BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berkaitan penanganan virus Corona. Moda transportasi pun akan disesuaikan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar Hery Antasari menyebut akan ada penyesuaian terkait moda transportasi di area Bodebek. Namun, dia belum bisa menjelaskan secara rinci terkait teknis penyesuaiannya.

“Prinsipnya begini, pembatasan baik parsial ataupun total moda apapun juga bisa dimungkinkan apabila situasi kondisi persyaratan PSBB-nya sudah dipenuhi. Dan kita tugasnya seperti kepolisian kita di perhubungan sudah menyiapkan konsep-konsep itu. Saya tidak bisa sebutkan sekarang, karena PSBB-nya pun belum dipenuhi, belum dilaksanakan tetapi kita bersiap,” ucap Hery saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (8/4/2020).

Menurut Hery, konsep pembatasan transportasi ada beragam jenis. Misalkan, sambung dia, adanya pembatasan sarana prasarana, hingga dihentikannya pengoperasian sejumlah moda transportasi.

Disinggung soal adanya pembatasan transportasi menuju ke daerah Bodebek, Hery menyebut hal itu bisa saja terjadi tergantung kondisi.

“Ya bisa jadi, karena itu salah satu yang kita skenariokan. Tapi kan itu harus dihitung dulu, harus komunikasikan dengan Kadishub Bogor setempat. Kan Bodebek sedang diajukan PSBB-nya, kita secara intens akan komunikasi dengan teman-teman di Bodebek ya. Karena kan di dalam konsep PSBB pembatasan transportasi ini ada yang dikecualikan salah satunya kan ada 8 sektor, sektor transportasi juga pilihannya sebagian atau secara total, ini akan kita lihat,” tuturnya.(VAN)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bagi sejumlah wilayah yang bersinggungan langsung dengan DKI Jakarta, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sekadar diketahui, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan lampu hijau kepada DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB mulai hari ini, Selasa (7/4/2020). Langkah itu diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau COVID-19 di wilayah episentrum.

“PSBB fokus ke Jabodetabek dulu, Jakarta sudah disetujui, maka Jabar akan samakan polanya dulu untuk kabupaten yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu Depok, Kota Bekasi, dan Bogor,” ujar Ridwan Kamil di Grand Preanger, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan penyebaran COVID-19 mayoritas berada di wilayah Jabodetabek. Ia pun akan melakukan sinkronisasi tindakan dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi nggak bisa kalau hanya Jakarta yang melakukan PSBB, sementara Bodetabek tidak melakukan. Jadi akan kita sinkronisasi hari ini, kebetulan nanti ada rapat sama Pak Wapres,” ujar Emil.

Terkait pelaksanaan jam malam, Emil telah mengkoordinasikan hal tersebut dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya. Namun, soal teknisnya, hal itu akan diserahkan kepada kota dan kabupaten masing-masing.

“Karena beda level kota dan kabupaten, kabupaten lebih luas dan jarang ada kegiatan, sementara kota lebih padat. Jadi keputusannya ada di level wali kota atau bupati yang melaksanakan,” kata Emil.(VAN)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polda Jawa Barat meminta seluruh anggota dan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di institusi Polri untuk tidak mudik di tengah Pandemi Corona. Sanksi akan diberikan bila ada yang nekat mudik.

“Sudah sesuai dalam instruksi Kapolri bahwa seluruh personel Polri dan ASN Polri dilarang mudik,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso, Selasa (7/4/2020).

Erlangga mengatakan instruksi tersebut juga berlaku bagi keluarga anggota dan ASN Polri. Mereka juga tidak diperkenankan bepergian atau mudik selama pandemi Corona ini.

“Termasuk keluarganya. Tetap mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah,” kata dia.

Erlangga menyebut akan ada sanksi yang diberikan bagi anggota dan ASN Polri yang kedapatan nekat mudik. Namun dia belum menyebut sanksi apa yang akan diberikan.

“Bagi yang melanggar (ada) sanksi, karena ini sudah instruksi,” katanya.(DAB)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Habib Bahar bin Smith, terpidana kasus penganiayaan terhadap remaja, menolak bebas dari penjara. Padahal pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Rajeg Bogor sudah menawarkan Bahar bebas di tengah wabah virus Corona atau Covid-19.

“Kemarin yang menawarkan dari pihak lapas karena masuk klasifikasi itu. Cuma ternyata beliau (Bahar) menolak,” ucap Ichwan Tuankotta, kuasa hukum habib Bahar, Senin (6/4/2020).

Ichwan menuturkan penawaran dari pihak lapas tersebut berkaitan dengan program pembebasan 35 ribu narapidana oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Menurut Ichwan, Bahar termasuk dalam kriteria napi yang bisa mendapatkan program itu karena sudah menjalani 2/3 masa hukumannya.

Selain itu, kata Ichwan, Bahar bin Smith juga sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan di RS gegara sakit paru-paru beberapa waktu yang lalu.

“Kebetulan beliau kan kemarin sempat sakit paru-paru, sesuai dengan klasifikasi yang disampaikan Menkum HAM, beliau masuk dan bisa bebas. Cuma menolak. Sebenarnya beliau punya hak, karena sakitnya kena paru-paru juga,” tutur Ichwan.

Menurut Ichwan, Bahar menolak dengan alasan masih ingin membagi ilmu kepada para narapidana lain di Lapas Pondok Rajeg.

“Beliau lebih pilih mengajar dulu di sana. Jadi untuk menunjukkan tanggung jawab, beliau menolak,” kata Ichwan.

Bahar memang tengah menjalani masa hukuman di Lapas Pondok Rajeg. Dia divonis 3 tahun penjara setelah terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap dua remaja.(RIF)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 43 ribu pekerja dari berbagai skala di Jawa Barat terimbas wabah virus corona atau COVID-19. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar hingga Sabtu (4/4/2020), 40 ribu tenaga kerja dirumahkan dan 3 ribu lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kadinsakertrans Jabar Mochamad Ade Afriandi mengatakan, fenomena itu terjadi akibat efek domino dari pembatasan produksi yang dilakukan sejumlah industri berskala besar. Sulitnya memperoleh bahan baku impor dari negara yang tengah menerapkan lockdown menjadi salah satu pemicunya.

“Kemudian perusahaan atau industri yang bergantung pada pembeli dan rantai suplainya yang berada di negara yang lockdown, tak bisa memasok barang mereka, nah misalkan order yang sudah dikapalkan (dikirim) tapi karena keburu lockdown, akhirnya tidak bisa masuk,” ujar Ade saat dihubungi, Sabtu (4/4).

Ketidakpastian ekonomi di negara yang dikarantina total juga membuat sejumlah pembeli, terpaksa menunda bahkan membatalkan pesanan. “Otomatis, itu saja sudah mengurangi produktivitas perusahaan atau industri di Jabar, nah dari 502 perusahaan (industri) itu kan 86,6 persen yang terdampak,” katanya.

“Nah, akhirnya kita lanjutkan pendataan lebih masif sehingga dengan adanya surat edaran gubernur dan Kadisnaker, kita minta serikat pekerja atau buruh yang terdampak perusahaan atau industrinya oleh COVID-19 bisa menyampaikan informasi dan laporan terkait dengan kebijakan yang disepakati dengan perusahaan, apakah dirumahkan, itu kan ada dua ada yang dibayar upahnya dan ada yang tidak dibayar dan mungkin saja terjadi PHK,” kata Ade melanjutkan.

Saat ini, ujar Ade, pihaknya tengah melakukan pendataan terkait kebutuhan kartu Pra-kerja. Selain bantuan tunai, para penerima kartu tersebut akan mengikuti kursus secara daring selama empat bulan.

“Tentunya dengan sinergitas antara pusat dan daerah ini, perusahaan tidak langsung mengambil keputusan PHK. Artinya tetap pekerja perusahaan atau industri, nah selama dua sampai empat bulan itu kan dapet insentif lah dan mereka pelatihan online artinya masih ada waktu lain yang bisa digunakan untuk usaha lain,” katanya.(VAN)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau warga Jabar yang tinggal di Jakarta untuk menunda mudiknya sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ia menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo akan memberikan subsidi.

“Yang kami khawatirkan satu, pemudik,” kata Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Sabtu (4/4/2020).

Hal itu menurutnya sudah terbuktu dengan adanya pemudik dari Jakarta yang pulang ke Jabar positif COVID-19.

“Karena sudah terbukti, dua di Bandung ada pemudik Jakarta positif, kemudian di Ciamis dia menengok ibunya, ibunya jadi positif,” ujarnya.

Ia menyebut, warga Jabar yang tinggal di Jakarta akan mendapat subsidi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo.

“Para pemudik menahan diri, akan ada subsidi dari Pak Anies dan Pak Jokowi untuk tetap di Jakarta dan sekitarnya supaya tidak mudik,” jelasnya.

Menurutnya, misalkan ada yang mudik nantinya akan ada penyekatan. “Kalau mudik, terpaksa pulang maka dicegat di stasiun-stasiun dan terminal untuk dilakukan rapid test kepada pendatang yang kita anggap harus dites, sehingga pulang daerah lebih aman dan lakukan isolasi diri selama 14 hari,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, saat ini Jokowi juga sedang memikirkan untuk pengganti hari libur lebaran. “Makannya presiden akan memberikan hari pengganti, tidak mudik di Idul Fitri, apakah bisa mudik di Idul Adha, itu sedang dipikirkan, sehingga kerinduan keluarga dicari setelah selesai pandemi,” pungkasnya.(DON)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polda Jawa Barat turut mengkaji perpanjangan program bebas denda pajak kendaraan bermotor di tengah pandemi Corona. Program bebas denda pajak sendiri sudah dilakukan sebelum marak kasus Covid-19 sejak 2 Maret-30 April 2020.

“Terkait denda pajak sebenarnya di Jabar itu sudah ada program sampai dengan 30 April 2020. Sebelum (marak kasus) Covid-19 memang sudah diberlakukan program itu,” ucapnya, Kamis (2/4/2020).

Program yang dimaksud ialah program ‘Triple Untung’. Program ini membuat masyarakat atau wajib pajak bisa mendapatkan bebas pokok dan denda BBNKB II, bebas denda pajak kendaraan bermotor dan bebas tarif progresif pokok tunggakan yang balik nama.

Erlangga menuturkan dengan diberlakukannya program bebas denda pajak ini, masyarakat atau wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran akan dibebaskan dari denda pajak.

“Terlambat bayar pajak itu tidak akan dikenakan denda, diberikan keringanan,” tuturnya.

Erlangga menambahkan dengan kondisi saat ini di mana kasus Corona kian bertambah, Polda Jabar juga tengah mengkaji untuk dilakukannya perpanjangan program tersebut. Program rencananya akan diperpanjang hingga masa tanggap darurat Corona selesai.

“Nah terkait dengan bebas denda pajak nanti akan kita perpanjang. Setelah 30 April (program selesai) nanti kita perpanjang lagi sampai masa tanggap darurat. Masih kita kaji,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Hening Widiatmoko mengatakan program penghapusan denda pajak rencananya akan diperpanjang. Namun dia mengaku masih menunggu keputusan resmi dari pihak terkait.

“Resminya sedang diproses, bagaimana dengan provinsi lain? tergantung pada keputusan Tim Pembina Samsat (Polri, Bapenda & Jasa Raharja) setempat,” kata Hening, Rabu (2/4/2020).

Hening menambahkan, selain peniadaan denda, sejumlah layanan seperti Samsat Keliling, Samsat Gendong dan Samsat Masuk Desa untuk sementara ditiadakan sampai dengan pengumuman lebih lanjut.

“Pelayanan e-Samsat tetap berjalan sebagaimana mestinya baik pada gerai ATM, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, Kas Pro dan PPOB lainnya, pada Aplikasi Samolnas, Sipolin maupun Sambara,” katanya.

Walau demikian, layanan Samsat Induk dan Samsat Outlet kembali dibuka sejak Senin (30/3/2020) lalu di masing-masing UPT Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang tersebar di 34 lokasi di 27 kabupaten dan kota.

“Kami berharap bagi yang mengurus pajak 5 tahunan, kami berharap bisa hadir di kantor Samsat, karena kendaraanya harus di cek fisik (nomor rangka dan mesin),” kata Hening.(NOV)

SUKABUMI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Terungkapnya 300 siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdikpol Polri di Kota Sukabumi terindikasi positif Corona, berawal seorang siswa yang awalnya diduga kena DBD.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono menjelaskan temuan hasil rapid test itu bermula dari seorang siswa yang terkena Demam Berdarah Dangue (DBD).

“Jadi perlu saya jelaskan berawal dari satu orang siswa DBD, setelah kita rongent (paru-parunya) ternyata berkabut, lalu kita rujuk ke Kramat Jati,” ujarnya, Rabu (1/4/2020).

Setelah itu, ada 8 siswa lainnya yang juga mengalami demam dengan kondisi paru-paru yang sama. “Delapan orang kita rujuk lagi ke rumah sakit, jadi total ada 9, dua di antaranya kira kirim ke RS Bhayangkara Brimob perawatannya,” jelas Argo.

Tujuh dari sembilan yang dirawat tersebut diketahui hasilnya positif corona dari hasil rapid test.

Dengan adanya temuan ini, akhirnya dilakukan rapid test kepada seluruh siswa Setukpa. “Memang benar siswa SIP dua hari yang lalu melaksanakan rapid test karena adanya karena 7 temannya dirawat di RS Polri,” ujar Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen (Pol) Musyafak.

Hasilnya 300 orang terindikasi positif Corona dan 1.250 siswa lainnya akhirnya dipulangkan. Sementara 300 siswa diisolasi di asrama.

Musyafak menegaskan meskipun kemudian ada hasil 300 siswa positif dalam rapid test, belum bisa dipastikan confirm karena perlu cek lanjutan melalui test swab. Meski positif rapid test, namun perlakuan kepada mereka seperti penanganan pada Orang Dalam Pemantauan (ODP).(VAN)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Belasan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia siap menjadi relawan untuk mengisi kekurangan tenaga medis dalam percepatan penanggulangan wabah virus Corona.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, sebanyak 15 ribu mahasiswa kedokteran dari 158 perguruan tinggi di seluruh Indonesia siap menjadi relawan medis untuk membantu penanganan Covid-19.

“Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jika ada 15 ribu mahasiswa kedokteran dari 158 kampus di Indonesia siap menjadi relawan medis. Ini tentu menjadi kabar baik di tengah kekurangan tenaga medis dalam penanggulangan wabah corona di tanah air,” kata Huda dalam rilis, Jumat (27/2020).

Ia mengungkapkan, 15 ribu mahasiswa kedokteran tersebut berasal fakultas kedokteran baik dari 82 universitas maupun dan 72 politeknik kesehatan (Poltekkes).

“Kami tentu sangat mengapresiasi kesediaan para mahasiswa kedokteran tersebut yang bersedia mengajukan diri jadi relawan meskipun dengan tingkat risiko tinggi,” ungkapnya.

Ia berujar, berdasarkan keterangan dari Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19, dibutuhkan sekitar 1.500 dokter dan 2.500 perawat. Selain itu juga dibutuhkan bagian administrasi rumah sakit sampai sopir ambulans. Kebutuhan ini akan terus meningkat setiap hari seiring pertambahan pasien positif Corona di tanah air.

“Kami mendengar Kemendikbud telah melakukan rekruitmen relawan dari kampus-kampus tersebut. Kami berharap recruitment dikoordinasikan Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sehingga bisa dipetakan kebutuhan dan kemampuan yang bisa diisi oleh para mahasiswa ini,” jelasnya.

Politikus PKB ini mengingatkan agar para relawan yang direkrut dari kalangan kampus mendapatkan orientasi terkait tugas mereka terlebih dahulu sehingga mereka bisa bekerja lebih efektif. Selain itu mereka juga harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.

“APD ini penting karena jangan sampai anak-anak kita yang jadi relawan malah menjadi korban penularan covid-19 karena tidak memakai APD sesuai standar WHO,” pungkas Huda.(DON)

KARAWANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sudah empat hari, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, mengisolasi diri di rumah dinasnya. Hal itu tak lepas dari kekhawatirannya terpapar virus Corona (Covid-19). Ia pernah berinteraksi dengan sejumlah orang yang terindikasi positif Covid 19.

Sekira dua pekan lalu, tepatnya pada Senin (9/3), Cellica menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat di Hotel Swiss Bell Inn, Kabupaten Karawang. Saat itu Cellica nampak duduk di kursi VIP, satu deret dengan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang dinyatakan positif Corona.

“Termasuk Kang Yana juga kan kemarin bicara di Instagramnya (mengumumkan positif). Kebetulan beliau juga hadir di situ (Musda HIPMI Jabar),” kata Cellica saat dihubungi melalui panggilan video, Selasa (24/3/2020).

Selain Yana dan Cellica, ada sejumlah pihak lainnya yang hadir di lokasi acara, antara lain Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan Asda Pemprov Jabar Eddy Nasution.

Sejumlah foto dokumentasi kegiatan menunjukkan mereka, termasuk Cellica, cukup berdekatan sepanjang acara. Tak ayal, lokasi kegiatan Musda Hipmi Jabar di Karawang yang melibatkan ratusan orang itu disinyalir menjadi sumber penularan virus Corona.

“Untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Saya berinisiatif mengisolasi diri dan melakukan tes swab Corona,” ujar Cellica.

Namun hingga saat ini, kata Cellica, hasil tes swab miliknya belum keluar. “Aku masih nunggu hasil tesnya. Nanti setelah keluar akan aku umumkan,” ucap Cellica.

Tercatat juga tiga kepala dinas di Pemkab Karawang, yang hadir di acara Musda Hipmi Jabar, dikabarkan masuk dalam daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP). Seorang kepala dinas dikabarkan diisolasi di Rumah Sakit Lira Medika, dua kepala dinas lain diisolasi secara mandiri di rumahnya.(MAD)