Washington, khatulistiwaonline.com
Polling terbaru menunjukkan capres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Hillary Clinton masih mengungguli capres Partai Republik Donald Trump, kurang dari dua pekan menjelang pilpres. Namun polling ini digelar sebelum FBI mengumumkan akan mengkaji ulang kasus email Hillary.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (29/10/2016), polling terbaru Reuters/Ipsos yang digelar 21-27 Oktober menunjukkan 42 persen responden, baik yang sudah memilih lebih awal atau yang baru akan memilih pada 8 November nanti, mendukung Hillary.
Hanya 36 persen responden yang menyatakan mendukung Trump. Dengan demikian, selisih suara keduanya mencapai 6 persen. Jumlah itu tergolong naik jika dibandingkan dengan selisih pekan lalu yang mencapai 4 persen untuk keunggulan Hillary.
Untuk kategori pemilih perempuan, Hillary juga mengungguli Trump dengan selisih 10 persen. Jumlah itu naik dari selisih 4 persen dalam polling pekan lalu. Hillary sendiri selalu memimpin polling untuk kategori pemilih perempuan dalam dua bulan terakhir.
Kendati demikian, Trump sedikit lebih unggul dari Hillary untuk kategori lebih spesifik, yakni pemilih wanita kulit putih. Trump unggul dengan selisih 2 persen dalam kategori ini. Namun jumlah itu menurun drastis jika dibandingkan selisih dalam polling pekan lalu, yang mencapai 12 persen.
Secara keseluruhan, pemilih perempuan di AS memang lebih condong ke Partai Demokrat daripada Partai Republik. Namun polling Reuters/Ipsos bulan ini menunjukkan mayoritas pemilih perempuan memiliki pandangan tidak menyenangkan untuk Hillary, yang merupakan capres wanita pertama di AS.
Baca juga: Kasus Email Dikaji Ulang, Hillary Tantang FBI Ungkap Fakta Lengkap ke Publik
Kebanyakan pemilih perempuan, menurut polling Reuters/Ipsos menyakini Hillary tidak jujur dan tidak tulus.
Kedua polling Reuters/Ipsos itu dilakukan secara online di sebanyak 50 negara bagian, dengan melibatkan 1.627 warga AS dewasa yang kemungkinan besar akan memilih dalam pilpres mendatang. Margin of error polling ini mencapai 3-4 persen.
Polling itu digelar sebelum Direktur FBI James Comey mengumumkan rencana untuk mengkaji ulang kasus email Hillary, setelah ada temuan baru. Comey menyebut pengkajian ulang perlu dilakukan demi mencari tahu apakah temuan baru itu mengandung informasi rahasia negara. Kekhawatiran baru pun muncul bahwa pengkajian ulang kasus email Hillary itu akan mempengaruhi dukungan publik terhadapnya.(RED/DTK)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kemacetan panjang terjadi di dalam Tol Jatiwarna arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Kemacetan sepanjang 7 kilometer itu disebabkan adanya volume kendaraan yang padat.
“Iya betul ada kepadatan volume kendaraan sejauh 7 kilometer, persisnya dari Jatiwarna hingga Cikunir. Mulai jam berapa belum bisa dipastikan,” kata petugas Jasa Marga Traffic Information Center, Mutia, saat dihubungi khatulistiwaonline, pukul 17.55 WIB, Sabtu (29/10/2016).
Mutia menambahkan laju kendaraan masih dapat melaju di bawah 20 kilometer per jam. Menurut Mutia, terjadi juga kemacetan menjelang pintu gerbang tol Bekasi Barat dikarenakan genangan air dan proyek LRT.
“Iya, tadi karena genangan air pasca hujan, ditambah proyek LRT dekat tol Bekasi Barat arah Cikampek,” terang Mutia.
Sementara itu, arus kendaraan dari gerbang tol Cikunir menuju TMII terpantau lancar. “Kendaraan menuju TMII masih bisa melaju dengan lancar,” tutupnya. (RED/DTK)
BLITAR,khatulistiwaonline.com
Hari ini, Sabtu (29/10/2016), Menristekdikti M Nasir berkunjung ke Blitar, Jawa Timur, untuk melaunching Universitas Nahdlatul Ulama (UNU). Dia bicara soal kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan negara lain.
Dalam sambutan, Nasir menyebut dengan jumlah penduduk 255 juta, Indonesia mmeiliki 4.300 perguruan tinggi. Sayangnya, hanya 2 perguruan tinggi yang masuk peringkat dengan kualitas 500 bagus di dunia. Itu pun di urutan terakhir.
Jika dibandingkan dengan China yang jumlah penduduknya hampir 1,4 miliar dan jumlah perguruan tinggi sebanyak 2.824, perguruan tinggi yang masuk kelas 500 besar dunia sekitar 30-an.
“Dibandingkan China, jumlah penduduknya banyak, perguruan tingginya sedikit tapi berkualitas. Lha kita kebalikannya, jumlah penduduknya sedikit tapi perguruan tingginya banyak tapi tidak berkualitas. Betapa menyedihkannya pendidikan kita,” kata Nasir.
Perguruan tinggi, menurut Nasir, perspektifnya harus mempunyai sasaran strategis. Pada masa lalu, perguruan tinggi diharapkan mempunyai keterjangkauan seluruh rakyat Indonesia supaya dapat mengenyam pendidikan tinggi. Tapi yang terjadi sekarang, banyak lulusan perguruan tinggi tidak bisa diserap lapangan kerja.
Untuk itu, tambah Nasir, ke depan kualitas PT harus dijaga. Tidak hanya banyak mencetak gelar sarjana, tapi juga seluruh lulusannya dapat terserap di dunia kerja. Bahkan jika bisa lulusannya menciptakan lapangan kerja baru sesuai bidangnya masing-masing.
Apakah nantinya Kemenristekdikti akan lebih selektif dan mempunyai standart untuk memberikan izin berdirinya PT? Nasir mengatakan ketersediaan kualitas SDM menjadi sangat penting, terutama tenaga pengajarnya atau dosen. Juga infrastruktur.
“Yang dulu gak pernah ada standar yang jelas, tapi mulai sekarang, saya akan monitor semua PT yang baru dan sudah dilengkapi dengan regulasi yang lebih efektif dan efisien. Dulu prosesnya panjang, sekarang saya pangkas birokrasi jadi pendek,” papar Nasir sambil menjelaskan, jika ada PT bermasalah, nakal dan curang, maka akan langsung ditutup.
Nasir melihat berdirinya Universitas NU (UNU) Blitar sebagai potensi besar karena di Blitar hanya ada 3 PT. Diharapkan UNU bisa menjadi referensi perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari lulusannya.
Sementara Bupati Blitar, Rijanto, dalam sambutannya mengharapkan UNU Blitar bisa mencetak SDM yang berkualitas. baik di dunia kerja maupun dunia usaha.(RED/DTK)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi masih terus mencari kemungkinan korban penipuan anggota Komisi IX DPR dari FPDIP Indra Simatupang bertambah. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan kemudian menyebut, anggota partainya juga ada yang jadi korban.
“Orang PDIP juga banyak yang menjadi korban, ada sekitar lima orang yang jadi korban,” kata Trimedya saat, Sabtu (29/10/2016).
Untuk itu PDIP masih mempertimbangkan apakah akan memberikan bantuan hukum atau tidak. Trimedya bersama tim hukum PDIP lainnya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan para korban di internal partai.
“Ada yang anggota DPR, ada yang bukan,” kata Trimedya.
Angka penipuannya pun fantastis mulai dari Rp 5 miliar sampai dengan Rp 25 miliar. Maka itu tim hukum akan betul-betul mencari bukti-bukti transaksi yang dilakukan.
“Sejauh mana dokumen dokumen yang dia miliki apakah ada perjanjian atau asetnya itu yang kita coba telusuri,” ujar Trimedya.
Indra mulai melakukan penipuan terhadap korban sejak tahun 2013 atau sebelum ia menjadi anggota dewan. Setelah dirinya menjadi anggota dewan pada tahun 2014, kerja sama tersebut dilanjutkan oleh ayahnya.
Selain Indra, polisi juga menetapkan Muwardy Simatupang (ayah Indra) dan Suyoko sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun Muwardy dan Suyoko belum ditahan.(RED/DTK)
JAKARTA.khatulistiwaonline.com
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) sempat curhat tentang program berupa buku mengenai antinarkoba untuk masuk ke kurikulum . Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy merespon positif hal tersebut.
“Itu memang sangat penting,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy di kantor Kemendikbud di Jalan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).
Muhadjir mengatakan, Kurikulum Anti Narkoba yang diusulkan kepala BNN akan masuk dalam kurikulum sekolah. Namun nantinya, materi tentang bahaya narkoba itu tidak harus masuk dalam mata pelajaran.
“Pengertian kurikulum pak Buwas sudah bener itu. Perlu ada kurikulum bukan berati harus menjadi mata pelajaran. Kurikulum bukan berarti pelajaran,” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.
Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Budi Waseso curhat tentang upaya penyebaran informasi anti narkoba ke masyarakat. Buwas meminta informasi tersebut masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah tahun 2016 ini.
Jika dilakukan, kata Buwas penyebaran informasi bahaya narkoba lewat kurikulum merupakan bisa efektif tersmapaikan untuk masyarakat. Buwas menyampaikan curhatan itu di hadapan Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10/2016).
“Terus terang, produk saya banyak. Bahkan, mohon izin juga kepada Menko Polhukam (Wiranto) bahwa kami sudah membuat buku untuk dimasukkan ke kurikulum, SD, SMP, SMA, semenjak saya tiga bulan jadi Kepala BNN. Dan sudah saya serahkan ke Mendikbud yang lama dan Menteri PMK. Tapi 2016 ternyata tidak masuk ke dalam kurikulum,” kata Buwas.
“Padahal ini pencegahan yang efektif. Nah, mudah-mudahan ke depan ini masuk (kurikulum),” imbuhnya. (RED/DTK)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membahas penanganan terorisme di Tanah Air.
“Beliau minta update masalah perkembangan teorisme seperti apa, kami sampaikan bahwa selain hard approach, penindakan juga secara terukur, termasuk pemberitaannya,” kata Kepala BNPT Suhardi Alius di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan penanganan kasus terorisme juga mengedepankan soft approach seperti pelibatan mantan komandan jihad yang sudah baik untuk memberikan program deradikalisasi dan pencerahan yang dinilai akan lebih efektif.
Suhardi juga menyebutkan anak anak dari mereka yang terlibat radikalisme agar tidak dimarjinalkan karena kalau dimarjinalkan akan lebih militan dari orang tuanya.
“Beliau setuju sekali, jadi kementerian terkait diharapkan menggarap aspek di hulu,” katanya.
Ia menyebutkan selama ini penanganan terorisme selalu di hilir sehingga harus dimulai penanganan dari hulunya.
“Sekarang kita kemas, sudah ada 17 kementerian/lembaga yang di bawah koordinasi kami dan aksesnya langsung ke menteri masing-masing dan itu sudah dilaporkan ke Presiden,” katanya.
Presiden, katanya, mengapresiasi dan mendukung.
Sementara itu mengenai antisipasi tindak teror akhir tahun, Suhardi mengatakan pihaknya tidak pernah berhenti melakukan langkah antisipasi.
“Tidak cuma akhir tahun, sepanjang tahun kita bekerja terus. termasuk sekarang yang paling in adalah masalah dunia maya,” katanya.
Ia meminta media massa aktif memberi masukan kepada BNPT. “Ini termasuk yang tadi kita bahas dengan Presiden bagaimana peran media untuk bisa memberikan pemberitaan yang proporsional supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan agar tidak meng-create sel-sel baru radikalisme dan terorisme,” katanya.
Suhardi menyebutkan pihaknya memiliki tim cyber yang terus mengikuti perkembangan yang terjadi.
“Kita mengikuti semua, kita survelaince di dunia maya bagaimana situs radikal bergerak. contohnya sekarang bagaimana terdesaknya (ISIS) di Mosul tentunya ada konsekuensi-konsekuensinya, mungkin terdesak,” katanya.
Ia mengkhawatirkan ketika nanti pendukung utamanya kembali ke negara masing-masing. “Itu termasuk yang kita bicarakan dengan Bapak Presiden,” kata Suhardi. (RED/ANT)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melantik Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) yang diikuti perwakilan anggota satgas di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.
“Pada hari ini Jumat tanggal 28 Oktober Tahun 2016 saya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku pengendali dan penanggung jawab Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan ini secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” kata Wiranto dalam upacara pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di Jakarta, Jumat.
Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Menko Polhukam Wiranto mengucapkan selamat pada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Komisaris Jenderal Dwi Priyatno dan anggota satgas dalam upacara pengukuhan itu.
“Saya percaya bahwa saudara saudari sekalian akan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan sebagai bangsa yang bebas dari pungutan liar,” ujarnya.
Susunan organisasi satgas Saber Pungli adalah sebagai berikut:
– Pengendali/Penanggung jawab: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
– Ketua Pelaksana: Inspektur Urusan Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI
– Wakil Ketua Pelaksana 1: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
– Wakil Ketua Pelaksana 2 : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
– Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Sementara itu, anggota Satgas Saber Pungli terdiri atas unsur Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembentukan Satgas Saber Pungli ditujukan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat, menjadikan proses pelayanan publik lebih bersih dan lebih cepat, membangun kepastian dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah yang melayani mereka.
Dengan pembentukan Satgas Saber Pungli, Wiranto berharap pungli dapat dibersihkan secara tuntas, sistematis dan menyeluruh sehingga kegiatan pemberantasan pungli itu akan bersifat simultan.(RED/ANT)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Darmansyah Djumala menyerahkan tiga hadiah atau gratifikasi dari perusahaan minyak swasta asal Rusia, Rosneft kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Isinya ada tiga macam diberikan secara berkala, ada lukisan, dalam beberapa waktu diberikan lagi tea set (perangkat penyaji teh) kemudian yang ketiga pelakat. Tiga hadiah ini lah yang kami laporkan kepada Pak Agus Rahardjo (Ketua KPK),” kata Darmansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Pemberian hadiah itu, kata Darmansyah, diberikan melalui pihak ketiga di Indonesia, yaitu PT Pertamina (Persero).
“Diberikan secara bertahap sejak kami kembali dari kunjugan ke Rusia, cek saja tanggalnya berapa. Tetapi tidak langsung ke Pak Presiden, tetapi melalui pihak ketiga, yaitu Pertamina,” tuturnya.
Namun, ia tidak bisa menjelaskan berapa nilai dan terkait proyek apa soal pemberian tiga hadiah tersebut.
“Saya tidak tahu tapi kelihatannya bagus, mahal. Saya tidak bisa menduga nanti dibilang suudzon,” ujarnya.
Menurutnya, penyerahan hadiah tersebut ke KPK merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi pada Jumat pagi.
“Bapak Presiden menginstruksikan kepada saya melaporkan hadiah ini kepada Ketua KPK langsung dan saya sudah serahkan tadi, dan KPK tentu akan melanjutkan serta memproses lebih lanjut sesuai dengan standar yang berlaku,” ucap Darmansyah. (RED/ANT)
OHIO, khatulistiwaonline.com
Dalam kampanye di Ohio, Amerika Serikat (AS), capres Partai Republik Donald Trump menyebut kebijakan perdagangan rivalnya, capres Partai Demokrat Hillary Clinton, sangat buruk. Trump bahkan bercanda agar pilpres AS dibatalkan dan dirinya langsung dinyatakan sebagai Presiden AS.
Saat berkampanye di Toledo, Ohio, seperti dilansir Reuters dan news.com.au, Jumat (28/10/2016), Trump menyinggung soal NAFTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang ditandatangani suami Hillary, Bill Clinton saat menjabat Presiden AS. Trump menyebut, NAFTA memicu alih daya ribuan lapangan pekerjaan dari Ohio ke Meksiko. Di hadapan warga Ohio, Trump bersumpah, praktik seperti ini akan berakhir jika dirinya menjadi Presiden AS.
“Kita seharusnya membatalkan pilpres dan menyerahkan semuanya kepada Trump, bukan?” ucap Trump kepada pendukungnya.
“Untuk apa kita menggelarnya (pilpres)? Kebijakan dia (Hillary-red) sangat buruk,” imbuhnya.
Trump juga menyebut keyakinannya, bahwa Hillary akan mencari jalan untuk mewujudkan Kemitraan Trans Pasifik atau TPP yang beranggotakan 12 negara, yang merupakan kesepakatan perdagangan yang diusulkan Presiden Barack Obama. Padahal Hillary kini mengaku menentang TPP.
Dalam kampanyenya, Trump juga menyinggung soal ungkapan ‘Drain the swamp!’ yang diklaimnya kembali populer dikarenakan dirinya dalam sejumlah kampanye. Ungkapan yang secara harfiah berarti ‘menguras air’ itu sebenarnya sudah sejak lama ada di AS, terutama dalam dunia politik. Ungkapan ‘drain the swamp’ sendiri berarti ‘membasmi hal-hal yang membahayakan’ atau dalam dunia politik berarti memberantas korupsi atau pemborosan pemerintah.
“Sekarang itu menjadi ungkapan yang terkenal di mana-mana di dunia,” sebut Trump bangga.
Tidak hanya itu, di hadapan pendukungnya, Trump juga bersikeras akan menang dalam pilpres yang digelar 8 November mendatang, atau kurang dari dua minggu lagi. “Kita akan memenangkan Gedung Putih,” tegasnya, seperti dilansir AFP.
“Jika kita menang pada 8 November… Saat! Oke, oke. Saat kita menang pada 8 November!” teriak Trump kepada pendukungnya, mengganti kata ‘jika’ dengan ‘saat’ yang mengindikasikan keyakinan menang.
“Kita tidak ingin meremehkannya, tapi kita menang di banyak negara bagian,” imbuhnya lagi. “Kita menang di Florida, menang di North Carolina, menang di Iowa. Menang di Ohio,” ujar Trump.
Padahal pada praktiknya, kumpulan polling terbaru dari Real Clear Politics menyatakan Trump sama sekali tidak unggul di Florida maupun North Carolina dalam sebulan terakhir. Trump memang unggul sedikit dari Hillary di Ohio, namun selisih suaranya sangat tipis. Selama beberapa bulan terakhir, sebagian besar polling menunjukkan keunggulan Hillary atas Trump.(RED/DTK)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kisworo selalu Ketua Majelis Hakim perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso mengatakan berkas putusan yang akan dibacakan setebal 377 lembar.
Oleh karena itu, dia mengatakan kepada jaksa dan penasihat hukum bahwa hakim tidak akan membacakan keterangan saksi dan ahli melainkan hanya menyebutkan nama-nama mereka saja.
“Sebelum pembacaan dilakukan saya mohon para pengunjung diharapkan bisa tenang dan tidak mengeluarkan suara,” kata Kisworo saat membuka sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.
“Kami beritahu kepada penuntut umum maupun kuasa hukum bahwa putusan ini sebanyak 377 lembar apabila jaksa dan kuasa hukum setuju maka keterangan saksi dan ahli tidak kami bacakan. Hanya kita bacakan nama-nama saja. Bagaimana penuntut umum?”
Jaksa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keputusan hakim untuk tidak membacakan keterangan saksi dan ahli.
Kisworo juga meminta Jessica mendengarkan putusan dengan seksama sesuai ketentuan.
“Jaksa penuntut yang tidak puas juga boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur Undang-undang,” katanya.(RED)