JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pimpinan Agus Raharjo diminta mengedepankan prinsip best practices ( penerapan kaidah – kaidah hukum yang baik) untuk koordinasi dan supervisi terhadap dugaan korupsi bantuan sosial ( Bansos ) Rp 100,5 miliar tahun 2015 serta dana hibah 2014 sebesar Rp 20 miliar di Pemerintah Kota Tangerang Selatan ( Tangsel ).
Komisi antirasuah itu harus bergerak bersama Ombudsman Republiik Indonesia ( ORI ) dalam rangka mendirikan penguatan pemberantasan korupsi di Tangsel.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Jakarta Corruption Watch ( JCW ) Manat Gultom kepada Khatuslistiwa di kantor KPK Jalan Haji Rangkoyo Rasuna Said Kavling C-1 Kuningan Jakarta Selatan, Selasa ,(6/12 ) seusai mengadukan penatausahaan penanganan perkara dugaan korupsi Bansos Tangsel di Kejaksaan Agung dengan peningkatan pengaduan masyarakat (dumas) pada KKRI dan Jamwas.
Manat, menjelaskan, sebenarnya kasus dugaan korupsi dana bansos dan hibah Pemkot Tangsel telah diadukan ke Jaksa Agung dengan peningkatan pengaduan kepada Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) serta ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ( Jamwas ) Kejagung beberapa waktu lalu.
Tetapi, dua lembaga negara bidang pengawasan eksternal dan internal kejaksaan itu terkesan tidak berkeinginan kuat untuk mengusut dana bansos dan hibah Pemkot Tangsel tersebut. “Sehingga harus diadukan ke pihak ORI dengan ke KPK,” katanya.
Tujuan pengaduan ke pihak ORI adalah klasifikasi kewenangan lembaga negara berlandaskan UU No. 37 Tahun 2008 untuk mengusut pengabaian dan kelalaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pengusutan dugaan korupsi dana bansos dan hibah di Pemkot Tangsel.
Hal tersebut beriringan terhadap pelayanan dumas JCW kepada Kejagung yang disposisi kepada Kepala Kejati Banten. Disertai peningkatan dumas ke KKRI dengan Jamwas Kejagung. Akan tetapi, pengaduan- pengaduan tersebut justru tidak ada azas kepastian hukum dan profesionalime.
Sedangkan pengaduan kepada KPK yakni, sejalan dengan upaya menerapkan secara penuh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Di mana menurut pasal undang- undang tersebut, diatur kewenangan KPK untuk koordiansi dan supervisi ( Korsup ) atas penanganan suatu perkara korupsi pada instansi kejaksaan dan kepolisian. Dan, dumas JCW bernomor 1043/ LSM JCW/ XII/ 2016 itu, selain desakan korsup terhadap penatausahaan perkara dugaan korupsi dana bansos dan hibah Pemkot Tangsel, pihaknya juga mendesak KPK mengusut peristiwa tindak pidana korupsi lainnya di Pemerintah Provinsi Banten juga Permkot Tangsel.
Misalnya, jelas Manat, penanganan dugaan korupsi dan/ korupsi pengadaan alat kesehatan ( alkes ) kedokteran umum pada APBDP 2012, pembangunan tiga puskesmas dan satu RSUD di Tangsel berikut kasus tindak pidana pencucian uang ( TPPU ) kasus tersangka suami Walikota Tangsel, Tubagus Chaeri Ardana alias Wawan.
Demikian juga kasus dugaan korupsi pengadaan alkes Pemprov Banten 2011- 2013 yang menetapkan Wawan bersama kakaknya yang adalah mantan gubernur Pemprov Banten, Ratu Atut Chosiyah (RAC) sebagai tersangka. “Wawan dan RAC yang sudah berstatus terpidana pemberi suap Rp. 8,5 miliar kepada M. Akil Mochtar selaku hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ) untuk pengurusan sengketa Pilkada Lebak 2013 dan sengketa Pilgub Banten 2011 yang diikuti RAC- Rano Karno, Wawan bertindak sebagai ketua tim pemenangan kakaknya.
Penyerahan uang tersebut , menurut Manat, tidak bisa dilepaskan dari bentuk korupsi seperti bentuk penyalahgunaan wewenang ( abuse of discretion ) serta bentuk pertentangan kepentingan politik. Dijelaskannya, abuse of dicretion dan pertentangan kepentingan politik oleh putri/putra dan menantu Tb. Hasan ( almarhum ) itu, sangat tidak bisa dibantah. Seperti kasus korupsi di Tangsel. Biar bagaimanapun, suami dari Walikota Tangsel dipastikan secara psikologi politik sangat berpengaruh dalam fungsi penyelenggaaran pemerintahan di Tangsel. Pengungkapan di persidangan melaui media yaitu, Wawan yang divonis setahun dalam perkara korupsi pembangunan tiga puskesmas dan satu RSUD tahun 2011- 2012 secara jelas terungkap ke publik bahwa Wawanlah yang menjadi aktor utama dalam korupsi sebesar Rp 9,6 miliar tersebut.
“Wawan diketahui yang mengatur mulai penganggaran , lelang proyek hingga pelaksanaan pembangunan. Rapatnya dilakukan di kantor PT. Bali Pacific Pragama ( BPP ),” beber Manat.
Sementara menurut tatanan atau hukum anggaran, meliputi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Diperbendaharaan Negara, PPRI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berbanding lurus terhadap Peratuan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD, menyebutkan dan mengatur bahwa Airin Rahmi Diany adalah selaku Chief Operational Officer dan Chief Finacial Officer. Penjabarannya, dianya selaku Pengguna Anggaran ( PA ) yang serta mengeluarkan/ menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Otomatis ( SKO ) berkait dan terkait surat- surat maupun dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) dalam kekuasaaanya atas pengelolaan sejumlah uang untuk pembangunan tiga puskesmas dan satu RSUD di Tangsel.
Ironisnya, dalam perkara itu, Jaksa dari Kejagung dan hakim di pengadilan Tipikor Serang justru tidak menyeret Airin. Melainkan, hanya menjerat dengan vonis 4 tahun kepada Dadang Priyatna selaku manager opersional PT. BPP dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Tangsel, Dadang M. Epid. Jaksa dan hakim ternilai mengkangkangi perundang – undangan demi kompromi mengikuti kekuatan uang dan politik dalam tanda petik dua ( “ ) keluarga Tb. Hasan.
“Karena itulah, pihak JCW harus mengadukan contoh penerapan hukum yang tidak semestinya tersebut kepada pihak ORI dan KPK, termasuk pengusutan korupsi pengadaan alkes Pemprov. Banten 2011 – 2013 yang melibatkan Wawan dan RAC selaku tersangka, tetapi belum berkepastian hukum,” tegas Manat. (Tim)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdukacita untuk korban gempa 6,5 Skala Richter (SR) di Pidie Jaya, Aceh. Dia mengatakan musibah ini adalah cobaan.
“Turut berdukacita untuk saudara-saudara kita di Aceh. Semoga tetap sabar dan tetap kuat dalam menghadapi cobaan ini,” tulis Ahok lewat akun Facebooknya seperti dilihat khatulistiwaonline, Rabu (6/12/2016).
Ahok saat ini sedang berada di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, menerima para pendukungnya dan masyarakat yang ingin menyampaikan aduan. Di lokasi, calon gubernur petahana itu sempat mengheningkan cipta dan berdoa bersama untuk para korban gempa di Aceh.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejauh ini ada 25 orang meninggal dunia di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, ada 26 orang yang mengalami luka berat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya bencana ini. Dia sudah memerintahkan aparat bergerak cepat ke lokasi dan melakukan penanganan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ditengah kesibukan yang tinggi dan tekanan akan prestasi yang harus dicapai membuat jiwa dan fisik menjadi lelah. Jika hal ini didiamkan maka akan menimbulkan stress dan depresi serta kehilangan orientasi tentang makna hidup itu sendiri.
Ada baiknya di saat jiwa mulai lamban dan kehilangan arah maka jiwa, raga, dan pikiran perlu disegarkan kembali antara lain dengan cara berdzikir, sholat, dan jika memungkinkan melakukan perjalanan yang menyenangkan.
BNI Syariah memfasilitasi muslim dan muslimah yang ingin mencari ketenangan jiwa, raga, dan pikiran dengan menerapkan gaya hidup BerHasanah melalui paket wisata halal. Bersama beberapa travel rekanan kami menyediakan beberapa penawaran menarik mengenai wisata halal ke berbagai destinasi baik lokal maupun mancanegara seperti wisata halal Korea, Jepang, dan Turki.
Selain itu BNI Syariah juga menawarkan berbagai macam produk untuk merencanakan perjalanan wisata halal tersebut dengan menggunakan Fleksi Umroh iB Hasanah dan apabila menggunakan iB Hasanah Card anda akan mendapatkan kemudahan lainnya dalam bertransaksi dengan jaringan Mastercard di dalam maupun luar negeri.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Rudi sebagai tersangka penghadangan kampanye Cawagub (petahana) DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Petamburan, Jakarta Pusat. Tersangka Rudi akan dimintai keterangan.
“Sudah ditetapkan sebagai tersangka, nanti akan dimintai keterangan,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Ruddy Herianto Adi Nugroho kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Ruddy menambahkan, tersangka bernama Rudi itu segera dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, apabila upaya itu tidak bisa dilakukan maka polisi akan melakukan penjemputan paksa. “Kalau tidak bisa hadir, ya kita upaya paksa,” imbuhnya.
Upaya paksa dilakukan mengingat penyidik hanya memiliki batasan waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan perkara hingga berkas dinyatakan lengkap (P21).
“Kita kan cuma punya waktu sedikit, 14 hari harus sudah P21 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan panggilan. Iya kalau datang, kalau enggak bagaimana?” tutur dia.
Kendati dilakukan upaya paksa, namun Ruddy memastikan pihaknya tidak akan melakukan penahanan. Sebab, ancaman pidana kasus itu di bawah 5 tahun penjara sehingga tidak dapat dilakukan penahanan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Di samping akan mendompleng massa aksi 2 Desember, upaya makar yang dilakukan oleh 8 tokoh juga menyiapkan massa untuk digerakkan ke DPR. Dari elemen mana massa itu?
“Tentunya ada itu (massanya). Pada saat itu tanggal dua akan mendompleng massa yang ada, tidak bisa sebutkan, yang jelas kita sudah tahu massa akan digerakkan, kapan digerakkan dan jam berapa digerakkannya oleh sebab itu kami berani mengambil malam itu,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan di Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Kapolda menepis bahwa massa buruh dan ormas islam, yang pada tanggal 2 Desember secara bersamaan melakukan aksi yang akan digerakkan untuk melakukan upaya makar tersebut. Tetapi ada massa cair yang dipersiapkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah itu.
“Massa cair dari itu yang akan diambil-buruh tidak-dan ada beberapa massa yang sudah disiapkan. Karena diambil pentolannya sehingga massa itu tidak terkendali, jadi kayak ayam kehilangan induk,” lanjutnya.
“Kalau pada saat itu ada mereka (yang ditangkap-red), itu akan tejadi. Ini tidak terjadi bukan karena kehendak sendiri, tapi kita melakukan langkah-langkah yang dilakukan malam itu kepada mereka,” sambungnya.
Iriawan mengatakan surat yang dikirim Sri Bintang ke DPR beda dengan aspirasi.
“Aspirasi lain dengan makar. Ini kan perencanaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah ada di sana kan jelas, ke DPR, itu bukan asprirasi,” terang Iriawan.
Iriawan menegaskan pihaknya telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka terhadap delapan orang tersebut.
“Kita tidak mungkin ceroboh mengambil orang tanpa ada bukti permulaan yang cukup,” katanya.
“Debatable itu silakan yang jelas nanti adanya di pengadilan, hakim yang menentukan,” pungkas Iriawan. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki meluncur ke Aceh terkait dengan gempa bumi 6,5 skala Richter (SR). Jokowi juga telah memerintahkan seluruh aparat untuk bergerak.
“Sebentar lagi nanti Kepala Staf Presiden juga akan meluncur ke Aceh,” kata Jokowi di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).
Saat ditanya wartawan apakah Jokowi juga akan menyusul ke Aceh, Jokowi mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan dulu yang akan meninjau. “Belum. Jadi KSP dulu,” ucap Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan awal tentang gempa tersebut. Dia telah menginstruksikan kepada seluruh aparat untuk menuju ke Aceh.
Sejauh ini, sudah ada 18 korban meninggal akibat gempa tersebut. Gempa juga dilaporkan dirasakan sampai ke wilayah yang jauhnya 111 kilometer dari Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. (DON)
LAMPUNG,khatulistiwaonline.com
Ketua MPR Zulkifli Hasan berkunjung ke Kabupaten Lampung Timur. Pria yang juga merupakan Ketum PAN ini mengingatkan perlunya SDM yang unggul.
Zulkifli melakukan kunjungan di Lampung Timur tepatnya di Kecamatan Sukadana Ilir untuk menghadiri acara Milad Muhammadiyah ke-107.
Acara dimulai pukul 10.00 di Lapangan Merdeka. Zulkifli Hasan tiba Pukul 09.45 disambut oleh Bupati Lampung Timur Hj. Chusnunia.
Dalam pidatonya di hadapan ribuan warga Muhammadiyah yang mayoritas ibu-ibu dan pelajar, Zulkifli menyampaikan pentingnya menghargai perbedaan dan hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
“Kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia-nya duluan baru terdiri dari Suku-suku. Kita ini dari manapun, tinggal di manapun, boleh bebas. Haknya sama kita ini tidak ada bedanya apapun, karena kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kita ini saudara,” Kata Zulkifli Hasan di lokasi, Selasa (29/11/2016)
Di zaman persaingan terbuka seperti saat ini Zul menghimbau agar umat Islam di Indonesia harus kompak.
“Umat Islam biar mayoritas kalau lemah, tidak berdaya. Tentu kita tidak cukup hanya mengeluh saja, tidak cukup marah saja. Itu tidak menyelesaikan persoalan, maka dari itu umat Islam harus kompak,” tambahnya.
Selain itu Ketua Umum PAN ini menambahkan pentingnya peran serta orang tua untuk mendidik anaknya dan mewajibkan anak-anak untuk bersekolah. Agar Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan tidak kalah dengan negara lain.
“Anak-anak kita didik dengan sungguh-sungguh, boleh susah, boleh nggak punya, tapi anak-anak wajib sekolah. Ini paling penting, kalau kita tidak punya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ilmu pengetahuan dan tidak memiliki daya saing, habis kita”, tambahnya.
“Saya berharap pemuda-pemuda di sini (Lampung Timur) gantunglah cita-cita setingginya. Siapapun bisa jadi di negeri ini tanpa batas, tergantung daya juang dan kesungguhan masing-masing,” tutupnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Getaran gempa bumi berkekuatan 6,4 SR yang mengguncang Kabupaten Pidie Jaya terasa hingga Aceh Utara. Tidak ada laporan kerusakan bangunan akibat getaran gempa di Aceh Utara.
“Iya ke sini juga terasa getarannya sekitar 5-6 detik,” ujar Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Surianata saat dihubungi khatulistiwaonline, Rabu (7/12/2016).
Perwira polisi yang akrab dipanggil Untung Sangaji ini menjelaskan, getaran gempa tersebut dirasakan terjadi selepas azan subuh. Saat itu, dia bersiap untuk melaksanakan salat subuh.
“Saya sudah ambil wudhu mau salat Subuh, biasanya saya salat di Masjid Raya, kemudian terasa ada getaran, saya bergegas keluar dan ambil senjata, sudah pakai pakaian dinas juga,” jelas Untung.
Saat itu posisi Untung berada di rumah dinasnya di Lhoksukon, Aceh Utara. Jarak tempuh Aceh Utara dengan Pidie Jaya sekitar 3 jam.
“Tetapi tidak ada korban maupun kerusakan di sini,” tandas Untung.
Gempa 6,4 SR terjadi pada pukul 05.03 WIB dengan pusat gempa bumi terletak pada 5,25 LU dan 96,24 BT. Gempa tidak memicu tsunami.
Hasil analisis peta tingkat guncangan dari BMKG menunjukkan dampak gempa bumi berupa guncangan kuat terjadi di daerah Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukorumpuet, Panteraja, Angkieng, dan Pohroh pada skala intensitas III SIG-BMKG (VI MMI). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gempa bumi berkekuatan 6,4 mengguncang Pidie Jaya, Aceh. Sejumlah bangunan roboh dan mengakibatkan banyak warga tertimbun.
“Informasi terakhir ada 18 orang meninggal dunia, evakuasi masih terus dilakukan,” ujar Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Rabu (7/12/2016).
Said menyebut proses evakuasi mengalami kesulitan. Tetapi alat berat sudah berada di lokasi.
“Kalau masalah jumlah alat berat, tidak masalah. Tetapi kami juga meminta bantuan dari kabupaten sekitar,” imbuh Said.
Gempa bumi terjadi pukul 05.03 WIB. Pusat gempa berada di timur laut Kabupaten Pidie Jaya dengan kedalaman 10 kilometer. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menggelar pelaksanaan eksekusi mati gelombang IV dalam waktu dekat. Jaksa Agung HM Prasetyo, mengatakan mereka yang akan dieksekusi mati di gelombang IV mayoritas penjahat narkoba.
“Kalau ini kan kita masih prioritaskan narkoba ya, itu dulu yang kita prioritaskan,” ujar Prasetyo, usai rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (6/12/2016)>
Namun Prasetyo tidak mau menjelaskan kapan akan dilaksanakan eksekusi mati gelombang IV. Dia mengatakan, pelaksanaan eksekusi mati gelombang IV akan dilakukan pada waktu yang tepat.
“Ya ada lah nanti. Pada saat yang tepat semuanya sudah oke. Ya kita laksanakan,” ujarnya.
“Tahun ini pak?” tanya wartawan ke Prasetyo.
“Saya sudah katakan bahwa eksekusi mati ini bukan hal yang menyenangkan. Siapa yang seneng sih? Ya kan? Harus kita lakukan untuk kelancaran berbangsa dan bernegara ini,” ucapnya.
Dalam 2 tahun belakangan ini, Kejagung telah melaksanakan 3 kali eksekusi mati. Semua yang dieksekusi adalaha para penjahat narkoba baik dari Indonesia atau pun luar negeri.
Berikut daftar nama mafia narkoba yang sudah dieksekusi mati:
Terpidana Mati Gelombang 1
– Marco Archer Cardoso Mareira (Brasil)
– Daniel Enemua (Nigeria)
– Ang Kim Soe (Belanda)
– Namaona Dennis (Malawi)
– Rani Andriani/Melisa Aprilia (Indonesia)
– Tran Thi Hanh (Vietnam)
Terpidana Mati Gelombang 2
– Andrew Chan (Australia)
– Myuran Sukumaran (Australia)
– Martin Anderson (Ghana)
– Raheem Agbaje Salami (Cordova)
– Rodrigo Gularte (Brasil)
– Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria)
– Okwudili Oyatanze (Nigeria)
– Zainal Abidin (Indonesia)
– Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina, lolos)
– Sergei Areski Atlaoui (Perancis, lolos)
Terpidana Mati Gelombang 3
– Freddy Budiman (Indonesia)
– Michael Titus Igweh (WN Nigeria)
– Humprey Ejike (WN Nigeria)
– Gajetan Acena Seck Osmane (WN Afsel)
(DON)