JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pelimpahan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan sebuah proses hukum yang normal. Dengan dilimpahkannya berkas ke Kejagung, maka Ahok akan segera menjalani proses persidangan.
“Memang itu kan prosedur hukum,” kata JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
“Artinya akan masuk pengadilan,” tambah JK.
Dikatakan JK, pelimpahan berkas tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses hukum.
Pihak Kejaksaan Agung sendiri menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok telah lengkap. Ahok nantinyta akan disidang di Pengadilan Jakarta Utara.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap, maka Polri segera melakukan pelimpahan tahap kedua. Setelahnya berkas akan dilimpahkan ke penuntutan untuk segera disidangkan.
“Insya Allah juga mudah-mudahan tidak ada halangan bisa dilaksanakan tahap kedua pada minggu ini mudah-mudahan sekali lagi tanpa mendahului Allah SWT sehngga tersangka Basuki T Purnama berikut barang buktinya akan kami serahkan kejaksaan,” kata Tito dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Brigjen Teddy Hernayadi diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Mengenakan baju militer, ia mendengarkan vonis atas dirinya di kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Pantauan khatulistiwaonline di Pengadilan Militer II Jakarta, Jalan Penggilingan, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016), sidang dimulai pukul 10.20 WIB. Brigjen Teddy yang ditahan di POM AD datang dikawal Provos.
“Apakah Anda sehat?” tanya ketua majelis hakim Brigjen Deddy Suryanto.
“Siap, sehat,” jawab Brigjen Teddy.
Setelah itu, sidang pun dimulai. Duduk sebagai anggota majelis yaitu Brigjen Hulwani dan Brigjen Weni Okianto. Adapun untuk oditur militer (jaksa-red) yaitu Brigjen Rachmad Suhartoyo. Atas kasus itu, Brigjen Teddy dibela oleh kuasa hukum Letkol Martin Ginting.
Sidang tersebut cukup mendapat atensi dari pimpinan TNI. Terbukti dengan dihadiri langsung oleh Inspektorat Kemhan, Marsda TNI Hadi Tjahjanto yang mengikui jalannya sidang dengan serius.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Teddy terjerat kasus korupsi ketika berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014. Pada Desember 2013, Panglima TNI mempromosikan sebagai Direktur Keuangan Mabes TNI AD dengan pangkat jenderal bintang satu.
Namun baru dua tahun duduki jabatan tersebut, Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 mengendus kejanggalan yang diduga dilakukan Teddy. Modus kecurangan yang dilakukan Teddy, diduga dengan menandatangani atau menerbitkan surat tanpa izin dari atasannya, Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan, dan juga Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran.
Tak tinggal diam, Inspektorat melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berakbat merugikan negara itu ke POM AD. Atas pelaporan itu Teddy diperiksa dan ditahan oleh POM AD. Belum diketahui berapa nilai kerugian yang dialami negara. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengukuhkan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli tingkat provinsi. Pengukuhan ini bentuk komitmen pemberantasan pungli di lingkungan Pemprov Jabar.
Tum Saber Pungli yang dikukuhkan melibatkan seluruh unsur Muspida Jawa Barat, yakni Ketua DPRD Jabar, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, Pangdam Siliwangi, Kepala Pengadilan Tinggi Jabar. Aher mengatakan, kerja tim ini sudah berjalan sejak instruksi dari Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2016.
“Satgas ini baru dikukuhkan pada hari ini, agar efektivitas kerja maskimal. Tim ini kami informasikan kepada publik bahwa lebih serius untuk memberantas pungli di seluruh instansi di Jawa Barat,” kata Aher di kepada usai pengukuhan di aula barat Gedung Sate, Bandung.
Aher menuturkan, pemberantasan pungli tidak berdasarkan nominal. Dia menegaskan berapa pun nominal pungli utamanya di layanan publik, akan tetap ditindak.
“Harus ada komitmen dan menghimbau kepada masyarajat untuk tidak terlibat dalam pungli. Kalau ada petugas yang Memint ya tolak dengan tegas,” kata dia.
Menurut Aher, masyarakat juga harus membiasakan diri menjalani proses layanan resmi bukan malah ‘melegalkan’ pungli karena ingin percepatan mendapat pelayanan.
“Jadi bayarnya itu ke retribusi yang resmi, jangan nggak resmi dan bukan ke kantong pribadi pelaku,” jelasnya.
Tim ini akan bekerja sesuai dengan pola pengamatan melalui cara-cara intelijen. Aher menyebut seluruh instansi di Jabar akan menjadi fokus dari kinerja tim ini.
“Tentu akan ada sinergis dengan pihak kepolisian, TNI, kejaksaan dan unsur lainnya. Intinya bukan hanya operasi tangkap tangan saja, melainkan upaya pencegahan hingga mengilangkan budaya pungli dan memberikan efek jera. Kalau mencoba menebak-nebak instansi mana ya semua sektor kita pantau. ” kata dia.
Tak hanya tingkat provinsi saja, tim juga akan dibentuk di tingkat kabupaten dan kota. Tim Saber Pungli diharapkan membawa dampak positif terhadap masyarakat. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Proses pergantian Ketua DPR RI yang diusulkan oleh Partai Golkar sampai puncaknya hari ini. Sore ini DPR akan menggelar rapat paripurna dengan agenda utama pergantian Ketua DPR RI.
Seperti undangan rapat paripurna DPR yang diperoleh khatulistiwaonline, Rabu (3011/2016), DPR akan menggelar rapat paripurna pukul 15.00 WIB sore ini. Undangan rapat paripurna DPR dengan nomor PW/20508/DPR RI/XI/2016 tertanggal 29 ovember 2016 ini adalah menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPR.
Agenda rapat paripurna sore ini adalah:
1. Pengambilan keputusan terhadap Ketua DPR RI
2. Penetapan pengganti Ketua DPR RI
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan pada rapat paripurna nanti akan dibacakan surat soal penggantian posisi Ketua DPR dari Ade kepada Novanto. Setelah disetujui seluruh fraksi baru akan diambil keputusan apakah seluruh fraksi akan menerima atau menolak usulan tersebut.
“Sudah diputuskan (di Bamus) satu untuk persetujuan dulu untuk pemberhentian baru kemudian setelah itu ada persetujuan penetapan ketua DPR yang baru. Jadi melalui proses penetapan itu,” jelas Fadli.
Lalu apakah pergantian Ketua DPR RI akan mulus begitu saja?
(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Irman Gusman ditolak oleh hakim. Mantan Ketua DPD itu tampak tenang dari awal hingga akhir pembacaan putusan sela tersebut dibacakan.
Usai persidangan, Irman yang langsung menuju ke pintu keluar pengadilan tampak santai dan tersenyum. Didampingi sang istri, Liestyana Gusman, Irman hanya tersenyum dan bungkam ketika ditanya perihal ditolaknya eksepsi tersebut.
“Ya silakan sama pengacara saja ya,” kata Irman Gusman singkat usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Kuasa hukum Irman, Tommy Singh terlihat kecewa. Dia mengaku akan tetap menghormati putusan hakim.
“Kita menghormati putusan majelis hakim untuk menolak putusan eksepsi yang diajukan, ya kita menghormati dan nanti lanjut ke pemeriksaan pokok perkara yang ditunda 2 minggu,” kata pengacara Irman Gusman, Tommy Singh di lokasi yang sama.
Menyambung Tommy, kuasa hukum Irman lainnya, Fahmi, menyayangkan hakim yang tidak membahas secara rinci mengenai error in procedure dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
“Atas error in procedure, saya engga ngerti secara teoritis dia tidak sebutkan, error in procedure itu kan teori hukum, kalau teori hukum engga dibalas dengan teori ya saya udah ngerti bahwa ini memang dipaksakan untuk disidangkan,” kata Fahmi.
Sebelumnya, dalam eksepsinya, kuasa hukum Irman Gusman menilai KPK tidak memenuhi kualifikasi dalam menetapkan Irman Gusman sebagai tersangka kasus korupsi dan terdapat kecacatan dalam surat dakwaan. Namun majelis hakim Tipikor menolak eksepsi tersebut.
“Menolak eksepsi tim kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim Nawawi Pamolango. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mengumumkan kekayaan tiga pasangan calon di Pemilu Gubernur DKI 2017. Pengumuman ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah dari KPK.
“Pengumuman Laporan Harta Kekayaan pasangan Calon Kepala Daerah yang disampaikan melalui surat ini, untuk diumumkan kepada publik,” demikian bunyi surat itu, sebagaimana diakses khatulistiwaonline dari situs resmi KPU DKI, Rabu (29/11/2016).
Surat bernomor B-9472/10-12/11/2016 tertanggal 16 November itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Surat ini mencantumkan sejumlah Undang-undagn yang melandasi perlunya pengumuman harta kekayaan pasangan calon ini.
Undang-undang yang melandasi yakni UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. UU NO 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana diubah dengan UU No 1 Tahun 2015. UU No 10 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Terakhir, Peraturan KPU No 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Bila dilihat dari nominal rupiah yang mereka miliki, ternyata calon yang paling kaya di Pilgub DKI 2017 adalah cawagub Sandiaga Uno, disusul oleh cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), cagub Agus Harimurti Yudhoyono, cawagub Sylviana Murni, cagub Anies Baswedan, dan di urutan terbawah ada cawagub Djarot Saiful Hidayat. Beberapa dari mereka juga mempunyai harta yang tercatat dalam nominal Dolar Amerika Serikat.
Berikut adalah total kekayaan beserta tanggal lapor mereka:
Agus Harimurti Yudhoyono (3/10/2016)
Rp 15.291.805.024
USD 511.322
Sylviana Murni (1/3/2015)
Rp 8.369.075.364
USD 0
Basuki Tjahaja Purnama (21/9/2016)
Rp 25.655.887.496
USD 7.228
Djarot Saiful Hidayat (6/10/2016)
Rp 6.295.603.364
USD 0
Anies Baswedan (20/9/2016)
Rp 7.307.042.605
USD 8.893
Sandiaga Salahudin Uno (29/9/2016)
Rp 3.856.763.292.656
USD 10.347.381. (NOV)
CIMAHI,khatulistiwaonline.com
Lima pria terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polres Cimahi ditetapkan sebagai tersangka. Kini mereka meringkuk di sel tahanan Mapolres Cimahi.
“Lima orang itu kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Reza Arifian saat dihubungi khatulistiwaonline via telefon, Selasa (29/11/2016).
Reza menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan empat orang tersangka AK (28), AS (29), NH (31), ST (47) merupakan anggota salah satu ormas di Kota Cimahi. Seorang tersangka lainnya BS (48) bekerja sendirian.
Ia melanjutkan, keempat tersangka oknum ormas itu sudah beroperasi di kawasan industri, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sejak tahun 2015. Sementara tersangka BS sudah melakukan praktik pungli sejak 2013 lalu.
“Jadi dia (BS) turun temurun tiga tahun ini kerja sendiri. Jadi dia cetak sendiri karcis untuk pembangunan dari kelurahan, aji mumpung preman situ,” terang dia.
Reza menuturkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu para korban untuk membuat laporan polisi. Hal itu, lanjut dia, untuk memperkuat dasar hukum penetapan tersangka kelima orang yang melakukan pemerasan itu.
“Sopir-sopir korban ini belum berkenan membuat laporan polisi, jadi kita membuat laporan model A. Kemarin anggota ada yang menyamar jadi sopir lalu dimintai uang, jadi dia yang membuat laporan polisi,” ucap Reza.
Dengan penetapan tersangka ini, kelimanya dikenakan pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Kelimanya saat ini mendekam di ruang tahanan Polres Cimahi.
OTT itu dilakukan Tim Saber Pungli Satreskrim Polres Cimahi, Senin (28/11/2016), sekitar pukul 11.00 WIB. Hal itu berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya pungli di kawasan industri tersebut. Polisi menyita segepok uang diduga hasil pungli.
“Ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat lewat media sosial. Kami langsung terjun ke lokasi untuk memastikan informasi itu,” kata Reza di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Senin (28/11/2016).
Para korbannya itu sopir truk ekspedisi yang mengirimkan barang-barang seperti hasil tambang dan garmen. Kepada para sopir, sambung Reza, pelaku memberikan karcis buatan sebagai tanda penarikan. Besaran penarikan berbeda-beda, mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 5.000.
“Itu semua tergantung barang bawaan truk yang melintas,” ucap Reza.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aksi 2 Desember 2016 akan digelar di Monas super damai dan bernilai ibadah. Para peserta diimbau menaati peraturan yang berlaku.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Polri dan MUI telah sepakat aksi itu diselenggarakan di depan Tugu Monas sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta elemen masyarakat ataupun buruh menunda rencana demonstrasi pada 2 Desember. “Fokusnya adalah di Monas, kemudian juga disampaikan oleh kesepakatan kita, kegiatan aksi-aksi lain di luar aksi mengenai Bela Islam III ini kita harapkan aksi-aksi di luar itu sebaiknya ditunda dulu, ditunda hari lain,” kata Kapolri.
Para peserta aksi akan menggelar sajadah dan salat Jumat bersama. Aksi ini diisi tausiyah yang menyejukkan dari ulama-ulama. Seluruh peserta dilarang membawa senjata tajam dan bambu runcing.
Berikut 3 larangan itu:
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta elemen masyarakat ataupun buruh menunda rencana demonstrasi pada 2 Desember. Kapolri khawatir demonstrasi bisa mengganggu jalannya aksi Bela Islam III pada 2 Desember di Monas.
“Fokusnya adalah di Monas, kemudian juga disampaikan oleh kesepakatan kita, kegiatan aksi-aksi lain di luar aksi mengenai Bela Islam III ini kita harapkan aksi-aksi di luar itu sebaiknya ditunda dulu, ditunda hari lain,” kata Tito dalam jumpa pers bersama di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Tito menuturkan aksi Bela Islam III yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI diisi dengan kegiatan ibadah. Karena itu untuk menjaga kekhusyukan, Tito berharap agenda unjuk rasa tidak dilakukan pada hari yang sama pada 2 Desember.
“Jangan sampai mengganggu kesucian acara ini, karena ini memang ibadah, termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh misalnya. Jangan sampai di sini sedang berzikir di satunya teriak-teriak enggak akan cocok itu, akan mengganggu kesucian, sekali lagi kesucian ibadahnya,” imbuhnya.
Ketua Pembina GNPF-MUI Muhammad Rizieq Shihab menegaskan bahwa aksi ‘Bela Islam Jilid III’ yang akan digelar di Monas, 2 Desember adalah aksi super damai.
“Jadi damai di sini yang kami maksudkan adalah mekanisme penyampaian unjuk rasa yaitu harus terhormat, bermartabat, bernilai ibadah, sehingga menjadi satu aksi yang yang super damai,” tegas Rizieq di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Untuk itu, seluruh warga yang akan ikut aksi dilarang membawa senjata tajam. “Kepada seluruh umat, jangan membawa senjata tajam, bambu runcing dan lain-lainnya. Indonesia bukan negara perang, Indonesia negara aman,” kata Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Nasir meminta kepada jemaah untuk membawa dan menyiapkan sajadah, air mineral atau pun makanan seperti kurma. Sebab aksi 2 Desember akan diisi berbagai kegiatan keagamaan seperti tausiyah, doa, zikir bersama dan salat Jumat.
“Yang tidak bisa berangkat ke Jakarta, zikir bersama-sama di masjid masing-masing,” ujarnya.
Aksi tersebut akan diisi kegiatan zikir dan tausiah dari pukul 08.00 WIB sampai selesai salat Jumat.
“Kami akan berzikir dan berdoa, Kami harap para umat mendengarkan tausiah yang akan disampaikan para ulama,” imbuh Rizieq.
Rizieq juga mengatakan aksi tersebut tidak diisi orasi bak unjuk rasa maupun longmarch.
“GNPF MUI dan Polri sepakat Aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa super damai berupa aksi ibadah gelar sajadah untuk salat Jumat,” kata Habib Rizieq di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Perhubungan Budi Karya akan mengecek moda transportasi baik darat, udara maupun laut. Langkah ini dilakukan terkait persiapan masa liburan Natal dan tahun baru.
“Kita menilik beberapa moda angkutan, yang akan kita lakukan kolaborasi. Kita akan cek kendaraan pesawat, (jalur) darat, kereta api dan kapal,” kata Budi Karya dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).
Tidak hanya itu, lanjut Budi, pihaknya juga akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah titik, agar kemacetan panjang tidak terjadi seperti masa liburan sebelumnya.
“Tempat khusus kita akan elaborasi lagi, tahun lalu (Tol) Brexit. Kemungkinan kemacetan di (Pelabuhan) Merak, Bakauheni, Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ujarnya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menhub Budi Karya dan Mendag Enggartiasto Lukita menggelar rapat di Mabes Polri. Ketiganya membahas persiapan natal, tahun baru dan ketahanan pangan.
“Jadi untuk mempersiapkan libur natal dan tahun baru. Kan nanti ada perpindahan masyarakat yang berlibur, sekaligus peningkatan konsumsi pangan,” kata Tito di awal konferensi pers.
Tito mengatakan polisi akan melakukan pengamanan maksimal di jalur-jalur mudik, karena akan ada banyak gelombang kendaraan ke luar Jakarta.
“Antisipasi di Cipali, Pantura, Brexit,” kata Tito. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menyoroti pergerakan arus informasi di media sosial. Jokowi menyebut banyak informasi yang belum dipastikan kebenarannya beredar di media sosial.
“Gosip, rumor sekarang ini banyak di media sosial, tapi jangan langsung dipercaya. Banyak rumor, gosip, yang tidak benarnya,” kata Jokowi dalam pidato pembukaan Munas Realestat Indonesia (REI) XV-2016 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Jokowi mengatakan, memang benar saat ini diperlukan konsolidasi kebangsaan. Tujuannya untuk memperkuat kenegaraan dan kedewasaan berpolitik.
“Bahwa benar kita perlu konsolidasi kebangsaan. Perlu konsolidasi kenegaraan kita agar bangsa kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin dewasa dalam berpolitik, semakin matang dalam berpolitik,” katanya.
“Untuk kita semua yang ada di sini, terutama seluruh anggota REI marilah kita bekerja fokus menyelenggarakan pembangunan untuk rakyat dan memastikan setiap rakyat Indonesia nantinya memiliki tempat tinggal yang layak,” imbuh Jokowi.
Di akhir sambutan, Jokowi juga mengingatkan peran serta masyarakat dalam mencari solusi untuk permasalahan bangsa.
“Jangan sampai kita terus mengeluh di media sosial, tapi tidak mau berdialog mencari solusi,” kata Jokowi. (DON)