JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan bahwa ia menyampaikan hal ini langsung kepada Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, yang mengunjungi Beirut, Lebanon pekan lalu.
Hal itu disampaikan Aoun dalam sebuah wawancara dengan media Al Arabiya, Selasa (19/8/2025).
Ia mengatakan hubungan Lebanon dengan Iran “didasarkan pada rasa hormat,” dan menambahkan: “Iran adalah negara sahabat, tetapi atas dasar menjaga kedaulatan kami … pesan kami jelas: Iran tidak akan ikut campur dalam urusan kami.”
Presiden Lebanon itu juga menekankan bahwa masalah perlucutan senjata kelompok milisi Hizbullah “adalah keputusan Lebanon dan bukan urusan Iran.”
Kunjungan Larijani tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan menyusul pidato pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang memicu reaksi keras dan memperumit situasi politik.
Qassem menuduh pemerintah Lebanon “menyerahkan Lebanon kepada Israel” dengan keputusannya untuk melucuti senjata Hizbullah. Dia mengingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan “perang saudara.” Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam pernyataan tersebut, menolak apa yang ia sebut sebagai “ancaman terselubung.”
Otoritas Lebanon baru-baru ini mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Hizbullah dan Iran. Baik Presiden Aoun maupun Perdana Menteri Nawaf Salam mengatakan kepada Larijani pekan lalu, bahwa mereka menolak “campur tangan apa pun” dalam urusan internal Lebanon. Ini disampaikan menyusul kritik Iran terhadap keputusan perlucutan senjata Hizbullah.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan Lebanon-Iran, para pejabat senior Lebanon telah menyampaikan hal ini secara blak-blakan dan terbuka kepada utusan Iran tersebut.
Diketahui bahwa Iran tetap menjadi pendukung utama Hizbullah, menyediakan uang dan senjata selama beberapa dekade.
Langkah pemerintah Lebanon tersebut – yang digambarkan oleh para penentang Hizbullah sebagai “bersejarah” – merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS yang mengakhiri perang Hizbullah-Israel pada 27 November lalu. Keputusan tersebut menetapkan bahwa hanya lembaga keamanan dan militer resmi Lebanon yang boleh membawa senjata. (BAS)
Caracas –
“Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional — milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai,” kata Maduro dalam pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).
Data resmi menyebutkan bahwa milisi Venezuela, yang dibentuk oleh pendahulu Maduro, mending Hugo Chavez, beranggotakan sekitar 5 juta personel — meskipun jumlah sebenarnya diyakini lebih kecil dari itu. Total populasi Venezuela sendiri mencapai sekitar 30 juta jiwa.
Maduro, dalam pernyataannya, mengecam “munculnya kembali ancaman yang berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal” dari AS.
Awal bulan ini, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro, yang menghadapi tuduhan perdagangan narkoba, menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 812,4 miliar.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan akan mengerahkan sekitar 4,5 juta anggota milisi sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai “ancaman” Amerika Serikat (AS) Hal ini setelah Washington menaikkan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro dan meluncurkan operasi antinarkoba di kawasan Karibia.
Washington, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.
Militer AS juga dilaporkan mengerahkan beberapa kapal ke kawasan Karibia bagian selatan, sebagai bagian dari tindakan keras Trump terhadap kartel narkoba Amerika Latin. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengatakan uang tersebut seharusnya bisa masuk ke sektor produktif. Namun justru hilang karena masyarakat banyak yang menjadi korban scam dan praktik keuangan ilegal.
“Bagaimana partisipasi masyarakat bisa kita harapkan, apabila uang tersebut justru tidak masuk ke sektor produktif, melainkan hilang karena menjadi korban berbagai aktivitas keuangan ilegal yang angkanya sudah lebih dari Rp 120 triliun. Ini sangat menyedihkan,” kata Frederica dalam acara Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Berdasarkan data Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), periode 1 Januari-29 Juli 2025 tercatat ada 1.840 entitas keuangan ilegal yang dihentikan. Dari jumlah itu, 1.556 merupakan pinjaman online ilegal dan 284 investasi ilegal.
Sepanjang periode yang sama, jumlah pengaduan yang masuk mencapai 11.137 laporan, terdiri dari 7.929 pinjol ilegal dan 2.208 investasi ilegal. Selain itu, ada 2.422 nomor telepon terkait aktivitas keuangan ilegal dan 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban scam, yang sudah diblokir.
OJK mencatat, nilai kerugian akibat investasi ilegal sejak 2007 hingga kuartal I 2025 sudah menembus Rp 142,13 triliun.
Tak hanya itu, masalah penipuan (scam) juga semakin memprihatinkan. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat ada 225.281 laporan yang masuk. Total rekening yang terlibat mencapai 359.733, dengan 72.145 rekening di antaranya sudah diblokir. Adapun kerugian masyarakat tercatat sebesar Rp 4,6 triliun, sementara dana yang berhasil diblokir Rp 349,3 miliar. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan alokasi anggaran sebesar ini ditetapkan berdasarkan jumlah penerima MBG pada 2026 nanti yang akan mencapai 82,9 juta orang. Dengan jumlah penerima sebanyak itu, ia memperkirakan program ini akan menelan sekitar Rp 1,2 triliun setiap harinya.
Dengan asumsi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berproduksi sebanyak 20-21 hari per bulan, maka besaran dana yang diperlukan untuk menyediakan makan gratis ini ditaksir bisa mencapai Rp 25 triliun setiap bulan, atau Rp 300 triliun dalam setahun.
“Untuk dana Rp 335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi makan bergizi. Karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp 25 triliun per bulan. Karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta,” kata Dadan dalam Talkshow Potret 1 Tahun BGN, Selasa (19/8/2025).
Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang mencapai Rp 335 triliun sepanjang 2026 mendatang. Jumlah dana yang disiapkan untuk makan gratis ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari alokasi yang ditetapkan pada 2025 sebesar Rp 71 triliun.
“Jadi kalau akhir tahun itu 82,9 juta tercapai, maka tahun depan kami akan mulai dari awal Januari dengan melayani 82,9 juta untuk 20-21 hari per bulan, kemudian 12 bulan selama 1 tahun. Jadi hitungannya demikian,” sambungnya.
Sementara itu, untuk sisa anggaran jumbo tadi akan dialokasikan untuk operasional BGN hingga dukungan manajemen. Termasuk salah satunya untuk biaya proses digitalisasi pelaksanaan makan gratis agar setiap pengeluaran SPPG tercatat dan mudah dipantau.
“Jadi sebagian besar sih uangnya mungkin hampir 75% itu untuk intervensi makan bergizi,” tegasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Salah satu gudang yang disita berada di wilayah Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Beberapa pakaian bekas telah ditumpuk dengan rapi untuk siap diedarkan.
Pakaian bekas tersebut langsung dipasang garis segel oleh petugas untuk diamankan. Penyitaan tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, TNI, Polri, BIN, dan BAIS.
“Jadi barang-barang ini ada di 11 gudang. Semua adalah barang bekas atau pakaian bekas, yang berasal dari Korea Selatan, Jepang, dan China,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Selasa (19/8/2025).
Penyitaan dilakukan setelah petugas melakukan pengawasan terhadap 11 pabrik pada 14 Agustus dan 15 Agustus 2025 lalu. Gudang penyimpanan pakaian bekas itu berada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Pemerintah sita belasan ribu bal pakaian impor bekas dari sejumlah gudang di Bandung Raya. Pakaian bekas tersebut berasal dari negara, Korea Selatan, Jepang, dan China.
Pakaian bekas dari tiga gudang turut disita dengan total barang sekitar 5.130 bal. Dari jumlah tersebut mempunyai nilai ekonomi sejumlah Rp24,75 miliar.
Kemudian sebanyak lima gudang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung dengan jumlah sekitar 8.061 bal. Nilai dari jumlah tersebut mencapai Rp44,2 miliar.
Setelah itu tiga gudang lainnya terdapat di Kota Cimahi dengan jumlah sebanyak 6.200 bal. Dari jumlah tersebut nilai ekonominya sebanyak Rp43,4 miliar.
“Jadi total barang-barang impor pakaian bekas ini sebanyak 19,391 bal. Total nilai dari barang ilegal ini adalah Rp 112 miliar 350 juta,” ungkapnya.
Pemerintah akan berkomitmen dalam memerangi pakaian bekas impor. Pasalnya, kata Budi, adanya pakaian bekas tersebut mengganggu industri pakaian yang ada di dalam negeri.
“Barang-barang ini akan mengganggu industri di dalam negeri, industri tekstil, akan mengganggu UMKM kita, dan juga konsumen tidak terlindungi dengan baik. Jadi banyak industri kita tidak bisa bersaing karena ada beberapa produk pakaian bekas yang dilarang masuk,” ucapnya.
Adanya pakaian bekas impor tersebut melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku. Kemudian dari segi konsumen pun akan terganggu dengan adanya pakaian tersebut.
“Konsumen juga tidak terlindungi karena barang-barang bagian bekas ini jelas bisa menyebabkan masalah kesehatan, karena ini ada virus dan sebagainya,” kata Budi.
Budi menyebutkan petugas gabungan telah melakukan pengawasan beberapa hari terhadap perusahan yang melakukan aktivitas tersebut. Kemudian setelah itu langsung mengamankan para tersangka dan barang bukti pakaian bekas impor.
“Sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan importir, nanti kita akan kita lanjutkan, tapi sudah ada ya (tersangka). Ada dari sekitar tujuh perusahaan. Semuanya ada di 11 gudang tadi ya, ada di 11 gudang, ini salah satu gudangnya,” tegasnya.
Pakaian bekas tersebut nantinya akan disebarkan oleh para perusahaan ke berbagai kota di Indonesia. Namun saat ini aksi tersebut batal dilakukan sebelum terciduk petugas gabungan.
“Mereka setelah sampai di sini akan disebarkan ke beberapa daerah termasuk Jakarta, Surabaya, dan sebagainya untuk dijual. Jadi ini akan didistribusikan ke pasar-pasar di seluruh Indonesia,” tuturnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Pada RAPBN tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan fiscal buffer sebesar Rp 60 triliun,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).
Pemanfaatan SAL disebut sebagai sumber pembiayaan non-utang yang selama ini menjadi instrumen strategis menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah memastikan pengelolaan SAL tetap efisien dan optimal untuk memperkuat stabilitas APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kebijakan yang dirancang mencakup penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek dengan profil risiko yang terkendali. Apabila dibutuhkan, SAL juga dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit APBN,” demikian isi dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 60 triliun pada 2026. Dana ini akan dipakai untuk mengurangi penarikan utang dan memperkuat cadangan fiskal pemerintah.
Rencana penggunaan SAL di 2026 ini lebih kecil dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp 85,6 triliun. Pada tahun ini, SAL dipakai untuk menekan penerbitan SBN, membiayai belanja prioritas, hingga menutup defisit anggaran.
Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan SAL paling tinggi terjadi di 2021 sebesar Rp 143,96 triliun. Pada 2022, pemerintah tidak memakai SAL untuk menutup defisit APBN. Baru di 2023 penggunaan SAL kembali dilakukan sebesar Rp 35 triliun, lalu naik menjadi Rp 56,38 triliun di 2024.
“Pengelolaan SAL sebagai buffer likuiditas menjadi krusial untuk menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global,” tulis dokumen itu. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga hadir dalam rapat tersebut.
Rio Dondokambey dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan persetujuannya agar RUU APBN itu dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
“Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026,” ujarnya dalam rapat tersebut, Selasa (19/8/2025).
Ia sebelumnya menyoroti beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, program kedaulatan energi, hingga anggaran pendidikan. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan penjelasan atas target tersebut.
Sebanyak 8 fraksi menyampaikan pandangannya umum terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dan nota keuangan pemerintah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di DPR RI.
“Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat,” tambah dia.
Senada, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Hamka Baco Kady juga setuju agar RUU APBN 2026 dibahas ke tahap selanjutnya. Hamka menyinggung beberapa program strategis dalam RAPBN seperti target lifting minyak, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga koperasi merah putih.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 dan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut,” sebut Hamka. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Selasa (19/6/2025), anggaran pembangunan IKN tersentralisasi pada lembaga Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Besarannya mencapai Rp 6,26 triliun. Anggaran itu terbagi untuk program pengembangan kawasan strategis senilai Rp 5,7 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen Otorita IKN senilai Rp 553 miliar.
Sejauh ini anggaran IKN terpusat di Badan Otorita IKN, tidak nampak anggaran pembangunan IKN pada kementerian atau lembaga lainnya dalam dokumen Nota Keuangan.
Sebelumnya Kepala Badan Otorita IKN dalam pembahasan anggaran di depan Komisi II DPR pernah meminta agar anggaran tahun 2026 untuk Otorita IKN ditambah sebesar Rp 16,13 triliun. Kala itu Basuki memaparkan pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) hanya senilai Rp 5,05 triliun. Dengan begitu, dia mengusulkan agar Otorita IKN mendapatkan anggaran hingga Rp 21,1 triliun.
“Pada 2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp 16,13 triliun,” ungkap Basuki dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025) yang lalu.
Di tahun 2025 sendiri Otorita IKN mendapatkan kucuran dana senilai Rp 13,5 triliun untuk membangun ibu kota baru. Jumlah itu sudah termasuk adanya tambahan senilai Rp 8,1 triliun yang cair pada April 2025 yang lalu.
Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipatok Rp 6,26 triliun di tahun 2026. Hal ini tercatat dalam dokumen Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2026.
Dia juga menjelaskan, anggaran Otorita IKN sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto selama periode 2025-2028. Rinciannya 2025 sebesar Rp 14,40 triliun, 2026 sebesar Rp 17,08 triliun, 2027 sebesar Rp 14,64 triliun, dan 2028 sebesar Rp 2,68 triliun. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir dari Bloomberg, Selasa (19/8/2025), sekitar pukul 09.20 WIB dolar AS berada pada level Rp 16.244 atau menguat 46 poin (0,28%). Dolar AS dibuka pada level Rp 16.232/US$.
Nilai tukar dolar AS hari ini diperdagangkan di rentang Rp 16.226 sampai Rp 16.244. Sementara itu, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya terlihat bervariasi.
Dilansir dari Reuters, investor kini menanti simposium tahunan bank sentral AS (The Fed) di Jackson Hole, Kansas City pada 21-23 Agustus 2025. Ketua The Fed Jerome Powell dijadwalkan memberikan pandangan tentang prospek ekonomi dan arah kebijakan bank sentral.
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Penguatan membawa mata uang Paman Sam itu berada di level Rp 16.200-an/US$
Analis pasar independen Tina Teng mengatakan pasar masih berhati-hati karena para pelaku pasar mempertimbangkan kemungkinan implikasi-implikasi untuk pasar energi global.
“Dolar AS kian kokoh terhadap sejumlah mata uang utama, sementara sentimen risk-on masih mendominasi pasar saat ini,” tambahnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
Pengurus Pusat Gereja HKBP menggelar aksi damai dan doa bersama yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat Gereja HKBP yakni Oppui Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan, M.ST. di Taman Proklamasi Jakarta Pusat pada Senin (18/8/2025) pagi.
Pada kesempatan tersebut, ada juga sejumlah organisasi masyarakat yang turut serta berpartisipasi menyampaikan aspirasi mereka, diantaranya adalah Forum Perjuangan Masyarakat Habinsaran, Borbor dan Nassau Kabupaten Toba (Forpemas Habornas)
.
Ketua Forpemas Habornas, Drs. Parasman Pasaribu, MM, yang diberi waktu sekitar 2 menit berorasi secara tegas menyerukan, “Merdeka! Tutup TPL! Desa Natinggir Kabupaten Toba belum merdeka!” diikuti dengan seruan lantang masyarakat yang setuju dengan pernyataan tersebut.
“Kami dari Forum Perjuangan Masyarakat Habornas merasa senang lantaran diberi waktu untuk berorasi mendesak pemerintahan Presiden Prabowo dan Menteri Kehutanan untuk mau hadir menutup TPL,” ujar Parasman ketika ditanyai mengenai partisipasi kelompoknya dalam kegiatan aksi damai tersebut. Ia pun menyatakan bahwa kehadiran Forpemas Habornas tidak sekedar untuk berdoa, tetapi juga bersaksi dan meminta kepada Oppui Ephorus HKBP untuk menghajar TPL yang selama ini telah dinilai tidak berpihak pada kelestarian alam maupun Masyarakat Adat Toba.
Sementara itu, seorang anggota Forpemas Habornas lainnya bernama Maruli Siahaan juga mengatakan sangat mendukung aksi hari ini. “Bila perlu bersama masyarakat Batak yang ada di seluruh dunia kompak mendesak pemerintah Pusat supaya segera mencabut SK Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atau HPHTI,” tegasnya.
Hal ini dikarenakan SK tersebut juga telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang diberikan kepada PT. Inti Indorayon Utama.
Maruli menambahkan, “Sejak awal kehadirannya di tahun 1980-an, PT. TPL disinyalir selalu menciptakan multidimensi krisis di Tano Batak. Mulai dari perampasan tanah dan sumber penghidupan Masyarakat Adat Batak.
Kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang mempertahankan wilayah adatnya, bahkan juga sudah melakukan penggundulan hutan dan pengrusakan lingkungan di Wilayah Adat sampai menimbulkan bencana ekologis.
Masalah ini disampaikan oleh Maruli menjadi poin penting dalam kajian kelompok Masyarakat Adat yang didukung oleh Forpemas Habornas.
“Diduga juga terdapat praktik perbudakan modern bagi para pekerja PT. TPL. Semuanya ini perlu ditelisik lagi oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja.” tandasnya.
Ketika dimintai tanggapan dari manager media PT. TPL, Salomo Sihotang, pihaknya memberikan beberapa poin jawaban sebagai berikut:
• Bahwa TPL telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun dan berkomitmen membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui berbagai dialog, sosialisasi, dan program kemitraan yang telah dilakukan bersama Pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
• Bahwa secara tegas menolak tuduhan bahwa operasional TPL menjadi penyebab bencana ekologi sebab telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang;
• Bahwa TPL menjalankan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi;
• Bahwa pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan Lembaga independen dan tersertifikasi untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku;
• Bahwa kegiatan peremajaan pabrik dilakukan dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan;
• Bahwa audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dilakukan pada tahun 2022-2023 dan hasilnya menyatakan bahwa TPL taat mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial;
• Bahwa perusahaan menjalankan secara berkelanjutan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan yang menyasar kebutuhan nyata masyarakat sekitar wilayah operasional dan dilaporkan kepada pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya;
• Bahwa TPL melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum, dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan. Dengan sistem tanam-panen berkelanjutan, perusahaan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga dilaporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan. Dari luas konsesi sebesar 167.912 ha, Perseroan hanya mengembangkan sekitar 46.000 ha sebagai perkebunan eucalyptus dan mengalokasikan sekitar 48.000 ha sebagai area konservasi dan kawasan lindung yang dijaga oleh Perseroan dengan komitmen menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya;
• Bahwa TPL mempekerjakan lebih dari 9.000 orang, baik pekerja langsung maupun tidak langsung, dan didukung oleh lebih dari 4.000 Kelompok Tani Hutan dan pelaku UMKM. Bila termasuk keluarga dari para pekerja dan mitra tersebut, maka jumlah masyarakat yang bergabung pada keberadaan perusahaan mencapai sekitar 50.000 jiwa, belum termasuk kedai pengecer dan bengkel kecil di sekitar areal kerja dan jalur logistik. Ini menunjukkan peran penting TPL dalam mendukung perekonomian lokal dan regional,
• Bahwa TPL menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun berharap hal tersebut didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Perusahaan membuka ruang dialog dan menerima masukan dari semua pihak guna menciptakan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di wilayah Tano Batak. (**)