PONTIANAK, KHATULISTIWA
Lapangan Januraga menjadi saksi bisu tempat peresmian peningkatan tipe Polda Kalimantan Barat (Kalbar) dari type “B” menjadi tipe “A”. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia (Irwasum Polri), Komjen Drs. Dwi Priyatno, mewakili Kapolri menjadi Inspektur Upacara.
Dalam amanat tertulis Kapolri yang dibacakan oleh Komjen Drs.Dwi Priyatno mengatakan, peningkatan type Polda Kalbar merupakan komitmen nyata Polri untuk mereformasi diri, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Juga membawa konsekuensi reformasi cultural yang masih terus berproses. Polri harus mampu mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat melalui perbaikan kinerja yang berdampak pada persepsi positif publik terhadap Polri. Perilaku-perilaku kontra-produktif harus dapat dicegah dan dihilangkan.
Arah kebijakan yang digariskan melalui sebelas program prioritas Kapolri hendaknya semua dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga visi Polri dalam mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya dapat tercapai. Pada bagian terakhir sambutannya, Irwasum berharap peningkatan tipe dapat mendorong motivasi kerja bagi seluruh personil Polda Kalbar dalam melayani masyarakat.
Hadir dalam upacara tersebut Gubernur Kalbar, Drs.Cornelis MH dan jajarannya, Pangdam XII Tanjungpura dan jajarannya, Kajati Kalbar, Para Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda serta Kapolres se-Kalimantan Barat. Acara peresmian di Lapangan Bhayangkara diakhiri dengan ra hiburan berupa tarian klosal nusantara yang ditarikan oleh ratusan Pemuda dan Pelajar dari Singkawang, dan pertunjukan barongsai dari Yayasan Bhakti Suci Pontianak. Kemudian dilanjutkan dengan ramah-tamah dan tatap muka dengan Irwasum Polri bertempat di Aula Polda Kalbar.
Dalam sambutannya pada acara ramah-tamah, Irwasum Polri mengingatkan segenap jajaran Polda Kalbar bahwa dimasa yang akan datang, tantangan semakin berat terutama perang terhadap narkoba. Karena berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) setiap tahun 230 ton narkoba masuk ke Indonesia. Itu berarti hampir satu ton narkoba dikonsumsi setiap hari, sama dengan hampir dua setengah triliun rupiah uang dibakar untuk membeli narkoba. Berapa banyak generasi muda yang sudah dicekoki narkoba?
Pada kesempatan itu diadakan interaktif bersama tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh pertama tampil Sekjen Dewan Adat Dayak Nasional yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar, Jakobus Kumis. Dilanjutkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Kalbar (Ketum DPC KERABAT Prov Kalbar), Richat Natsir Silalahi. Selanjutnya oleh Raja Ketapang, Gusti Kamboja serta Raja Landak, Gusti Swara.
Walaupun tidak diucapkan secara bersamaan, mereka menyampaikan ucapan selamat atas peningkatan Polda Kalbar dari sebelumnya tipe “B” menjadi tipe “A”, dan juga menyampaikan ucapan selamat atas kenaikan pangkat Kapolda Kalbar Brigjen Polisi menjadi Bintang Dua dan Wakapolda Kalbar Joko Iriyanto dari Kombes Menjadi Brigadir Jenderal. Dilanjutkan dengan usulan atau ajakan untuk Sharing antara Polda dengan masyarakat, agar masyarakat dapat berperan serta mendukung kinerja Kepolisian demi suksesnya pembangunan .
Permintaan khusus dari Ketua Dewan Adat Dayak Prov Kalbar, Jakobus Kumis, mengenai perekrutan anggota Kepolisian: “Kami di daerah selama ini merasa kurang mendapat kesempatan. Untuk itu kami mengharapkan agar masyarakat dari perbatasan diberi kesempatan untuk dilatih menjadi anggota Kepolisian atau menjadi anggota TNI”. Sementara Ketum DPD KERABAT Prov. Kalbar, Richat Natsir Silalahi berharap Kepolisian dapat bertindak cepat(Quick Respon),jangan terlambat menangani gangguan masyarakat atau kejahatan lainnya.
Irwasum Polri, mengapresiasi dan berterima kasih atas inter-aktif dari tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat yang sudah menyampaikan harapan bersama, ditanggapi dengan penjelasan bahwa untuk menjadi aparat Kepolisian, TNI atau aparat Pemerintahan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. “Saya sarankan agar masyarakat perbatasan dalam usaha untuh memenuhi persyaratan itu boleh meminta petunjuk dari Polsek atau Koramil untuk mendapat pengarahan bagaimana mempersiapkan diri agar syarat-syarat itu terpenuhi,” ujar Dwi Priyatno. Acara ramah-tamah diakhiri dengan bersantap siang bersama.SELAMAT UNTUK POLDA KALBAR DAN SELURUH JAJARANNYA. (JAS)
JAKARTA, KHATULISTIWA
Pemantau Pendapatan Dan Kerugian Negara (PPKN) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang melakukan penyelidikan dugaan kerugian negara senilai Rp 26.422.969.380 atas perjanjian pemanfaatan tanah antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Garuda Indonesia Tbk. Dalam surat yang disampaikan PPKN ke Kejari Tangerang tanggal 16 Juni 2016 lalu, disebutkan berdasarkan hasil analisis sementara, terdapat dugaan kerugian negara atas perjanjian pemanfaatan tanah yang terletak di wilayah Bandara Soekarno- Hatta (Soetta).
Dugaan kerugian negara diperoleh dengan membandingkan harga kompensasi yang diterima oleh PT. Angkasa Pura II dari PT. Garuda Indonesia dengan harga kompensasi pemanfaatan tanah dari pihak swasta misalnya PT. Biro Tika Semesta/DHL.
Seperti diketahui, PT. Angkasa Pura II telah mengadakan perjanjian pemanfaatan tanah di Bandara Soetta seluas 164,742 m2 dengan PT. Garuda Indonesia. Tanah yang diperjanjikan dimanfaatkan untuk lahan administrasi perkantoran, kegiatan operasional penerbangan dan fasilitas penunjang lainnya.
Untuk periode 5 tahun ( 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2016) kompensasi untuk penggunaan tanah dikenakan sebesar Rp 1.500 per m2 per bulan.
Di pihak lain, menurut PPKN, PT. Angkasa Pura II mengadakan perjanjian pemanfaatan tanah di Bandara Soetta dengan PT. Birotika Semesta/DHL seluas 1.411,20 m2. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan gudang dan kantor dalam kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dan jasa pengiriman express. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak berita acara pengoperasian bangunan ditandatangani dan dapat diperpanjang sebanyak tiga periode (15 tahun) yang berakhir pada tahun 2019.
Harga kompensasi untuk pemanfaatan tanah tersebut adalah Rp 2.843.130.000 atau Rp 33,578 per m2 per bulan. Terdapat selisih/perbedaan harga kompensasi sebesar Rp 32,078 per m2 per bulan dari PT. Garuda Indonesia dengan PT.Birotika Semesta/DHL.
Perbedaan harga kompensasi ini diduga telah menimbulkan kerugian kepada PT. Angkasa Pura II sebesar Rp 26.422.969.380 dari pemanfaatan lahan seluas 164,742 m2 kepada PT. Garuda Indonesia. “Untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II dalam menetapkan harga kompensasi pemanfaatan tanah/lahan kepada PT. Garuda Indonesia, kita berharap Kejari Tangerang menelah dan melakukan penyelidikan,” ujar Ketua PPKN, Holmes BJH kepada Khatulistiwa. (NGO)
PONTIANAK, KHATULISTIWA
Paska menerima penegasan atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2012 yang memutuskan Mochtar Pakpahan adalah Pencipta Logo dan Nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) serta Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor.378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang melarang Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan jajarannya termasuk 9 federasi di bawahnya menggunakan logo, nama, mars dan Tri Dharma SBSI, SBSI Korwil Kalimantan Barat (Kalbar) memohon agar Disnakertrans Provinsi Kalbar dan Dinsosnaker di wilayah kabupaten/kota melakukan pencatatan terhadap SBSI yang diberikan hak untuk menggunakan logo berdasarkan kedua putusan tersebut, serta membatalkan pencatatan jajaran KSBI dan menolak pencatatannya dengan cara persuasif, pidana atau PTUN.
Permohonan tersebut sekaligus menindak-lanjuti keputusan yang dihasilkan pada Rakernas SBSI Tahun 2016, Nomor 1002 E/SK/DPP-SBSI/VI/2016 di Jakarta, sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan pada keputusan hukum. Keputusan MA ini mendorong semangat kerja SBSI Kalbar berbuat lebih banyak lagi untuk buruh. Perekrutan dan pembentukan Komisariat di perusahaan-perusahaan digiatkan.
Sebenarnya, sebelum nenerima penegasan itu, perekrutan dan pembentukan komisariat sudah dilakukan. Namun, karena Dinsosnaker di Kabupaten dan Kota, kurang menunjukkan perhatian yang sungguh, maka hasilnya kurang maksimal. Menurut Korwil SBSI Kalbar, Ir. Jasmin Sibarani kepada Khatulistiwa, penegasan kedua putusan MA ini menimbulkan semangat baru bagi SBSI di wilayah itu. “Pengurus Komisariat yang sebelumnya kehilangan semangat kini kembali bersemangat,” ujar Jasmin Sibarani.
Perusahaan yang telah membentuk PK SBSI, yakni karyawan di PT. Astra Pontianak dengan susunan pengurus, Ketua, Gunawan, Wakil Ketua, Juliadi, Yoga Putra Pratama, Ade Trian Hatadi, Sekretaris, Juliyadi, Cecep Safrudin, Sri Rahayu, Bendahara: Arin Isromiati, Rudi Wiyanto.
PK. SBSI CV . Indo Prima masa bakti 1 Mei 2017 dengan kepengurusan Ketua, Andi Wira Diharja, Wakil Ketua, Supryanto, Bendahara, Vina Nila. PK. SBSI PT. Sukses Anugerah Pratama-PD. Anugerah Fajar (PK SBSI-PT-PD.AF) masa bakti : Agustus 2017 dengan komposisi kepengurusan, Ketua, Tusnadi, Wakil Ketua, Ian Zulfian, Sekretaris, Agus Hermansyah, Bendahara, Rusdianto,
PK. SBSI PT.Papasari masa bakti 1 Desember 2017 dengan susunan pengurus Ketua, Yanto, Wakil Ketua, Agus Zainal, Sekretaris, Heri, Wakil Sekretaris, Budiman B. Bendahara, Abdul Gani. PK. SBSI-PT. Indomarco Prismatama, Ketua Umum, Suwaji. Ketua I, Madani, Ketua II. Jaka. Sekretaris I. Demi, Sekretaris II. Memed, Bendahara I. Ari, Bendahara II. Muji, Bendahara III, Doni, Kordinator Humas, Yunus, Humas I, Karwono, Humas II. Suseno, Humas III. Roni W. Humas IV. Ipit. Anggota. Seluruh Driver PT. Indomaret Cabang Pontianak.
PK. SBSI HIP BBM : ( Himpunan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak ) dengan komposisi pengurus sebagai berikut :Pembina : Ketua, Agus Sutrisno, SH, Wakil Ketua, Abdul Rasad, Radius Alfian. Pengurus Komisariat, Ketua, Yudha Priharsana, Wakil Ketua. Amirudin, Ricky,Abdul Gafur. Sekretaris. Heri Kurniawan, Wakil Sekretaris, Junaidi, Agus Cahyono, Bendahara, Abdurrahman, Wakil Bendahara, Zakaria, Heri Sepdiani, Seksi Keanggotaan, Juliansyah Jamaluddin, Oki Apriyanto. Seksi Kerohanian. Zainal Abidin, Benediktus Baka. Anggota, Driver.
Agar dapat mengoptimalkan pembinaan kepada komisariat yang sudah terbentuk, pada 2 Juli 2016 lalu, pengurus wilayah Kalbar mengadakan rapat pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBSI, dengan cakupan wilayah kerja Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah berkedudukan di Kota Pontianak. Masa bakti Juli 2016 s/d Agustus 2019 dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut: 1. Majelis Pertimbangan Cabang( MPC) Ketua, Amir, Anggota. Agus Sutisno, SH. Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Ketua, Jasmen Pasaribu. Wakil Ketua: Ibnu Utomo, Iwan Suprapto, Zulkarnaen, Agus Wiyono, Ahmad Yani, Darma, SH, M.Khairi, Rinaldi, Ian Zulfian. Sekretaris, Arpan. Bendahara. Suseno, Wakil Bendahara, Ajun Sumiana.
Sebelumnya sudah terbentuk DPC SBSI di Kabupaten Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya dan Kota Singkawang, berikut pengurus komisariat di masing-masing Kabupaten dan Kota.
Lebih lanjut Jasmin Sibarani mengatakan, dengan adanya kedua putusan MA ini seluruh pengurus Komisariat dan DPC serta anggota yang sudah bergabung, akan lebih menggiatkan lagi perekrutan anggota baru untuk terbentuknya Pengurus Komisariat dan Pengurus DPC, sehingga keberadaan SBSI di Kota Pontianak khususnya dan di Kalbar pada umumnya dapat memberikan pembinaan kepada seluruh anggota SBSI. Dengan demikian, kata Jasmis Sibarani, pengusaha dapat melihat dan merasakan bahwa keberadaan SBSI adalah mitra kerja pengusaha, bukan sebagai momok yang selalu dipersalahkan. “Kita harapkan seluruh anggota SBSI dapat meningkatkan kinerja pada bidang tugas maing-masing, dengan demikian kesejahteraan buruh akan semakin baik. Salam Solidaritas”. Demikian Jasmin Sibarani. (JAS)
TANGSEL,KHATULISTIWA – Pendirian tiang pancang menandai proses pembangunan gedung Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dimulai. Diprediksi, proyek yang berada di RT 01 RW 04, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, itu telah rampung pada Maret mendatang.
“Pas bulan April 2017, insya Allah sudah bisa ditempati gedungnya,” kata Kepala Polres Kota Tangsel, Ajun Komisaris Besar Ayi Supardan di Kecamatan Setu, Selasa (9/8/2016).
Menurutnya, kontrak proyek telah ditentukan bernomor SPPP/50/VII/2016/hibah/Rosarpras senilai Rp50.712.904.000. Kontraktor pelaksana proyek pembangunan gedung Mapolres Kota Tangsel yakni, PT Berkat Nusantara Abadi.
Ayi sebutkan, selaku pihak konsultan manajemen konstruksi PT Artefak Arkindo, dan konsultan perencanaan PT Cipta Daya Teratai Emas.
Kontrak kerja diteken pada 27 Juli kemarin dan proyek diselesaikan selama 210 hari kerja. “Pembangunannya hanya untuk gedung Mapolres saja, tidak dengan asrama,” terangnya.
Ayi mengatakan, lahan asrama bagi anggota Korps Bhayangkara, nantinya akan dibangun di Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara.
Ia menambahkan, lahan tersebut merupakan milik Kepolisian Republik Indonesia. Kedepannya, Ayi berujar, pihaknya akan mengajukan bantuan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun asrama polisi.
Desain asrama polisi akan dibuat model vertikal dengan ketinggian delapan lantai. “Sebab anggota polres tidak mampu beli rumah di BSD. Makanya keberadaan asrama akan sangat membantu,” tambah Ayi (NGO)
SERANG, khatulistiwaonline.com – Kepala kantor wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Provinsi Banten, H Sri Mujitono SH melantik dan mengambil sumpah tiga kepala kantor Pertanahan (Kantah),yaitu kepala Kantaj Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, serta seorang pejabat eselon III di lingkungan Kanwil BPN Banten.
Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah, Himsar, kepala kantah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya adalah kepala Kantah Kota Tangerang yang digantikan oleh Badrusalim, dan Hasnawati, menjadi kepala kantah Tangerang Selatan (Tangsel) yang sebelumnya adalah kepala kantah Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, sementara Alen Saputra, kepala kantah Tangsel dipromosikan menjadi kepala kantah Jakarta Selatan.
Sri Mujitono mengatakan, bahwa pengisian jabatan eselon III dan promosi jabatan kepala kantor Pertanahan adalah sebagai bentuk reward dari Kementerian ATR/BPN kepada para pejabat yang mendapatkan promosi, atas kerja kerasnya dalam menyukseskan program strategis kementerian ATR/BPN,termasuk dalam pengadaan tanah dan menyelesaikan persoalan tanah di wilayah kerja mereka masing masing.“Ini Sebagai bentuk reward dari pimpinan kepada mereka yang mendapatkan promosi jabatan,” ujar Sri Mujitono.
Sri Mujitono berharap,pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi wakil dari Kanwil BPN dalam mengambil inisiatif keputusan yang tepat sesuai tugas dan fungsi mereka sebagai kepala kantor Pertanahan,dan juga meminta para pejabat yang baru dillantik tersebut untuk dapat segera beradaptasi dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan.
Sementara Himsar, kepala kantah Kabupaten Tangerang yang baru dilantik kepada wartawan menjelaskan, program kerja jangka pendeknya adalah, menyelesiakan legalisasi aset tahun 2016, percepatan pengadaan tanah untuk runway terminal III Bandara Soekarno-Hatta dan melakukan konsolidasi internal, dalam memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari BPN. (DAB)
TANGERANG, KHATULISTIWA
Seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA Negeri di Kota Tangerang dikeluhkan orang tua murid. Hal itu terkait maraknya praktik percaloan yang diduga melibatkan berbagai pihak, dan selama ini dianggap sebagai “bisnis” tahunan dengan cara menjual formulir. Informasi yang beredar di masyarakat, harga formulir berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 7 juta bahkan lebih.
Berdasarkan informasi dihimpun Khatulistiwa, peluang bisnis ini terjadi karena adanya kongkalikong antara pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan yang menerima pendaftaran murid baru melalui jalur online jauh lebih sedikit dari jumlah daya tampung yang sebenarnya. Dengan kata lain, telah terjadi kebohongan daya tampung di setiap sekolah di Kota Tangerang. “Panitia PPDB dengan sengaja membatasi penerimaan siswa melalui jalur online. Hal itu memberikan peluang bagi calon yang tidak lolos jalur online diterima melalui jalur “berbayar” dengan cara membeli formulir.
Pelaksanaan PPDB yang dikeluhkan orang tua murid sangat bertolak belakang dengan program pemerintah. “Dengan adanya praktek jual beli formulir ini, secara tidak langsung sudah mengajarkan korupsi kepada anak – anak yang notabene merupakan generasi penerus. Saat ini sepertinya pihak sekolah sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang berwatak korup. Jika hal ini dibiarkan, mau dibawa kemana dunia pendidikan di Kota Tangerang,” sesal sejumlah warga.
Agar kejadian serupa tidak terulang dalam setiap PPDB, berbagai pihak berharap pemerintah harus mengevaluasi seleksi PPDB. ” Proses dan sistem PPDB harus dievaluasi karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah, dinas pendidikan dan melibatkan pihak lain,” tambah warga lainnya. ( )
TANGERANG, KHATULISTIWA
Sejak beberapa tahun terakhir, bisnis haram penyuntikan gas elpiji di sejumlah wilayah Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor semakin menggeliat, dan seakan luput dari perhatian pemerintah maupun instansi lainnya. Ironisnya, dari sejumlah kasus penggrebekan terhadap pelaku penyuntikan gas elpiji yang dilakukan pihak kepolisian, saat diajukan ke persidangan para pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan, sehingga tidak memberikan efek jera.
Berbagai pihak menduga, maraknya penyuntikan atau pengoplosan gas elpiji ini tidak terlepas dari tidak adanya pengawasan dari pemerintah daerah, kepolisian maupun Hiswana Migas serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku. “Bahkan, di beberapa tempat terkesan adanya “pembiaran” dari instansi terkait, dan menjadi ajang bagi-bagi “rejeki” oleh oknum tertentu,” ujar salah seorang warga yang namanya enggan disebut kepada Khatulistiwa.
Masih menurut warga, kasus ledakan gas elpiji dari tabung 3 kilogram dan 12 kilogram yang marak terjadi belakangan ini terbesar disebabkan oleh kerusakan sistem katup pada lubang tabung, bukan pada bagian selang atau regulator. Mengapa ini bisa terjadi? Jawaban yang bisa dipastikan adalah seringnya beberapa pengoplos menyuntikkan isi tabung gas dari 3 kilogram ke dalam tabung gas 12 kilogram, karena besarnya disparitas harga, dimana harga gas isi 12 kilogram lebih mahal karena tidak disubsidi pemerintah. Penyuntikan tersebut mengakibatkan katup tabung rusak dan rawan kebocoran.
Selain merugikan masyarakat dan pemerintah, serta mengoplos adalah tindakan ilegal juga bisa membahayakan jiwa. “Memindahkan isi tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg untuk mencari keuntungan. Pasalnya isi tabung 3 Kg lebih murah karena disubsidi. Dan setelah dipindah atau disuntik ke tabung 12 Kg harga tentu lebih mahal karena tidak disubsidi pemerintah,” ujarnya seraya berharap tindakan nyata dari kepolisian menertibkan lokasi-lokasi penyuntikan gas elpiji. (NGO)
TANGSEL, khatulistiwaonline.com
Seluas 10 ribu bidang tanah yang ada di dua Kelurahan di Kecamatan Ciputat telah di Sensus oleh Tim gabungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan.
Hal ini terungkap dalam Evaluasi Kerja Sensus PBB dan Pertanahan di Kecamatan Ciputat, Tangsel belum lama ini.
Kepala Kantor BPN Kota Tangsel, Alen Saputra mengatakan, 10 ribu bidang tanah yang telah disensus berada di Kelurahan Sawah dan Sawah Baru. “Kita telah melakukan pendataan 10 ribu bidang tanah, dan akan berlanjut di Kelurahan Jombang dan Kelurahan lainnya yang belum didata,” ungkapnya.
Menurut Alen, dari pendataan ini ada beberapa kendala seperti warga yang tidak ada di tempat ketika petugas sensus datang dan ada beberapa bidang tanah yang telah berubah fungsi dan masih tanah waris. “Sensus pertanahan yang pertama dilakukan di Indonesia ini akan selesai dalam enam bulan ke depan atau pada bulan Desember 2016. Kami usahakan selesai bulan awal bulan Desember,” imbuhnya.
Alen menjelaskan, sensus pertanahan ini untuk melakukan pendataan tanah secara yuridis dan fisik secara keseluruhan di wilayah Kecamatan Ciputat yang juga melibatkan DPPKAD Tangsel, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan Karang Taruna setempat.
Alen mengatakan nantinya akan ada 57.000 bidang tanah yang akan di sensus di wilayah Kecamatan Ciputat.
“Artinya masyarakat Ciputat mendukung apa yang kami dan Pemda lakukan. Karena, tujuan dari sensus pertanahan ini adalah untuk mendata seluruh kepemilikan tanah yang ada di Kota Tangsel, khususnya Kecamatan Ciputat yang terbagi atas penggunaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah agar tidak lagi terbit sertifikat ganda,” ujarnya.
Alen menjelaskan, untuk melakukan sensus pertanahan ini ada tahapan yang harus diisi oleh pemilik tanah, seperti mengisi kuisioner yang akan dilakukan oleh petugas sensus. Jika tahun ini wilayah Ciputat berhasil, maka nantinya ada tiga kecamatan lagi yang akan dilakukan sensus pertanahan.
“Kalau belum ada yang memiliki sertifikat, kami akan berkomunikasi dengan Pemda untuk anggarkan sertifikat secara gratis dan hal ini sangat menguntungkan, karena semakin banyak perputaran uang di daerah Tangsel,” jelasnya.
Alen pun optimis, sensus yang dilakukan ini akan selesai diakhir tahun ini. “Kita optimis sebanyak 57.000 bidang tanah ini akan selesai disensus di akhir tahun ini,” pungkasnya.
Sementara Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada DPPKAD Tangsel Indri Sari Yuniandri menjelaskan, ada 60 petugas sensus yang turun di Kecamatan Ciputat. “Petugas ini melakukan sensus secara tersebar yakni untuk satu tim sebanyak 4 orang di setiap RTnya,” jelasnya.
Pendataan yang dilakukan berupa pendataan bidang tanah, berupa ukuran, kepemilikan, status kepemilikan, KTP, Kartu Keluarga, Perbaikan alamat dan sebagainya. “Jika ini selesai dan sukses, tahun depan akan kita lakukan pendataan untuk kecamatan lainnya,” ungkapnya. (NGO)