JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sejauh ini menurut saya Kejagung sudah on the track, dan ini suatu langkah maju karena Sritex yang tutup gegara pailit tapi mampu dibongkar dugaan korupsinya oleh Kejagung, memang harus diusut tuntas itu, dengan cara apa? Harus ditempeli atau digabung dengan pencucian uang,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Boyamin menilai perkara pencucian uang harus dikejar Kejagung untuk melihat aliran uang hasil korupsi pada kasus tersebut. Ia menyinggung PT Sritex sempat disebut untung tapi ternyata rugi.
“Karena apa? Nanti untuk lihat aliran uang dari hasil pinjaman bank-bank BUMN atau BUMD itu digunakan untuk apa dan proses-prosesnya seperti apa, karena katanya untung kok rugi. Juga berkaitan dengan untuk memberi efek maksimal terhadap mengganti kerugian negaranya, kalau dengan pencucian uang kan bisa ditelusuri ini dibelanjakan apa, digunakan untuk apa,” ucap dia.
“Karena kan seperti kemarin pernyataan Kejagung katanya hasil korupsi dibelikan tanah atau properti yang tidak produktif gitu, sehingga membuat makin rugi dan makin macet pinjamannya. Padahal semestinya pinjaman itu untuk menjalankan atau mengembangkan organisasi dari perusahaan. Nah itu yang kemudian perlu dilacak dengan pencucian uang,” lanjutnya.
Kemudian, Boyamin juga mendorong Kejagung mengejar semua pihak, baik kreditur atau pihak bank dan debitur atau jajaran direksi PT Sritex. Kemudian, dari debitur atau PT Sritex, kata Boyamin, Kejagung perlu memeriksa pihak yang memanipulasi laporan keuangan PT Sritex.
“Termasuk yang diduga manipulasi keuangan yang tadinya untung ternyata rugi, atau sebaliknya ini laporan laporan keuangan Sritex ini kan laporan keuangan terbuka, jualan saham, TBK, nah ini ada laporan keuangan ke pasar modal, nah ini kalau memang ada yang membantu untuk dugaan memanipulasi laporan keuangan ya harus dimintai keterangan dan dimintai pertanggungjawaban juga, kalau alat bukti cukup ya jadi tersangka,” jelas dia.
“Karena ini tanpa peran yang diduga manipulasi keuangan nggak terjadi, dan ini kan salah satu yang membuat bank kucurkan pinjaman juga dari laporan keuangan dianggap masih untung atau sehat, ternyata di dalamnya busuk misalnya,” sambungnya.
Ia juga menyarankan Kejagung mengejar pihak bank dan pihak PT Sritex lainnya yang diduga terlibat dalam pusaran kasus tersebut. “Pihak-pihak yang disasar ya dari kedua belah pihak, artinya debitur dan kreditur. Kemarin kan sudah dijadikan tersangka beberapa kreditur, itu artinya dari pihak bank. Kalaupun dikembangkan masih ada bank lain atau dari bank yang sudah ditetapkan tersangka ada keterlibatan ya harus diproses hukum sehingga bangunan hukumnya jadi sempurna. Di Sritex juga gitu, selain direksi, komisaris juga bisa, kalau terakhir komisaris ya direksinya,” imbuh dia. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kebakaran tersebut dilaporkan pada pukul 22.02 WIB setelah percikan api di kabel merambat ke rumah warga. Syarifudin menyebut warga sempat mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), namun kadung membesar.
“Diduga dari percikan kabel listrik di lantai 2 merambat ke rumah warga. Sudah dicoba untuk dipadamkan oleh warga menggunakan APAR namun api terus membesar,” ujarnya.
Rumah di Jalan Jembatan II Barat, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar) kebakaran. Kebakaran dipicu masalah kelistrikan di rumah tersebut.
“Objek terbakar rumah. Dugaan penyebab sementara fenomena listrik,” kata kata Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin, kepada wartawan.
Sebanyak 15 unit mobil damkar dan 75 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan pada pukul 23.01 WIB.
“Waktu selesai operas pukul 23.01 WIB. Situasi pemadaman selesai. Korban nihil,” imbuhnya.
Luas area yang terbakar sekitar 46 meter persegi. Kebakaran itu menyebabkan 7 jiwa dari 2 keluarga terdampak dengan kerugian materiel sekitar Rp 100 juta. (MAD)
Seoul –
Otoritas pemilu Korea Selatan secara resmi mendeklarasikan kandidat dari Partai Demokrat Lee Jae-myung sebagai presiden terpilih. Lee telah memenangkan pemilihan dadakan yang dipicu oleh pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas upaya darurat militer yang gagal.
“Masa jabatan presiden dimulai saat pemenangnya dikonfirmasi, jadi saya sekarang akan mengonfirmasi waktunya. Waktu saat ini adalah 6.21 pagi (21.21 GMT),” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Nasional Roh Tae-ak, seperti dilansir AFP, Rabu (4/6/2025).
“Komisi Pemilihan Umum Nasional dengan ini mendeklarasikan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat sebagai presiden terpilih,” imbuhnya.
Sementara dilansir Yonhap News Agency, Lee langsung memangku jabatan tanpa masa transisi. Sebab pemilihan dadakan diadakan pada hari Selasa untuk menggantikan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang digulingkan karena upaya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Martuasah menjelaskan, tiga orang yang ditangkap adalah L alias B, MY, dan PR. Dia menyebutkan ketiganya merupakan marketing dari 3 situs judi online.
Polisi turut menyita beberapa barang bukti, mulai handphone hingga lembar kertas rekapan nomor untuk judi. Ada juga sejumlah uang tunai yang turut diamankan.
Martuasah mengatakan penangkapan terhadap tiga orang berinisial L alias B, MY dan PR atas kerja sama yang dilakukan bersama Polsek Kawasan Muara Baru. Dia juga menyampaikan pemberantasan judi online ini tindak lanjut mendukung program Kapolri dan Presiden.
“Pengungkapan tiga pelaku judi online tersebut, sesuai dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta program Presisi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait pemberantasan perjudian baik secara online maupun konvensional,” jelas Martuasah.
Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar praktik judi online selama periode Mei. Sebanyak tiga orang selaku marketing situs judi online pun turut diamankan.
“Tiga pelaku yang berperan sebagai marketing judi online,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing kepada wartawan.
“Kami berkomitmen untuk memberantas segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun online, demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, terhadap website dan situs judi ini, juga akan kita lakukan pendalaman penyelidikan dengan bekerja sama dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya dan PPATK untuk mencari jaringannya serta bandarnya,” tegasnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Irjen Agus menyebut langkah tersebut merupakan program jangka panjang. Dia mengajak jajarannya untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penindakan.
“Oleh sebab itu, kebijakan kita semuanya Korlantas untuk bisa melakukan penegakan hukum, tentunya menggunakan langkah-langkah yang tepat dari sosialisasi, nanti ada peringatan peringatan, ada penempelan stiker,” jelasnya.
Irjen Agus menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menindak kendaraan overload overdimensi ini. Jika diperlukan, nantinya akan dibentuk satuan tugas (Satgas) untuk melakukan penindakan.
“Baik dari sosialisasi nanti ada peringatan, termasuk nanti juga ada normalisasi. Kami sudah jelas tadi sudah mendapat arahan dari Pak Menko (AHY), bahkan mana perlu nanti kita akan buatkan Satgas. Agar supaya bertindak secara komprehensif untuk kepentingan keselamatan,” ujarnya.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan pihaknya akan menindak kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan (overload dan overdimension). Irjen Agus menargetkan angka kecelakaan berkurang hingga 50 persen.
“Jadi penegakan hukum overdimensi dan overload ini semata-mata untuk keselamatan jiwa baik itu pengemudi, pengguna jalan. Sehingga decade of action yang mengamanatkan kepada kita semua bagaimana dengan RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) kita bisa mengurangi angka kecelakaan 50 persen,” kata Irjen Agus kepada wartawan, Selasa (3/6/2024). (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Penggerebekan tersebut dilakukan di sebuah rumah di Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuansing, pada Senin (2/6) siang. Upaya tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan adanya aktivitas mencurigakan di sebuah rumah.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek memerintahkan Ps Kanit Reskrim Aipda Ronaldi Alflen dan anggotanya untuk melakukan penyelidikan. Benar saja, saat digerebek, terdapat tiga orang pria yang tengah berpesta sabu.
“Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan penggerebekan dan menemukan tiga pria sedang berada di dalam satu kamar rumah tersebut,” kata Iptu Edi, dalam keterangannya, Selasa (3/6/3035).
Ketiganya, masing-masing berinisial DN (39), N (42), dan M (42) langsung diamankan polisi. Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.
“Barang bukti yang disita berupa satu paket plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 0,14 gram, empat plastik bening kecil dalam keadaan kosong, satu buah kaca pirek bekas pakai, satu set alat hisap (bong), serta tiga buah mancis,” paparnya.
Ketiganya kemudian dibawa ke Polsek Kuantan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka juga dites urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine.
Ketiga pelaku dijerat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
Kapolres kuatan Singingi AKBP Angga F Herlambang menyampaikan upaya tersebut dilakukan agar wilayah Kuantan Singingi zero narkoba. Lebih lanjut, ia juga meminta masyarakat untuk melapor apabila menemukan transaksi narkoba atau kegiatan lain yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Berlokasi di PT DU, salah satu agen pengurusan TKA. Penyidik menemukan adanya dokumen yang mencatat, terkait dengan rekapitulasi pemberian untuk pengurusan TKA tersebut. Penyidik juga menemukan dokumen-dokumen terkait lainnya,” kata Budi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).
Lokasi selanjutnya adalah agen TKA yang berlokasi di Jakarta Timur. Penyidik menemukan sejumlah data elektronik dalam penggeledahan itu.
“Lokasi kedua di PT LIS yang berlokasi di Jakarta Timur. Penyidik menemukan adanya data elektronik terkait dengan pencatatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemenaker,” ucapnya.
KPK telah menggeledah tiga lokasi terkait perkara korupsi kepengurusan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). KPK turut menyita uang Rp 300 juta hingga sejumlah dokumen.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan pada Selasa (27/5/2025). Lokasi pertama yaitu agen penyalur TKA di kawasan Jakarta Selatan.
Yang ketiga, digeledah rumah PNS Kemnaker di Jakarta Selatan. KPK menyita dokumen aliran uang hingga uang tunai Rp 300 juta.
“Penyidik mengamankan dokumen aliran uang terkait dengan pengurusan RPTKA, buku tabungan yang diduga sebagai penampungan dari dugaan pemerasan tersebut, serta uang tunai sejumlah sekitar Rp 300 juta. Dan penyidik juga melakukan penyitaan terhadap beberapa sertifikat bukti kepemilikan kendaraan bermotor,” tuturnya.
Kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kasus ini terjadi selama periode 2020-2023.
Total ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga oknum pejabat di Kemnaker memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.
“Oknum Kemenaker pada Dirjen Binapenta, memungut/memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12e dan/atau menerima gratifikasi Pasal 12B terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia,” kata Plt Depdak KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Selasa (20/5).
Pemerasan yang terjadi di Kemnaker dalam kasus ini telah terjadi sejak 2019. Uang yang terkumpul dari praktik itu mencapai Rp 53 miliar. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, disiapkan anggaran hingga Rp 49,3 triliun untuk gaji ke-13. Pencairan gaji ke-13 diyakini dapat menggenjot perekonomian apalagi di waktu yang sama pemerintah juga memberikan sederet kebijakan insentif bagi masyarakat.
“Seperti diketahui gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran Rp 49,3 triliun termasuk untuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji ke-13, maka paket stimulus dan akselerasi program pemerintah maka diharapkan momentum pertumbuhan bisa terus dijaga,” papar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Juni dan Juli 2025. Total ada lima insentif yang diberikan pemerintah dalam paket kebijakan ini, mulai dari diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, diskon iuran JKK, bantuan subsidi upah, hingga tambahan bansos.
Sri Mulyani juga memaparkan total keseluruhan anggaran yang dihabiskan dari 5 program itu mencapai Rp 24,4 triliun. Dari kocek negara dikucurkan sebesar Rp 23,59 triliun dan Rp 850 miliar lagi dari kocek swasta.
“Total keseluruhan paket Rp 24,4 triliun, Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,8 triliun dari dunia usaha,” ungkap Sri Mulyani.
Rinciannya, diskon transportasi untuk kereta api, tiket pesawat, dan kapal laut Rp 940 miliar dari APBN. Kemudian, diskon tarif tol senilai Rp 650 miliar dari kocek swasta. Lalu, tambahan bansos senilai Rp 11,93 triliun dari APBN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 10,72 triliun dari APBN, dan perpanjangan diskon iuran JKK Rp 200 miliar non APBN. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Rencana kesepakatan terhadap keempat isu tersebut akan dibahas pada hari Kamis, 5 Juni 2025,” kata Said Iqbal, Senin (2/6/2025).
Empat isu yang akan disampaikan adalah:
1. Tolak Penghapusan Sumbangan dan Tunjangan Pensiunan PT Pos Indonesia
2. Angkat Perbudakan Mitra Pos menjadi Karyawan Langsung PT Pos Indonesia
3. Tolak Kenaikan Iuran dan KRIS BPJS Kesehatan
4. Stop PHK-hapus Outsourcing
Demo ribuan buruh yang sebelumnya direncanakan di depan gedung DPR RI dan Istana Merdeka besok dibatalkan. Demo itu batal setelah adanya diskusi antara buruh, pemerintah, dan DPR RI.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada empat tuntutan dalam demo tersebut. Namun, setelah diskusi digelar, akan dijadikan kesepakatan bersama.
Said mengatakan terkait isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, telah disepakati bahwa pada 5 Juni 2025 akan dilakukan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara. Dua isu lainnya akan dibahas pada tanggal yang sama bersama KSP-PB, pemerintah, dan pimpinan DPR.
“Dengan telah tercapainya kesepahaman untuk mencari solusi bersama atas keempat isu tersebut pada hari Kamis, 5 Juni 2025, maka Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh bersepakat untuk membatalkan aksi ribuan buruh dan pensiunan PT Pos yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 3 Juni 2025 di Istana Negara dan DPR RI,” jelasnya.
Said Iqbal berharap ada hasil kesepakatan bersama terkait isu yang diangkatnya itu. Khususnya terkait pensiunan dan mitra PT Pos Indonesia. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Gaji ke-13 tahun ini mulai dibayarkan tanggal 2 Juni 2025 bedasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo,” ujar Sri Mulyani melalui Instagram resmi @smindrawati, Senin (2/6/2025).
Gaji ke-13 yang telah cair untuk ASN pemerintah pusat hingga TNI-Polri Rp 10,54 triliun itu telah masuk ke rekening 1.794.788 pegawai. Rinciannya, sebanyak Rp 5,50 triliun untuk 715.033 pegawai PNS/Pejabat Negara.
Kemudian Rp 38 miliar untuk 99.352 PPPK, Rp 1,86 triliun untuk 472.739 personil/pegawai Anggota Porli, Rp 2,68 triliun untuk 492.904 pegawai prajurit TNI, serta Rp 11 miliar untuk 14.760 pegawai PPNPN.
Sementara gaji ke-13 untuk pensiunan, telah cair Rp 10,54 triliun. Rinciannya, Rp 10,11 triliun untuk 3.054.796 pensiunan melalui PT Taspen, dan Rp 43 miliar untuk 122.022 pensiunan melalui PT Asabri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ASN (PNS & PPPK) pusat dan daerah, TNI dan Polri, serta pensiunan mendapatkan gaji ke-13. Realisasi hingga hari ini pukul 16.00 WIB, gaji ke-13 telah cair Rp 21,18 triliun.
Jumlah itu merupakan gabungan pencairan gaji ke-13 untuk ASN Pemerintah Pusat, TNI Polri, Pensiunan, dan ASN Daerah. Adapun anggaran total gaji ke-13 ASN hingga pensiunan yang disiapkan pemerintah sebanyak Rp 49,3 triliun.
Kemudian pencairan gaji ke-13 untuk ASN Daerah realisasinya sebanyak Rp 10 miliar untuk 20.889 pegawai.
“Kebijakan ini mulai diberikan pada bulan Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,”. (HAN)