JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia, Hence Grontson Mandagi menegaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpotensi melanggar Hak Asazi Manusia (HAM) jika Surat Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode 2025 – 2028 tidak segera dicabut. Untuk itu Mandagi mendesak Presiden Prabowo segera mencabut SK penetapan Anggota Dewan Pers tersebut. 

Karena menurutnya, pelanggaran HAM tersebut terjadi karena hak konstitusional para pimpinan organisasi pers telah diamputasi dan ‘dirampok’ Dewan Pers periode 2022 – 2025 saat melaksanakan proses pemilihan Anggota Dewan Pers Periode 2025 – 2028 dan ‘celakanya’ Presiden ikut melegitimasi pelanggaran HAM tersebut melalui SK Presiden. 

“Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bahwa pelanggaran HAM itu terjadi, karena pemilihan Anggota Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sejatinya adalah hak organisasi wartawan namun telah diamputasi dan diambil alih oleh Dewan Pers,” terang Mandagi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/5/2025). 

Kondisi ini, lanjut Mandagi, merupakan penghianatan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan pers tahun 1999. Bahwa pada tahun 1999 pemerintah menetapkan UU Pers dengan pertimbangan : bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin. 

Selain pasal 28 UUD 1945, dasar hukum pengesahan UU Pers tahun 1999 adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 UUD 1945, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

“Sangat jelas dasar hukum pengesahan UU Pers adalah mengenai HAM yang dijamin oleh UU Pers,” tandas Mandagi. 

Pimpinan organisasi pers juga memiliki Hak atas perlindungan terhadap diskriminasi karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Pasal 27 UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dasar hukum yang mengatur pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Ketetapan ini mengakui HAM sebagai hak dasar setiap individu, yang melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Lebih tegas lagi dalam UU Pers, Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi menyatakan fungsi Dewan Pers bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan atau regulator, sehingga Dewan Pers tidak berhak menentukan sendiri isi peraturan pers. 

Hal itu disampaikan pemerintah dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor : 38/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak pemerintah pun mengurai tentang penjelasan  rinci yang tercantum dalam Memorie van Toelichting saat pembahasan RUU Pers tanggal 28 Juli 1999, bahwa penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden merupakan pengukuhan, sedang pemilihan anggota Dewan Pers diserahkan sepenuhnya kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 

“Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Dewan Pers kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, bukan kepada Dewan Pers. Oleh karena itu pembentukan Badan Pekerja pemilihan anggota Dewan Pers cacat hukum dan hasil pemilihannya pun seharusnya tidak sah, termasuk SK Presiden harus dicabut,” tegasnya. 

Mandagi menandaskan, Presiden seharusnya melindungi hak warga negara untuk diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana sumpah dan janjinya saat dilantik sebagai presiden, termasuk melindungi hak seluruh organisasi pers yang dikebiri Dewan Pers tentang hak memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers. 
Dewan Pers telah mengambil alih kewenangan organisasi pers secara paksa dengan modus pengaturan illegal organisasi konstituen Dewan Pers, namun tidak ada pihak yang berani menghentikannya. 

“Sebagai wujud perlindungan hak asazi warga negara, Presiden seharusnya segera mencabut atau membatalkan SK penetapan Anggota Dewan Pers karena mekanismenya tidak dipilih oleh seluruh organisasi pers berbadan hukum di Indonesia,” imbuh Mandagi, yang menyesalkan Presiden tetap menerbitkan SK tentang penetapan keanggoataan Dewan Pers meski sudah dijelaskan persoalan cacat hukumnya pada surat SPRI ke Presiden baru-baru ini. 

Atas kondisi ini, Mandagi menuturkan, Presiden Prabowo melanggar sumpah jabatannya saat dilantik sebagai presiden yaitu : “akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalanan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”  

Dewan Pers Periode 2025 – 2028 yang ditetapkan Presiden melalui SK Nomor Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers adalah hasil rekrutmen dan penjaringan Anggota Dewan Pers oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers. Puluhan calon anggota Dewan Pers yang tersaring kemudian dipilih hanya oleh 11 pimpinan organisasi konstituen Dewan Pers, tanpa keikutsertaan puluhan organsiasi pers berbadan hukum yang diakui pemerintah.  

Sungguh ironis, pemerintah tutup mata meski Konstituen Dewan Pers yang ditetapkan Dewan Pers tidak memiliki legal standing berdasarkan UU Pers, namun pemilihan Anggota Dewan Pers periode 2025 – 2028 tetap dipaksakan dilaksanakan atas inisiatif Dewan Pers sendiri. 

Sudah sangat jelas, sejarah terbentuknya UU Pers tahun 1999, Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Dewan Pers kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 

Lebih jelas lagi, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga secara tegas dalam keterangannya di MK pada perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021, bahwa sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 terdapat 40 organisasi yang ikut dalam pemilihan anggota Dewan Pers pertama, terdiri dari 33 organisasi wartawan dan 7 organisasi perusahaan Pers terjaring 121 nama calon anggota Dewan Pers. 

Artinya, DPR menyatakan, keanggotaan Dewan Pers yang ada saat ini adalah keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sejak tahun 2000. Faktanya, pemilih anggota Dewan Pers hanya 11 organisasi konstituen yang menyalahi ketentuan UU Pers sehingga hasilnya cacat hukum. 

Mandagi juga menekankan, jangan sampai keterangan pemerintah dan DPR yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi hanya akal-akalan untuk menggagalkan uji materi yang disampaikan pemohon pada perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021. Karena pada prakteknya, Pemerintah, DPR RI, dan Dewan Pers tidak sejalan dalam implementasinya terkait putusan MK tersebut bahwa Dewan Pers bukan lembaga regulator. 

“Atas seluruh kondisi yang ada saat ini, tidak mengurangi kekaguman saya, dengan ini kami berharap Presiden Prabowo dapat bertindak sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Presidennya para kaum elit pers dan oligarki media. Dan jika SK tentang Dewan Pers tidak dicabut maka kami terpaksa akan mengajukan gugatan di PTUN,” pungkasnya. (RED)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan keterangan Biro Pers Istana, Rabu (14/5/2025), Prabowo disambut langsung oleh Sultan Hassanal Bolkiah setiba di halaman utama Istana Nurul Iman. Prabowo kemudian diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Brunei Darussalam berkumandang, yang diiringi 21 dentuman meriam kehormatan.

Prabowo dan Sultan Hassanal Bolkiah kemudian melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan, menandai penghormatan resmi dari tuan rumah kepada kepala negara tamu.

Setelahnya, dilakukan sesi perkenalan resmi antardelegasi. Sultan Hassanal Bolkiah memperkenalkan anggota Keluarga Kerajaan serta jajaran kabinet Kerajaan Brunei. Selanjutnya, Grand Chamberlain memperkenalkan anggota parlemen dan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, disusul Kepala Protokol Brunei yang memperkenalkan para kepala perwakilan asing di Brunei.

Prabowo turut memperkenalkan para anggota delegasi Indonesia yang mendampingi dalam kunjungan kenegaraan ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah.

Seusai prosesi penyambutan, Prabowo bersama delegasi mengadakan courtesy call dengan Sultan dan Keluarga Kerajaan. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan hangat, mencerminkan eratnya hubungan persaudaraan kedua negara.

Pertemuan bilateral kedua pemimpin pun digelar menyusul prosesi tersebut, membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Rangkaian acara ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang diselenggarakan oleh Sultan Hassanal Bolkiah untuk menghormati kunjungan Presiden Prabowo dan rombongan. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kekuatan personel total 2.818 personel. BKO Mabes Polri 108 personel, Korbrimob 200 personel, pemda DKI 38 personel, dan Satgasda fungsi Polda Metro Jaya 2.217 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).

Ade Ary menjelaskan pengamanan dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama penyelenggaraan Sidang PUIC serta rangkaian kegiatan terkait. Dia juga mengimbau agar masyarakat ikut demi mendukung kelancaran kegiatan ini.

Dia juga mengimbau agar masyarakat bisa menghindari kawasan sekitar gedung MPR/DPR/DPD RI pada saat pelaksanaan kegiatan. Dia juga meminta agar masyarakat ikut menjaga nama baik negara dalam kegiatan internasional seperti ini.

“Hindari kawasan gedung DPR/MPR RI dan hotel-hotel yang menjadi lokasi kegiatan, terutama pada tanggal 14 Mei 2025, guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar Ade Ary.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga nama baik Indonesia di mata dunia dengan menunjukkan kedewasaan dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya selama kegiatan internasional ini berlangsung,” pungkasnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kenapa sih saya bikin MK? Kenapa sih saya bikin KPK? Saya loh boleh sombong. Melihat begini sedih saya,” kata Mega saat acara peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di BRIN, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Megawati tak menjelaskan secara gamblang mengapa kini sedih melihat MK dan KPK. Megawati justru lalu meminta para peserta peluncuran buku untuk tepuk tangan.

“Lah betul, tepuk tangan aja Bu, gitu loh jangan takut-takut, kelihatan kan ragu,” ujarnya.

Mega Megawati melihat ada hadirin yang tak tepuk tangan. Megawati mengatakan selalu teriak merdeka ketika dalam acara partainya, dan diikuti oleh para kader.

“Eh ntar, kok yang lain nggak nepok? Jangan Bu, kemandirian itu namanya, biar sendiri aja, orang bener kok. Ayo gitu loh, saya tuh ingin apa ya, saya kalau disuruh gini-gini itu saya suka mikir, saya suka malas kayaknya apa audience-nya tuh cuma diem,” ucapnya.

“Oh kalau di partai saya saya teriak merdeka, merdeka. Semua pada ngikut lah di sini malu entar aku dipikir wong edan merdeka merdeka terus nggak dijawab,” imbuhnya. (HAN)