BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 1.835 desa di Jawa Barat akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Oktober 2019 hingga April 2020. Pemprov Jabar mendorong Pemda yang wilayahnya melaksanakan Pilkades segera menerbitkan regulasi berupa Perda atau Perbup.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar Dedi Sopandi mengatakan, waktu pelaksanaan Pilkades berbeda-beda mulai dari Kabupaten Tasikmalaya (211 desa) 24 Oktober, Kabupaten Bandung (199) 26 Oktober dan Kota Banjar (11 desa) 31 Oktober 2019.
Kemudian Majalengka (141 desa) pada 2 November, Kabupaten Bogor (373 desa) pada 3 November, Garut (125 desa) pada 5 November, Kabupaten Cirebon (184 desa) pada 9 November, Kabupaten Sukabumi (240 desa) pada 17 November, Pangandaran (68 desa) pada 20 November, Bandung Barat (45 desa) pada 24 November dan Kuningan pada 3 November (jumlah desa belum update).
“Untuk 2020, Sumedang (88 desa) pada 8 April, Ciamis (203 desa) pada 12 April, Kabupaten Bekasi (16 desa) pada 19 April dan Indramayu (171 desa) (tanggal belum dipastikan),” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (16/10/2019)
Ia menuturkan, peran Pemprov Jabar dalam pelaksanaan Pilkades tersebut hanya memfasilitasi dalam urusan regulasi. Misalnya, mendorong Pemda menerbitkan Perda atau Perbub.
“Termasuk ada aturan setiap daerah berbeda tentang honor petugas TPS, KPPS tergantung kemampuan daerah masing,” ucapnya.
Menurutnya pembiayaan Pilkades akan berasal dari Pemda yang dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing kecamatan.
“Jadi pembiayaan semuanya dari Pemda, nantinya bukan dari kami (Pemprov Jabar),” ucap dia.(DAB)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polres Bogor menangkap tiga orang tersangka komplotan begal sepeda motor. Para tersangka tidak segan melukai korbannya saat beraksi.
Ketiga pelaku berinisial IF, MS, dan JML itu selalu membawa senjata api (senpi) dan senjata tajam saat beraksi. Bila ada korban yang mencoba melawan, komplotan ini tidak segan-segan untuk menembak atau membacok korban.
“Terhadap dua pelaku yang melakukan perlawanan, kita lakukan tindakan tegas dengan senjata api,” kata Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).
Dua tersangka ditembak di bagian lutut dan betis. Joni mengatakan ketiga pelaku ini adalah residivis yang pernah ditahan di Polda Metro Jaya. Para tersangka ini sudah mencuri ribuan sepeda motor.
“Modusnya yang bersangkutan melakukan dulu dengan kunci leter T. Ketiga orang ini bekerja dari Senin sampai Kamis di wilayah Jabodetabek. Untuk Jumat sampai Minggu, mereka pulang ke wilayah Lampung Timur. Karena yang bersangkutan juga, satu hari itu minimal 5 motor,” jelasnya.
Ketiga pelaku diringkus di sebuah kontrakan di wilayah Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (13/10) lalu. Polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk memburu penadahnya.
“Sekarang kita jerat dengan kasus tindak pidana curas dan curanmor, sanksi hukuman pidana di atas 5 tahun penjara,” tutur Joni.
Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Benny Cahyadi menambahkan komplotan begal ini beroperasi di tempat-tempat keramaian. Para tersangka bisa melakukan pembegalan pada siang maupun malam hari.
“Dia (pelaku) lebih kepada objek-objek vital, seperti tempat keramaian, minimarket, atau tempat ibadah. Waktu mereka beroperasi itu tentatif. Targetnya itu wajib satu hari dapat 5 motor,” ujar Benny.(DAB)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU terus mempersiapkan penggunaan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) hasil pemilu. Penggunaan e-Rekap dinilai dapat mengefisienkan waktu dan biaya.
“(Penggunaan e-Rekap) ini makin efisien dan murah. Lalu tingkat kepercayaan publik semakin tinggi. Dukungan informasi teknologi semua orang bisa akses pemilu dengan mudah dan dari mana saja,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di gedung rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jumat (11/10/2019).
Ia menjelaskan adanya e-Rekap ini masyarakat bisa dengan mudah mengakses seluruh informasi berkaitan dengan pemilu. Bahkan masyarakat dapat mengecek sejak dari awal usai pemungutan suara.
“Ketika kita melakukan pemungutan suara, siapa yang di TPS? Semua orang bisa lihat, dia ikut teriak sah, tidak sah. Semua orang bisa lihat. Artinya apa yang ditulis di form C1 plano itu autentik. Nah yang autentik itu yang kita kirim sebagai salinan. Jadi publik bisa mengecek sejak dari awal dari TPS. Sekarang mau cek dari TPS, tingkat kecamatan, tingkat kota kabupaten, bisa semua,” tutur Arief.
Menurut dia, proses e-Rekap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil penghitungan di TPA ke tabulasi data di pusat. Ada tiga opsi yang bisa dilakukan, seperti mengirim langsung dari TPS, dari tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten dan kota.
“Kenapa harus begitu? Karena kondisi daerah di Indonesia ini macam-macam. Ada TPS di tengah hutan yang nggak ada jaringan. Ada yang hanya sampai kecamatan. Tapi ada juga di kecamatan kesulitan, dikirim lewat kabupaten. Kalau kabupaten sudah disiapkan,” ucapnya.
Hasil data yang terkumpul di tabulasi data inilah yang akan dijadikan acuan. Arief berharap hasil dari e-Rekap ini menjadi hasil resmi dalam pemilu. Untuk terdekat, sambung dia, e-Rekap akan diterapkan pada Pilkada 2020.
“Kami sedang menyiapkan regulasinya. Kami akan mengusulkan untuk bisa disetujui e-Rekap menjadi hasil resmi yang ditetapkan penyelenggaraan pemilu. Sejak 2004-2019 data elektronik hanya informasi, sementara hasil resmi manual. Kami ingin ke depan hasil rekap secara elektronik bisa jadi dasar penetapan hasil pemilu resmi,” kata Arief.
Ia menambahkan penggunaan e-Rekap ini terbilang dapat menghemat biaya. Namun, Arief belum menghitung berapa biaya yang dapat dipangkas.
“Pertama nggak perlu rekap manual. Karena rekap manual itu biayanya banyak mulai dari pelaksanaan rekap, pengamanan, penyediaan formulir dan segala macam. Termasuk penyediaan salinan data digital untuk peserta pemilu, itu biayanya besar sekali. (Berapa yang dipangkas) Belum tahu, tapi pasti dia pangkas banyak hal,” ujarnya.
Guna merealisasikan penggunaan e-Rekap ini, KPU menjalin kerja sama dengan ITB. Nantinya, ITB yang akan membuat sistem e-Rekap ini.
“Penting untuk mengatakan bahwa kerja sama ini bukan untuk kepentingan satu atau dua golongan. Ini untuk kepentingan NKRI, demi bangsa Indonesia dan yang mengerjakan 100 persen anak-anak bangsa Indonesia. Ini menjawab tudingan hoaks yang berkali-kali menyatakan server kita di luar negeri, dikerjakan oleh asing, nggak ada semua. Bapak ibu sekalian bisa saksikan semua sistem informasi KPU dikerjakan putra-putri Indonesia,” tutur Arief.
Rektor ITB Kadarsyah Suryadi mengapresiasi kepercayaan KPU terhadap ITB. Pihaknya siap membantu demi kepentingan bangsa Indonesia.
“Tadi disampaikan 2020 akan ada pilkada serentak dan ada rencana e-Rekap. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya mengajak ITB. ITB siap bantu KPU,” kata Kadarsyah.(DON)
CIBINONG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dalam waktu satu bulan, Polres Bogor menangkap 38 tersangka dari kasus penyalahgunaan narkoba. Dari 38 tersangka ini, sebanyak 25 pelaku adalah 5 komplotan pengedar narkoba yang berbeda.
Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni mengatakan seluruh pelaku yang diamankan, dari hasil penyelidikan dari 2 September 2019 sampai 10 Oktober 2019, merupakan pengedar dan bandar narkoba. Selain itu, kelima komplotan ini juga menjual obat-obatan keras tanpa izin.
“Dari 38 tersangka tersebut, kita pastikan semuanya sebagai pengedar atau Bandar. Dari 25 pelaku, kita amankan 1/2 kilogram (kg) lebih sabu-sabu, 1,5 kg ganja, dan ribuan butir jenis obat obatan keras,” kata AKBP Joni di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (11/10/2019).
Joni menjelaskan seluruh pelaku ditangkap di berbagai wilayah Kabupaten Bogor. Sebagian dari pelaku, katanya, ada yang berstatus residivis. Dari penangkapan ini, ada 5 pelaku yang di antaranya perempuan.
“Proses penjualannya ada yang melalui jaringan yang sudah dikenal, termasuk dari kawannya ke kawannya lagi. Komplotan ini tidak menggunakan media sosial (medsos) untuk bertransaksi. Rata-rata sistemnya terputus mereka (pelaku),” tutur Joni.
Joni menerangkan target pasar komplotan ini adalah orang-orang kelas menengah. Untuk narkotika jenis sabu, kata Joni, dijual ke karyawan atau pengusaha. Lalu untuk ganja dan obat-obatan keras, dijual ke kalangan anak muda yakni pelajar dan mahasiswa.
Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Andri Alam menambahkan polisi masih melakukan pengembangan kasus ini. Sebab, 11 pelaku lainnya, masih ditelusuri jaringannya.
“Sebanyak 25 pelaku dari 36 tersangka adalah 5 jaringan berbeda yang sudah tuntas atau tertangkap. Sisanya ada 11 orang, dan itu masih dalam penyelidikan. Jaringan ke-11 pelaku ini belum ditangkap,” jelas Andri.
Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 114, 112, 127 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 8 tahun maksimal 15 tahun atau penjara seumur hidup dan denda Rp 1-10 miliar.
Selain itu para pelaku juga dijerat Pasal 196/197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 1,5 miliar.(MAD)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemprov Jawa Barat akan menaikkan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN pada tahun 2020. Kini pemerintah sedang menyiapkan aplikasi e-Kinerja sebagai alat ukur besaran TPP yang diterima ASN.
Kepala BKD Jabar Yerry Yanuar mengatakan, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah mengkaji skema kenaikan penghasilan ASN lewat penguatan kinerja.
“Istilahnya tidak ada lagi (hitungan) jauh dekat sama saja. Yang rajin akan mendapatkan remunerasi tambahan, BKD menyiapkan e-Kinerja sebagai alat ukurnya,” kata Yerry saat dihubungi, Kamis (10/10/2019).
Menurutnya penilaian kinerja ini akan akurat karena langsung menyangkut kinerja individu ASN. Kenaikan tunjangan ini diharapkan bisa menerapkan reward secara adil pada ASN yang kinerjanya baik.
“Kehadiran yang bagus tidak bisa tunjangannya disamakan dengan mereka yang jarang hadir, yang rajin tidak boleh disamakan dengan yang kerjanya biasa saja,” ucapnya.
Ia mengatakan, aplikasi e-Kinerja akan diujicoba Oktober-Desember 2019 di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lewat aplikasi ini maka setiap OPD akan memberikan laporan kinerja setiap ASN.
“Laporan ini menentukan. Aplikasi saat ini mulai diujicoba karena penerapan kenaikan tunjangan kan mulai 2020,” katanya.
Dia mengaku belum mengetahui berapa persen kenaikan TPP pada 2020 mendatang. Menurutnya angka tersebut saat ini masih dibahas TAPD. “Kenaikan TPP ini merupakan kebijakan provinsi, jadi tidak perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan,” ujar Yerry.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan adalah hal yang wajar jika DKI Jakarta memberikan bantuan untuk membersihkan sampah di Kalibaru, Bogor, Jawa Barat. Ade menilai, bantuan tersebut adalah salah satu upaya pengendalian banjir yang sering melanda Ibu Kota.
“Saya kira wajar kalau DKI memberikan bantuan kepada kabupaten Bogor, karena ini salah satu upaya untuk pengendalian banjir ke Jakarta,” kata Ade Yasin saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).
Lebih lanjut, Ade enggan mengomentari agar meminta bantuan kepada Pemprov Jawa Barat (Jabar) untuk membersihkan sampah di Kalibaru. Menurut Ade, saat ini pihaknya akan mencoba bekerja sama dengan DKI Jakarta terlebih dahulu.
Kita coba ke DKI Jakarta dulu,” kata Ade.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menanggapi Kabupaten Bogor yang meminta bantuan untuk penanganan sampah di Kalibaru. Dinas LH mengaku siap jika diperintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Jika ditugaskan Pak Gubernur, pasti kami laksanakan dengan baik,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih saat dihubungi detikcom, Senin (7/10).(VAN)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLNE.COM
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) meminta Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) yang baru Rina Indiastuti membuat Pusat Studi Jabar. Ia berharap Unpad bisa membuat kajian dan masukan mengenai berbagai persoalan di Jabar
“Nanti rektor baru bikin center west java studies. Semua riset problem Jabar dititipkan, fakultas-fakultas pintunya satu, tidak semua fakultas diketok pintunya, pintunya pusat studi Jabar itu,” kata RK usai menghadiri pelantikan rektor Unpad di Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Senin (7/10/2019).
Ia menuturkan selama ini Jabar masih menemui masalah dalam bidang ketahanan pangan, pertanian dan lainnya. Sehingga, diharapkan kolaborasi dengan dunia pendidikan bisa menghadirkan solusi untuk persoalan tersebut.
“Kita mengkoordinasikan yang selama ini belum terjalin dengan baik, dulu terlalu banyak pintu. Kita bisa titipkan program Jabar juara, kita ada masalah ketahanan pangan, pertanian dan lainnya,” ungkap dia.
Ia berjanji akan mendukung dari segi pembiayaan kajian-kajian yang dibuat Unpad. Mengingat hasilnya akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis.
“Kita bisa biayai juga nanti riset-risetnya,” ucap dia.
Permintaan gubernur itu disambut Rektor Unpad Rina Indiastuti. Ia menyatakan akan memprioritaskan pusat kajian studi Jabar tersebut dalam 100 hari program kerjanya. Kajian yang dilakukan tidak hanya fokus terhadap pendidikan saja melainkan bidang lainnya juga.
“Pusat studi jabar nanti sektor dimensinya luas tidak hanya pendidikan, tapi bisa kesehatan, atau pemberdayaan UKM, atau start up mengolah konten, pusat studi itu mengkaji kelaikan sehingga berdampak kemajuan pertembuhan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.
Menurutnya kajian yang dilakukan tentunya berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemprov Jabar. Sehingga, nantinya kajian yang dilakukan bisa menjadi masukan untuk pemerintah.
“Harus kita beranjak dari masalah yang dihadapi pemprov, lalu dikaji, akan rekomendasi, syukur-syukur cocok maka akan menjadi bahan masukan pembuatan kebijakan gubernur,” ujar Rina.(NOV)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Perdana Menteri (PM) Kerajaan Belanda Mark Rutte bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan berlangsung di Istana Bogor.
Rutte tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10/2019) pukul 11.00 WIB. Rutte, yang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat, disambut Jokowi, yang juga mengenakan batik.
Rutte sempat mengenalkan delegasi Belanda yang hadir kepada Jokowi. Begitu juga Jokowi. Rutte bahkan cipika-cipiki dengan Menlu Retno Marsudi.
Agenda dilanjutkan pengisian buku tamu dan menanam pohon damar. Jokowi dan Rutte tampak berbincang saat menuju lokasi penanaman pohon.
Setelah itu, mereka berbincang di beranda Istana dan acara dilanjutkan secara bilateral. Jokowi dan Rutte akan memberikan keterangan bersama setelah itu.
Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Kepala BNPT Suhardi Alius turut hadir dalam pertemuan ini.(MAD)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sistem manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) 2-1 akan diterapkan di jalur Puncak, Bogor, untuk menggantikan sistem buka tutup yang sudah puluhan tahun diterapkan. Sistem ini diharapkan bisa mengurai kemacetan. Seperti apa?
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta instansi terkait seperti Polres Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan sistem 2-1 untuk mengurai kemacetan yang selalu terjadi di Kawasan Puncak tiap akhir pekan. Sistem ini akan mulai diuji coba pada 27 Oktober 2019 mendatang.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, selain mengurai kemacetan, penerapan sistem 2-1 diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar Puncak.
“Sistem yang baru lebih memberikan keleluasaan bagi masyarakat setempat untuk melakukan mobilitas karena tidak lagi berdasarkan buka tutup,” kata Bambang dalam rilis resmi yang diterima, Sabtu (5/10/2019).
Meski demikian, keberhasilan sistem baru yang akan diuji coba menurutnya juga bergantung dari disiplin dan partisipasi semua pihak.
“Kami menyusun konsep sistem MRLL yang baru ini sudah melalui kajian di lapangan dan simulasi, selain itu komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan dengan semua stakeholder, hingga nantinya uji coba dapat kita lakukan bersama,” ujar Bambang.
Sistem 2-1 nantinya hanya diberlakukan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Jika dalam sistem buka tutup kendaraan hanya bisa bergerak satu arah pada waktu tertentu (Simpang Gadog menuju Puncak atau hanya arah sebaliknya), maka pada sistem 2 – 1 kendaraan dapat bergerak dari dua arah dalam waktu bersamaan.
Pada skema sistem 2-1 ini, setiap akhir pekan jalur Puncak akan dioptimalkan menjadi 3 lajur. Pemisahan lajur dilakukan dengan menempatkan traffic cone sepanjang jalur Puncak mulai dari Simpang Gadog hingga Taman Safari Indonesia.
Dari 3 lajur yang ada, nantinya mulai pukul 03.00 – 13.00 WIB, lajur 1 dan 2 akan diperuntukkan bagi kendaraan yang mengarah ke Puncak atau naik, sedangkan lajur 3 untuk kendaraan menuju arah Gadog (turun). Pada pukul 12.30 – 14.00 WIB lajur 1 tetap diperuntukkan bagi kendaraan yang mengarah ke Puncak, namun lajur 2 untuk sementara ditutup dari arah Simpang Gadog (naik) untuk memastikan lajur 2 bersih dari kendaraan yang menuju ke Puncak, sedangkan lajur 3 tetap untuk kendaraan menuju Simpang Gadog (turun).
Selanjutnya setelah lajur 2 steril dari seluruh kendaraan, maka pada pukul 14.00 – 20.00 WIB arus lalu lintas berubah menjadi lajur 1 untuk kendaraan mengarah ke Puncak (naik), sedangkan lajur 2 dan 3 untuk kendaraan mengarah ke Simpang Gadog (turun). Selanjutnya, mulai pukul 20.00 – 03.00 WIB pengaturan lalu lintas kembali normal menjadi dua lajur untuk dua arah.
Meski jam operasional sistem 2-1 telah ditetapkan, lanjut Bambang, jika kondisi di lapangan memerlukan tindakan insidental maka dapat diberlakukan diskresi kepolisian.
Bambang melanjutkan, sistem 2-1 yang akan diuji coba ini merupakan konsep yang diperoleh atas dasar masukan masyarakat.
“Setelah melaksanakan pertemuan bersama masyarakat sebanyak kurang lebih delapan kali, dan atas masukan masyarakat tersebut, bersama-sama kemudian kita formulasikan simulasi sistem 2-1 ini,” ujar Bambang.
Meski demikian, Bambang mengaingatkan dengan uji coba sistem 2-1 ini bukan berarti kemacetan di kawasan Puncak otomatis akan hilang. “Uji coba yang akan dilaksanakan ini merupakan proses untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sebagai upaya mengurangi kemacetan di jalur Puncak,” ucap Bambang.
Bambang mengatakan, sistem 2-1 ini akan melibatkan peran masyarakat setempat untuk ikut mengawasi. Saat ini, lanjut Bambang, tengah dipersiapkan sejumlah program. Salah satunya, Satlantas Polres Bogor akan menyiapkan dan melatih personel Petugas Keamanan Jalan Raya (PKJR) yang berasal dari masyarakat sekitar. Kehadiran PKJR dari unsur masyarakat ini ikut menentukan efektiftas pengawasan di lapangan.
Persiapan sekaligus sosialisasi sistem 2-1 oleh pihak terkait dilaksanakan mulai tanggal 1 s/d 27 Oktober 2019. Penyampaian informasi kepada masyarakat selain dilakukan melalui media sosial juga akan dilakukan secara langsung melalui pembagian flyer dan pemasangan spanduk. Bersama-sama akan dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti perangkat kelurahan serta kecamatan di kawasan Puncak.
Setelah tahap uji coba sistem 2-1 dilaksanakan, lanjut Bambang, nantinya akan dilakukan analisis dan evaluasi bersama-sama untuk kemudian diambil kesimpulan sejauhmana sistem 2-1 efektif diterapkan sebagai metode MRLL di kawasan Puncak.(NOV)
SERANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemprov Banten akan mengirimkan tim untuk mendata dan menjemput warganya yang tinggal di Jayapura, Papua, terkait kondisi keamanan di wilayah itu. Tim akan berangkat pukul 22.45 WIB malam nanti.
Plt Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kusmayadi mengatakan tim terdiri atas Dinas Sosial, Kesbangpol, dan Diskominfo. Tim akan memantau langsung ke titik di Sentani, Waena, dan Jayapura.
“Kemudian melakukan pendataan dan seleksi terhadap pengungsi khususnya asal Banten,” kata Kusmayadi saat dimintai konfirmasi dari Serang, Banten, Rabu (2/10/2019).
Setelah itu, jika ada warga Banten yang ingin dipulangkan, Pemprov akan membantu kepulangan para pengungsi. Namun pihaknya tidak akan memaksa jika warganya ingin menetap di Papua.
“Jadi dimungkinkan 2 solusi, kalaupun mereka tidak ingin pulang akan diberikan tetap bantuan nanti. Kemudian kalau yang pulang dipulangkan oleh kita,” ujarnya.
BPBD, lanjutnya, baru mendapatkan data 9 orang warga yang berada di Jayapura. Mereka mayoritas berasal dari wilayah Kota Serang yang merantau. Namun tidak tertutup kemungkinan masih ada warga Banten lain di sana.
Sebelumnya, seperti diceritakan Nurhasanuddin (28), warga Banten di Sentani, saat ini ada belasan orang Banten seperti dari Pontang, Pamarayan, beberapa dan dari Kota Serang yang ingin pulang ke daerahnya. Namun mereka terhambat dengan biaya dan ongkos pesawat akibat kondisi keamanan beberapa waktu lalu.
Khusus warga Banten dari Pontang, mereka kebanyakan berjualan remote televisi di daerah Papua. Mereka mengontrak rumah di daerah Waena dan diisi sekitar 10-15 orang.
“Sekarang ini ada beberapa orang di Jayapura, di Sentani ini ada yang mau pulang tapi nggak punya uang,” kata Nurhasanuddin saat dihubungi dari Serang, Banten, Selasa (1/9).
Namun dia memperkirakan masih ada beberapa warga dari Banten, termasuk penjual remote yang belum terdata di Jayapura. Mereka sebagian masih berjualan tapi tidak berani masuk ke pelosok-pelosok.
“Cuma mereka ada yang tersebar, ada yang ke Jayapura, jadi nggak kumpul satu titik. Tapi ada yang masih jualan juga cuma nggak berani ke pelosok,” kata Nurhasanuddin, yang juga penjual bubur di Sentani ini.(DAB)