BOGOR,khatulistiwaonline.com
Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah akan dugaan-dugaan hilangnya dokumen laporan TPF Munir. SBY gusar kala Jaksa Agung menghubunginya.
“Soal TPF Munir masih ada yang mengejar, mencari-cari dan terus menimpakan kepada SBY pribadi, bahkan katanya SBY harus diperiksa Jaksa Agung, saya baca dari Pak Wiranto di media, tak ada instruksi Presiden untuk memeriksa saya. Dua hari setelahnya saya terima pesan dari Jaksa Agung bahwa pihaknya ingin bertemu dengan saya,” jelas SBY.
Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016).
“Begini gundahnya, ini nggak salah negara, kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir? Nggak kebalik dunia ini jika SBY terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir, come on!” tutur SBY berapi-api.
“Saya punya akal sehat, kalian punya akal sehat. Menyangkut kasus Munir, pemerintahan yang saya pimpin, para penegak hukum, sudah saya jelaskan terang benderang pada Bapak Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Mengenai hilangnya dokumen laporan TPF Munir, SBY menyebut sudah ada beberapa kopi yang dilegalisasi yang diserahkan kepada para aparat penegak hukum. Kopi itu berisi persis seperti dokumen aslinya.
“Tetapi kopi saya pasrahkan pada Mensesneg. Presiden Jokowi apa rekomendasinya dan apa pula dilaksanakan, bola ada di tangan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini,” jelasnya.
“Kopinya mana kopinya mana? Sudah dilegalisasi mantan ketua TPF Marsudi Hanafi, dicocokkan dengan yang lain, ya itu isinya,” tegasnya. (RIF)
LONDON,khatulistiwaonline.com
Seorang mantan dokter anak di Inggris diadili karena mencabuli 19 pasiennya yang masih anak-anak. Tindak pencabulan ini terjadi pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an.
Seperti dilansir Press TV, Rabu (2/11/2016), Michael Salmon yang berprofesi sebagai konsultan dokter anak, didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap 18 anak perempuan dan seorang anak laki-laki.
Salmon yang kini berusia 81 tahun, menyangkal 25 dakwaan pencabulan terhadap anak-anak dengan usia paling muda 8 tahun. Dia juga mengaku tak bersalah atas dakwaan pemerkosaan terhadap remaja perempuan berusia 14 tahun.
“Para korban dipisahkan dari orangtua mereka dengan keberadaan tirai atau Salmon membujuk orangtua mereka menunggu di luar ruangan,” terang jaksa Miranda Moore dalam persidangan.
Jaksa Moore menyebut, para korban melaporkan Salmon setelah dia diadili tahun 2015 atas dakwaan lainnya. Salmon sendiri telah dilucuti gelar medisnya pada tahun 1991 setelah dia dipenjara atas tiga dakwaan pencabulan terhadap sejumlah pasien perempuan muda.
Penghitungan baru di Inggris menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang dilaporkan kepada polisi mengalami kenaikan drastis. Dalam laporan terbaru media Inggris, The Guardian, disebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke polisi meningkat sebesar 80 persen antara tahun 2012 hingga 2015.
Penghitungan itu mengindikasikan jika kenaikan semacam itu terus berlangsung, maka setidaknya pada tahun 2020, polisi Inggris akan menyelidiki 200 ribu kasus kekerasan seksual pada anak. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan telah menjelaskan tentang penganggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis Elektronik alias e-KTP kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang memeriksanya, Selasa, 1 November 2016. Menteri Keuangan periode 2010-2013 itu menceritakan ulang tentang proyek senilai Rp 5,9 triliun yang belakangan disidik KPK lantaran diduga mengandung korupsi itu.
“Saya diperiksa sebagai mantan Menteri Keuangan, saya menjelaskan pengelolaan keuangan negara,” kata Agus kepada wartawan di gedung KPK usai pemeriksaan. Agus mengklaim, yang dilakukan Kementerian Keuangan ketika itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara dan UU tentang Perbendaharaan Negara.
Berdasarkan dua aturan itu, Agus mengatakan Kementerian Keuangan hanya menjadi pengelola keuangan negara layaknya bendahara umum yang mengelola otoritas fiskal negara. Adapun kuasa pengelolanya adalah presiden. “Tapi dalam konteks ini, presiden memiliki kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran,” katanya.
Proyek e-KTP merupakan program Kementerian Dalam Negeri. Proyek itu dianggap perlu agar negara bisa menerapkan kepemilikan single identity number bagi warganya. Maka itu, menurut Agus, Kemendagri bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. “Pelaksanaan anggaran itu termasuk lelang, pengikatan, pengujian, hingga pembayarannya,” ujar Agus.
Dalam konteks proyek e-KTP, menurut Agus, tanggung jawab Kemenkeu adalah melakukan pengujian terhadap kondisi keuangan negara untuk membiayani proyek tersebut. “Sedangkan dalam proyek e-KTP, kami baru transfer uangnya setelah pengurusan anggarannya sudah betul,” ujar dia.
Proyek e-KTP mengaplikasikan kontrak tahun jamak. Menurut Agus, Kemenkeu bertanggung jawab dalam memutuskan kontrak tahun jamak. Biasanya, menurut dia, kontrak tahun jamak diajukan pengguna anggaran yang menerima mata anggaran dan merasa proyeknya tidak bisa selesai dalam waktu setahun sekaligus tidak bisa memecah satuan proyek itu.
Dalam konteks proyek e-KTP, menurut Agus, Kemendagri mengusulkan kontrak tahun jamak dan sudah meyakinkan Kemenkeu tentang pelaksanaannya. Hasil pekerjaan yang membutuhkan waktu 3 tahun dianggap akan jelek jika dipaksakan selesai dalam waktu setahun. “Kementerian pengaju kontrak tahun jamak bertanggung jawab mutlak,” ujar dia. Sedangkan tanggung jawab Kemenkeu berbeda: Mutlak menyiapkan anggarannya.
Setelah kontrak tahun jamak disetujui, Agus melanjutkan, baru Kemendagri melakukan pengadaan, tender, dan pengikatan pembayaran. “Ketika Menkeu menyetujui penganggaran proyek, bukan berarti Menkeu menyetujui proses pengadaan yang akan dijalankan pengaju proyek itu,” kata Agus.
Agus menjabat Menkeu menggantikan Sri Mulyani pada 20 Mei 2010. Agus menerima pengajuan penganggaran proyek e-KTP lima bulan kemudian, pada 21 Oktober 2010. Kemudian pada 13 Desember 2010, Agus menolak pengajuan itu. “Saya menolak karena yang diajukan adalah multiyears anggaran, bukan multiyears contract,” katanya. “Jadi yang menolak pertama kali itu saya.(HAR)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya siaga mengantisipasi gangguan keamanan saat masa pilkada serentak. Tito mengingatkan masyarakat tetap menjaga ketertiban meski situasi politik ‘memanas’.
“(Apel) ini memberikan sinyal agar jajaran TNI dan Polri dan stakeholder agar lebih mempersiapkan diri,” kata Tito di sela apel kesiapan personel TNI dan Polri menghadapi pilkada serentak di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).
Tito secara khusus menyoroti Pilkada DKI 2017 yang rawan gesekan. Perbedaan dukungan terhadap calon gubernur diakui Tito dapat membuat kerenggangan di masyarakat.
“Khusus di DKI kita lihat kerawanan, biasanya terjadi polarisasi untuk memilih pemimpin. Polarisasi ini pemisahan masyarakat, polarisasi ini potensi konflik karena perbedaan konflik kepentingan,” imbuh Tito.
Namun Tito mengingatkan perbedaan pilihan dalam pilkada tidak boleh membuat gangguan keamanan. Personel Polri dan TNI dipastikan siap mengantisipasi gangguan yang muncul di masa pilkada.
“Penyampaian kebebasan bukan bersifat absolut. Pertama tidak boleh ganggu hak asasi orang lain. Jangan ganggu ketertiban umum, jangan melanggar etika moral, gunakan etika yang baik saat orasi. Harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuh dia.
Tito menekankan pentingnya membangun kesadaran berdemokrasi. Perbedaan suku, agama dan ras (SARA) tidak boleh dimanfaatkan untuk menyudutkan pasangan calon lain hingga menyulut konflik di masyarakat.
“Bangsa kita (dengan) sistem NKRI tidak boleh diganggu. Kalau ada yang mengganggu, TNI dan Polri akan tindak tegas,” ujar Tito. (NOV)
JAKARTA
Ronald de Boer angkat bicara soal pemecatan saudara kembarnya, Frank de Boer. Menurutnya, sejak awal Frank sudah menghadapi berbagai masalah di Inter Milan.
Era Frank de Boer di Inter hanya berjalan 84 hari. Setelah memimpin Inter dalam 14 pertandingan, di mana tujuh di antaranya berakhir kekalahan, pria asal Belanda itu akhirnya dipecat, Selasa (1/11/2016).
Ronald menyatakan bahwa Frank memang sudah menghadapi kesulitan sejak awal. Selain skuat yang dinilai terlalu gemuk, waktu yang mepet juga menjadi masalah untuk Frank. Frank memang baru ditunjuk sebagai pelatih Inter pada 9 Agustus atau sekitar dua minggu sebelum Serie A musim ini bergulir.
“Skuat Inter terdiri dari 29 pemain dengan rata-rata usia 27 tahun. Mereka adalah pesepakbola yang sudah punya jejak di sepakbola top dan Anda harus membuat mereka tetap bahagia,” ujar Ronald kepada Voetbal International seperti dikutip dari Football Italia.
“Sebagian besar dari mereka adalah pemain internasional untuk negara mereka dan bergaji tinggi. Ukuran skuat punya dampak besar untuk saudara saya.”
“Klub menginginkannya sebagai pelatih untuk menciptakan gaya bermain baru dan memulai proyek yang sukses. Frank langsung punya dua masalah: pemain-pemain tidak cukup fit, sementara Serie A sudah hampir bergulir.”
Selain soal skuat, Ronald juga menyebut Frank disulitkan oleh masalah di luar lapangan. Salah satunya adalah perselisihan antara Mauro Icardi dan kelompok suporter garis keras Inter atau Ultras Curva Nord.
“Hal lain adalah memanajeri skuat sebesar itu butuh banyak waktu, sementara dia seharusnya fokus ke sepakbola. Dan kemudian ada aspek politis,” lanjut Ronald.
“Tekanan besar dari media dan masalah antara kapten Mauro Icardi dan fans. Sebagai pelatih Anda ingin fokus ke sepakbola, tapi di klub seperti Inter itu tidak selalu memungkinkan,” ucapnya.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Juru bicara FPI Munarman mengatakan aksi unjuk rasa pada 4 November nanti merupakan gabungan massa dari Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI (GNPF). Munarman menjadi koordinator lapangan dalam aksi nanti.
“Korlapnya saya sendiri langsung ya untuk tanggal 4 November,” kata Munarman di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).
Menurut Munarman, hingga hari ini sudah dua ratus ribuan massa dari seluruh Indonesia, mulai Sumatera, Jawa bahkan Kalimantan dan Sulawesi yang menyatakan akan ikut dalam aksi itu.
“Lokasinya mulai dari Istiglal dan Istana melalui jalur Medan Merdeka Barat, bagi masyarakat yang tidak sempat solat Jumat di Istiqlal saya imbau langsung ke titik lokasi di Jalan Medan Merdeka Barat,” ujarnya.
Munarman menyatakan aksi Jumat besok merupakan aksi damai. Dia meminta kepada media untuk tidak membingkai aksi ini dengan isu bakal terjadi kerusuhan.
Selain itu, Munarman mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke pihak kepolisian. “Sudah kita masukkan Jumat seminggu yang lalu (10 hari lalu), bukan ke Polda Metro Jaya, kita masukan ke Badan Intelkam Mabes Polri,” sebutnya.
“Malam ini akan ada konfrensi pers resmi dari GNPF di Hotel Syahid lantai 2 pukul 20.00 . Jadi ini bukan FPI ya, tapi GNPF, disitu banyak ulama, bahkan Ustadz Arifin Ilham, Aa Gym sudah ada disitu ya,” urainya. (RIF)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Banjir melanda wilayah Kabupaten Bandung makin meluas. Kini tercatat lima kecamatan di selatan Bandung ini terkena dampak meluapnya air Sungai Citarum setelah hujan intensitas tinggi terjadi sejak beberapa hari terakhir. Banyak warga yang terpaksa tinggal di tempat pengungsian karena genangan air menerjang tempat tinggalnya.
“Kemarin tiga kecamatan, sekarang dampak banjir bertambah menjadi lima kecamatan,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Bandung Ernawan Mustika usai rapat koordinasi penyelsaian banjir di cekungan Bandung yang berlangsung di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (1/11/2016).
Lima kecamatan ini terdiri Kecamatan Bojongsoang, Dayeuhkolot, Baleendah, Katapang dan Rancaekek. Proses tanggap darurat, sambung Enawan, sudah dilakukan pihak Pemkab Bandung.
Akibat banjir menerjang kawasan tersebut, kata dia, ribuan warga harus mengungsi karena rumah tinggal terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. “Hingga hari ini ada seribu orang lebih yang mengungsi,” ujar Ernawan.
Dalam kesempatan rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Ernawan sempat mengungkapkan soal kekurangan perahu karet. Pemkab Bandung meminta Pemprov Jabar untuk membantu penyedian tambahan perahu karet.
“Kami membutuhkan perahu karet untuk mengevakuasi warga,” ucap Ernawan. (SOM)
TIMIKA,khatulistiwaonline.com
Tim Disaster Victim Indentification Polda Papua melakukan identifikasi jenazah empat kru pesawat DHC4 PK-SWW turbo Caribou milik Pemkab Puncak yang jatuh setelah menabrak gunung di perbatasan Jila-Ilaga pada Senin (31/10).
Kapolres Mimika AKBP Victor Mackbon di Timika, Selasa, menjelaskan bahwa proses identifikasi jenazah empat kru pesawat Caribou itu dilakukan di RSUD Mimika.
Untuk proses identifikasi tersebut, tim DVI Polda Papua akan menganalisis data post mortem para korban. Namun jika kondisi jenazah para korban tidak bisa lagi dikenali secara fisik, maka tim DVI harus menggunakan analisis data ante mortem yang didapatkan dari keluarga para korban.
“Kita mengupayakan secepat mungkin untuk dapat mengidentifikasi jenazah para korban agar secepatnya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan,” jelas Victor.
Victor mengaku tidak mengetahui secara detail kondisi jenazah para korban kecelakaan pesawat Caribou itu.
“Kami belum bisa menjelaskan seperti apa kondisi jenazahnya, yang paling tahu tentu tim DVI,” katanya.
Proses identifikasi jenazah pilot Kapten Parhat Limi (56), Copilot R Fendy Ardianto (38), mekanik Steven David Basari (35) dan FOO Endri Baringin Sakti P (40) akan dilakukan oleh tim DVI Polda Papua yang didatangkan dari Jayapura.
“Untuk efisiensi waktu, kita tidak perlu mendatangkan tim DVI dari Makassar, cukup dengan tim DVI dari Polda Papua,” jelasnya.
Jenazah empat kru pesawat Caribou itu tiba di Posko SAR di Bandara Mozes Kilangin Timika pada Selasa siang sekitar pukul 12.15 WIT dengan penerbangan helikopter PT Airfast dari Jila.
Puing pesawat Caribou yang jatuh setelah menabrak gunung di wilayah perbatasan antara Jila dan Ilaga itu ditemukan pada Selasa pagi sekitar pukul 06.35 oleh pesawat milik maskapai Trigana Air Service.
Setelah penemuan puing pesawat itu, sebanyak 10 orang tim Emergency Response Grup (ERG) PT Freeport Indonesia menggunakan helikopter PT Airfast mendatangi lokasi untuk mengevakuasi jenazah seluruh korban ke Jila.(HAR)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri mengatakan 18 ribu personel disiapkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa terkait Ahok pada 4 November mendatang. Personel itu merupakan gabungan unsur Polri, TNI, dan Satpol PP.
“Ada 18 ribu total anggota. Dari TNI ada 2000. Dari satpol PP ada 600 (selebihnya dari Polri)” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).
Boy mengimbau masyarakat yang aksi untuk tertib dan damai. Sebab menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hal warga negara.
Namun begitu, Boy berharap agar berlangsungnya aksi unjuk rasa tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang tidak ikut aksi.
“Masyarakat di mana pun berada, demokrasi memberikan hak, di mana diatur dalam UU. Silakan beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Boy juga meminta masyarakat yang akan unjuk rasa melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. “Sampai sekarang belum ada yang masuk. Saya sudah cek ke Mabes dan Polda. Tapi katanya belum ada. Kita imbau agar memberikan surat pemberitahuan. Karena itu amanah undang-undang,” ujarnya.
Sebelumnya, Korlap aksi dari massa Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI, Munarman mengatakan sekitar 200 ribu massa akan turun dalam aksi nanti. Munarman mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Badan Intelkam Mabes Polri sekitar 10 hari yang lalu.(NGO)
KUPANG,khatulistiwaonline.com
Pakar komunikasi dari Universitas Nusa Cendana, Prof Dr Aloysius Liliweri, mengatakan, untuk membendung provokasi dalam komunikasi media sosial maka masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai media literasi.
“Pendidikan media literasi memungkinkan orang akan memilih media sesuai dengan kebutuhannya berkomunikasi, tidak asal ikut-ikutan,” kata direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana itu, di Kupang, Selasa.
Dia mencontohkan, salah satu penggunaan jenis media sosial yang paling banyak menggambarkan fenomena komunikasi yang mengandung unsur provokatif dan banyak menebar kebencian yaitu facebook.
Hal itu, lanjut dia, terjadi karena masyarakat berbagai kalangan dan usia bisa dengan mudah mengakses jenis media sosial tersebut bahkan bisa mengelabuhi lawan bicara dengan membuat akun pengguna palsu.
“Kemudahan akses ini yang menyebabkan orang bisa saja menyalahgunakan untuk kepentingannya namun merugikan orang lain,” katanya menambahkan, bahkan tidak jarang gap komunikasi di media sosial berujung pada konflik.
Untuk itu, katanya, masyarakat harus mendapat pendidikan dan penyadaran yang memadai mengenai pentingnya media literasi terutama untuk pelajar di berbagai jenjang pendidikan.
“Butuh kerja sama semua pihak baik tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru agar melalui perannya masing-masing bisa memberikan imbauan dan penyadaran kepada masyarakat untuk cerdas memanfaatkan media,” katanya.
Selain pembelajaran media literasi, lanjut dia, provokasi dalam media sosial juga bisa dikurangi melalui peran aparat keamanan atau kepolisian setempat.(NOV)