BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Masyarakat Jawa Barat diminta lebih waspada saat memasuki puncak musim hujan pada Januari-Februari 2020. Curah hujan dan angin kencang diprediksi bakal terjadi di sejumlah wilayah di Jabar memasuki waktu tersebut.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Bandung Toni Agus Wijaya mengatakan, saat ini wilayah Jabar memang sudah memasuki musim hujan. Akan tetapi, hujan yang terjadi belum merata setiap hari.

“Seluruh wilayah Jawa Barat sudah memasuki musim hujan dan potensi hujan lebat sudah mulai ada karena karakter cuaca saat ini hujan tidak merata di semua hari, tapi cenderung terkumpul di hari-hari tertentu, seperti contoh kemarin sore hingga malam hujan sangat lebat terkumpul di satu hari tersebut dan wilayahnya cukup merata seluruh wilayah Jabar. Curah hujannya 20 milimeter per jam,” ucap Toni saat ditemui usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Hubdam, Jalan Moch Toha, Kota Bandung, Rabu (18/12/2019).

Toni mengatakan, puncak musim hujan akan terjadi di Jabar pada Januari-Februari tahun depan. Berdasarkan pengamatan BMKG, kata Toni, curah hujan akan jauh lebih tinggi.

“Di puncak musim hujan, curah hujan akan meningkat. Per dasarian atau 10 hari, bisa lebih dari 100 milimeter per jam. Jadi curah hujan tinggi. Kemudian ada potensi hujan lebat yang satu harinya itu bisa 50 milimeter per jam,” tuturnya.

Sementara itu kecepatan angin juga akan lebih kencang. Angin kencang bisa terjadi saat adanya jeda hujan pada musim hujan.

“Misalkan sehari, dua hari cerah, hari ketiga hujan lebat. Umumnya kalau terjadi seperti itu, ada jeda hujan di musim hujan. Nah kalau hujan setelah hari sebelumnya panas, itu akan ada angin kencang. Kecepatannya bisa lebih dari 45 kilometer per jam,” kata Toni.

Menurut Toni, dengan adanya potensi-potensi pada musim hujan dan puncak musim hujan, potensi bencana juga diprediksi bakal terjadi. Bencana yang akan terjadi mulai dari longsor hingga banjir.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat agar lebih waspada. Dia mengimbau masyarakat sudah mulai memperhatikan lingkungan sekitar sehingga tidak menjadi korban bencana alam.

“Bencana-bencana akibat air hujan ini sebenarnya bisa kita kurangi, misalnya banjir kita antisipasi dengan membersihkan saluran air, kemudian longsor kita antisipasi mendeteksi sedini mungkin apabila ada gejala-gejala retakan tanah atau perbukitan, itu kita bisa antisipasi. Kemudian untuk antisipasi angin kencang bisa mulai melihat lingkungan sekitar kita, kalau ada pohon yang terlalu rimbun bisa kita kurangi cabangnya,” kata Toni. (DAB)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wali Kota Bandung Oded M Danial menegaskan lahan untuk proyek rumah deret Tamansari 100 persen merupakan aset Pemkot Bandung. Hal itu didasari dengan beberapa bukti kepemilikan.

Bahkan Oded menyebut, sejak tahun 2010 warga yang tinggal di lokasi tersebut sudah tidak lagi membayar uang sewa lahan ke Pemkot Bandung. Karena menurutnya, sejak saat itu atau saat pemerintahan mantan Wali Kota Dada Rosada program pembangunan dan penataan sudah disiapkan.

“Tanah Tamansari 100 persen milik Pemkot. Sejak 2010 warga itu berhenti bayar sewa sejak jaman Pak Dada. Artinya kita sudah punya program sejak 2010,” katanya, dalam konferensi pers, di Pendopo, Kota Bandung, Sabtu (14/12/2019).

Oded menyatakan pembangunan rumah deret Tamansari merupakan upaya untuk menata kawasan permukiman yang kembali disiapkan sejak masa pemerintahan Ridwan Kamil pada 2017 lalu. Sejak saat itu Pemkot Bandung melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan tersebut.

“Sosialisasi dan mediasi hampir 90 persen warga mendukung. Revitalisasi ini membuktikan kami peduli warga masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Oded juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan Kamis (12/12/2019) lalu bukan penggusuran. Melainkan relokasi warga untuk sementara waktu selama pembangunan.

“Ini bukan penggusuran tapi dalam rangka relokasi sementara ke tempat lain (selama pembangunan) ke Rancacili. Yang tidak mau (ke Rancacili) dikontrakkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPKP3 Kota Bandung Dadang Darmawan menambahkan, lahan di RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan seluas 6.000 meter persegi memang tercatat dalam aset Pemkot. Itu dibuktikan dengan adanya segel jual beli tanah pada Februari 1930, Maret 1930 dan 1938.

“Atas dasar itu Pemkot mencatat dalam daftar infentaris barang. Pemkot punya kewajiban amankan aset yang dimiliki,” katanya.

Disinggung mengenai proses hukum yang kini masih berjalan di PTUN, Dadang berdalih gugatan warga bukan menyentuh soal kepemilikan aset. Dalam beberapa gugatan yang dilayangkan tidak sama sekali menyinggung soal aset.

Gugatan pertama, lanjut dia, mengenai SK Kepala Dinas, kemudian gugatan soal izin lingkungan yang keduanya berhasil dimenangkan Pemkot Bandung. Kemudian saat ini adalah gugatan terhadap revisi izin lingkungan.

“Masalah izin lingkungan yang beberapa warga terhadap revisi, karena masalah izin lingkungan dengan pengamanan aset dua hal berbeda. Kemarin itu pengamanan aset kita. Sementara izin lingkungan itu soal pembangunannya,” ucapnya.

Dia melanjutkan, bila tidak ada halangan pembangunan akan segera dimulai. Tahap pertama rencananya akan dibangun 200 unit yang ditargetkan selesai pada Juli 2020 dengan total anggaran sekitar Rp66 miliar.

Diberitakan sebelumnya, eksekusi lahan yang dilakukan Pemkot Bandung di lokasi calon rumah deret Tamansari pada Kamis (12/12/2019) diwarnai kericuhan. Proses ekseskui itu dinilai menyalahi aturan hingga muncul desakan agar penghargaan kota peduli HAM untuk Kota Bandung dicabut.(MAD)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat melakukan pengecekan sejumlah sarana dan prasarana menjelang pengamanan natal dan tahun baru (nataru). Dalam pengecekan itu, ditemukan sejumlah alat pendukung pengaturan lalu lintas yang tak berfungsi.

Salah satu alat yang tak berfungsi dengan baik ialah senter swat. Alat ini kerap digunakan Polisi Lalu Lintas (Polantas) saat mengatur arus lalu lintas di jalan. Saat dicek Direktur Lalu Lintas Polda Jabar Kombes Eddy Djunaedi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (11/12/2019), beberapa di antaranya tidak menyala. Eddy pun langsung menegur anggota pemegang alat senter yang tak berfungsi itu.

“Kita seharusnya siap. Kalau begini kita tidak siap. Bagaimana rekan-rekan gabung dengan Satlantas. Begitu mengatur enggak nyala, apa enggak malu? Direktorat kok seperti ini. Pak Wadir (Wadir Lantas) dan Kasubdit mohon dilaporkan siang ini sudah beroperasional,” ucap Eddy di hadapan Polantas yang berbaris.

Eddy lantas mengecek satu per satu kendaraan patroli yang akan digunakan untuk pengamanan nataru dalam operasi bersandi ‘Operasi Lilin Lodaya’ itu. Mesin, ban hingga lampu rotator dicek kelaikannya.

Selain mobil patroli, Eddy juga mengecek sepeda motor yang biasa digunakan untuk patwal. Mesin hingga rotator dicek untuk memastikan kondisi kelaikan kendaraan.

“Tadi kita telah sama-sama melihat dan menyaksikan kesiapan perlengkapan perorangan maupun kelengkapan dan kesiapan kendaraan dinas dalam rangka Operasi Lilin Lodaya. Tadi sudah kita lihat hampir semua bagus,” kata Eddy usai pemeriksaan.

Meski begitu, Eddy tak memungkiri masih ada sarana dan prasarana yang masih perlu perbaikan. Menurut dia, masih ada waktu untuk anggota memperbaiki sebelum disebar ke sejumlah daerah.

“Namun ada beberapa yang perlu mendapat perhatian dari Ditlantas untuk segera diperbaiki. mudah-mudahan masih ada waktu. Mudah-mudahan kita nanti saat pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya sudah siap untuk operasional,” kata Eddy.

Eddy menambahkan, dalam pengamanan nataru, Polda Jabar menerjunkan 507 Polantas. Mereka akan membantu daerah-daerah di Jabar dalam mengatur arus lalu lintas.

“Untuk pelaksanaan Operasi Lilin 2019, kami ingin memastikan bagaimana perjalanan arus orang maupun barang berjalan dengan aman lancar, terus bagaimana kita meminimalisir kecelakaan di jalan tol dan jalan menuju jalan wisata,” katanya.(DAB)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar memantau sejumlah komoditas bahan pokok di pasaran menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Sejauh ini harga bahan pokok masih tergolong stabil.

Pemantauan dilakukan bersama Dinas Perdagangan Kota Bandung, Bea-Cukai, Satgas Pangan, Dinas Kesehatan, dan BPOM. Pemantauan berlangsung di pasar tradisional, ritel modern, dan pusat perbelanjaan di Kota Bandung.

“Jadi kami lihat perbedaan antara pasar tradisional, ritel modern, dan pusat perbelanjaan. Kami ingin tahu posisi harga menjelang Natal dan tahun baru,” kata Kadisperindag Jabar Mochammad Arifin Soendjayana di sela-sela pemantauan, Senin (9/12/2019).

Dari pantauan harga, beras medium di pasar tradisional Rp 11.500 per kilogram atau sesuai harga eceran tertinggi (HET). Sementara itu, pemantauan di pusat perbelanjaan modern harga beras premium Rp 12.800 per kilogram.

“Harga beras premium juga masih di bawah HET,” ucap dia.

Menurutnya, harga telur ayam ras saat ini terpantau Rp 23 ribu per kilogram yang dijual di pusat perbelanjaan Rp 23.700 per kilogram. Di pasar tradisional harga telur ayam ras dijual Rp 24-25 ribu per kilogram.

“Telur aman dengan toleransi harga seperti itu,” ucap dia.

Sementara itu, daging ayam ras harganya masih bisa ditoleransi, sekitar Rp 33-34 ribu per kilogram di pasar tradisional. Lalu untuk ritel dan pusat perbelanjaan Rp 33 ribu atau masih batas wajar.

“Kondisi yang sama terjadi untuk daging sapi dan minyak goreng. Kalau ritel turun, yang lain juga mengikuti. Mudah-mudahan terkendali, pasokan aman baik untuk retail dan pasar tradisional,” katanya.

Kadis Indag Kota Bandung Elly Wasliah memastikan pasokan dan harga kebutuhan pokok di Bandung aman. Bahkan dari tiga pasar murah yang digelar pihaknya, kondisi daya beli masyarakat terbilang aman.

“Sejauh pasokan dan harga masih stabil di Kota Bandung,” ujar Elly.(MAD)

BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Uji coba sistem 2-1 di Puncak, Kabupaten Bogor, mulai diberlakukan. Traffic cone sudah dipasang sebagai penanda batas jalur.

Empat mobil Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membawa puluhan traffic cone di sekitar Masjid Agung Harakatul Jannah, Megamendung, sekitar pukul 11.50 WIB, Sabtu (7/12/2019).

Terlihat Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni menaruh traffic cone pertama sebagai tanda uji coba sistem 2-1 mulai diberlakukan.

“Bersamaan dipasang traffic cone ini, uji coba sistem 2-1 ini dimulai,” kata Joni, Sabtu (7/12/2019).

Joni mengatakan, uji coba sistem 2-1 ini dilakukan dari pukul 12.00 WIB sampai 16.00 WIB.

“Usai dilaksanakan sistem 2-1, kita normalkan dua arah, atau tidak ada one way,” katanya.

Dari uji coba ini, jalur di sekitar Masjid Agung Harakatul Jannah dibagi menjadi 2 lajur. Sementara arus lalu lintas terpantau tersendat ke arah atas, atau dari TMC Gadog menuju Cisarua.

Sementara dari arah sebaliknya, yakni Taman Safari Indonesia ke Ciawi, terpantau lancar.(MAD)

BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejumlah ular kobra berkeliaran di Citayam, Kabupaten Bogor. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor pun turun untuk menangkap ular kobra tersebut.

Kepala Dinas Damkar Kabupaten Bogor, Ma’mur mengatakan, ada banyak ular kobra yang berkeliaran di perumahan yang berada di RT 02/06, Desa Susukan, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Tim damkar, katanya, langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi ular tersebut setelah menerima laporan dari warga.

“Sebanyak 2 ekor yang tertangkap,” kata Ma’mur, Jumat (6/12/2019).

Dia menjelaskan, kedua ular yang diamankan itu adalah anakan, atau ular kobra yang belum lama menetas dari telurnya. Ma’mur mengungkapkan, kedua anak ular itu ditemukan di sela-sela genteng.

“Diduga baru menetas dari sarangnya sehingga keluar dan mulai masuk ke rumah warga. Menurut kesaksian warga, sebelumnya, ada 11 ekor yang tertangkap oleh warga,” ujarnya.

Lainnya dia mengatakan, belum semua ular yang diamankan tim damkar. Induk dan telur ular kobra tersebut, masih dalam pencarian.(RIF)

KAB.BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sistem 2-1 akan diuji coba di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, akhir pekan ini. Uji coba sistem 2-1 sudah dibahas dengan berbagai instansi terkait.

“Tanggal 7 Desember 2019 akan dilakukan uji coba sistem 2-1. Kita sudah melaksanakan rapat juga kemarin dengan instansi terkait, stakeholder maupun forum lalu lintas yang ada di Kabupaten Bogor,” ucap Kasat Lantas Polres Bogor AKP Fadli Amri di Polres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12/2019).

Fadli mengatakan uji coba sistem 2-1 dimulai dari pukul 12.00 WIB. Sebelumnya, polisi akan memberlakukan sistem satu arah (one way) ke arah Puncak.

“Jadi hari Sabtu itu untuk kendaraan yang naik ke puncak itu lebih padat, lebih banyak, sehingga di pagi hari kita melaksanakan rekayasa lalin yaitu one way dari bawah ke atas atau dari Jagorawi ke arah puncak,” ujar Fadli

Sistem satu arah bakal dilaksanakan pukul 08.00 WIB sampai 12.00 WIB. Kemudian, kata Fadli, sistem 2-1 bakal dimulai pukul 12.00 WIB sampai 16.00 WIB dari Gadog sampai Simpang Taman Safari Indonesia.

“Persiapannya dari pukul 07.00 WIB (one way) karena kita harus dorong ekor dulu dari Puncak Pass ke arah bawah. Jadi dari pukul 07.00 WIB itu dari arah Cianjur sudah kita tutup, di daerah Pangasoan,” tuturnya.

Pada uji coba sistem 2-1 ini, sekitar 200 personel gabungan dan 1.000 traffic cone akan dipasang. Setelah pukul 16.00 WIB atau usai dilaksanakan uji coba sistem 2-1, kata Fadli, Jalan Raya Puncak akan diberlakukan normal kedua arah.

Dia mengatakan, hasil uji coba sistem 2-1 pada Sabtu nanti akan dievaluasi. Fadli belum menjelaskan kapan uji coba bakal digelar lagi.

“Nggak ada uji coba sistem 2-1 di Minggu (8/12)-nya. Kita akan melakukan seperti biasa (one way). Setelah uji coba pada Sabtu nanti, akan ada anev dulu,” pungkas Fadli.(DAB)

CIANJUR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan meluncurkan program lelang untuk jabatan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Program itu dalam waktu dekat akan diuji coba di wilayah DKI Jakarta.

“Kita akan lelang jabatan untuk posisi kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri se-DKI Jakarta sebagai pilot project, tapi ini untuk yang memiliki latar belakang Jaksa saja,” kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI saat Konferensi Pers Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung RI 2019 di Hotel Yasmin, Cipanas, Puncak, Cianjur, Selasa (3/12/2019).

Peluncuran sekaligus uji publik lelang jabatan tersebut akan digelar di Jakarta pada 16 Desember mendatang. Para calon itu nantinya akan diuji kemampuannya, yang layak dan terpilih akan menduduki jabatan tersebut.

“Lelang jabatan syaratnya tentu jaksa, kalau memang dari instansi lain mau ngikut boleh asalkan jaksa. Harus memenuhi kriteria tertentu ketika mau mengikuti lelang,” jelas Burhanuddin.
Baca juga: MA Sunat Hukuman Idrus Marham!

Setelah uji coba nanti, program lelang jabatan akan dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat. “Ini se-Indonesia, termasuk Kejati Jawa Barat yang akan masuk dilelang jabatan dan uji publik,” tandas dia.(MAD)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Massa buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/12/2019). Buruh menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil menghapus salah satu poin SK UMK 2020 yang dinilai berpihak kepada pengusaha bukan buruh.

Massa yang berasal dari 18 serikat buruh di Jabar tersebut sebelumnya berkumpul di Monumen Perjuangan. Massa lalu bergerak berjalan kaki atau menggunakan kendaraan masing-masing menuju Gedung Sate sekitar pukul 11.00 WIB.

Awalnya, aksi buruh ini untuk menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil mencabut surat edaran UMK yang diterbitkan 21 November 2019. Namun, Ridwan Kamil akhirnya pada Minggu 1 Desember 2019 mencabut SE dan menggantikannya dengan Kepgub Jabar No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020.

“Kita apresiasi keberanian gubernur Jabar mengubah SE menjadi SK. Ini yang kita inginkan sejak awal. Karena SE tidak punya kekuatan hukum untuk dasar UMK 2020,” kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto dalam orasinya.

Namun masih ada salah satu poin dalam SK UMK 2020 yang membuat buruh kecewa. Massa mendesak gubernur Jabar untuk menghapus diktum ke-7 poin d yang di dalamnya penangguhan upah bisa melalui perundingan bipartit dan disahkan Disnaker Jabar.

“Kami minta gubernur menghapus poin itu. Karena tidak berpihak kepada buruh,” ungkap Roy.

Orator lainnya, Ketua Aliansi Buruh Jabar Asep Sudrajat menegaskan aksi unjuk rasa kali ini juga menuntut gubernur Jabar untuk mengeluarkan surat edaran untuk bupati/wali kota memfasilitasi perundingan UMSK 2020.

“Buruh tetap mogok untuk besok (3) sampai tanggal 6. Tapi mereka akan berjuang di daerahnya masing-masing memperjuangkan UMSK. Kita minta gubernur mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitas perundingan UMSK,” jelas dia.

“Kita juga tetap membawa isu nasional dengan menuntut pemerintah mencabut PP 78 tentang pengupahan,” ujarnya menambahkan.

Berdasarkan pantauan detikcom, ribuan buruh membawa atribut serikat buruhnya masing-masing. Sorak sorai massa menghiasi aksi unjuk rasa. Mereka meminta gubernur mengabulkan permintaan massa.

Hingga berita ini diturunkan pukul 12.15 WIB, massa masih berunjuk rasa. Perwakilan massa ada yang diminta untuk beraudiensi dengan pihak Pemprov Jabar.(VAN)