JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, sinergi ini merupakan upaya pemerintah melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional. Adapun ekspose temuan pakaian bekas tersebut dilakukan di gudang yang berlokasi di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
“Hari ini, kami melakukan ekspose hasil pengawasan bersama BIN dan BAIS TNI terhadap produk tekstil impor yang diduga ilegal senilai Rp 112,35 miliar,” kata Busan, sapaan akrab Budi Santoso, dalam keterangan tertulis.
Temuan ini merupakan hasil pengawasan gabungan yang dilakukan di 11 lokasi berbeda pada periode 14 s.d 15 Agustus 2025 lalu. Pakaian bekas yang diduga diimpor secara ilegal ini berasal dari Korea, Jepang, dan China.
Busan menegaskan, impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia karena berpotensi mengganggu industri dalam negeri, khususnya tekstil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal. Total ada sebanyak 19.391 bal pakaian bekas dalam karung, atau balpres, senilai Rp 112,35 miliar.
“Sebagai tindak lanjut, 19.391 bal pakaian bekas tersebut telah diamankan. Saat ini, barang bukti sedang dalam proses pengumpulan bahan keterangan bersama BIN dan BAIS TNI,” ujar Busan.
Lebih lanjut Busan menjelaskan, balpres-balpres tersebut ditemukan di sejumlah gudang yang tersebar di tiga wilayah di Jawa Barat. Rinciannya antara lain di Kota Bandung, ditemukan 5.130 bal dari tiga gudang dengan nilai ekonomis mencapai Rp 24,75 miliar.
Kemudian, di Kabupaten Bandung, ditemukan 8.061 bal dari lima gudang dengan nilai ekonomis sebesar Rp 44,2 miliar. Selanjutnya, di Kota Cimahi, ditemukan 6.200 bal dari tiga gudang dengan nilai ekonomis Rp 43,4 miliar.
Menurutnya, hasil pengawasan ini merupakan temuan terbesar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag yang berkolaborasi dengan BIN dan BAIS TNI. Temuan ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan efek jera kepada para pelaku.
Busan juga mengimbau kepada masyarakat untuk proaktif menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan peredaran barang impor ilegal. Langkah ini menjadi hal penting sebagai upaya saling melindungi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pakaian bekas yang diduga asal impor tersebut melanggar sejumlah peraturan. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Selain itu, aktivitas ini juga melanggar Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Moga juga menyampaikan, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan impor dapat dikenakan berbagai sanksi. Sanksi tersebut baik secara administratif maupun pidana.
Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) jo. Pasal 166 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 jo. Pasal 61 Ayat (1) Permendag Nomor 36 Tahun 2023.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Permendag Nomor 36 Tahun 2023, sanksi terhadap barang impor yang diduga ilegal yakni dapat berupa reekspor, pemusnahan, penarikan dari distribusi, dan dapat diberlakukan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Moga menambahkan, saat ini Kemendag bersama BIN dan BAIS TNI masih mendalami dan memeriksa
lebih lanjut agar dapat menelusuri importir balpres tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masuknya balpres ilegal ini ke Indonesia. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Selama 2025 data hingga 19 Agustus 2025, BI telah membeli SBN sebesar Rp 186,06 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/8/2025).
Lebih rinci dijelaskan, pembelian itu dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp 137,8 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) termasuk syariah sebesar Rp 48,26 triliun.
Perry memastikan BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih dari itu, BI dipastikan mendukung penuh implementasi program Asta Cita di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp 186,06 triliun sejak awal tahun hingga 19 Agustus 2025. Keputusan itu diambil untuk memperkuat operasi moneter dan sinergi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah.
“Ke depan BI akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan likuiditas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga dan penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.
Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain.
Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’
“Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).
Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.
“Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.
Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.
Isu lain yang akan disuarakan di dalam aksi ini adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Satgas PHK
2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
3. Hapus pajak pesangon
4. Hapus pajak THR
5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw
8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029
(HAN)
SUMEDANG, KHATULISTIWAONLINE.COM. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menggelar serangkaian kegiatan meriah yang melibatkan seluruh komponen di lingkungan Pendidikan.
Salah satu kegiatan utama yang menyita perhatian adalah lomba gerak jalan yang diikuti oleh para pejabat, staf, pengurus MKKS, K3S, PGRI, serta para Pengawas Pendidikan.
Rute gerak jalan dimulai dari Kantor Dinas Pendidikan, melewati BLK, Rancapurut, Dano, dan kembali lagi ke Kantor Disdik.
Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai sepanjang rute, dimana para peserta tampil kompak dan antusias mengenakan atribut merah putih, mencerminkan semangat nasionalisme yang tinggi.
Usai kegiatan gerak jalan, acara dilanjutkan dengan berbagai lomba ketangkasan dan permainan antar pegawai serta unsur lainnya di lingkungan Disdik.
Lomba-lomba tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan antar pegawai.
Puncak kemeriahan ditutup dengan hiburan organ tunggal yang menambah semarak suasana. Meski digelar secara sederhana, acara berlangsung penuh kehangatan dan keakraban antar seluruh peserta.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dr. Eka Ganjar Kurniawan, SE, mengungkapkan rasa bangganya terhadap kegiatan ini.
“Kegiatan seperti ini sangat positif untuk membangun semangat kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi antar seluruh elemen di lingkungan pendidikan.
Saya berharap tradisi ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.(EDY MS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pemain kami Megawati Hangestri Pertiwi telah dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Swasta Metropol hari ini,” tulis pernyataan klubnya.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Metropolitan Swasta atas dukungan mereka,” tambahnya.
Dengan tahapan tes kesehatan yang sudah dilalui, Megawati bisa dikatakan siap tempur untuk menjalani Liga Voli Turki Kadinlar 1 pada musim kompetisi 2025-2026.
Peran Megawati juga layak ditunggu setelah performanya saat memperkuat klub Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan sangat mencuri perhatian publik. Tak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri berkat permainannya yang luar biasa bersama Red Sparks.
Megawati Hangestri Pertiwi telah menjalani tes kesehatan sebagai salah satu syarat sebelum tampil di kompetisi voli liga Turki. Ia dinyatakan lolos.
Demikian kabar itu disampaikan klub Manisa BBSK dalam akun sosial medianya @manisabbsk.
Saat itu, pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut, menjadi pevoli putri sensasional di musim debutnya di Liga Voli Putri Korea. Ia menyudahi musim 2023/24 dengan 736 poin untuk finis di 10 besar pencetak angka terbanyak di kompetisi tersebut.
Ia juga tercatat sukses membawa timnya menembus empat bear di musim reguler untuk kali pertama dalam tujuh tahun terakhir.Sedangkan di tahun ini, Megawati membawa Red Sparks menjadi runner up di Liga Voli Putri Korea 2024/25. (HAN)
London –
Mo Salah berpengaruh besar dalam sukses Liverpool menjadi kampiun Premier League musim lalu, alias titel Liga Inggris ke-20. Salah selalu bermain di masing-masing dari 38 laga the Reds, dan mengemas 29 gol plus 18 assist.
Pada seremoni penghargaan PFA 2024/2025, yang digelar Selasa (19/8) malam waktu setempat atau Rabu (20/8) dinihari WIB, Mo Salah mengungguli lima rivalnya dalam pemungutan suara. Mereka adalah Alexis Mac Allister (Liverpool), Bruno Fernandes (Manchester United), Alexander Isak (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea), dan Declan Rice (Arsenal).
Bintang Liverpool Mohamed Salah terpilih sebagai Pemain Terbaik PFA 2024/2025. Mo Salah memenangi penghargaan ini tiga kali, yang ikut melahirkan sebuah rekor.
Dengan gelar ini Mohamed Salah menjadi pemain pertama yang memenangi penghargaan PFA Player of the Year di tiga edisi. Sebelumnya, superstar sepakbola Mesir itu memenanginya pada 2018 dan 2022.
Tak hanya pemain terbaik versi PFA, Mo Salah sudah mengantongi dua penghargaan lainnya berupa Premier League pleyar of the season dan pemain terbaik versi jurnalis sepakbola (FWA) musim ini.
Mohamed Salah jadi pemenang lain di PFA Awards malam ini. Gelandang Aston Villa Morgan Rogers memperoleh penghargaan pemain muda terbaik PFA. (BAS)
BANDUNG, KHATULISTIWAONLINECOM –
Kabupaten Sumedang mencuri perhatian dalam Kirab Budaya Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kota Bandung, Selasa (19/8/2025).
Ribuan warga yang memadati sepanjang rute kirab bersorak meriah menyambut rombongan kirab dari Sumedang yang menampilkan kesenian khasnya, mulai dari tari tradisional, Kuda Renggong, Kereta Naga Paksi, tari hingga berbagai atraksi budaya yang sarat makna sejarah.
Rombongan Sumedang tak hanya menampilkan seni pertunjukan, tetapi juga nuansa kerajaan masa lalu.
Masyarakat yang menyaksikan tampak antusias, banyak yang mengabadikan momen ketika Kuda Renggong menari mengikuti irama musik tradisional dan saat Naga Paksi melenggak-lenggok di depan panggung utama.
Tak sedikit penonton yang menyebut penampilan Sumedang sebagai salah satu yang paling ditunggu dan menghibur.
Kirab budaya merupakan ciri khas sendiri dan sebagai puncak perayaan Hari Jadi ke-80 Jawa Barat yang digelar setelah Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Jawa Barat di Gedung Merdeka.
Rapat paripurna menjadi momen refleksi perjalanan sejarah Jawa Barat, sementara kirab budaya menjadi perayaan penuh warna yang menghadirkan nuansa kerajaan Sunda di tiap daerah.
Kirab menempuh perjalanan sekitar 4 Kilometer mulai dari Gedung Merdeka di Jalan Ir. Soekarno, melintasi Jalan Naripan, Jalan Braga, Jalan Suniaraja (Viaduct), Jalan Wastukencana, Jalan L.L.R.E. Martadinata (Riau), Jalan Ir. H. Juanda (Dago), hingga berakhir di Gedung Sate Jalan Diponegoro Gedung Sate. 
Bupati Sumedang menunggangi kuda di barisan depan, beriringan dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman serta para kepala daerah se-Jawa Barat.
Di sepanjang jalur tersebut masyarakat tampak berdesak desakan untuk menyaksikan kirab yang berlangsung dari Jam15.00 WIB sampai 18.00 WIB.
“Kirab budaya ini bukan hanya tontonan, tetapi juga pesan sejarah. Sumedang ingin terus menghidupkan warisan leluhur agar generasi muda bangga pada budayanya sendiri,” ujar Bupati Dony Ahmad Munir. ( EDY MS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Secepatnya (akan dilakukan penetapan tersangka). Jadi nanti kita lihat perkembangan dari proses penyidikan ini, pemeriksaan, permintaan keterangan kepada para pihak juga sudah dilakukan sejak tahap penyelidikan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).
Budi menyebut KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait kasus ini. Ada sejumlah barang yang disita dari penggeledahan itu seperti dokumen, barang bukti elektronik, hingga aset.
“Dalam sprindik (surat perintah penyidikan) umum, setelah itu juga ditindaklanjuti dengan rangkaian penggeledahan yang tentu dari penggeledahan,” ungkapnya.
“Semuanya nanti akan didalami, termasuk BBE nanti akan dibuka informasi-informasi yang terkait dengan perkara ini,” tambahnya.
KPK juga menyebut akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Namun KPK belum membeberkan kapan waktunya.
“Secepatnya nanti akan dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan oleh penyidik,” sebutnya.
Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan adanya tersangka. Sejauh ini, total sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah ialah Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).
Pencegahan dilakukan karena keberadaan ketiganya di Indonesia dibutuhkan untuk penyidikan perkara tersebut. Pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Yaqut dan dua orang lainnya berstatus sebagai saksi.
Dalam perkara ini, Yaqut telah diperiksa pada Kamis (7/8). Yaqut saat itu diperiksa sekitar 4 jam.
Pangkal masalah dari kasus ini adalah pengalihan setengah dari tambahan 20 ribu kuota haji di era Yaqut. Dalam jumpa pers pada Sabtu, 9 Agustus 2025 dini hari, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkit pembagian kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20 ribu. Tambahan 20 ribu kuota haji didapat Presiden RI ke-7 Joko Widodo setelah bertemu dengan pemerintah Arab Saudi.
KPK menyebutkan pengalihan setengah kuota haji tambahan ke haji khusus tidak sesuai aturan. KPK mengungkap ada ratusan travel yang terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan dengan Kementerian Agama (Kemenag).
“Iya, tentu (didalami), termasuk juga kita pembagiannya. Kan tadi, travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/8). (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan, mengaku telah menerima surat panggilan tersebut. Dia memastikan bakal hadir mewakili Lisa untuk menerima hasil tes DNA tersebut.
“Besok (hadir), kuasa hukum (mewakili Lisa),” kata Jhony kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).
Dikonfirmasi terpisah, pihak RK membenarkan adanya undangan Bareskrim terkait hasil tes DNA. Pengacara RK, Muslim Jaya Butar-butar bakal hadir mewakili kliennya.
“Pak RK sedang menyelesaikan urusan profesional yang dia tidak bisa tinggalkan sejak awal Pak RK telah memandatkan kepada kami kuasa hukum,” ucap Muslim.
Hasil tes genetik atau DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), Lisa Mariana, dan anak inisial CA akan diumumkan besok. Kedua pihak mengaku telah menerima undangan untuk hadir ke Mabes Polri besok.
“Kehadiran beliau untuk hal tertentu saja misalnya pengambilan test DNA beberpa waktu lalu beliau hadir. Untuk teknis dan administratif menjadi tugas kuasa hukum untuk menjalankannya termasuk menerima hasil test DNA besok di Bareskrim,” jelasnya.
Sebelumnya, polisi menyebut hasil tes DNA akan diumumkan besok.
“Ya (besok hasil tes DNA akan diumumkan),” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso kepada wartawan, Selasa (19/8).
Hal senada disampaikan Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti. Sumy menyatakan hasil tes genetik itu akan diketahui besok.
“Ya besok,” kata Sumy singkat.
Namun baik Rizki maupun Sumy belum menjelaskan lebih jauh perihal waktu pasti pengumuman hasil tes DNA itu.
Sebagai informasi, tes DNA RK, Lisa Mariana, dan anak inisial CA telah dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis, 7 Agustus 2025. RK dan Lisa tidak bertemu saat pengambilan sampel tes DNA. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp 6 juta setengah, hampir Rp 7 juta,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Adapun, Adies mengatakan yang mengalami kenaikan ialah komponen tunjangan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.
Adies mengatakan dengan komponen-komponen tunjangan itu, gaji yang diterima anggota dewan setiap bulannya kurang lebih Rp 70 juta.
“Gaji tidak naik ya, saya tegaskan sekali, gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir Rp 69-70-an,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan gaji pokok anggota DPR periode 2024-2029 tak mengalami kenaikan. Adies mengatakan gaji pokok yang diterima anggota kurang lebih tetap Rp 7 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” sambungnya.
Adies mengatakan meski tak ada kenaikan gaji pokok, anggota dewan tetap berupaya melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Adies menyebut gaji pokok anggota dewan kurang lebih sudah 15 tahun tak mengalami kenaikan.
“Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan upaya efisiensi,” katanya.
Lebih lanjut, Adies menjelaskan anggota dewan periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah jabatan. Sehingga, sebagai gantinya, setiap anggota dewan mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
Adies mengatakan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan masih cukup ideal. Hal itu jika dibandingkan dengan harga sewa kontrakan di sekitar Senayan sebesar Rp 3 juta per bulan.
“Mereka rata-rata nggak nyaman (ngekos), jadi kontrak. Kalau kontrak rumah kalau daerah sini Rp 40 sampai 50 jutaan juga. Mereka harus kontrak rumah jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya. Garasi,” ujarnya.
“Ya sekitar Rp 50 juta saya rasa, saya kira make sense-lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan), karena dapat rumah dinas,” imbuh dia. (DON)