelaksanaan Hari Perkebunan ke-61 pada 10 Desember 2018 lalu.
Jabar memang bukan provinsi penghasil biji kopi terbanyak di Indonesia. Namun pada beberapa daerah dikenal sebagai produsen kopi berkualitas dan bercita rasa tinggi. Hal itu dibuktikan saat kopi jenis arabika produksi petani Jabar menjadi jawara saat event Specialty Coffee Association of America Expo di Atlanta, Amerika Serikat, pada April 2016 lalu.(MAD)
KAB.BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak merupakan praktik prostitusi terselubung. Iwan menyebut perlu adanya operasi untuk membongkar praktik kawin kontrak tersebut.
“Menurut saya ya operasi. Operasi tidak bisa maksimal, harus silent,” ujar Iwan Setiawan di Masjid Jamie Al-Barokah RT 5/8, Desa Parakan Jaya, Kemang, Kabupaten Bogor, Jumat (13/9/2019).
Namun Iwan tidak menyebut kapan pihaknya akan melakukan operasi. “Ya jangan dikasih tahu nanti kabur. Saya bisa lah mencari siapa-siapa saja orang di balik itu,” ucapnya.
Iwan tidak mentolerir praktik prostitusi berkedok kawin kontrak ini. Maraknya kawin kontrak secara terselubung di Puncak, dikhawatirkan merusak akidah.
“Saya juga nggak terima, itu bergeseknya ke akidah–berarti di Puncak itu ada paham yang masyarakat atau ulama yang melegalkan–itu yang saya takutkan juga. Itu prostitusi terselubung,” tegas Iwan
Iwan berpandangan, kawin kontrak berbeda dengan kawin siri. Pada praktiknya, kawin kontrak merupakan sebuah prostitusi agar seakan-akan halal.
“Nggak, itu prostitusi yang dibungkus pengen jadi kaya halal,” ucap dia.
Iwan melanjutkan, ada sebuah sindikat yang terlibat praktik kawin kontrak ini. Bisnis ini menjadi marak sejak 2009 seiring dengan banyaknya wisatawan dari Timur Tengah.
“Dari sepuluh tahun kemarin, sekitar 2009, karena itu salah satu paket bisnis. Jadi paket bisnis ‘kan ada arung jeram, naik perahu dan yang paling menggiurkan paket kawin kontrak,” tuturnya.
Praktik kawin kontrak dilakukan oleh sindikat bahkan penjaga vila ikut terlibat. Semua itu dilakukan demi pundi-pundi.
“(Nominal kawin kontrak) Rp 25-30 juta. Dulu sama sekarang, sama tarifnya segitu. Saya ini punya vila, pernah mau disewa, oleh orang Maroko selama 2 minggu saya nggak mau. Biaya seluruhnya Rp 25-30 juta itu dibagi-bagi jadi walinya segini, saksinya segini, PSK-nya berapa,” paparnya.
Selain kawin kontrak, Iwan juga mengungkap modus prostitusi lainnya. Di mana PSK didatangkan untuk menghibur para wisatawan dari Timur Tengah. Dia mengatakan diperlukan strategi khusus untuk membongkar sindikat prostitusi kawin kontrak ini.
“Oknum di Puncak itu ada satu kelompok, yang satu kawin kontrak, yang satu lagi menjajakan PSK itu ke vila-vila pakai mobil. Itu terjadi. Mengakomodir orang-orang Uzbekistan, Kazakstan, Maroko,” ucapnya.
“Kawin kontrak itu sindikat. Kita juga harus jadi sindikatnya. Kalau terlalu terbuka, nggak bakalan (terungkap, red). Karena itu ada orang wilayah, atau setempat.” tambah Iwan.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan bahwa kabupaten atau kota kreatif berperan dalam membentuk kerangka visi pembangunan kewilayahan. Oleh arena itu, dirinya berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif (ekraf) di wilayah Jabar yang tergolong progresif itu.
Komitmen tersebut, kata Emil, dituangkan lewat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ekonomi Kreatif dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
“Jawa Barat punya 27 kota/kabupaten. Satu per tiga ekonomi kreatifnya Indonesia ada di Jawa Barat. Inilah yang akan menjadi (potensi) masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9/2019).
Sebagai salah satu bagian dalam pembangunan wilayah, ekraf Jabar seperti diutarakan Emil menyumbang ekspor ekraf nasional pada 2016 sebesar 31,96%.
Selain itu, lanjut Emil, Jabar menjadi Top 3 penyumbang produk domestik bruto (PDB) di bidang ekraf dengan capaian 11,81% atau tertinggi ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 16,12 %, dan Bali sebesar 12,57%.
Adapun, berbagai komoditas ekraf yang berkembang di Jabar antara lain game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fashion, batik, hingga bambu.
“Dalam Ekonomi kreatif nasional, Jawa barat termasuk penyumbang PDB ekfraf terbesar, ini harus terus ditingkatkan,” sebutnya.
Sebagai seorang arsitek, Emil pun menyebut dirinya adalah salah satu pelaku ekonomi kreatif. Berbagai bangunan ikonik telah kukuh berdiri sebagai karya visualnya, mulai dari masjid, perkantoran, hingga taman kota.
Di Jabar sendiri, Dia berujar tengah menjalin kerja sama dengan content creator untuk melatih anak-anak desa agar bisa membuat konten kreatif di platform digital. Harapannya, ekonomi anak desa di Jabar bisa tumbuh melalui jejaring digital.
Melalui program pembangunan digitalisasi di kurang lebih 5.000 desa, masyarakat Jabar juga didorong memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk kreatif.
Selain itu, Pemdaprov Jabar gencar membangun Gedung Creative Center di sejumlah kabupaten atau kota sebagai bagian dari proyek strategis pada 2019, di antaranya Creative Center di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kab Purwakarta.
“Mudah-mudahan 27 daerah di Jabar masing-masing punya satu Creative Center. Sebab, anak muda harus dibuat sibuk yang positif. Yang senang film bikin film, musik silakan pakai,” tambah Emil.
Sementara itu Ketua Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Fiki Satari mengatakan pihaknya hadir sebagai jejaring lintas komunitas untuk memperjuangkan potensi kreatif khas kota atau kabupaten se-Indonesia.
Terdapat 10 prinsip dalam membangun kota atau kabupaten kreatif, yakni menjunjung keragaman sosial budaya, inklusif, melindungi HAM, memuliakan kreativitas, tumbuh bersama lingkungan yang lestari, memelihara kearifan sejarah, transparan, adil dan jujur, memenuhi kebutuhan dasar, memanfaatkan energi terbarukan, serta menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.
“Ini dilakukan untuk tujuan kesejahteraan warga, kemerataan ekonomi, penyelesaian masalah keseharian,” kata Fiki.
Berbagai sektor ekraf mulai arsitektur, film, hingga inovasi media pun ditunjang dengan kearifan lokal dari 16.000 pulau, 1.300 tradisi, serta 700 bahasa yang dimiliki Tanah Air.
“Keberagaman termanifestasi, secara kolektif, kita harus wujudkan Indonesia kreatif,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Fiki, terdapat 8,2 juta jumlah usaha ekraf yang tersebar di Indonesia, dengan 60% di antaranya ada di Pulau Jawa. ICCN pun terus mendorong wilayah lain untuk juga berkembang di sektor kreatif.(MAD)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kompol Sarche Christiaty mengirim dua dus minuman keras (miras) ke asrama mahasiswa Papua di Kota Bandung. Tindakannya itu menuai polemik hingga yang bersangkutan terpaksa dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi.
Berdasarkan informasi yang didapat, Kompol Sarche mengirimkan dua dus miras ke asrama mahasiswa Papua, di Jalan Cilaki, Kota Bandung, pada Kamis (22/8/2019) sekitar pukul 13.00 WIB. Dia datang ditemani seorang pria dan menyerahkan secara langsung kepada para mahasiswa yang sedang ada di lokasi.
Pada hari itu, sebagian besar penghuni asrama sedang mengikuti aksi damai di depan Gedung Sate. Para mahasiswa Papua turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan di tengah berbagai masalah yang sedang terjadi saat ini.
Paket kiriman itu, diterima oleh seorang mahasiswa Papua bernama Miles yang kebetulan masih berada di asrama. Mahasiswa tersebut kemudian melaporkan paket kiriman yang diketahui terdapat dua dus miras.
“Miles yang menerima barang-barang begini isinya beda tidak kaya aqua (tapi minuman keras). Setelah Miles terima, Ibu Christi mengatakan jangan kasih tahu siapa-siapa dan minuman ini setelah aksi buat minum sebelum tidur,” kata juru bicara aksi damai Tamelek Kosay, di asrama mahasiswa Papua Bandung, Jumat (23/8/2019).
Dua dus minuman dengan kadar alkohol 19 persen itu kemudian dikembalikan kepada polwan berpangkat Kompol itu. Mereka mengaku kecewa dan mengecam pengiriman dua dus miras itu.
“Kami sebagai mahasiswa tidak terima, menganggap kami orang Papua itu peminum makanya kami tidak terima,” ucapnya.
Mengetahui hal itu, Polda Jabar langsung turun bergerak untuk mengusut masalah tersebut. Proses pemeriksaan juga dilakukan demi mencari informasi terutama mengenai tujuan Sarche mengirim dua dus miras ke para mahasiswa Papua.
“Terkait peristiwa itu, kami sudah mengambil langkah. Kita Polda Jabar sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Saat ini yang bersangkutan sudah menjadi terperiksa dalam kaitan untuk internal,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden pengiriman miras yang dilakukan Kompol Sarche Chritiaty kepada para mahasiswa Papua di Bandung.
“Saya mohon maaf ke mahasiswa Papua atas kejadian diduga anggota saya mengirim minuman ke rekan-rekan,” ucapnya, di Mapolrestabes Bandung, Jumat (23/8/2019).
Dia menyatakan, bidang Propam Polda Jabar sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Rudy telah mengambil langkah untuk menonaktifkan Sarche dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi.
“Itu sudah kita ambil langkah dari hasil pemeriksaan itu. Kita sepakat, saya putuskan bahwa yang bersangkutan kita nonaktifkan dari jabatannya. Kita ganti sambil nunggu perkembangan penyidikan lainnya,” ujarnya.(NGO)
DEPOK,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jelang bergulirnya Pilkada 2020 di Kota Depok, beberapa calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota mulai bermunculan. Banyak pihak bertanya-tanya siapa yang akan mendampingi petahana Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada Pilkada 2020. Munculnya isu Mohammad Idris-Hafid Nasir mendapat tanggapan dari Ustadz Khairullah. Berdasarkan juru bicara Mohammad Idris, Ustad Khairullah Ahyari blak-blakan tentang kandidat kuat yang bakal menjadi pendamping Idris pada pilkada 2020 mendatang.
“Memang sudah banyak pembicaraan, salah satunya Pak Idris lebih sreg dengan Pak Hafid Nasir yang juga merupakan Ketua DPD PKS Kota Depok,” ujar Khairullah, Rabu (21/8).
Adapun pertimbangannya, kata dia, Hafid merupakan ketua partai yang selama dua periode ini mengusung Idris yaitu PKS.
“Sebagai ketua partai beliau (Hafid,red) dianggap berhasil menaikkan suara PKS dan raihan kursi di DPRD 100 persen,” paparnya.
Dari sisi intelektualitas, sambungnya, Hafid merupakan lulusan luar negeri.
“Dari sisi kepribadian ia santun, cerdas, berintegritas dan relatif banyak mendapat kepercayaan di lembaga-lembaga pendidikan dan lainnya,” ungkapnya.
Dari itu, Khairullah menilai sosok Hafid yang juga Anggota DPRD Depok terpilih, layak untuk mendampingi Mohammad Idris.
Sebelumnya, calon Walikota Depok yang juga petahana saat ini, Mohammad Idris akan mendeklarasikan diri untuk maju atau tidak dalam pilkada Depok 2020 mendatang.
“Nanti setelah September saya akan mengumumkannya, yang jelas saat ini banyak komunitas baik itu komunitas agama maupun kewilayahan serta pemuda yang telah mendeklarasikan diri dan meminta saya untuk mencalonkan kembali,” ujar Idris, Selasa (20/8).
Namun begitu, hingga saat ini dirinya belum bisa menjawab karena hal itu sangat berkaitan dengan politis dan perundangan bahwa dirinya harus memiliki tiket untuk maju dalam pilkada 2020.
“Ketika sudah punya tiket nanti koalisinya dengan siapa dan partai mana juga harus dipersiapkan. Ada partai pendukung dan tentunya ada partai pengusung,” paparnya.
Idris memastikan akan melakukan deklarasi setelah dirinya mendapat kendaraan.
“Saya akan lambaikan tangan dan mengajak untuk naik kendaraan saya. Kendaraan mahal belum tentu bagus. Misalnya Camry, belum tentu bagus meskipun mahal dan lebih mahal dari Fortuner. Makanya akan saya lihat nanti,” katanya.
Terkait dengan adanya beberapa tokoh partai politik yang siap untuk mendampingi dirinya, ini tanggapan Idris.
“Nanti itu tergantung mereka, kalau mereka siap seperti apa komitmen dan integritasnya, apakah hanya ingin menang atau hanya karena apa dan sebagainya. Nanti kami lihat motivasinya, tentu nanti ada juga fit and proper test terhadap mereka,” pungkas Idris.(sd.com/RIF)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Seorang anggota Polres Cianjur terbakar saat mengamankan demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh di depan Pendopo Ciajur, Kamis (15/8/2019). Belum diketahui jelas kronologi insiden tersebut.
Dari video yang beredar sekelompok pedemo berkerumun dan berhadapan dengan sejumlah polisi berseragam. Mahasiswa kompak bernyanyi.
“Lingkaran besar…lingkaran besar,” nyanyian pedemo.
Terlihat sempat terjadi keributan, lalu tiba-tiba muncul api yang diduga sebelumnya dari lemparan cairan bensin. Kerumunan pecah, kemudian seorang polisi terbakar hidup-hidup.
Polisi itu berteriak-teriak kesakitan dan berguling-guling di aspal. Sejumlah polisi lainnya berupaya memadamkan api yang berkobar di tubuh rekannya itu.
Polda Jabar turun tangan mengecek ke lokasi kejadian tersebut. “Ya anggota sudah berangkat ke lokasi untuk ngecek,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Iksanto Bagus saat dihubungi wartawan, Kamis (15/8/2019).
Belum diketahui secara jelas kronologi kejadian termasuk demo yang dimaksud. Polisi masih mencari tahu informasi yang terjadi.
“Kita lagi cari info dulu,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. (MAD)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gerindra menjadi partai yang menempatkan kadernya terbanyak di DPRD Jawa Barat dengan 25 kursi. Sementara PKS menyusul posisi kedua dengan 21 kursi, kemudian PDIP 20 kursi dan Golkar 16 kursi.
Hal tersebut berdasarkan hasil rapat pleno penetapan perolehan kursi Pileg 2019 di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (13/8/2019). Perwakilan Bawaslu, partai politik hadir dalam kegiatan tersebut.
Gerindra mendapatkan 25 kursi yang berasal 15 Dapil di Jabar. Raihan suara periode 2019-2024 tersebut melonjak tajam dari periode 2014-2019 yang hanya mendapat 11 kursi saja.
Tahun ini, total ada 10 partai politik yang menempatkan 120 kadernya di DPRD Jabar. Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubaroq mengatakan tidak ada protes dari Bawaslu dan perwakilan parpol atas penetapan kali ini.
“Kita tetapkan 120 caleg terpilih pada Pileg 2019 yang berasal dari PKB 12 kursi, Gerindra 25 kursi, PDIP 20 kursi, Golkar 16 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 21 kursi, PPP 3 kursi, PAN 7 kursi, Demokrat 11 kursi, Perindo 1 kursi,” tutur dia.
Setelah proses ini selesai, kata dia, KPU akan menyerahkan berkas untuk penetapan dan pengesahan.
“Jadi, semua berproses kalau kemudian ada calon terpilih tersandung masalah hukum nanti akan berproses dulu sampai ada keputusan dari pengadilan,” kata Rifki.(DAB)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
PT PLN memastikan jaringan listrik di Jawa Barat hari ini normal atau tidak ada gangguan. Sistem kelistrikan sudah stabil pascapadam listrik pada Minggu (4/8).
“Sistem sudah normal dan kami akan terus menjaga kestabilan sistem ini,” kata Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani melalui rilis, Selasa (6/8/2019).
Bukan hanya Jawa Barat, sistem listrik wilayah Jakarta dan Banten juga aman. PLN telah menormalkan kembali seluruh sistem kelistrikan
“Hingga pagi ini pembangkit yang sudah masuk sistem sebesar 12.378 MW. Dengan 23 GITET telah beroperasi,” kata Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka.
Dia menjelaskan, untuk pemulihan beban padam Jakarta pukul 17.50 WIB, Banten pukul 21.20 WIB, dan Jawa Barat pukul 23.27 WIB, Senin (5/8) kemarin.
“Beban puncak listrik hari ini di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebesar 13.674 MW dengan daya mampu total 15.378 MW. Sistem sudah normal dan kami akan terus menjaga kestabilan sistem ini,” kata I Made Suprateka.(MAD)
BEKASI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Satgas Citarum Harum diterjunkan ke Kali Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Kegiatan ini juga didukung oleh aparat TNI-Polri.
Di jembatan Jalan Akses, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/8/2019), tampak puluhan petugas gabungan terjun langsung membersihkan kali. Sejumlah warga juga ikut turun ke kali.
Ada sekitar 20 orang Satgas Citarum Harum mengangkat sampah dari kali. Mereka tampak mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan ‘Citarum Harum’.
Satu unit alat berat turut diterjunkan. Alat berat mengangkut sampah yang berada dipermukaan kali, kemudian sampah diletakkan ke truk sampah.
“Kekuatan yang ada dari lapangan apel tadi kurang lebih 300 orang, dari TNI, Polri dan masyarakat, termasuk juga Satgas Sektor 20, Satgas Citarum Harum,” ujar Komandan Sektor 20 Satgas Citarum Harum, Kolonel Inf Kukuh Hartono, kepada wartawan, Kamis (1/8/2019).
Kukuh menyebut 20 Satgas Citarun Harum diterjunkan. Kegiatan gotong royong ini dilengkapi sejumlah peralatan.
“Kita masukan 1 alat berat, dengan didukung oleh kurang lebih 20 truk,” ujar Kukuh.
Kukuh menyebut kegiatan gotong royong ini terus berjalan hingga sampah di Kali Bahagia tumpas terangkat.
Karena keterbatasan akses, sampah di Kali Bahagia sementara ini hanya diangkut pada bagian permukaan saja.
“Setelah dibersihkan ini kan yang kita angkat bukan sampah keseluruhan, yang kita angkat itu sampah rumah tangga yang terdiri dari plastik, yang ngapung di atas. Sampah yang sudah menjadi endapan lumpur itu tidak bisa, alat berat ini hadir hanya bisa mengangkat endapan lumpur di satu titik saja tapi untuk titik kanan dan kiri tidak bisa karena kurang lebih ada 204 bangunan liar,” ujar Sekretaris Lurah Bahagia, Mawardi.(MAD)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai menggeledah ruang kerja Sekda Jabar Iwa Karniwa. Selama empat jam menggeledah, petugas menyita dua koper dan satu dus dokumen di sejumlah ruangan yang berada di Gedung Sate.
Tiga ruangan yang digeledah petugas KPK yaitu milik Iwa, sekpri dan stafnya. Penggeledahan yang dilakukan sejumlah petugas itu dimulai sejak pukul 09.20 WIB dan baru selesai 14.40 WIB.
Tampak sejumlah petugas dengan menggunakan masker keluar dari ruangan membawa dua koper besar dan satu dus. Mereka keluar ruangan dengan pengawalan ketat dua personel polisi bersenjata.
Mereka lalu bergegas membawa barang-barang berupa dokumen tersebut ke dalam mobil. Dua unit mobil warna silver sudah menunggu di depan lobi Gedung Sate.
“Bawa dokumen-dokumen,” kata salah seorang petugas KPK sambil meninggalkan lokasi, Rabu (31/7/2019).
Sebelumnya, Iwa diduga menerima suap pengurusan Perda RDTR Kabupaten Bekasi untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Iwa diduga menerima Rp 900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa itu disebut KPK berasal dari PT Lippo Cikarang.
Iwa tengah cuti tiga bulan untuk fokus terhadap kasus hukumnya. Posisi Iwa digantikan sementara oleh Asda I Daud Ahmad.(MAD)