BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polda Jawa Barat turut mengkaji perpanjangan program bebas denda pajak kendaraan bermotor di tengah pandemi Corona. Program bebas denda pajak sendiri sudah dilakukan sebelum marak kasus Covid-19 sejak 2 Maret-30 April 2020.

“Terkait denda pajak sebenarnya di Jabar itu sudah ada program sampai dengan 30 April 2020. Sebelum (marak kasus) Covid-19 memang sudah diberlakukan program itu,” ucapnya, Kamis (2/4/2020).

Program yang dimaksud ialah program ‘Triple Untung’. Program ini membuat masyarakat atau wajib pajak bisa mendapatkan bebas pokok dan denda BBNKB II, bebas denda pajak kendaraan bermotor dan bebas tarif progresif pokok tunggakan yang balik nama.

Erlangga menuturkan dengan diberlakukannya program bebas denda pajak ini, masyarakat atau wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran akan dibebaskan dari denda pajak.

“Terlambat bayar pajak itu tidak akan dikenakan denda, diberikan keringanan,” tuturnya.

Erlangga menambahkan dengan kondisi saat ini di mana kasus Corona kian bertambah, Polda Jabar juga tengah mengkaji untuk dilakukannya perpanjangan program tersebut. Program rencananya akan diperpanjang hingga masa tanggap darurat Corona selesai.

“Nah terkait dengan bebas denda pajak nanti akan kita perpanjang. Setelah 30 April (program selesai) nanti kita perpanjang lagi sampai masa tanggap darurat. Masih kita kaji,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Hening Widiatmoko mengatakan program penghapusan denda pajak rencananya akan diperpanjang. Namun dia mengaku masih menunggu keputusan resmi dari pihak terkait.

“Resminya sedang diproses, bagaimana dengan provinsi lain? tergantung pada keputusan Tim Pembina Samsat (Polri, Bapenda & Jasa Raharja) setempat,” kata Hening, Rabu (2/4/2020).

Hening menambahkan, selain peniadaan denda, sejumlah layanan seperti Samsat Keliling, Samsat Gendong dan Samsat Masuk Desa untuk sementara ditiadakan sampai dengan pengumuman lebih lanjut.

“Pelayanan e-Samsat tetap berjalan sebagaimana mestinya baik pada gerai ATM, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, Kas Pro dan PPOB lainnya, pada Aplikasi Samolnas, Sipolin maupun Sambara,” katanya.

Walau demikian, layanan Samsat Induk dan Samsat Outlet kembali dibuka sejak Senin (30/3/2020) lalu di masing-masing UPT Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang tersebar di 34 lokasi di 27 kabupaten dan kota.

“Kami berharap bagi yang mengurus pajak 5 tahunan, kami berharap bisa hadir di kantor Samsat, karena kendaraanya harus di cek fisik (nomor rangka dan mesin),” kata Hening.(NOV)

SUKABUMI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Terungkapnya 300 siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdikpol Polri di Kota Sukabumi terindikasi positif Corona, berawal seorang siswa yang awalnya diduga kena DBD.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono menjelaskan temuan hasil rapid test itu bermula dari seorang siswa yang terkena Demam Berdarah Dangue (DBD).

“Jadi perlu saya jelaskan berawal dari satu orang siswa DBD, setelah kita rongent (paru-parunya) ternyata berkabut, lalu kita rujuk ke Kramat Jati,” ujarnya, Rabu (1/4/2020).

Setelah itu, ada 8 siswa lainnya yang juga mengalami demam dengan kondisi paru-paru yang sama. “Delapan orang kita rujuk lagi ke rumah sakit, jadi total ada 9, dua di antaranya kira kirim ke RS Bhayangkara Brimob perawatannya,” jelas Argo.

Tujuh dari sembilan yang dirawat tersebut diketahui hasilnya positif corona dari hasil rapid test.

Dengan adanya temuan ini, akhirnya dilakukan rapid test kepada seluruh siswa Setukpa. “Memang benar siswa SIP dua hari yang lalu melaksanakan rapid test karena adanya karena 7 temannya dirawat di RS Polri,” ujar Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen (Pol) Musyafak.

Hasilnya 300 orang terindikasi positif Corona dan 1.250 siswa lainnya akhirnya dipulangkan. Sementara 300 siswa diisolasi di asrama.

Musyafak menegaskan meskipun kemudian ada hasil 300 siswa positif dalam rapid test, belum bisa dipastikan confirm karena perlu cek lanjutan melalui test swab. Meski positif rapid test, namun perlakuan kepada mereka seperti penanganan pada Orang Dalam Pemantauan (ODP).(VAN)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Belasan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia siap menjadi relawan untuk mengisi kekurangan tenaga medis dalam percepatan penanggulangan wabah virus Corona.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, sebanyak 15 ribu mahasiswa kedokteran dari 158 perguruan tinggi di seluruh Indonesia siap menjadi relawan medis untuk membantu penanganan Covid-19.

“Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jika ada 15 ribu mahasiswa kedokteran dari 158 kampus di Indonesia siap menjadi relawan medis. Ini tentu menjadi kabar baik di tengah kekurangan tenaga medis dalam penanggulangan wabah corona di tanah air,” kata Huda dalam rilis, Jumat (27/2020).

Ia mengungkapkan, 15 ribu mahasiswa kedokteran tersebut berasal fakultas kedokteran baik dari 82 universitas maupun dan 72 politeknik kesehatan (Poltekkes).

“Kami tentu sangat mengapresiasi kesediaan para mahasiswa kedokteran tersebut yang bersedia mengajukan diri jadi relawan meskipun dengan tingkat risiko tinggi,” ungkapnya.

Ia berujar, berdasarkan keterangan dari Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19, dibutuhkan sekitar 1.500 dokter dan 2.500 perawat. Selain itu juga dibutuhkan bagian administrasi rumah sakit sampai sopir ambulans. Kebutuhan ini akan terus meningkat setiap hari seiring pertambahan pasien positif Corona di tanah air.

“Kami mendengar Kemendikbud telah melakukan rekruitmen relawan dari kampus-kampus tersebut. Kami berharap recruitment dikoordinasikan Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sehingga bisa dipetakan kebutuhan dan kemampuan yang bisa diisi oleh para mahasiswa ini,” jelasnya.

Politikus PKB ini mengingatkan agar para relawan yang direkrut dari kalangan kampus mendapatkan orientasi terkait tugas mereka terlebih dahulu sehingga mereka bisa bekerja lebih efektif. Selain itu mereka juga harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.

“APD ini penting karena jangan sampai anak-anak kita yang jadi relawan malah menjadi korban penularan covid-19 karena tidak memakai APD sesuai standar WHO,” pungkas Huda.(DON)

KARAWANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sudah empat hari, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, mengisolasi diri di rumah dinasnya. Hal itu tak lepas dari kekhawatirannya terpapar virus Corona (Covid-19). Ia pernah berinteraksi dengan sejumlah orang yang terindikasi positif Covid 19.

Sekira dua pekan lalu, tepatnya pada Senin (9/3), Cellica menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat di Hotel Swiss Bell Inn, Kabupaten Karawang. Saat itu Cellica nampak duduk di kursi VIP, satu deret dengan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang dinyatakan positif Corona.

“Termasuk Kang Yana juga kan kemarin bicara di Instagramnya (mengumumkan positif). Kebetulan beliau juga hadir di situ (Musda HIPMI Jabar),” kata Cellica saat dihubungi melalui panggilan video, Selasa (24/3/2020).

Selain Yana dan Cellica, ada sejumlah pihak lainnya yang hadir di lokasi acara, antara lain Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan Asda Pemprov Jabar Eddy Nasution.

Sejumlah foto dokumentasi kegiatan menunjukkan mereka, termasuk Cellica, cukup berdekatan sepanjang acara. Tak ayal, lokasi kegiatan Musda Hipmi Jabar di Karawang yang melibatkan ratusan orang itu disinyalir menjadi sumber penularan virus Corona.

“Untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Saya berinisiatif mengisolasi diri dan melakukan tes swab Corona,” ujar Cellica.

Namun hingga saat ini, kata Cellica, hasil tes swab miliknya belum keluar. “Aku masih nunggu hasil tesnya. Nanti setelah keluar akan aku umumkan,” ucap Cellica.

Tercatat juga tiga kepala dinas di Pemkab Karawang, yang hadir di acara Musda Hipmi Jabar, dikabarkan masuk dalam daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP). Seorang kepala dinas dikabarkan diisolasi di Rumah Sakit Lira Medika, dua kepala dinas lain diisolasi secara mandiri di rumahnya.(MAD)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 60.000 kotak alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan diterbangkan dari Bandung untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Puluhan ribu kotak APD itu diterbangkan melalui pesawat TNI AU.

APD tersebut berasal dari PT Ing International yang berada di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. APD diterbangkan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Senin (23/3/2020).

“APD yang diambil dari Bandung ini jumlahnya 60.000 unit (kotak),” ucap Kapendam Siliwangi Kolonel FX Sri Wellyanto.

Welly mengatakan APD tersebut merupakan pesanan dari pemerintah pusat untuk tenaga kesehatan berkaitan pandemi Corona. Puluhan ribu kotak APD tersebut dikirim atau disebar ke sejumlah wilayah.

Untuk Jabar mendapatkan kuota sebanyak 15.000 kotak, Jawa Tengah sebanyak 10.000 kotak, Jawa Timur 10.000 kotak, DIY 1.000 kotak, Bali 5.000 kotak, Banten 5.000 kotak, Bogor 5.000 kotak dan cadangan 9.000 kotak.

“Satu kotak ini berisi 50 buah APD. Didistribusikan menggunakan pesawat Hercules TNI AU untuk daerah Jateng dan Jatim. Pesawat Boeing TNI AU untuk daerah Bali dan Yogya serta kendaraan truk untuk daerah Jabar, Banten, Bogor dan cadangan nasional di Halim,” kata Sri Wellyanto.(DAB)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Massa buruh yang tergabung dalam aliansi buruh se-Jawa Barat memadati area depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Senin (16/3/2020). Mereka Berunjukrasa menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Unjuk rasa dimulai pukul pukul 13.10 WIB. Sebelumnya para peserta aksi demo sudah berkumpul sejak pukul 09.30 WIB di Monumen Perjuangan kemudian dilanjutkan ke Lapang Gasibu dan Gedung Sate.

“Dalam aksi kali ini, kami ingin menyuarakan kesejahteraan para buruh. Hari ini kami minta kepada Gubernur Jawa Barat untuk membuat keterangan penolakan Omnibus Law,” kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Dewan Kewilayahan Jawa Barat, Edi Antara di sela-sela aksi.

Menurutnya sekitar 20 serikat pekerja buruh yang menjadi perwakilan dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Cimahi, Karawang, dan Depok ikut dalam aksi ini.

Edi menyatakan isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja banyak yang bertentangan dengan UUD Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan dianggap merugikan buruh. Ia pun membeberkan beberapa hukum yang kontroversial bagi buruh.

Pertama soal upah bagi buruh yang menjadi upah tunggal, “Sesuai dengan jam kerja para buruh, fleksibel namun tidak memiliki hubungan kerja yang dapat melindungi buruh. Upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat saat ini hanya Rp 1,8 juta per bulan.” Katanya.

Pasal lainnya yang juga merugikan buruh adalah status kerja kontrak dan outsourcing yang akan berlaku seumur hidup dan hak pesangon yang diatur dalam pasal 59 UU Ketenagakerjaan akan dihapus.

Kemudian, menurutnya para pengusaha akan dimudahkan untuk melakukan PHK (pemutusan kerja sepihak) pada buruh karena penghapusan pasal 151 UU Ketenagakerjaan.

Belum lagi, tambahnya, UU Omnibus Law akan memudahkan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia dan hak-hak cuti yang sebelumnya ada akan dihapuskan.

Mengenai penumpukan massa aksi hari ini, Edi mengaku sudah mengimbau peserta aksi unjuk rasa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker.

“Kita tetap mengindahkan edaran Gubernur dan kita juga takut akan virus corona, namun tetap kita lebih takut jika Omnibus Law ini disahkan,” tutupnya.

Jika dari aksi unjuk rasa damai ini tidak membuahkan hasil positif, para buruh akan melakukan aksi mogok bekerja dalam waktu yang tidak ditentukan.

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Cegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 tim gabungan yang terdiri dari personel Gegana Brimob Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, dan Pemerintah Kota Bandung melakukan pembersihan dan menyemprotkan disinfektan di kawasan Alun-alun hingga Masjid Raya Bandung, Jawa Barat.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan, tim gabungan itu terdiri dari sekitar 350 orang. Kegiatan tersebut, juga dilakukan sebagai sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) kepada masyarakat guna mengantisipasi penularan virus Corona.

“Kegiatan ini juga untuk menyosialisasikan bahwa kita harus bersih diri sendiri dulu, Kita tahu penyakit itu (ada), namun kita jangan panik, tetap waspada,” kata Ulung kepada wartawan di Masjid Raya Bandung, Sabtu (14/3/2020).

Ulung mengungkapkan, penyemprotan disinfektan itu dilakukan oleh sekitar empat personel dari Unit Kimia Biologi Radioaktif (KBR) Gegana Brimob Polda Jawa Barat, lengkap dengan menggunakan baju proteksi biologi level c saat menyemprotkan disinfektan.

“Para personel itu melakukan penyemprotan disinfektan terhadap karpet maupun seluruh fasilitas lainnya yang berada di dalam bangunan masjid. Sedangkan personel lainnya melakukan pembersihan di bagian luar masjid yang merupakan kawasan Alun-alun Bandung,” ungkapnya.

Selain itu, personel KBR juga menggunakan mobil dekontaminasi untuk melakukan penyemprotan disinfektan dengan skala lebih besar. Penyemprotan menggunakan mobil itu dilakukan terhadap trotoar, pohon, halte bus, dan titik lainnya di sekeliling kawasan Alun-alun Bandung.

Ulung menjelaskan, pihaknya bersama Pemkot Bandung dan Kodim 0618/BS akan melakukan rapat untuk mengevaluasi langkah-langkah selanjutnya dalam rangka pencegahan pandemi virus Corona itu.

“Evaluasi dari kegiatan kemarin, yang disampaikan oleh Wali Kota juga, hindari pertemuan yang sifatnya ramai, nah ini akan dirapatkan dulu sebelum menentukan langkah-langkah selanjutnya,” jelasnya.

Ketua DKM Masjid Raya Bandung Muhtar mengungkapkan, setiap hari nya lebih 500 jemaah memadati Masjid Raya Bandung untuk melakukan ibadah. Sedangkan saat akhir pekan, mencapai 1.000 lebih jemaah yang memadati masjid.

“Kalau jumatan itu biasanya 11 ribu jemaah, masjid ini maksimalnya menampung 15 ribu jemaah,” kata Muhtar.

Terkait dengan antisipasi Corona, pihaknya masih akan menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan langkah-langkah pencegahan. Termasuk, kata Muhtar, untuk memikirkan pembatasan keramaian jemaah di Masjid.

“Kita masih menunggu arahan dari Pemprov, karena masjid ini kan di bawah Pemprov. Kalau tindakan preventif seperti penyemprotan ini saya rasa ya harus dilakukan,” ujarnya.(VAN)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polda Jabar mewaspadai kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan puasa. Satgas Pangan bakal dikerahkan untuk mencegah penimbunan bahan pokok.

“Kondisi saat ini, masih kondisi normal harganya. Tentunya yang perlu kita antisipasi Ramadan dan hari raya,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (13/3/2020).

Menurut Erlangga, hal tersebut berkaca pada tahun-tahun sebelumnya saat menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Guna mengantisipasi hal tersebut, sambung dia, Satgas Pangan Jawa Barat tetap berkoordinasi dengan lintas sektoral lainnya di bidang perdagangan.

“Satgas pangan kita tetap berkoordinasi dengan dinas perdagangan maupun perindustrian tentunya saat memasuki bulan suci Ramadan,” kata dia.

Selain itu, tim juga akan memantau langsung ke pasar-pasar. Pihaknya akan menindak sesuai aturan yang berlaku bilamana terjadi penimbunan bahan pokok.

“Satgas akan turun dan cek ke pasar termasuk distributor terkait sembako,” ujar Erlangga.(VAN)

BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai rute KRL-2 atau Bogor-Depok-Jakarta Kota rawan penyebaran virus Corona (COVID-19). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun akan melakukan antisipasi agar masyarakat tidak khawatir naik KRL.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, Pemkab Bogor akan menurunkan tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk memeriksa suhu tubuh pengguna KRL di tiap stasiun. Selain itu, lanjutnya, Pemkab Bogor akan menyediakan hand sanitizer di salah satu tempat keramaian ini.

“Antisipasi. Itu mungkin nanti itu kita upayakan supaya masyarakat tidak alergi dan takut,” kata Iwan di Kantor Bupati Bogor, Kompleks Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/3/2020).

Dia menjelaskan, pemeriksaan yang akan dilakukan ini bentuk antisipasi. Iwan mengatakan, pemeriksaan ini akan dilakukan di 3 stasiun, yakni Stasiun Bojonggede, Citayam, dan Cilebut.

Dia menuturkan pemerintah harus siap siaga menghadapi adanya virus Corona. Masyarakat, lanjutnya, harus bisa dibuat aman dan nyaman ketika memakai KRL.

“Ada tim medis yang meyakinkan hadir di situ. Jangan sampai kita enggak mau kegiatan sarana umum ini sepi pengunjung. Ini akan berdampak secara ekonomi (bila sepi penumpang),” ucap dia.

Anies sebelumnya mengatakan bahwa KRL Bogor-Depok-Jakarta Kota memiliki risiko tinggi penyebaran virus corona. Mengenai hal itu, Iwan sepakat. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri.

“Ya ini kan keliling (KRL), DKI ke Bogor. Jangan cuma DKI doang. (Pengguna KRL) Bogor juga harus kita jamin yang berangkat ke Jakarta itu, dalam posisi steril agar aman dari, mudah-mudahan, infeksi Corona,” pungkas Iwan.(MAD)