JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Presiden Prabowo menyarankan uang yang selama ini digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dapat disalurkan untuk program-program lain, seperti memberi makan anak-anak atau memperbaiki sekolah. Di satu sisi, memang sama tidak ada yang salah apabila Presiden hendak memprioritaskan anggaran negara untuk kebijakan-kebijakan yang hendak mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata peneliti ICW Yassar Aulia saat dihubungi.
Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar, Kamis (12/12). Yassar menilai Prabowo seharusnya tidak mengorbankan hak pilih warga yang diatur dalam konstitusi untuk memuluskan kebijakan pemerintahannya yang lain.
“Presiden Prabowo keliru ketika seakan mempertentangkan dua hal yang sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Maksudnya adalah, jika pemerintah hendak sungguh-sungguh membuat kebijakan yang berpihak dengan kebutuhan rakyat kecil, hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan tanpa harus secara gegabah “mengorbankan” hak konstitusional warga untuk memilih secara langsung pemimpin daerah mereka,” ujar Yassar.
Menurut Yassar, akar masalah dari mahalnya ongkos politik dalam pesta demokrasi di Indonesia akibat dari maraknya praktik korupsi. Para calon kepala daerah terpaku untuk menggelontorkan uang banyak dengan harapan bisa membeli suara warga.
“ICW berpandangan, akar masalah dari inefisiensi implementasi kebijakan dan maraknya “bocor” anggaran publik adalah karena korupsi. Dapat dibayangkan, selama 10 tahun Joko Widodo memimpin saja, negara telah merugi sekitar Rp 290 triliun akibat kasus korupsi,” kata Yassar.
“Dalam konteks biaya politik yang mahal, hal ini juga sebetulnya disebabkan oleh lebih seringnya para kandidat pemilihan untuk menggunakan praktik-praktik korup yang transaksional seperti vote buying dan “mahar politik” agar dapat diusung oleh partai politik,” sambungnya. (DON)
