JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan menyatakan Terdakwa Hasto Kristiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi dan melakukan korupsi,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar jaksa.
Tidak hanya tuntutan penjara 7 tahun, Hasto juga dituntut membayar denda Rp 600 juta. Apabila tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP dituntut penjara 7 tahun atas perkara perintangan penyidikan kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku oleh KPK. Jaksa meyakini Hasto bersalah tidak hanya merintangi penyidikan tapi juga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” kata jaksa.
Jaksa meyakini Hasto bersalah melanggar Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Diketahui, Hasto adalah terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Dia disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020.
Sekjen PDIP itu juga disebut memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel agar tidak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Dia juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.
Selain itu, JPU meyakini bahwa Hasto juga memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan ponselnya menjelang diperiksa KPK. Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini.
Selanjutnya, selain perintangan penyidikan, Jaksa juga mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.
Dalam dakwaan tersebut Hasto disebut memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih menjadi buron. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Diduga ada kaitannya dengan proyek-proyek yang sudah dilakukan atau proyek-proyek pembangunan jalan yang telah lampau ya,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
“Sehingga, ini mengonfirmasi bahwa kualitas infrastruktur jalan di Sumut, bahwa tidak bagus, ya karena memang sebagian anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan jalan tersebut dikorupsi,” tambahnya.
Budi meyakini masyarakat Sumut yang merasakan kualitas jalan di sana merespons positif penindakan KPK sehingga dengan adanya OTT di kasus ini diharapkan kualitas pembangunan jalan di Sumut ke depannya berjalan baik.
“Sehingga harapannya proyek-proyek ke depan bisa dilakukan dengan mekanisme yang benar dan anggarannya betul-betul digunakan untuk pembangunan jalan sehingga kualitasnya menjadi bagus,” tuturnya.
Diketahui, KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumut. Salah satu lokasi yang digeledah ialah rumah Kadis PUPR Sumut nonaktif Topan Ginting.
KPK menemukan uang tunai Rp 2,8 miliar saat menggeledah rumah Kadis PUPR Sumatra Utara (Sumut) nonaktif Topan Ginting (TOP) terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumut. KPK menyebut uang tersebut diduga ada kaitannya dengan proyek pembangunan jalan di Sumut.
“Dalam penggeledahan tersebut tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar Rp 2,8 miliar dan juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian,” kata Budi.
Budi menjelaskan, pihaknya menyita senjata api berupa pistol hingga senapan angin beserta amunisi. Asal-usul senjata api yang ditemukan itu akan dikoordinasikan KPK dengan kepolisian.
“Untuk jenisnya yang pertama pistol baretta dengan amunisi 7 butir dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi air gun sejumlah 2 pak,” kata dia.
KPK juga menemukan uang tunai miliaran rupiah di rumah Kadis PUPR Sumut. Uang tunai itu berjumlah Rp 2,8 miliar.
“Ditemukan uang cash sejumlah 28 pak dengan nilai total Rp 2,8 miliar,” tambahnya.
Dalam kasus ini, Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Berikut ini lima orang tersangka dalam kasus ini:
– Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
– Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
– Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
– M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
– M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN
KPK menduga Topan mendapat janji fee Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu. KPK mengatakan Akhirun dan Rayhan telah menarik duit Rp 2 miliar yang diduga akan dibagikan ke pejabat yang membantu mereka mendapat proyek. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya sampaikan saat ini Basarnas sedang menggerakkan pesawat helikopter Dauphin As365 Hr-3606 menuju Banyuwangi, untuk observasi udara, pencarian visual, evakuasi, serta koordinasi taktis dari udara,” kata Kabasarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
Selain itu, Basarnas memberangkatkan 13 personel Basarnas Special Group (BSG) dengan kualifikasi khusus underwater rescue untuk membantu pencarian korban.
Syafii menyebut, hingga pukul 11.00 WIB, ditemukan 31 orang dalam kondisi selamat, 4 orang meninggal dunia, serta 30 orang dalam proses pencarian. Saat ini identitas para korban masih dalam proses pendataan dan verifikasi oleh tim gabungan DVI Polri, syahbandar, dan instansi terkait.
“Basarnas berkomitmen penuh untuk melanjutkan operasi SAR seoptimal mungkin dengan dibantu oleh seluruh potensi SAR,” kata Syafii.
Basarnas masih melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7). Basarnas akan mengerahkan helikopter menuju Banyuwangi untuk proses pencarian korban.
Diketahui, awalnya KMP Tunu Pratama Jaya bertolak dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk pada Rabu pukul 22.56 WIB. Kapal tersebut mengangkut 65 orang yang terdiri atas 53 penumpang, 12 kru kapal, dengan 22 kendaraan.
Kemudian pada pukul 23.20 WIB KMP Tunu Pratama Jaya menyampaikan distress call ke Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungwangi. Lalu, pada pukul 23.35 WIB, KSOP menyatakan kapal tenggelam.
Selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada Basarnas Kantor SAR Surabaya pada pukul 23.40 WIB, Basarnas Command Center melalui e-broadcast kepada seluruh kapal yang ada di sekitar lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi SAR di bawah kendali SAR Mission Coordinator (SMC). Kemudian pencarian terus berlanjut oleh tim SAR gabungan. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya kecewa dengan dikabulkannya PK Setya Novanto, dan itu rasanya mencederai keadilan. Kalau memang hukumannya berapa ya cukup di level kasasi, PK harusnya ditolak, nggak ada PK itu mengurangi hukuman itu nggak ada,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
Boyamin menyebut jika PK dikabulkan, pada konsepnya, Setya Novanto malah bisa bebas dari jeratan hukum. Dia menyayangkan putusan yang dijatuhkan MA.
“Dalam konsep ideologisnya nggak ada, PK itu hanya mengabulkan dan menolak. Kalau kabul berarti bebas, artinya novum itu mementahkan putusan-putusan sebelumnya sehingga putusannya bebas kalau dikabulkan, kalau ditolak artinya tidak ada cerita mengurangi hukuman,” katanya.
“Jadi menurut saya Mahkamah Agung semakin membuktikan dirinya bukan teladan yang baik. Kalau teladan yang baik ditolak karena ideologisnya begitu, dan ini mestinya bagian dari pemberantasan korupsi MA harus lebih keras,” tambahnya.
Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP usai mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut PK seharusnya tidak ada yang mengurangi masa hukuman.
Lebih lanjut, Boyamin berharap MA melakukan perubahan seperti era pimpinan Artidjo Alkostar. “Kalau zaman Pak Artidjo itu malah nambah-nambah malah, ini kok malah mengurangi, ini kan kontradiktif dengan zaman dulu. Ini menjadikan masyarakat semakin apatis bahwa korupsi apa bisa diberantas, gitu,” ujarnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan PK Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Vonis Setya Novanto disunat dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara.
Novanto juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti (UP) USD 7,3 juta. Uang pengganti itu dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan ke penyidik KPK.
Pidana tambahan Novanto berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik juga dikurangi dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun setelah masa pidana selesai. Putusan tersebut diketok oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Surya Jaya dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono pada 4 Juni 2025. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Rabu (2/7/2025), beberapa pengiriman yang dihentikan adalah rudal pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya. Ini termasuk puluhan rudal pencegat Patriot, lebih dari 100 rudal Hellfire dan puluhan rudal Stinger
Diberitakan Politico, menurut dua sumber yang mengetahui keputusan penghentian tersebut, perlambatan pengiriman beberapa senjata yang dijanjikan ke Ukraina semasa pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden, telah terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kedua sumber itu menambahkan bahwa pencegat pertahanan udara untuk membantu menjatuhkan drone dan proyektil Rusia termasuk di antara senjata yang ditunda pengirimannya itu.
Media NBC melaporkan bahwa Ukraina juga tidak akan mendapatkan ribuan amunisi Howitzer 155 mm berdaya ledak tinggi dan lebih dari 250 rudal presisi berpemandu Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS).
Dalam sebuah email, Pentagon mengatakan pihaknya memberi Presiden Donald Trump opsi-opsi untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina sejalan dengan tujuan mengakhiri perang Rusia di sana.
“Pada saat yang sama, departemen secara ketat memeriksa dan mengadaptasi pendekatannya untuk mencapai tujuan ini, sambil juga menjaga kesiapan pasukan AS untuk prioritas pertahanan pemerintahan,” kata Elbridge Colby, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan.
Rusia, yang sudah menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, terus maju secara bertahap, menguasai wilayah dalam beberapa minggu terakhir di wilayah tenggara Ukraina, Donetsk dan Dnipropetrovsk, serta meningkatkan serangan udara di seluruh negeri.
Semua bantuan senjata AS sempat dihentikan sementara pada bulan Februari lalu, dan dihentikan lagi untuk sementara pada bulan Maret lalu. Pemerintahan Trump kemudian kembali mengirimkan bantuan terakhir yang disetujui di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.
Diberitakan NBC, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menangguhkan pengiriman tersebut beberapa minggu setelah Hegseth memulai peninjauan ulang terhadap stok amunisi AS, yang telah menyusut selama beberapa tahun terakhir karena pengiriman besar-besaran ke Ukraina dan Timur Tengah. (HAN)
Tokyo –
Gempa bumi sangat sulit untuk diprediksi, namun seperti dilansir AFP, Rabu (2/7/2025), panel pemerintah Jepang pada Januari lalu sedikit meningkatkan probabilitas terjadinya guncangan besar di Palung Nankai, yang ada di lepas pantai Jepang, untuk waktu 30 tahun ke depan menjadi 75 persen hingga 82 persen.
Pemerintah Tokyo kemudian merilis perkiraan terbaru pada Maret lalu yang menyebutkan bahwa gempa besar dan tsunami berikutnya dapat menyebabkan hingga 300.000 kematian, dan kerusakan besar yang nilainya mencapai US$ 2 triliun.
Tahun 2014 lalu, Dewan Manajemen Bencana Pusat Jepang mengeluarkan rencana kesiapsiagaan yang merekomendasikan serangkaian tindakan yang, diharapkan, akan mengurangi kematian hingga 80 persen.
Tetapi pemerintah Jepang, seperti dilaporkan kantor berita Kyodo, telah mengatakan bahwa sejauh ini, langkah-langkah yang diambil hanya akan mengurangi jumlah korban tewas sebesar 20 persen saja.
Pemerintah Jepang mengatakan masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan “gempa dahsyat” atau “megaquake” di masa mendatang, demi mengurangi jumlah korban jiwa.
Rencana kesiapsiagaan yang diperbarui telah dirilis oleh pemerintah pada Selasa (1/7) waktu setempat.
Rencana itu merekomendasikan upaya-upaya yang dipercepat, termasuk membangun tanggul dan bangunan evakuasi, serta pelatihan yang lebih rutin untuk meningkatkan kesiapan masyarakat.
“Penting bagi negara, kota-kota, perusahaan dan lembaga nirlaba untuk bersatu dan mengambil tindakan guna menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa,” ucap Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba, saat berbicara dalam rapat pemerintah baru-baru ini. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Angin kencang dan hujan intensitas sedang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).
Peristiwa itu terjadi pukul 17.00 WIB tadi sore. Pohon tersebut diketahui sudah lapuk hingga tumbang usai diguyur hujan.
“Berawal dari angin kencang dan tidak lama hujan intensitas sedang setelah itu warga melihat pohon mahoni dikarenakan usia dan sudah lapuk,” ujarnya.
Pohon tersebut menimpa kios dan sepeda motor. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.
Hujan deras dan angin kencang terjadi di wilayah Jakarta Selatan hari ini. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di wilayah Tebet Timur.
“Pohon tumbang menimpa satu kios dan satu kendaraan roda dua yang sedang terparkir. Penangan selesai dilakukan oleh Disgulkarmat, Dinas Lingkungan Hidup, dan PPSU Kelurahan Tebet Timur,” imbuhnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Danantara dan perusahaan energi terbesar di Arab Saudi, ACWA Power, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan strategis dengan total nilai USD 10 miliar, atau sekitar Rp 162 triliun,” tulis Rosan dalam unggahan di akun Instagram pribadi-nya @rosanroeslani.
Rosan menerangkan pendanaan tersebut untuk mendukung pengembangan utilitas energi terbarukan di Indonesia. Menurut Rosan, kesepakatan ini akan memperkuat kemitraan strategis kedua negara, mendorong inovasi dan investasi di sektor energi, serta mendukung visi net zero emissions 2060.
“Penandatanganan dilakukan bersama Vice Chairman and Managing Director, Mr. Raad Al Saady, untuk mendukung pengembangan utilitas energi terbarukan di Indonesia. Kesepakatan ini memperkuat kemitraan strategis kedua negara, mendorong inovasi dan investasi di sektor energi, serta mendukung visi net zero emissions 2060,” jelas Rosan.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan kucuran investasi senilai US$ 10 miliar atau setara Rp 162 triliun dari perusahaan energi terbesar di Arab Saudi, ACWA Power. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kemitraan oleh Vice Chairman and Managing Director, Raad Al Saady dan CEO Danantara Rosan Roeslani.
Sebelumnya, Rosan menyampaikan setelah diluncurkan Prabowo pada akhir Februari 2025 lalu, Danantara sudah berhasil meneken kerja sama investasi bersama dengan beberapa negara.
Kerja sama dilakukan dengan Qatar, Rusia, China, hingga Australia dengan total nilai investasi menembus US$ 7 miliar atau sekitar Rp 112,7 triliun.
Rosan mengatakan kehadiran Danantara diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8%. Sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan adanya keberadaan Danantara ini, InsyaAllah kita bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia, mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Rosan dalam keterangannya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% yoy. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp 7.500 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Sri Mulyani berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mampu menjadi game changer baru dalam mengakselerasi investasi di Indonesia. Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.
“Bahu-membahu dengan pemerintah, termasuk dengan Danantara, swasta diharapkan terus menginisiasi penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi,” harap Sri Mulyani.
Selain kebutuhan investasi yang tinggi, kata Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga harus didorong pada level 5,5% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia membutuhkan investasi baru minimal Rp 7.500 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2026. Komponen investasi ini berkontribusi 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan.
“Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55% dari PDB nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga, inflasi rendah, kesempatan kerja yang tinggi dan dengan berbagai intervensi pemerintah baik di bidang pangan dan energi untuk bisa menjaga daya beli,” ucap Sri Mulyani.
Dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 di DPR RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan dipatok sebesar 5,2-5,8% year on year (yoy). Kondisi ini telah mempertimbangkan berbagai dinamika perekonomian yang ada.
“Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu masih harus menghadapi berbagai tantangan yang harus kita atasi bersama,” imbuh Sri Mulyani. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Dumai, Dedi Husni mengatakan kapal kayu berbendera Indonesia tersebut mengangkut 5.120 dus atau 2.560.000 bungkus rokok ilegal jenis sigaret putih mesin (SPM).
“Penindakan ini menjadi bentuk nyata perlindungan kami terhadap masyarakat dan upaya menekan peredaran rokok ilegal yang tentunya sangat merugikan negara,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).
Kronologinya, informasi awal diperoleh pada 21 Juni 2025 saat Satgas Patroli BC 15048 Bea Cukai Bengkalis menerima laporan intelijen dari Kanwil Bea Cukai Riau terkait rencana penyelundupan menggunakan kapal kayu bermuatan rokok ilegal. Berdasarkan analisis jalur penyelundupan, tim patroli bergerak menuju Tanjung Sekodi, sementara BC 069 dikerahkan dari Selat Panjang sebagai cadangan.
Upaya penyelundupan 51,2 juta batang rokok ilegal asal Thailand berhasil digagalkan masuk Indonesia. Barang tersebut diangkut sebuah kapal kayu KLM Harapan Indah 99 dan terciduk di perairan Kuala Selat Akar, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada 21 Juni 2025.
Sesampainya di lokasi, KLM Harapan Indah 99 telah ditemukan dan diamankan oleh dua speed boat dengan awak dari TNI AL Dumai di perairan Selat Akar. Selanjutnya kapal dikawal ke Pangkalan AL Bangsal Aceh, Dumai dengan pengawalan lanjutan oleh BC 20004 dan BC 7006.
Dedi menuturkan kapal berhasil sandar pada 22 Juni 2025 pagi, dilanjutkan dengan proses pembongkaran dan pencacahan. Potensi kerugian negara dari tindakan ini diklaim mencapai Rp 97,93 miliar.
“Dari hasil pencacahan kami mencatat, jumlah seluruh rokok ilegal mencapai 51.200.000 batang dengan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 97.928.192.000,” ungkap Dedi.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi contoh konkret keberhasilan pengawasan laut dan sinergi antar instansi dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara. Apresiasi pun diberikan kepada Bea Cukai, TNI AL Dumai, Denintel Koarmada I, serta seluruh tim gabungan yang terlibat dalam operasi ini.
Dedi menyebut penindakan ini menjadi pengingat bahwa peredaran rokok ilegal merupakan masalah serius yang berdampak luas. Dari sisi ekonomi negara kehilangan potensi penerimaan besar akibat tidak dibayarkannya cukai, sedangkan dari sisi sosial dan keamanan, distribusi rokok ilegal akan menciptakan potensi tindak kriminal. (MAD)