JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Penerapan diskonnya ditujukan pada semua golongan kendaraan. Diskon tarif tol ini juga merupakan bagian dari stimulus pemerintah dalam menyambut libur panjang periode bulan Juni-Juli Tahun 2025 serta dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Jasa Marga kembali memberikan potongan tarif tol yang ditujukan kepada semua golongan kendaraan sebesar 20% loh!,” tulis Jasa Marga dilansir dari akun Instagram resmi @official.jasamarga, Jumat (27/5/2025).
Jasa Marga menerangkan potongan tarif ini berlaku untuk kedua arah dan untuk perjalanan menerus di ruas tol trans Jawa dan trans Sumatra.
Sejumlah ruas tol yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menerapkan diskon tarif tol 20% pada libur panjang Tahun Baru Hijriyah. Diskon tarif tol ini berlaku mulai hari ini, 27 Juni 2025 pukul 00.00 WIB hingga 29 Juni 2025 24.00 WIB.
Diskon tersebut berlaku di ruas tol, seperti Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Tol Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Semarang- Batang, Jalan Tol Semarang ABC,Jalan Tol Surabaya-Gempol.
Kemudian berlaku pula di Jalan Tol Gempol-Pandaan, Jalan Tol Pandaan-Malang, Jalan Tol Belmera, serta Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).
Selain itu, diskon juga diterapkan di ruas selain yang dikelola Jasa Marga, yakni Jalan Tol Cipali, Jalan Tol Medan-Binjai, Jalan Tol Kanci-Pejagan, Jalan Tol Kuala Tanjung, Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Medan-Binjai, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, serta Jalan Tol Indrapura-Kisaran.
“Buat Kawan JM yang akan lakukan perjalanan menerus, pastikan kecukupan saldo e-toll untuk menghindari kekurangan saldo dan menyebabkan antrean di gerbang tol ya,” imbuh Jasa Marga. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, ‘Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden’,” ujar Ketua MK Suhartoyo mengucapkan amar putusan, Kamis (26/6/2025).
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.
Gugatan ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perludem meminta agar Pemilu untuk tingkat nasional dipisah dan diberi jarak 2 tahun dengan Pemilu tingkat daerah.
Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 135/PUU-XXII/2024. Perludem mengajukan gugatan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Perludem menilai pemilu serentak dengan lima kotak suara di TPS telah melemahkan pelembagaan partai politik, melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian serta menurunkan kualitas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemohon menilai pengaturan keserentakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tidak lagi bisa hanya dipandang sebagai pengaturan jadwal pemilu saja.
Pemohon menilai pengaturan jadwal pemilu berdampak serius terhadap pemenuhan asas penyelenggaraan pemilu yang diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dia mengatakan pengaturan pada UU Pemilu yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu Presiden, DPR, DPD, dibarengi dengan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membuat partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus.
“Akibatnya, ketentuan di dalam undang-undang a quo yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu lima kotak secara langsung sekaligus, telah melemahkan pelembagaan partai politik. Partai menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik ketika para pemilik modal, caleg popular dan punya materi yang banyak untuk secara transaksional dan taktis dicalonkan karena partai tidak lagi punya kesempatan, ruang, dan energi untuk melakukan kaderisasi dalam proses pencalonan anggota legislatif di semua level pada waktu yang bersamaan,” ujar pengacara pemohon, Fadli Ramadhanil saat membacakan permohonan di gedung MK, Jumat (4/11/2024).
Pemohon pun meminta pemilu dipisah menjadi pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden-wakil presiden serta pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD serta kepala daerah. Pemohon juga meminta ada jeda 2 tahun antara pemilu nasional dan daerah. (DON)
Beijing –
Genangan banjir di wilayah Guizhou, seperti dilansir AFP, Kamis (26/6/2025), mendorong pemerintah untuk mengaktifkan tanggap darurat banjir level tertinggi, dan mengevakuasi sekitar 80.900 orang dari wilayah tersebut hingga Selasa (24/6) waktu setempat.
Laporan televisi pemerintah China, CCTV, pada Kamis (26/6) menyebutkan bahwa “banjir yang sangat besar” telah melanda area distrik Rongjiang di Provinsi Guizhou sejak Selasa (24/6).
“Hingga pukul 11.00 pagi pada hari Kamis… enam orang sangat disayangkan telah kehilangan nyawa,” sebut CCTV dalam laporannya, dengan mengutip kantor pusat pengendalian banjir setempat.
Sedikitnya enam orang tewas akibat banjir yang melanda wilayah Provinsi Guizhou di China. Lebih dari 80.000 orang lainnya terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka yang terdampak banjir pada pekan ini.
“Banyak daerah daratan rendah di distrik tersebut yang terendam banjir, dan infrastruktur beberapa kota setempat mengalami kerusakan parah, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas, pemadaman komunikasi, dan beberapa orang terjebak,” demikian seperti dilaporkan CCTV.
“Ketinggian air di distrik tersebut kini telah menurun di bawah level peringatan,” imbuh laporan CCTV tersebut.
Disebutkan juga oleh CCTV dalam laporannya bahwa “pemulihan pascabencana dan rekonstruksi serta investigasi terhadap orang-orang yang terjebak sedang dilakukan”. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bima mengungkap ada 43 pulau yang disengketakan di Indonesia. Tim dari Kemendagri tengah menelusuri data hingga bukti untuk melakukan proses mediasi.
“Seperti yang saya sampaikan, ada 43 pulau yang disengketakan di seluruh Indonesia. Sedang ditelusuri oleh tim Adwil, data-data bukti-buktinya kita lakukan proses mediasi dan fasilitasi,” ucapnya.
Bima juga mempersilakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani yang berencana menggugat polemik Pulau Tujuh ke MK. Pihaknya akan terus berfokus pada penyelesaian sengketa ini.
“Tentunya ya silakan, proses ke MK adalah hak dari warga negara, termasuk tentu dari wilayah. Tetapi Adwil memfokuskan kepada upaya penyelesaiannya, sesuai dengan tupoksi yang ada di Kemendagri,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani memprotes Pulau Tujuh dan Pulau Dua yang masuk ke wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau di keputusan Menteri Dalam Negeri. Bahkan Arsani akan menggugat atas keputusan itu.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons soal Pulau Tujuh yang diprotes karena masuk Provinsi Kepulauan Riau. Kemendagri mengatakan sejumlah sengketa batas wilayah sedang dalam proses penyelesaian.
“Ya sekarang ini kan sedang dilakukan proses untuk penyelesaian sengketa batas-batas wilayah,” kata Wamendagri Bima Arya di IPDN, Jawa Barat, Kamis (26/6/2025).
Arsani pun akan membentuk tim khusus lantaran pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/145/2022 dan Nomor 100.1.1.6117/2022 tentang Kode Wilayah Administratif dan Data Pulau, Pulau Tujuh dan Pulau Dua ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.
Hidayat membentuk timsus agar Pulau Tujuh dapat kembali menjadi bagian wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Babel.
Akhmad menyebutkan Hidayat sudah memberikan arahan kepada tim khusus perihal penyampaian surat resmi meminta Menteri Dalam Negeri merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Wilayah Administratif dan Data Pulau. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Informasi disampaikan akun Instagram Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, kegiatan latihan dan gladi tersebut diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat, mulai 20 Juni sampai 1 Juli 2025.
Kegiatan gladi ini melibatkan jumlah personel yang cukup besar dan penggunaan kendaraan taktis dan juga perlengkapan pendukung lainnya.
“Kami menyadari bahwa kegiatan ini dapat berdampak kepada kelancaran arus lalu lintas dan mungkin mengganggu aktivitas harian masyarakat yang melintas di area tersebut,” demikian pernyataan polisi dalam video yang diunggah di akun TMC Polda Metro Jaya, Kamis (26/7/2025).
Polda Metro Jaya menggelar serangkaian gladi dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 yang puncaknya digelar pada 1 Juli. Polda Metro Jaya meminta maaf apabila kegiatan tersebut menimbulkan kemacetan.
Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul imbas kegiatan tersebut. Polisi mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.
“Dengan segala hormat, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Kami mengimbau kepada pengguna jalan agar sebisa mungkin menghindari area Monas saat waktu latihan berlangsung, gunakan jalur alternatif yang tersedia,” paparnya.
Dukungan atas partisipasi Anda semua sangat berarti bagi kelancaran acara ini, yang merupakan bagian penghormatan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia yang terus berbenah dan berkomitmen untuk lebih dekat serta lebih baik dalam melayani masyarakat,” imbuhnya.
Puncak peringatan Hari Bhayangkara k-79 digelar pada 1 Juli 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Peringatan HUT Bhayangkara ini rencananya bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain pelaksanaan upacara, Hari Bhayangkara ke-79 akan dimeriahkan dengan parade dan defile kendaraan taktis Polri. Termasuk gelar pasukan yang melibatkan mobilisasi personel dan peralatan dalam skala besar.
Dalam gelaran itu, Polri turut melibatkan masyarakat melalui pergelaran potensi masyarakat. Seperti kegiatan hiburan rakyat hingga bazar UMKM yang dihadirkan langsung di sekitar area acara. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dua puluh unit mobil damkar (dikerahkan). Iya permukiman padat,” ujar petugas command center Sudin Damkar Jakarta Pusat, Agus kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).
Agus menerangkan laporan kebakaran diterima pukul 11.40 WIB. Lokasi kebakaran persisnya di Jalan Kembang RT 06/02, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
Sebanyak 80 personel Damkar diturunkan ke lokasi. Saat ini petugas sudah melakukan proses pendinginan.
“Sudah pendinginan,” kata Agus. (DAB)
Beirut –
Pertempuran udara yang sengit antara Teheran dan Tel Aviv diakhiri dengan gencatan senjata yang mulai berlaku pada Selasa (24/6) waktu setempat, setelah melibatkan rentetan serangan udara yang memicu banyak korban jiwa dan kerusakan besar di kedua negara.
Hizbullah dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (26/6/2025), menyampaikan “ucapan selamat yang paling tulus” kepada Iran, serta memuji apa yang disebut kelompok itu sebagai “kemenangan Ilahi yang mulia”.
Kemenangan itu, sebut Hizbullah, “diwujudkan dalam serangan-serangan yang tepat sasaran dan menyakitkan yang dilancarkan Iran” terhadap Israel, serta “respons kilat terhadap agresi Amerika terhadap fasilitas nuklirnya”.
Amerika Serikat (AS), pada Minggu (22/6) dini hari, melakukan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tiga fasilitas nuklir Iran — Fordow, Isfahan, dan Natanz.
“Ini hanyalah awal dari fase bersejarah baru dalam menghadapi hegemoni Amerika dan arogansi Zionis di kawasan,” sebut Hizbullah dalam pernyataannya.
Kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon mengucapkan selamat kepada Iran dan melontarkan pujian atas apa yang disebutnya sebagai “kemenangan Ilahi” atas Israel setelah perang 12 hari berlangsung. Hizbullah menyebut akhir dari perang tersebut sebagai awal dari “fase sejarah baru”.
Hizbullah, yang berperang melawan Israel tahun lalu, menyatakan “dukungan kuat dan tak tergoyahkan bagi Republik Islam (Iran), kepemimpinannya, dan rakyatnya”.
“Setiap penyerahan diri, ketundukan, atau konsesi hanya akan meningkatkan arogansi dan dominasi musuh kita atas kawasan kita,” sebut Hizbullah memperingatkan. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Barang yang akan dimusnahkan ada ganja sebanyak 155,5kg, kemudian sabu 10,7kg, ekstasi 5612 butir dan heroin 1,561kg,” kata Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Ahmad David dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025).
Dia menjelaskan pemusnahan secara menyeluruh akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Di sana, kata dia, barang-barang haram ini akan dipastikan musnah secara menyeluruh.
“Dilanjutkan di RSPAD dengan menggunakan mesin insinerator ya, sehingga pemusnahannya nanti clear gitu ya, tidak ada tersisa karena menggunakan suhu yang sangat tinggi,” jelas Ahmad David.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap ratusan kilogram narkoba selama operasi Mei-Juni 2025. Selama dua bulan operasi tersebut, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan jajaran menangkap 1.672 tersangka.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan pengungkapan narkoba ini merupakan wujud komitmen Polda Metro Jaya dalam memberantas peredaran narkoba.
“Polda Metro Jaya terus berkomitmen. Bapak Kapolda Metro Jaya dalam setiap kesempatan menyampaikan kepada anggota bahwa penanggulangan narkoba harus dilakukan secara masif dan bekerja sama dan setiap hari,” kata Ade Ary dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (26/6).
Penanggulangan narkoba oleh Polda Metro Jaya tidak hanya dilakukan oleh jajaran reserse narkoba, tetapi operasi secara simultan dilakukan secara komprehensif juga dilakukan dari mulai fungsi preemtif kepolisian dengan pelaksana dari Bhabinkamtibmas dan fungsi intelijen.
“Melalui metode door to door system, Sambang Bhabin, Ngopi Kamtibmas, Jumat Curhat, dan lain sebagainya, itu metode preemtif yang dilakukan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David menjelaskan dalam kurun waktu dua bulan Mei-Juni 2025, kami berhasil mengungkap 1.423 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka 1.672 orang.
“Di mana 60 persen dari tersangka yang diamankan kita lakukan rehabilitasi dan yang lainnya adalah pelaku pengedar narkoba, kita lanjutkan proses penegakan hukum,” ujar Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (26/6).
Ahmad David menyampaikan penindakan narkoba ini merupakan wujud program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam penguatan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
“Barang bukti yang kami sita 321,5 kilogram,” ujar Ahmad David.
Adapun, rincian barang bukti dari total 321,5 kilogram narkoba itu adalah:
– ganja sebanyak 179,19 kg
– sabu 33,15 kg
– ekstasi 16.793 butir
– tembakau sintetis 4,52 kg
– obat-obatan berbahaya 166.327 butir
– liquid THC 2.360 ml
– ketamine prekusor narkoba 2,87 kg
– serbuk sinte 7,86 kg
– kokain 1,48 gram
– heroin 1,56 kilogram.
“Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang tanpa lelah mengungkap para pengedar narkoba. Karena dalam hal ini kita telah menyelamatkan 770.000 masyarakat Jakarta dari bahaya buruk narkoba itu sendiri. Kalau kita konversi ke nominal, kita telah berhasil mengungkap sebesar Rp 53,52 miliar,” pungkasnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Permohonan uji materiil ini diajukan seorang dosen asal Surakarta, Jawa Tengah, bernama Muhammad Taufiq. Termohon dalam gugatan ini adalah Presiden Republik Indonesia.
“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Dr MUHAMMAD TAUFIQ,” bunyi putusan MA sebagaimana dilihat, Kamis (26/6/2025).
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. MA memutuskan PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 56 Tentang Kelautan.
MA mengatakan Pasal 10 ayat 2, 3, dan 4 dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut bertentangan dengan perundang-undangan. MA juga meminta pemerintah mencabut aturan tersebut.
“Menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan karenanya tidak berlaku untuk umum,” kata MA.
“Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut,” imbuhnya.
MA juga menghukum pemerintah membayar denda sebesar Rp 1 juta. Putusan ini diketok pada 2 Juni 2025 oleh Irfan Fachruddin sebagai ketua majelis dan Lulik Tri Cahyaningrum dan H Yosran sebagai anggota majelis.
Merujuk Pasal 9 ayat 1 dalam PP Nomor 26 Tahun 2023, hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan itu berupa pasir laut dan atau material sedimen lain berupa lumpur. Adapun mengenai aturan ekspor itu diatur dalam Pasal 9 ayat 2 yang merupakan bagian dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, berikut bunyi Pasal 9 ayat 2:
(2) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
a. reklamasi di dalam negeri;
b. pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;dan/atau
d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berikut bunyi Pasal 10 dalam PP Nomor 26 Tahun 2023:
(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut.
(2) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan Hasil Sedimentasi di Laut.
(3) Penjualan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan.
(4) Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lumpur dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, dan/atau penggunaan Hasil Sedimentasi di Laut. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan mutasi dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.
“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi. Ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan responsivitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).
Dalam mutasi ini, Kapolri tak hanya terpusat pada polisi laki-laki. Tapi juga Polisi Wanita (Polwan) yang ditempatkan pada jabatan kapolres. Dia mengapresiasi peningkatan peran Polwan dalam posisi strategis tersebut.
“Penempatan Polwan dalam jabatan kapolres menunjukkan bahwa Polri terus mendorong kesetaraan dan profesionalisme berbasis kompetensi tanpa membedakan gender,” ujarnya.
Ada 23 Polwan yang ditempatkan dalam jabatan strategis. Tiga di antaranya sebagai kapolres.
Ketiganya adalah AKBP Dewiana Syamsu Indyasari menjadi Kapolres Sragen, AKBP Marieta Dwi Ardhini menjadi Kapolres Sumbawa, dan AKBP Devi Ariantari, menjadi Kapolres Landak.
Trunoyudo menyebut, dari total 702 personel yang dimutasi, sebanyak 534 personel menjalani promosi jabatan atau perpindahan setara (flat). Rinciannya, jabatan tingkat irjen pol (IB) lima personel, jabatan brigjen pol (IIA) tujuh personel.
Kemudian, jabatan kombes pol (IIB): 321 personel. Termasuk Nivelering IIB1 57 personel, IIB2: 109 personel, IIB3: 154 personel, analis kebijakan satu personel, jabatan kapolrestabes/ta/metro 15 personel, jabatan AKBP Mantap (IIIA1) 89 personel, jabatan kapolres (IIIA2) 74 personel.
Selain promosi, mutasi juga mencakup penugasan khusus 83 personel, selesai penugasan khusus enam personel, pengukuhan jabatan 12 personel, dan 61 personel pensiun.
Trunoyudo memastikan Korps Bhayangkara terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM dan struktur organisasi guna menjawab tantangan dan harapan masyarakat secara adaptif dan humanis. (DON)