JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Empat tersangka adalah Kepala Desa Kohod berinisial A, Sekretaris Desa Kohod berinisial UK, serta dua orang selaku penerima kuasa dengan inisial SP dan CE.
“Kalau kita berbicara motif, saat ini kita terus mengembangkan. Yang jelas, tentu saja ini terkait dengan ekonomi. Ini yang terus kami kembangkan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Djuhandhani menyebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan dengan mengkonfrontasi keempat tersangka. Pemeriksaan itu dilakukan sebelum penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka.
Dalam proses pemeriksaan itu, jelasnya, keempat tersangka saling lempar jawaban kala penyidik menanyakan uang yang diterima di balik pemalsuan sertifikat itu. Karena itu, penyidik menilai motif pemalsuan sertifikat ini sebagai ekonomi.
“Kami melaksanakan konfrontir antara sekdes, kades dan penerima kuasa. Di sini terjadi saling melempar uangnya ini berasal dari si ini, dari si ini. Berputar-putar di antara mereka,” ungkapnya.
Djuhandhani mengatakan dari hasil pemeriksaan itulah penyidik kemudian meyakini apabila keempatnya saling terlibat dan bekerja sama dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.
“Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari masalah ini,” tuturnya.
Adapun terkait berapa uang yang diterima oleh keempat tersangka, Djuhandhani masih belum bisa bicara banyak. Sebab, perihal itu masih didalami pihaknya.
“Belum bisa uji lebih lanjut karena masing-masing masih memberikan keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kami dari pemeriksaan lebih lanjut akan bisa mengetahui,” pungkasnya.
Djuhandhani menyebut pihaknya belum menahan keempat tersangka karena proses gelar perkara baru dilakukan hari ini.
“Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process,” sebutnya.
Meski begitu, Djuhandhani menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan mengeluarkan surat pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap keempat tersangka. Tujuannya agar para tersangka tidak bisa masuk atau keluar dari wilayah RI.
“Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kemnaker meminta pihak aplikator memberikan THR kepada pengemudi ojol di Lebaran 2025 ini. Pemberian THR ini diharuskan dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako seperti tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu aplikator ojol, Grab Indonesia mengatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait bantuan hari raya (BHR). Grab menyebutnya BHR, bukan THR.
“Kami terus berkoordinasi secara konsisten dengan para pemangku kepentingan, termasuk memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan diskusi wacana pemberian BHR untuk Mitra Pengemudi,” kata Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy.
Tirza berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang seimbang, tidak hanya bagi mitra pengemudi ojol melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri dan ekonomi informal.
“Grab memahami bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang sangat penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia, tak terkecuali untuk mitra pengemudi. Kami juga mengapresiasi perhatian dan atensi yang telah diberikan pemerintah untuk mitra pengemudi terkait wacana pemberian Bantuan Hari Raya,” jelasnya.
Selama ini, kata Tirza, Grab juga telah menjalankan berbagai inisiatif dengan mengedepankan aspek kebermanfaatan jangka panjang bagi mitra ojolnya. Pertama, GrabBenefits yang memberikan paket sembako, voucher diskon pemeliharaan kendaraan hingga perlindungan asuransi.
Kedua, Tirza mengatakan Grab memberikan dana santunan bagi keluarga mitra yang tengah menghadapi situasi sulit. Ketiga, GrabScholar memberikan program beasiswa dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Keempat skema insentif dan bonus yang diperuntukkan bagi mitra ojol untuk meningkatkan pendapatan, terutama di saat perayaan hari besar. Kelima, peluang usaha dan pengembangan keterampilan dalam bentuk program pelatihan daring dan luring untuk pengembangan untuk mitra.
Terakhir, Grab juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pada inisiatif program ini, Grab memfasilitasi mitranya untuk mendaftarkan diri dalam asuransi perlindungan sosial.
Kemarin, Menaker Yassierli mengatakan sedang menyusun aturan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk pengemudi ojek online alias driver ojol. Aturan ini bisa berupa surat edaran ataupun Peraturan Menteri (Permen).
“Tadi kata kuncinya THR ini adalah budaya kita, dan kedua adalah kita janjikan momentum THR ini sebagai bukti bahwa pengusaha dan kemudian driver itu memang harmonis bersama-sama,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker.
“Bisa Permen, bisa SE (Surat Edaran),” jawab Yassierli saat diminta kepastian jenis aturan yang akan dikeluarkan Kemnaker terkait pemberian THR untuk driver ojol ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mewajibkan aplikator ojol untuk memberi THR pada momen Lebaran tahun 2025. Pria yang akrab disapa Noel itu menegaskan THR yang dimaksud akan berbentuk uang bukan barang. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gubernur Jawa Tengah Terpilih Ahmad Luthfi mengatakan hari ini mereka diajarkan sikap dasar dalam baris-berbaris. Hal ini dilakukan untuk persiapan pelantikan tanggal 20 nanti.
“Biar ada kebersamaan diajari sikap dasar, PBB, hormat, jalan di tempat, jalan berjalan, sikap dasar kita yang harus dilakukan oleh para peserta pada saatnya nanti tanggal 20 Februari,” kata Luthfi di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Di sisi lain, ia juga mengaku tak ada persiapan khusus untuk menjalani pelantikan di Istana dan acara mengikuti retreat Kepala Daerah di Magelang.
“Gak ada persiapan khusus, paling kita siapkan seragam kita untuk olahraga, mungkin persiapan fisik saja, jaga kesehatan agar tidak sakit,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara (Malut) terpilih Sherly Tjoanda mengaku senang bisa mengikuti gladi bersih pelantikan di Monas. Ia pun mengaku tak ada persiapan khusus jelang Pelantikan dan retreat di Magelang.
“Senang, menarik ya. Latihan baris berbaris untuk persiapan pelantikan tanggal 20 nanti,” kata Sherly.
“Persiapannya ya istirahat yang cukup, minum banyak air putih, olah raga pasti,” imbuhnya.
481 kepala daerah terpilih mengikuti latihan baris berbaris pada acara pengarahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Monas, Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini merupakan persiapan jelang acara pelantikan lusa mendatang. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Bapak pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati serta hadirin yang kami muliakan, izinkan saya mewakili pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI menyampaikan laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono dalam rapat paripurna, Selasa (18/2/2025).
Budi mengatakan persetujuan DPR RI diperlukan terkait hibah Alpalhankam dari luar negeri. Budi menyebutkan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Menteri Pertahanan hingga Panglima TNI terkait itu.
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, persetujuan DPR diperlukan untuk hibah pinjaman dari pemerintah lembaga asing,” ujar Budi.
“Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 22 Januari 2025, Komisi I DPR RI telah ditugaskan untuk membahas Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/2573 M/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, perihal persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri. Menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI pada tanggal 4 Februari 2025, Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI beserta para kepala staf untuk membahas hibah Alpalhankam dari luar negeri,” tambahnya.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir pun meminta persetujuan kepada anggota Dewan di DPR. Seluruhnya sepakat akan penerima hibah berupa kapal patroli untuk angkatan laut (RI) dari Jepang.
“Kapal patroli dari Jepang,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono saat dimintai konfirmasi.
Anggota Komisi I Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengatakan hibah yang didapat pemerintah RI senilai 1 miliar Yen. Dana itu digelontorkan dalam bentuk dua unit kapal patroli.
“Dana hibah senilai 1.000.000.000 yen, diperkirakan akan diperoleh dua unit kapal patroli beserta pelatihan dan pengirimannya,” ujar TB Hasanuddin.
Adapun untuk spesifikasi kapal terdiri atas dua unit mesin diesel laut (high speed-water cooled). Peralatan navigasi terdiri atas radar, sistem navigasi satelit, GPS plotter, kompas, dan lain-lain.
Kapal ini memiliki panjang kurang lebih 18 meter dengan lebar maksimum 4,2 meter. Adapun kecepatan maksimum mencapai sekitar 40 knot dengan kecepatan jelajah kurang lebih 25 knot. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jaksa Agung ST Burhanuddin menggelar rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir pagi ini. Burhanuddin mengatakan Kejaksaan akan menitipkan aset hasil sitaan Kejaksaan dalam kasus korupsi PT Duta Palma kepada Kementerian BUMN.
“Kami tadi rapat koordinasi untuk ada rencana bahwa hasil sitaan Kejaksaan untuk PT Duta Palma luasannya sekitar 200 ribu hektare dan kami dari tim penyidik itu akan mengupayakan bahwa aset ini supaya bisa sementara untuk penitipannya kami akan serahkan ke pak Menteri BUMN,” kata Burhanuddin, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (18/2/2025).
Penitipan aset hasil sitaan di kasus korupsi PT Duta Palma itu agar tidak terjadi penurunan nilai aset serta untuk menjaga agar tidak ada karyawan yang terkena dampak pengurangan atau PHK akibat penyitaan kasus tersebut.
“Sehingga aset-aset ini tetap terjaga dan khususnya jangan sampai produknya itu menurun, dan tentunya ini diharapkan nantinya tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan khususnya adalah pada masyarakat yang ada dan hidup menggantungkan kepada PT Duta Palma,” kata Burhanuddin.
Sebab, kata Burhanuddin, saat ini kasus korupsi PT Duta Palma ini masih dalam proses persidangan, belum inkrah. Oleh sebab itu, Kejaksaan memilih menitipkan pengelolaan aset sitaan tersebut ke institusi negara, yaitu Kementerian BUMN.
“Kenapa kami memilih BUMN, keunikan perkara ini belum final jadi belum ada putusan akhir, dan sementara ini pengelolaannya masih oleh Duta Palma, dan untuk kelangsungan jangan terjadi apa-apa mungkin pengurangan produk atau apapun terhadap barang bukti ini, kami titipkan, kenapa BUMN? Karena yang bisa mengelola dan punya suatu institusi yang bisa mengelola adalah BUMN,” kata Burhanuddin.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik kerja sama tersebut. Erick mengatakan kerja sama tersebut untuk menyelamatkan aset (asset recovery) dan keberlanjutan perusahaan PT Duta Palma untuk masyarakat sekitar yang bekerja di lokasi.
“Bagaimana menjaga asset recovery ini tidak menurun, tadi yang disampaikan jangan sampai nanti karena ini terjadi permasalahan, tapi akhirnya terjadi pelepasan pegawai, masyarakat yang bagian menjadi tidak mendapatkan haknya,” kata Erick. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dikasih tembakan peringatan, mencoba melawan. Begitulah ceritanya. Empat-empatnya (ditembak) di kaki semua,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).
Seto menjelaskan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading di bawah pimpinan Ipda Amirul Fadel Kurniawan melakukan penyelidikan. Mereka memancing para pelaku.
“Jadi anggota itu melaksanakan observasi surveilans dan pengintaian alias mancing. Anggota dua orang pakai motor Subuh-subuh jam 4 (subuh) itu dipepet sama keempat orang pelaku ini,” ujarnya.
Para pelaku sempat menodongkan senjata tajam kepada pihak kepolisian. Anggota dan pelaku sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya keempatnya ditangkap setelah ditembak di kakinya.
“Ketika itu, para pelaku ini mencoba melawan petugas dengan menggunakan senjata tajam dan terjadilah kejar-kejaran, 2 kilometer (jarak kejar-kejaran),” imbuhnya.
Keempat pelaku, yakni RA (22), DA (22), AB (22), dan MR (21), saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 365 KUHP.
Polisi mengungkap kronologi empat orang komplotan begal merampas sepeda motor Habib Hanif Assidiqi di flyover Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban dipepet hingga ditodong senjata tajam.
“Pada saat melintas di atas flyover tersebut, korban dipepet dari sebelah kanan,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko kepada wartawan, Selasa (18/2).
Korban dibegal pada Senin (13/2) pukul 05.30 WIB selepas pulang bekerja. Korban terjatuh setelah dipepet para pelaku.
Saat itu para pelaku mengacungkan senjata tajam (sajam) jenis celurit dan merampas barang milik korban. Para pelaku lalu meninggalkan korban di lokasi kejadian.
“Korban pun terjatuh dan salah satu pelaku sempat mengacungkan senjata tajam sejenis celurit ke arah korban. Lalu korban pun mundur meninggalkan motor miliknya dan salah satu pelaku langsung mengambil motor milik korban dan membawa kabur,” jelasnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada pengedar narkoba dan pelaku tindak pidana korupsi. Dia menyebutkan sudah ada sejumlah kriteria siapa saja yang berhak menerima amnesti.
Pernyataan itu muncul setelah anggota Komisi XIII DPR Fraksi PAN Edison Sitorus mengungkapkan keberatannya dalam rapat kerja DPR dan Kementerian Hukum di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (17/2/2025). Edison mengatakan dia keberatan jika pengedar narkoba mendapat amnesti dari pemerintah.
“Tadi akan ada penyelesaian amnesti sekitar 19.337, data kita narapidana 2024, 273.390 artinya ini hampir 10% napi akan dapat amnesti di 2025,” ujarnya dalam rapat kerja.
“Kami sangat mungkin keberatan ketika ada amnesti pengedar narkoba, saya Fraksi PAN sangat keberatan sekali jika ada amnesti tapi dia pengedar, ini harus diperhatikan,” sambung dia.
Lalu Supratman memberikan penjelasan jika pengedar narkoba tidak akan mendapat amnesti. Dia mengatakan sejak awal, pihaknya telah menetapkan 4 kriteria narapidana yang diberi amnesti.
“(Ada) kriteria yang sejak awal kami laporkan dan disetujui oleh Presiden. Yang pertama, orang yang melanggar atau dipidana dengan tindak pidana yang terkait dengan UU ITE, itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepada kepala negara atau kepada pemerintah,” jelasnya.
“Di luar itu tidak. Jadi kalau itu ITE, tapi terkait orang per orang, itu rasa rasanya nggak pas,” sambung dia. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir Reuters, Selasa (18/2/2025), pesawat tersebut berangkat dari Bandara Internasional Minneapolis menuju St. Paul. Sebanyak 3 orang termasuk seorang anak dikabarkan dalam kondisi cedera kritis.
Sebanyak 76 penumpang dan 4 awak pesawat di dalam kecelakaan tersebut. Dilaporkan 18 orang penumpang terluka akibat kecelakaan, saat ini mereka telah dibawa ke rumah sakit daerah.
Pihak berwenang Kanada akan menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.
“Pesawat itu terbalik dan terbakar,” kata seorang petugas darurat kepada menara pengawas lalu lintas udara setelah seorang pengawas memperhatikan bahwa beberapa penumpang berjalan di dekat pesawat yang jatuh, menurut rekaman insiden yang diunggah di liveatc.net.
Seorang pengguna media sosial mengunggah video setelah kejadian, yang memperlihatkan sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke pesawat yang tergeletak tengkurap di landasan yang tertutup salju.
“Kami di Toronto. Kami baru saja mendarat. Pesawat kami jatuh. Pesawat itu terbalik. Pemadam kebakaran ada di lokasi. Terbalik. Semua orang, sebagian besar orang tampaknya baik-baik saja. Kami semua turun. Ada sedikit asap,” kata pengguna Facebook John Nelson dalam video tersebut.
Bandara Toronto ditutup selama lebih dari dua jam sebelum keberangkatan dan kedatangan dilanjutkan. Hal ini menyebabkan penundaan dan pengalihan ke bandara lain termasuk Bandara Internasional Montreal-Trudeau, yang mengatakan sedang bersiap untuk menerima beberapa penerbangan yang dialihkan yang mungkin menyebabkan penundaan lebih lanjut. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Peringatan ini disampaikan Netanyahu dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu kepada Marco yang sedang berkunjung ke Yerusalem pada Minggu (16/2/2025) waktu setempat.
Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, mengklaim Israel dan AS, sekutu dekatnya, memiliki strategi gabungan untuk menghadapi Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.
“Kami memiliki strategi yang sama, dan kami tidak selalu bisa membagikan rincian strategi ini kepada publik, termasuk kapan gerbang neraka akan dibuka, karena itu pasti akan terjadi jika semua sandera kami tidak dibebaskan hingga yang paling terakhir,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba-tiba sesumbar memperingatkan Hamas. Dia mengatakan akan membuka gerbang neraka jika Hamas tidak membebaskan semua sandera yang tersisa.
“Kami akan memusnahkan kemampuan militer Hamas dan kekuasaan politiknya di Gaza,” cetusnya.
Netanyahu berjanji akan memulangkan para sandera. Dia mengatakan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.
“Kami akan memulangkan semua sandera kami, dan kami akan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucap Netanyahu.
Dia menambahkan bahwa AS selalu mendukung Israel terkait isu Gaza. “Dukungan tegas Amerika Serikat soal Gaza akan membantu kami dalam mencapai tujuan ini lebih cepat dan mengarahkan kami menuju masa depan yang berbeda,” sebutnya.
Netanyahu juga mengatakan bahwa dirinya membahas dengan Rubio soal “visi berani masa depan Gaza” yang dicetuskan Presiden AS Donald Trump, dan menegaskan “akan berupaya memastikan visi tersebut menjadi kenyataan”. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pengusaha Harvey Moeis bakal melawan vonis tersebut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
“Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” kata kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Andi mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding tersebut. Dia mengaku akan mengkaji putusan banding PT DKI terhadap kliennya.
“Yang pasti kami akan pelajari, karena kan waktu putusan juga dibacakan kan kami juga sudah mendengar tapi yang ingin kami lihat adalah pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh karena yang kami, kuasa yang diberikan kepada kami itu ada beberapa. Jadi kami harus melihat semua pertimbangannya secara menyeluruh,” ujarnya.
Andi juga merupakan kuasa hukum untuk terdakwa lain dalam kasus ini, yaitu Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Dia mengatakan pihaknya juga belum menerima salinan putusan banding mereka.
Andi mengatakan upaya kasasi juga akan diajukan untuk Helena, Suparta, Reza, dan Mochtar. Dia menyoroti putusan banding terkait aset Helena.
“Nah, di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, kami tidak melihat seperti itu karena kemudian asetnya dirampas kembali, itu yang kami juga akan jadikan satu pertimbangan bagaimana nanti ke depannya kita akan susun kasasinya. Yang pasti adalah kami, untuk yang Helena kami fokusnya untuk tax amnesty,” ujarnya. (DON)