Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Pada 24 Januari 2025, media Inilah.com membuat judul pemberitaan yang penuh fitnah dan provokatif, HASTO DIDUGA KASAK-KUSUK CARI MAKELAR ATUR PRAPERADILAN, DJAN FARIDZ TERPELESET. Ini adalah fitnah yang luar biasa, pembunuhan karakter.
Disebutkan juga dalam pemberitaan itu, bahwa eks Wantimpres Djan Faridz diduga membantu Hasto Kristiyanto untuk mencari makelar dengan tujuan untuk memenangkan Praperadilan yang diajukan oleh pihak Hasto Kristiyanto sebagai Pemohon, yang dengannya Hasto akan terlepas dari status tersangka KPK.
Karena itulah pada Rabu (22/01/2025) lalu KPK menggeledah rumah eks Wantimpres, Djan Faridz itu hingga memunculkan isue Harun Masiku bersembunyi di tempat itu. Tetapi pada kenyataannya, KPK lagi-lagi tidak menemukan Harun Masiku berada disana.
Media Inilah.com memberitakan pula yang disebutnya dari sebuah sumber rahasia, bahwa Djan Faridz diduga berperan sebagai jembatan penghubung antara Hasto dengan sosok eks Hakim Agung. Informasinya, Djan sudah mengatur pertemuan tsb. untuk membicarakan soal bagaimana menyukseskan Hasto memenangkan Praperadilan, menanggalkan status tersangka.
Katanya bila itu berhasil, maka narasi politisasi dan kriminalisasi yang selama ini digaungkan kubu Hasto, bakal dianggap publik sebagai sebuah kebenaran. Semua ini menurut hemat pandangan kami merupakan sebuah fitnah yang keji dan usaha pembunuhan karakter pada sosok Hasto Kristiyanto yang selama ini sangat kritis pada Pemerintahan Jokowi. Dengan sumber yang dirahasiakan maka dipastikan inilah.com menjadi alat kepentingan pihak lain.
Dengan tameng sebuah sumber yang dirahasiakan, media Inilah.com ini telah melecehkan lembaga pengadilan, dengan menuduh Hasto Kristiyanto telah melakukan kasak kusuk dengan Djan Faridz, untuk mencari makelar yang dapat memenangkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Hasto.
Saya menduga ini merupakan model kerja Penyidik KPK yang sudah “membunuh” Ganjar-Mahfud, namun masih saja mau merancang skenario hukum palsu. Jadi mereka melalui KPK dan melalui media Inilah.com telah melakukan fitnah keji dan pembunuhan karakter, yang saya pikir bagi kubu Hasto jika diajukan ke Dewan Pers saja tidaklah cukup.
Berita Inilah.com mengandung framing yang sangat jahat dan melakukan pencemaran nama baik, tidak hanya pada Hasto melainkan pula pada Hakim yang akan dan sedang menangani sidang permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto.
Maka mengadukan Inilah.com ke Dewan Pers saja tidaklah cukup, melainkan harus pula diangkat ke laporan Pidana dan digugat saja sebesar Rp. 1 Triliun, untuk menimbulkan efek jera bagi mereka.
Pemberitaan Inilah.com tersebut telah memuat beberapa kebohongan publik, di antaranya;
Pertama, karena pada kenyataannya Hasto Kristiyanto sudah lama tidak lagi menjalin komunikasi dengan Djan Faridz baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kedua, karena pada kenyataannya Hasto Kristiyanto tidak pernah menyewa rumah Djan Faridz. Ketiga, karena pada kenyataannya Hasto Kristiyanto tidak pernah sekalipun melakukan lobby-lobby dengan Djan Faridz untuk persoalan Praperadilan yang diajukannya.
Entah sampai kapan Penyidik KPK akan terus memfitnah dan memburu Hasto Kristiyanto melalui institusi KPK, yang menurut mantan pemimpinnya telah sering diremout oleh pihak luar KPK. Yang jelas, sebagai praktisi hukum saya sangat menyayangkan adanya politisasi di institusi penegak hukum anti rasuah (KPK) ini.
Sebagai salah satu Pilar Demokrasi, Partai Politik seperti PDIP tak semestinya terus menerus diganggu dengan kriminalisasi terhadap Sekjennya, yang selama ini berperan aktif memajukan partai dan memberikan sumbangsih besar terhadap perjuangan demokratisasi di Indonesia.
Tidak tahu lagi, jika memang pada akhirnya ada tujuan terselubung ingin menghancurkan Trah Soekarno dan mengambil alih PDIP dengan cara menyingkirkan terlebih dahulu Sekjen potensialnya (Hasto Kristiyanto), yang memiliki track record panjang memenangkan PDIP, setan-setan politik kubu Dinasti Jokowi bisa saja berbuat semau-maunya, sebelum akhirnya rakyat akan turun ke jalan mengadilinya, ya terserah saja…(SHE).
10 Februari 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
CIANJUR, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Senin (10/2/2025), korban kesembilan itu berinisial IK. Ia sempat dirawat di RS dr Hafidz. “Dari yang semula delapan, korban tewas akibat alkohol 96 persen yang dicampur minuman perasa tersebut bertambah jadi sembilan orang,” kata Kasatnarkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama.
Kondisi IK sempat membaik setelah dua hari menjalani perawatan medis. “Tapi tadi malam kondisinya memburuk dan pada pukul 03.54 WIB meninggal dunia,” tuturnya,
Korban miras oplosan ini tersisa 1 orang berinisial C. Saat ini, korban menjalani perawatan intensif di RSUD Sayang.
“Total korban ada 12. Yang sembilan meninggal. Untuk yang tiga orang lainnya, satu orang masih dirawat dan dua orang sudah membaik sehingga diizinkan pulang,” kata dia. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membentuk tim pemecah macet untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut. “Kemarin, minggu yang lalu sudah saya perintahkan untuk membuat tim pemecah kemacetan,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Karyoto menyampaikan kemacetan di Jakarta terjadi bukan saat weekday saja, tetapi juga pada saat weekend.
“Jangan disangka ketika hari libur, Sabtu dan Minggu adalah hari senggang. Tidak seperti itu. Mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu itu terjadi,” imbuhnya.
Karyoto mengatakan macet Jakarta saat ini sudah mengalami pergeseran dibanding beberapa tahun silam. Karyoto menyebut, tidak hanya hari kerja, kemacetan lalu lintas saat ini terjadi saat akhir pekan khususnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
“Bisa dibayangkan ketika GBK dihadiri oleh 100 ribu dengan event-event besar. Dibuka pukul 19.00, 15.00 sudah mulai macet. Selesai 21.00 atau 22.00 dan cair baru (jam) 01.00 atau 02.00 (dini hari). Hal ini menandakan bahwa jalan di seputar pusat keramaian Jakarta hanya itu-itu saja,” imbuhnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir kantor berita AFP, Senin (10/2/2025), militer Israel menyatakan bahwa pasukannya melancarkan operasi di kamp pengungsi Nur Shams, di pinggiran Tulkarem di Tepi Barat utara, pada Minggu (9/2) dini hari waktu setempat, sebagai bagian dari serangan yang sedang berlangsung di kamp-kamp terdekat.
Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Sundus Jamal Muhammad Shalabi yang berusia 23 tahun tewas dalam insiden sebelum fajar, sementara suaminya, Yazan Abu Shola terluka parah.
Calon ibu itu meninggal saat ia tiba di rumah sakit setempat, kata kementerian tersebut.
“Tim medis tidak dapat menyelamatkan nyawa bayi tersebut karena pendudukan (Israel) mencegah pemindahan korban luka ke rumah sakit,” tambahnya.
Ketika ditanya oleh AFP tentang penembakan terhadap wanita hamil di Nur Shams, militer Israel mengatakan “setelah insiden tersebut, penyelidikan dibuka oleh Divisi Investigasi Kriminal Polisi Militer”. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tiga orang yang dipecat itu ialah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Bintoro, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Z dan Mantan Kanit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP M.
“Saudara B telah menerima keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kedua, saudara Z itu jg menerima keputusan PTDH. Kemudian saudari M itu menerima keputusan atau mendapatkan keputusan PTDH,” jelasnya.
Dua polisi lainnya, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP G dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ipda ND diberikan sanksi demosi 8 tahun.
“Demosi selama 8 tahun di luar fungsi penegakan hukum atau reserse,” tuturnya.
Mereka dijatuhi hukuman lantaran diduga menyalahgunakan wewenang saat bertugas. Atas keputusan tersebut, kelima pelanggar tersebut mengajukan banding.
“Jadi pelaksanaan sidang kode etik kemarin Itu adalah proses dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang. Atas keputusan yang telah dibacakan ini, kelima terduga pelanggar menolak dan mengajukan banding atas putusan tersebut,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat berlangsung di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). Paripurna ini dipimpin oleh Dasco didampingi langsung oleh Wakil Ketua yang lain seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Yang terhormat para anggota dewan dan hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh kuprum fraksi dan anggota seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Dasco dalam rapat.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankanlah kami selaku pimpinan dewan membuka paripurna rapat paripurna DPR yang ke-12 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 pada hari Selasa 4 Februari 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” tambahnya.
Berikut agenda rapat paripurna DPR RI hari ini:
1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
3. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sebanyak 1.172 personel Polri dikerahkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Susatyo mengatakan pengamanan dilakukan secara ketat di gedung MK maupun kawasan sekitar Monas, Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian berlangsung kondusif.
“Kami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat dan humanis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi. Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Susatyo menyebut ribuan personel tersebut disebar di sejumlah titik. Personel yang bertugas, lanjut Susatyo, tidak diperkenankan membawa senjata api.
Lebih lanjut, rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK diterapkan secara situasional. Pihak kepolisian mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sela (dismissal) menjadi 4-5 Februari 2025. Awalnya, putusan dismissal akan dibacakan pada 11-13 Februari 2025. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan tidak ada yang berubah terkait penanganan kasus korupsi di KPK meski adanya sejumlah anggaran yang dihemat.
Setyo mengatakan kerja KPK di sektor penindakan korupsi hingga perburuan para koruptor yang masih buron saat ini tidak mengalami kendala dengan kebijakan baru itu. Dia menyebut kerja dan target KPK di tahun ini tidak mengalami perubahan.
Terpisah, Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan salah satu sektor yang dihemat ialah alokasi perjalanan dinas. KPK akan memaksimalkan pertemuan secara daring dalam rangka memangkas penggunaan anggaran di sektor tersebut.
“Untuk penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan pertemuan seperti pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara daring atau mengoptimalkan ruangan dan lingkungan di sekitar gedung KPK. Sedangkan untuk kegiatan di luar kota, akan dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personel,” kata Tessa kepada wartawan. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir kantor berita AFP, Senin (3/2/2025), sambil mengklaim Amerika Serikat membayar “ratusan miliar dolar untuk MENSUBSIDI Kanada,” yang tampaknya merujuk pada defisit perdagangan AS dengan negara tetangganya itu, Trump mengatakan “tanpa subsidi besar ini, Kanada tidak akan ada lagi sebagai Negara yang layak.”
“Oleh karena itu, Kanada harus menjadi Negara Bagian ke-51 yang Kita Sayangi,” tulisnya di platform media sosial Truth miliknya pada Minggu (2/2) waktu setempat. Trump mengklaim langkah tersebut akan menghasilkan “pajak yang jauh lebih rendah, dan perlindungan militer yang jauh lebih baik bagi rakyat Kanada.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau telah menolak keras gagasan yang dilontarkan Trump untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS yang ke-51. Penolakan ini disampaikan Trudeau setelah Trump mengatakan dirinya mungkin akan menggunakan “kekuatan ekonomi” untuk mewujudkan gagasan tersebut.
“Sama sekali tidak ada peluang bahwa Kanada akan menjadi bagian dari Amerika Serikat,” tegas Trudeau dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir Reuters.
“Para pekerja dan komunitas di kedua negara sama-sama mendapatkan manfaat dengan menjadi mitra dagang dan keamanan terbesar satu sama lain,” ujarnya.
Trump sudah beberapa kali membahas soal gagasan kontroversial ini. Dia beberapa kali menyebut Trudeau sebagai “Gubernur” Kanada dan menyebut gagasan Kanada menjadi negara bagian ke-51 AS sebagai “ide bagus”.
Gagasan itu kembali dibahas Trump saat dia berbicara di Mar-a-Lago, Florida, tepatnya ketika ditanya apakah dirinya mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Kanada. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan pentingnya respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat. Menurutnya, aduan yang viral di media sosial harus bisa dihindari dengan adanya respons langsung dari kepolisian.
“Kami pastikan setiap aduan yang masuk lewat media sosial dapat segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat merasa laporan mereka diabaikan hanya karena tidak ada respons dari kami. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Irjen Karyoto, Selasa (4/2/2025).
Selain memperkuat saluran komunikasi, Polda Metro Jaya juga melakukan evaluasi rutin melalui analisa dan evaluasi (Anev) yang dilakukan oleh setiap Kasat di jajaran Polda Metro Jaya. Evaluasi tersebut untuk memastikan tidak ada kasus yang terabaikan dalam proses penyelidikan atau penyidikan.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam penanganan setiap perkara.
“Semua penyidik harus mematuhi SOP yang ada dan mengedepankan profesionalisme dalam setiap penanganan kasus. Ini adalah langkah konkret kami untuk menjaga agar proses hukum tetap adil dan transparan,” tambahnya. (BAS)