JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aksi bela Islam III akan diadakan di Monumen Nasional pada hari Jumat (2/12/2016). Sejumlah fasilitas pendukung untuk peserta aksi pun disiapkan oleh polisi dan TNI.
Aksi tersebut akan berpusat di Monas, terdapat beberapa fasilitas pendukung di antaranya tempat wudhu yang terbagi di tiap sisi Monas. Selain itu juga terdapat toilet, posko kesehatan, mobil air minum, ambulans, dan mimbar untuk salat Jumat.
Di silang Monas Barat daya dekat patung kuda sendiri terdapat 4 unit ambulans, 2 unit toilet, dan 1 mobil air minum. Tak jauh dari lokasi juga terdapat area wudhu di sisi selatan lapangan Monas.
Sementara itu di silang Monas tenggara atau yang berdekatan dengan Stasiun Gambir terdapat 4 unit ambulans dan 2 unit toilet. Posko kesehatan juga tersedia, tepatnya di sisi selatan lapangan Monas.
Selain itu di silang Monas timur laut atau yang berdekatan dengan Masjid Istiqlal terdapat 4 unit ambulans dan 2 unit toilet. Di sisi timur lapangan Monas juga disediakan 1 titik posko kesehatan, mobil air minum, dan area wudhu.
Di sisi utara lapangan Monas terdapat mobil air minum, area wudhu, dan pasukan sholawat sebanyak 5 satuan setingkat kompi (SSK). Sementara itu di silang Monas barat laut atau yang menghadap taman pandang istana terdapat 4 unit ambulans, 1 toilet VVIP, 1 titik posko tenda putih mimbar untuk salat Jumat.
Selain itu, terdapat 1 titik tempat wudhu, 1 titik posko kesehatan, dan 1 unit mobil air minum di sisi barat lapangan Monas. Untuk shaf jamaah saat salat Jumat disediakan di area lapangan Monas.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya Mayjen TNI Teddy Laksamana mengadakan rapat untuk memastikan keamanan pada aksi damai 2 Desember mendatang.
Iriawan menjelaskan, polisi dan TNI mempersiapkan panggung, mobil, fasilitas kesehatan, fasilitas wudhu, air minum, tenda, dan lain sebagainya. Untuk jumlah personel yang akan mengamankan aksi 2 Desember, polisi dan TNI tak menemui kendala.
“Cukup pokoknya,” ucap Iriawan di Markas Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/11). (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Selain zikir dan doa bersama oleh GNPF-MUI, 2 Desember nanti massa buruh rencananya akan melakukan unjuk rasa menuntut revisi PP 78/2015. Polisi pun berharap unjuk rasa tersebut diundur.
“Saya minta buruh kalau bisa turun lain hari. Insya Allah hari ini kalau memang bisa mereka akan berkomunikasi dengan teman-temannya untuk mundur tidak di hari itu,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan di Halaman Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).
Iriawan menyatakan dirinya sudah bertemu dengan pimpinan massa buruh. Ia juga menyatakan bahwa pimpinan buruh akan berkomunikasi dengan buruh lainnya terkait penundaan unjuk rasa.
“Untuk massa buruh saya sudah ketemu dengan beberapa pimpinan buruh. Mereka menyampaikan hari ini bahwa akan dikomunikasikan kembali,” jelasnya.
Dirinya menilai unjuk rasa yang digelar buruh berlainan dengan kegiatan zikir dan doa bersama yang digelar GNPF MUI. “Beda agendanya yang ini zikiri doa sementara buruh menyampaikan tuntutan PP 78/2015,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, KSPI akan menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 2 Desember. Namun, Iriawan memastikan demonstrasi yang direncanakan KSPI itu tak akan digelar di depan Istana Negara melainkan di depan Balai Kota DKI. Namun Iriawan tetap berharap massa buruh bisa mengurungkan niat untuk berdemo pada 2 Desember. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya melakukan persiapan untuk menghadapi aksi Damai di Monas pada 2 Desember besok. Saat ini, personel melakukan tactical floor game (TFG) sebagai kesiapan dalam pengamanan aksi tersebut.
“Ini sebagai kesiapan anggota di lapangan supaya nanti tahu di mana posisinya, sama siapa dan harus berbuat apa dalam rangwa mengawal doa bersama ini,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jay Kombes RP Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Kamis (1/12/2016).
Dalam TFG ini, anggota bisa mengetahui pemetaan titik kumpul massa, penempatan sarana dan prasarana, letak pintu masuk hingga rute massa.
“Nanti setiap pos masing-masing ada perwiranya di lapangan yang memberikan arahan serta petunjuk,” imbuhnya.
Argo menambahkan, pihaknya saat ini belum menempatkan sarana dan prasarana untuk aksi di lapangan. Polisi dan panitia Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan melakukan rapat koordinasi kembali.
“Nanti dirapatkan lagi,” pungkasnya.(RIF)
MAKASSAR,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 3.800 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan Aksi 212 dari Forum Umat Islam Bersatu di beberapa titik aksi di kota Makassar, Jumat esok (2/12/2016).
Beberapa lokasi aksi di Makassar antara lain: depan kantor DPRD Provinsi Sulsel, Lapangan Karebosi, Masjid Almarkaz, Fly Over, depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, depan kampus UIN Alauddin Makassar, Jalan Somba Opu, Balaikota, dan Kantor Gubernur Sulsel.
“Untuk keamanan aksi besok, kita sudah siapkan 3.800 personel gabungan TNI-Polri, kami akan kawal para peserta aksi agar berlangsung tertib, kalau ada yang melanggar akan kami tindak,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Anton Charliyan usai memimpin apel pasukan di lapangan Sultan Hasanuddin, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (1/12/2016).
Apel pasukan gabungan Polri dan TNI ini dihadiri oleh sejumlah petinggi dari masing-masing kesatuan, seperti Kasdam VII/Wirabuana Brigjen Supartodi dan Kas Koopsau II Marsma Donny Ermawan.
Rencananya, massa akan mengikuti Aksi 212 dengan menggelar doa bersama di Tribun Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani. Para peserta Aksi 212 kumpul di Masjid Al-Markaz untuk melakukan salat Jumat kemudian melakukan long march dari masjid Al Markaz ke lapangan Karebosi, yang berjarak sekitar 3 Kilometer.
“Kami kerahkan 2 kompi petugas yang akan melakukan pagar betis agar penyusup tidak masuk merusak aksi besok,” pungkas mantan Kadiv Humas Polri ini. (ADI)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Provinsi Riau dipercaya akan menjadi tuan rumah Hari Antik Korupsi Internasional (HAKI). Acara HAKI akan dipusatkan di Pekanbaru melibatkan masyarakat.
Demikian disampaikan, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam sambutannya di acara “Silahtuhrami Gubernur Riau dengan Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pers Media” di Gedung Daerah Jl Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (30/11/2016).
Andi Rachman, begitu sapaan akrabnya Gubernur Riau ini, selain HAKI, juga akan dilaksanakan Rembuk Integritas Nasional.
“Untuk acara HAKI ini kali pertama dilaksanakan di luar Jawa, sedangkan Rembuk Integritas Nasional yang ketiga juga pertama di Riau. Dua agenda nasional ini dipercayakan Pemprov Riau sebagai tuan rumah,” kata Andi.
Kedua event nasional itu, kata Andi, akan dilaksanakan pada 2 hingga 10 Desember 2016. Puncak acaranya terhitung pada 8 dan 9 Desember.
“Acara tersebut prinsipnya dilaksanakan oleh komunitas. Kita pemerintah daerah hanya sekedar memfasilitasi,” kata Andi.
Tempat acara hari HAKI, lanjutnya, berada di komplek Gubernuran Riau di Jl Diponegoro. Akan ada expo yang melibatkan banyak lembaga negara, BUMN dan komunitas. Selain itu ada pergelaran pentas budaya nusantara.
“Saya minta semua masyarakat untuk bersama-sama mendukung acara HAKI dan Rembuk Integritas Nasional. Peran serta masyarakat Riau sangat diharapkan, karena kita sebagai tuan rumahnya,” kata Andi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Matalitti dituntut 6 tahun penjara. Setelah membacakan isi tuntutan selama 3 jam lebih, Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut bahwa La Nyalla terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri dengan total Rp 1.105.577.500.
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa La Nyalla Matalitti selama 6 tahun dikurangi perintah terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan. Ditambah pidana denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan,” kata jaksa KPK Didik Farkhan di PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
“Menjatuhkan hukuman tambahan membayar biaya pengganti Rp 1,1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar biaya paling lama 1 bulan maka hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang, jika tidak ada hal yang bisa diganti untuk membayar maka diganti pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan” tambah jaksa.
Pidana tambahan itu didasari karena La Nyalla telah terbukti menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 1.105.577.500, sehingga jumlah biaya penganti sama banyaknya dengan uang yang dia peroleh itu.
Jaksa menegaskan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, La Nyalla telah mengambil keuntungan dari dana hibah dan bantuan sosial atas nama Kadin Jatim ke Pemprov Jatim.
“Sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dari keterangan ahli, telah diperoleh fakta bahwa Kadin Jawa Timur telah menerima dana hibah sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: tahun 2011 sebesar Rp 13 miliar, pada tahun 2012 sebesar Rp 10 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 15 miliar dan pada tahun 2014 sebesar Rp 10 miliar,” lanjut Didik.
Didik menuturkan dana hibah sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 itu telah dicairkan semuanya. Bukti tersebut berdasarkan cek yang ditandatangani oleh La Nyalla bersama Diar Kusuma putra selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi Kadin Jatim dan mantan Wakil Ketua Bidang ESDM Kadin Jatim, Nelson Sembiring.
Dia mengatakan total dana hibah yang dikirim dari Pemprov Jatim kepada Kadin Jatim sebanyak Rp 48 miliar. Dana tersebut masuk dalam APBD 2011-2012 dan APBD 2012-2013.
“Dana tersebut dikirim Pemprov Jatim usai menyetujui proposal permohonan dana hibah diserta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan La Nyalla selaku Ketua Kadin Jatim. Proposal dan RAB itu diajukan untuk program Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Busines Development Center (BDC),” terangnya.
La Nyalla pun menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan akan menggunakan dana hibah sesuai dengan rincian yang ada pada RAB. Setelah permohonan bantuan dana hibah disetujui, La Nyalla mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemprov Jatim atas nama Kadin Jatim.
“Selanjutnya, pengiriman dana hibah dilakukan melalui transfer langsung dari Kas Daerah Pemprov Jatim ke rekening Kadin Jatim di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya. Jumlah dana hibah yang masuk ke dalam rekening Kadin Jatim itu sebesar Rp 48 miliar,” bebernya.
Dalam RAB, dana hibah tersebut harusnya digunakan untuk program kegiatan akselerasi perdagangan antarpulau, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta Business Development Center (CDC).
La Nyalla juga mencairkan dana hibah Rp 5,3 miliar yang digunakan untuk pembelian initial public offering (IPO) Bank Jatim dengan mengatasnamakan dirinya.
“Sebesar Rp 5.359.479.150 juga digunakan untuk pembelian Initial Public Offering Bank Jatim atas nama La Nyalla Mahmud Mattalitti. Seluruh hasil penjualan saham Bank Jatim masuk ke rekening atas perorangan Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla Matalitti,” tambah jaksa.
La Nyalla kemudian menjual saham Bank Jatim yang dibelinya dengan menggunakan dana hibah Pemprov Jatim kepada Kadin Jatim dengan harga yang lebih tinggi.
“Dari seluruh penjualan IPO bank, terdakwa La Nyalla Matalitti mendapat keuntungan Rp 1,1 miliar yang merupakan selisih harga jual yang lebih tinggi dari perolehan saham dari IPO Bank Jatim,” sebut Didik.
Perbuatan La Nyalla itu membuat Negara dirugikan sebanyak sebesar Rp 27.760.133.719.
Atas hal tersebut, La Nyalla melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Apel Nusantara Bersatu yang diikuti oleh sejumlah elemen digelar di berbagai daerah pada pagi hari ini. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan apel ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa ksatria.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik pelajar, tokoh agama, tokoh budaya dan seluruh anak bangsa yang menyelenggarakan acara Nusantara Bersatu dari Sabang sampai Merauke,” ujar Gatot dalam pidatonya di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Gatot mengapresiasi elemen masyarakat yang datang ke apel dan parade nusantara ini. Apel ini diikuti oleh elemen pelajar, pegawai negeri, polisi, TNI dan juga tokoh masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa benar, kita adalah Bangsa Indonesia. Bangsa Patriot, bangsa ksatria,” kata Gatot.
Gatot mengatakan persatuan sejumlah elemen masyarakat tampak begitu indah. Dia meminta persatuan akan terus dijaga.
“Semua bersama-sama menyumbangkan apa yang bisa diperlihatkan, alangkah indahnya, di seluruh Indonesia,” ujar Gatot.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan seminar dalam rangka HUT ke-45 Korpri. Seminar mengambil tema ‘Korpri, Birokrasi dan Pemberantasan Pungli’.
Menpan RB Asman Abnur dalam sambutannya mengatakan Korpri sebagai organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendukung Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memberikan perhatian khusus pada pemberantasan pungli.
“Korpri sebagai organisasi profesi pegawai ASN harus mendukung sikap tegas Presiden memberantas pungli,” kata Asman kepada para anggota Korpri di kantornya, Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).
“Pemberantasan pungli harus dilakukan secara sistemik dan masif,” lanjutnya.
Asman menjelaskan, kementeriannya sudah bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan. Kerja sama tersebut untuk mendapatkan laporan keluhan dari berbagai daerah. Asman menginginkan semua ASN bisa cepat merespons keluhan masyarakat.
“Menpan RB bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk sistem lapor. Banyak laporan dari berbagai daerah. Nanti kita akan tingkatkan lagi, supaya keluhan masyarakat bisa direspons dengan cepat,” ucap Asman.
“Saya imbau, mari kita lakukan perubahan dari dalam diri. Tidak usah menunggu instruksi membuat inovasi untuk berubah,” lanjutnya.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjanjikan akan ada sistem penggajian yang lebih adil untuk menghindari pungli. Selain itu, jaminan perlindungan kepada para pekerja akan ditingkatkan.
“Upaya sudah dibuat pemerintah untuk membangun pemerintahan yang antikorupsi dan antipungli. Langkah strategis, meningkat kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penggajian akan lebih adil. Kepada ASN, ada tunjangan kinerja tiap bulan yang besarnya tergantung reformasi birokrasi tiap lembaga. Ada juga tunjangan kerja individu. Ada juga tunjangan kinerja tertentu,” ujar Mardiasmo.
“Juga diberikan jaminan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Semua itu diharapkan mendorong kinerja lebih baik pada publik,” lanjutnya.
Selain itu, tunjangan pensiun dan hari tua akan ditambah oleh pemerintah. Penambahan tersebut sebagai penghargaan untuk para ASN selama mengabdi pada publik.
“Yang juga jadi komitmen pemerintah yaitu saat dana pensiun dan hari tua. Diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian kepada publik. Sekarang (dana pensiun dan hari tua) masih sangat kecil bila dibandingkan gaji saat masih aktif. Ke depan akan lebih layak,” tutupnya. (DON)
ANKARA,khatulistiwaonline.com
Warga sipil terus melarikan diri dari wilayah Aleppo, Suriah yang dilanda pertempuran sengit antara pasukan pemerintah dan para pemberontak. Sekitar 20 ribu warga sipil dalam 72 jam terakhir, telah kabur dari wilayah Aleppo timur yang dikuasai pemberontak.
Demikian disampaikan Komite Palang Merah Internasional, ICRC seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/11/2016).
Menurut Krista Armstrong, juru bicara ICRC yang berbasis di Jenewa, Swiss tersebut, angka 20 ribu tersebut merupakan angka perkiraan. Dikatakan Armstrong, situasi di wilayah tersebut terus berubah-ubah. Ditambahkannya, warga yang pergi dari berbagai arah tersebut, berusaha mencari perlindungan dari pertempuran brutal yang berlangsung di Aleppo timur.
Kepala kemanusiaan PBB, Stephen O’Brien sebelumnya mengatakan, jumlah warga yang pergi dari Aleppo timur mencapai sekitar 16 ribu orang.
Eksodus warga sipil ini terjadi seiring pasukan pemerintah Suriah terus melancarkan serangan-serangan terhadap para pemberontak di Aleppo timur. Operasi pasukan pemerintah Suriah untuk merebut kembali wilayah Aleppo yang dikuasai pemberontak itu, telah memicu keprihatinan internasional.
Terkait pertempuran di Aleppo, Prancis telah menyerukan digelarnya sesi sidang Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik tersebut. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya siap menjalankan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi. Polda Metro Jaya mengimbau agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
“Intinya apa yang dilakukan di medsos harus hari-hati jangan sampai terjebak, jangan sampai melukai orang, hati-hati karena ada rambu-rambu yang mengaturnya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes RP Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Argo juga mengimbau pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya.
“Intinya dalam kegiatan medsos itu ada rambu yang mengatur, kita jangan mudah memarahi orang, memaki orang di dunia maya,” imbuhnya.
UU ITE yang baru disahkan pada 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku sejak 28 November 2016. Ada 7 poin perubahan dalam UU ITE baru tersebut.
Beberapa perubahan penting adalah, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam ITE (Pasal 27 ayat 3) merupakan delik aduan, bukan lagi masuk dalam delik umum, sehingga orang yang merasa dirugikan sendiri yang harus melapor.
Perubahan lainnya yakni ancaman hukuman dalam pasal 27 tentang pencemaran nama baik turun dari paling lama 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. (RIF)